Thursday, September 4, 2008

SBY Janji Tidak Naikkan Harga Elpiji

Berita hari ini memuat, pemerintah menjamin PT Pertamina (Persero) tidak akan menaikkan harga elpiji 12 dan 50 kilogram. "Rencana kenaikan setiap bulan sudah dinyatakan tidak akan dinaikkan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Menurut dia, kenaikan harga elpiji pada 25 Agustus lalu merupakan kenaikan terakhir pada masa pemerintahannya. SBY menambahkan, keputusan pemerintah dan manajemen tidak boleh menimbulkan masalah baru. Namun sayangnya, buat saya keputusan SBY tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar dan malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru nantinya.

Masalah elpiji diawali ketika 25 Agustus lalu Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 dan 50 kilogram rata-rata 9,5 persen, sementara elpiji 3 kilogram tetap. Akibatnya, konsumen elpiji 12 dan 50 kilogram beralih ke elpiji 3 kilogram sehingga terjadi excess demand elpiji 3 kilogram yang berujung pada kelangkaan. Hal ini diperparah dengan telah ditariknya minyak tanah dari pasaran yang menyebabkan masyarakat, terutama masyarakat kecil tidak lagi punya pilihan.

Dari paparan singkat di atas, terlihat bahwa terjadinya pergeseran konsumsi disebabkan oleh perbedaan harga antara elpiji non subsidi dengan yang bersubsidi. Terjadi praktek diskriminasi harga, tanpa bisa dengan jelas membagi dan membatasi kelompok konsumen. Dengan memutuskan untuk tidak menaikkan lagi harga elpiji, permasalahan perbedaan harga ini tidak teratasi. Terkait hal ini, saya kira masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram masih akan terus berlanjut.

Janji Presiden untuk tidak menaikkan harga elpiji bisa menjadi bumerang. Benar, bahwa Presiden berjanji akan menutup kerugian Pertamina dengan dana yang diambil oleh pemerintah. Tapi kebijakan ini memiliki kelemahan, diantaranya: (1) Jika terjadi kenaikan harga elpiji internasional di akhir tahun 2008 atau tahun 2009, pemerintah harus menanggung beban anggaran yang besar untuk menutup selisih harga yang timbul. Apalagi dengan alokasi pendidikan yang harus 20%, tentu fleksibilitas anggaran akan jauh berkurang. (2) Kebijakan ini juga tidak mendidik Pertamina sebagai sebuah perusahaan.

Semoga saja, SBY tidak mengulang blunder-nya ketika berjanji tidak akan menaikkan harga BBM di waktu lalu.

4 comments:

Gaffari said...

Cuma bisa komentar:
Negara ini SALAH URUS....

Andre said...

setuju bung gaffari!

Krisis energi memang makin nyata..
mungkin ini sudah mendekati threshold yang dapat di support bumi ini..

Yang saya cermati dari tindakan pemerintah dalam menjatah (rationing) kebutuhan energi domestik bisa jadi meningkatkan efek multiplier bagi destabilisasi sosial negara ini..

sebab hal ini terlihat seperti usaha mengkotak-kotak-kan masyarakat kedalam kelas sosial untuk mentakar dan me-rationing kebutuhan rumah tangga akan energi...


ini sungguh tidak wise ! sebab selain menyebabkan "rush" hal ini juga bisa berpotensi menciptakan konflik horizontal, apalagi kalo sudah terkait urusan perut!


sebagai info tambahan dari acara NGC: tahun 2010 kapasitas minyak dunia sudah sampai di titik puncak, setelah itu produksi minyak akan turun, bayangkan apa implikasinya bagi sosio-politik dunia... sebagai contoh saja: tidak ada negara eropa yang berani menggugat tindakan unilateral russia ke georgia gara2 takut di embargo supply gas-nya oleh russia selama winter..


sementara itu pemimpin-2 negara ini sibuk me-lego hak olah minyak dan gas bumi serta sumber daya strategis lainnya ke asing untuk periode 20-30 tahun yang akan datang...

dari dalam suara hati saya ingin menjerit :

"bagaimana saudara2 kalo kita gantung birokrat2 dan anggota DPR yang menjual negara ini ?!"

Fajar Indra said...

gua pengen ketawa dulu ah... huahahahahahahahaha...

Fakhrul said...

Gw pengen nanya, siapa yang bikin kebijakan kayak gini?,....

Ini melawan pasar masalahnya...
gak mungkin kebijakan ini jalan...

Ini kebijakan politis seakan2 masyarakat kecil dilindungi...
padahal udah jelas2 melawan hukum insentif ekonomi...

Edan...