Tuesday, December 18, 2007

Kartel: Kejahatan Ekonomi?

Suatu pasal pada competition law didisain sebagai per se illegal karena adanya konsekuensi ekonomi negatif yang sudah pasti terjadi oleh karena adanya suatu tindakan. Sebaliknya, bila konsekuensi ekonomi negatif dari suatu tindakan masih debatable, maka pasal tersebut biasanya didisain sebagai rule of reason. Dalam pembuktian hukum yang sangat tidak jelas bagi saya orang ekonomi, suatu pembuktian pelanggaran pasal rule of reason dalam competition law perlu pembuktian adanya dampak ekonomi negatif dari tindakan yang dilarang tersebut. Sedangkan untuk pasal yang per se illegal, tindakan tersebut dilarang walaupun dampaknya tidak di analisis lebih lanjut.

Pada pasar yang kompetitif, masing-masing perusahaan menghadapi suatu kondisi permintaan pada produk perusahaan tersebut, yang elastisitasnya lebih tinggi dibandingkan kondisi permintaan pasar. Bahkan untuk pasar persaingan sempurna, elastisitas permintaan masing-masing perusahaan bernilai tak terhingga. Mengingat pada kondisi maksimum profit perusahaan mempertimbangkan pendapatan marginal dan biaya marginal, maka, masing-masing perusahaan tersebut menghadapi pendapatan marginal yang diturunkan dari permintaan individual.

Mekanisme yang demikian tidak terjadi ketika ada kartel dalam pasar tersebut yang akan mendistorsi asumsi conduct kompetitif. Perusahaan-perusahaan anggota kartel secara bersama-sama akan menghadapi kondisi permintaan pasar yang lebih inelastis dibandingkan permintaan individual, sehingga masing-masing perusahaan tersebut akan mempertimbangkan pendapatan marginal yang diperoleh melalui derivasi permintaan pasar (bukan individu). Sehingga, kondisi maksimum profit bagi kartel mengakibatkan pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga kompetitif.

Tingginya harga akibat kartel tersebut, sesuai hukum permintaan, akan mengakibatkan kuantitas permintaan berkurang, sehingga akan terjadi consumer loss. Kartel tersebut akan secara konsisten dapat meningkatkan profitnya. Namun, dengan asumsi bahwa kondisi permintaan tidak inelastis sempurna, maka besar peningkatan profit tersebut lebih kecil dari consumer loss. Sehingga, kartel akan menyebabkan deadweight loss, yakni akan menurunkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Karena kartel begitu berbahaya, kebanyakan negara menerapkan larangan kartel sebagai per se illegal. Bahkan, beberapa negara seperti US menganggap kartel sebagai kejahatan pidana, yang menjadikan pelaku kartel dapat dimasukkan ke dalam sel. Lebih parah lagi, US menganut doctrine effect sehingga mereka akan menghukum eksportir yang mengirimkan barang ke US bila eksportir tersebut terlibat dalam kartel di luar US. FTC (Federal Trade Commission) menggunakan metode unik untuk memberantas kartel, yakni dengan membebaskan satu perusahaan anggota kartel yang pertama kali melaporkan adanya kartel tersebut kepada FTC. Anggota-anggota kartel yang lain tidak akan diberi ampun.

Bagaimanakah kartel di Indonesia? Konsisten dengan masyarakat Indonesia yang tidak mengerti sama sekali tentang masalah antitrust, kartel tidak diperdulikan babarblas. Bahkan, terdapat banyak sekali asosiasi perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang secara terang-terangan memfasilitasi adanya kartel. Bila dalam skala kecil, kartel sudah tidak terhitung jumlahnya. Penjual handphone di ITC, penjual pakaian di Melawai, mengapa harganya cenderung sama? Bahkan terkadang skenario penawaran mereka kepada pembeli sama persis untuk barang yang sama, seperti: ”aslinya Rp. 100.000, saya kasih Rp. 70.000 saja”. Belum cukup, terkadang pemerintah mengeluarkan regulasi yang memancing kartel pada pasar yang semestinya dikompetisikan, mengapa hal ini sampai terjadi? Dalam suatu perbincangan dengan salah satu dosen wanita FEUI yang juga bekerja di LPEM, ia mengeluarkan statement bahwa price-fixing banyak terjadi di Indonesia. Kelihatannya pernyataan tersebut sotoy dan ad hoc, tapi ia terlihat yakin sekali.

