SBY Janji Tidak Naikkan Harga Elpiji

Berita hari ini memuat, pemerintah menjamin PT Pertamina (Persero) tidak akan menaikkan harga elpiji 12 dan 50 kilogram. "Rencana kenaikan setiap bulan sudah dinyatakan tidak akan dinaikkan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Menurut dia, kenaikan harga elpiji pada 25 Agustus lalu merupakan kenaikan terakhir pada masa pemerintahannya. SBY menambahkan, keputusan pemerintah dan manajemen tidak boleh menimbulkan masalah baru. Namun sayangnya, buat saya keputusan SBY tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar dan malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru nantinya.

Masalah elpiji diawali ketika 25 Agustus lalu Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 dan 50 kilogram rata-rata 9,5 persen, sementara elpiji 3 kilogram tetap. Akibatnya, konsumen elpiji 12 dan 50 kilogram beralih ke elpiji 3 kilogram sehingga terjadi excess demand elpiji 3 kilogram yang berujung pada kelangkaan. Hal ini diperparah dengan telah ditariknya minyak tanah dari pasaran yang menyebabkan masyarakat, terutama masyarakat kecil tidak lagi punya pilihan.

Dari paparan singkat di atas, terlihat bahwa terjadinya pergeseran konsumsi disebabkan oleh perbedaan harga antara elpiji non subsidi dengan yang bersubsidi. Terjadi praktek diskriminasi harga, tanpa bisa dengan jelas membagi dan membatasi kelompok konsumen. Dengan memutuskan untuk tidak menaikkan lagi harga elpiji, permasalahan perbedaan harga ini tidak teratasi. Terkait hal ini, saya kira masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram masih akan terus berlanjut.

Janji Presiden untuk tidak menaikkan harga elpiji bisa menjadi bumerang. Benar, bahwa Presiden berjanji akan menutup kerugian Pertamina dengan dana yang diambil oleh pemerintah. Tapi kebijakan ini memiliki kelemahan, diantaranya: (1) Jika terjadi kenaikan harga elpiji internasional di akhir tahun 2008 atau tahun 2009, pemerintah harus menanggung beban anggaran yang besar untuk menutup selisih harga yang timbul. Apalagi dengan alokasi pendidikan yang harus 20%, tentu fleksibilitas anggaran akan jauh berkurang. (2) Kebijakan ini juga tidak mendidik Pertamina sebagai sebuah perusahaan.

Semoga saja, SBY tidak mengulang blunder-nya ketika berjanji tidak akan menaikkan harga BBM di waktu lalu.

Produktivitas Konsumsi Energi Indonesia

Menjawab pertanyaan Septian (Seto) tentang produktivitas konsumsi energi Indonesia, saya sajikan data yang sedikit berbeda dengan yang bung Seto punya.

Data di atas menunjukkan, Indonesia membutuhkan 470 ton energi untuk menghasilkan 1 juta US$ PDB. Jauh lebih besar dibanding Jepang yang hanya membutuhkan 97 juta ton. Bila kita sedikit ubah angkanya, setiap 1 ton energi yang digunakan di Indonesia hanya menghasilkan 2127,66 US$ PDB, sementara di Jepang menghasilkan 10309,28 US$ PDB.

Sempat mengutak-utik angka supaya setara dengan data yang dimiliki Seto, angka yang keluar untuk Indonesia adalah 52,46 (untuk tahun 2003-2004). Gak tahu ini benar atau enggak, tapi anyway, pesan penting yang didapat adalah produktivitas kita tidak terlalu tinggi. Jauh dibanding dengan Jepang, negara-negara Eropa, atau Amerika Utara.

Btw, saya tidak sabar menunggu bagian kelima tulisan Seto. Rasa-rasanya bung Seto akan menyalahkan spekulan sebagai penyebab melonjaknya harga minyak dunia. Yang sayangnya saya tidak setuju. Benar gak bung Seto? hehehe.. atau jangan-jangan salah.. Tapi kita tunggu nanti lah. :)

Kelangkaan Elpiji: Pertamina Punya Siapa?

Maaf sebelumnya, posting ini merupakan cross-posting dari personal blog saya di sini. Karena membutuhkan diskusi yang lebih masif dari peserta blog di sini dengan tujuan agar saya dapat penjelasan yang lebih mencerahkan, maka dari itu saya posting ulang di blog ini.

Soal kelangkaan pasokan Elpiji memang meresahkan masyarakat. Semestinya, bahan bakar gas ini menjadi andalan penyediaan kebutuhan energi rumah tangga seiring harga minyak tanah terus meningkat serta pasokannya yang menjadi terbatas. Konversi minyak tanah ke gas juga sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini,
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”

Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah bisa ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?

Subsidi BBM, Distorsi, dan Policy Driven-Inflation

Cek kompas hari ini disini. Langkah penghematan subsidi BBM untuk kemudian dialokasikan ke pangan memang adalah langkah yang baik. Terutama bila mengingat beban subsidi BBM yang besar di APBN, sementara BBM sendiri cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas (subsidinya tidak tepat sasaran). Namun bila lagi-lagi langkah pembatasan konsumsi yang diambil, bukannya menaikkan harga, pemerintah kok gak pernah belajar ya. Niat baik tanpa langkah yang tepat hanya akan menciptakan distorsi-distorsi seperti yang sudah-sudah, dan diantaranya pernah saya bahas disini. Berita kelangkaan, antrean, demo masyarakat percayalah akan kembali menghiasi media dalam beberapa waktu ke depan. Yang terbaru, angka inflasi bulan Januari benar-benar mengejutkan, yakni sebesar 1,77%. Dan bila diperhatikan laporan dari BPS, secara general memang bahan pangan yang menyebabkan tingginya angka inflasi tersebut. Tapi, bila dilihat per komoditi, komoditi yang menjadi kontributor terbesar dari inflasi adalah minyak tanah, yang sebesar 0,35%. Apa penyebabnya? tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Saya menyebutnya dengan istilah "policy driven inflation". Melihat itu, okelah pemerintah pernah berjanji tidak akan naikin harga. Tapi apa salahnya dengan besar hati mengubah janji itu demi kebaikan bersama, demi mencegah distorsi lebih lanjut, yang dampak sosialnya bisa lebih besar dibanding dengan menaikkan harga secara bertahap.

Soal Konversi Energi

Kompas hari ini memberitakan kembali soal kelangkaan minyak tanah sebagai buah dari kebijakan pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas. Soal ini pernah saya tulis disini, yakni tentang kelemahan dari proses kebijakan yang dilakukan.

Sebenarnya bagi saya, kebijakan konversi minyak tanah ke gas awalnya bukanlah ide yang buruk. Kebijakan ini, selain bisa mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi sesuai target bauran energi pemerintah, juga dilakukan dalam usaha untuk mengurangi beban subsidi, terutama dalam hal ini minyak tanah.

Ilustrasinya seperti ini: subsidi minyak tanah melibatkan dua komponen, yakni komponen harga (P) dan volume (Q). Semakin P jauh dari harga pasar (harga internasional), semakin besar subsidi. Sementara untuk Q, semakin banyak minyak tanah yang dikonsumsi, semakin besar pula subsidi. Untuk itu, agar beban subsidi bisa berkurang, pemerintah bisa menaikkan harga atau mengurangi penggunaan minyak tanah dan mengalihkannya ke energi yang lebih rendahnya subsidinya, yakni gas. Mengingat dampak sosial dan penolakan yang keras dari masyarakat bila pilihan pertama yang diambil, maka dari sisi pengambilan kebijakan publik, pilihan dua yang lebih realistis. Namun sayangnya tidak berbuah manis. Pengalihan energi tidak terjadi, chaos terjadi dimana-mana.

Dalam ilmu ekonomi, ada kalanya masuknya pemerintah dapat menciptakan hasil yang lebih baik ketimbang mekanisme pasar. Melihat progress dari pelaksanaan kebijakan ini dari awal hingga sekarang, sayangnya bukan itu yang terjadi atau malah mungkin memang seharusnya itu sama sekali tidak terjadi. Dengan kondisi normal saja dan ceteris paribus, akan sangat susah menentukan dengan tepat berapa sebenarnya Q -- gas yang harus ada dan minyak tanah yang ditarik--. Dari sisi supply mungkin lebih mudah, tetapi dari sisi demand lain lagi. Apalagi kondisi yang ada tidaklah normal, tetapi penuh distorsi yang salah satu sebabnya adalah keberadaan subsidi itu sendiri. (note: kelangkaan minyak tanah yang terjadi saat ini menurut saya penyebab utamanya adalah disparitas minyak tanah subsidi dan nonsubsidi yang mencapai Rp 6000. Akibatnya insentif untuk menyalahgunakan minyak tanah subsidi menjadi sangat besar)

Dan yang lebih parah, kita punya pemerintah yang kualitasnya sangat buruk. Analoginya jadi mirip dengan ini: A lagi sakit parah, lalu disuruh minum obat yang salah, dan lebih parah lagi obatnya sebenarnya sudah rusak. Hasilnya, kalau tidak si A mati, ya paling tidak koma berbulan-bulan.

Melihat itu, ditambah dengan kondisi eksternal -- harga minyak mentah dunia yang terus meningkat -- yang menuntut solusi segera, mau tidak mau pilihan menaikkan harga -- mencabut subsidi -- adalah pilihan paling rasional. Dengan begitu proses konversi akan terjadi dengan sendirinya, kelangkaan minyak tanah tidak akan terjadi, beban subsidi pun hilang. Sementara itu, soal masalah efek sosial, dengan pilihan sekarang pun efek sosial yang ditimbulkan cukup besar.

Obatnya memang agak pahit, tapi efeknya manjur. Bukti nyatanya sudah ada: coba bayangkan apa yang terjadi sekarang (dengan harga minyak mentah > US$ 90) bila pemerintah tidak mencabut subsidi BBM di tahun 2005!!!