Dalam suatu kesempatan, saya menyimak presentasi dari Elizabeth Callison, PhD, salah satu ekonom FTC. Ia mengutarakan keheranannya bahwa Pasal yang melarang kartel pada competition law Indonesia adalah rule of reason. Mengapa ia heran? Karena konsekuensi ekonomi dari kartel sudah jelas, dampaknya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Di sisi lain, pelanggaran pasal rule of reason lebih sulit dibandingkan per se illegal. Bahasa ekonominya: tidak efisien. Namun, untungnya, terdapat pasal lain yang mengatur salah satu bentuk spesifik dari kartel, yaitu price-fixing, yang merupakan per se illegal. Menurut saya, tujuan dari competition law adalah untuk mencegah dan meminimalisir adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomi yang terjadi melalui anti-competitive conduct. Pasal kartel yang berbentuk rule of reason merupakan suatu bukti bahwa competition law yang kita punya masih tidak sempurna dalam meminimalisir konsekuensi ekonomi yang negatif.

Analisis ekonomi di Indonesia saat ini, menurut hemat saya, belum menjadikan efisiensi ekonomi yang terjadi melalui competitive conduct sebagai salah satu pertimbangan penting. Padahal asumsi conduct yang kompetitif dipakai dalam begitu banyak metode analisis makroekonomi. Berarti asumsi tidak pernah diverifikasi? Hal inilah yang mungkin merupakan salah satu penyebab yang menjadikan concern masyarakat tentang ada tidaknya kartel menjadi sangat minim, dan laporan tentang kartel kepada otoritas persaingan bisa dihitung dengan jari. Sehingga, sebelum kita dapat bermimpi untuk meminimalkan adanya kartel di Indonesia, edukasi kepada masyarakat tentang antitrust khususnya kartel harus dimulai dari kalangan akademisi dan praktisi.

Dalam sebuah seminar APEC, saya mendengar presentasi dari Professor Tetsuzo Yamamoto (kalau tidak salah) yang mengatakan bahwa competition policy yang efektif harus dibarengi dengan regulatory reform yang mendukung persaingan. Artinya, seluruh elemen pemerintah harus turut serta dalam mendukung kompetisi melalui segala bentuk regulasi yang mereka keluarkan.

Kesimpulannya, untuk membenahi kartel harus terjadi improvisasi di berbagai aspek, mulai dari pembenahan pasal kartel dalam competition law menjadi per se illegal, regulatory reform yang mendukung mekanisme pasar dalam pemerintahan, partisipasi dari kalangan akademisi dan praktisi, dan juga sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah antitrust. Dengan adanya perbaikan ini, besar kemungkinan ekonomi Indonesia akan menjadi lebih efisien. Bagaimana menurut anda?

5 comments:

Anonymous said...

Karena didalam dunia hukum ada prinsip 'derogat lex specialis', artinya ketika ada pasal yang lebih spesifik mengatur tentang suatu hal (e.g pasal 5 ayat 1)maka pasal yang mengatur secara umum tidak berlaku (e.g. pasal 4 ayat 1). Jadi kita bisa menggunakan pasal khusus tentang kartel sebagai per see.

Chaikal said...

keren neh, gw banyak gak ngertinya, jadi kayaknya selain mengundang Rocky Gerung untuk membumikan filsafat ke ekonom muda, seorang ahli hukum juga sangat diperlukan, secara kuliah aspek hukum dalam ekonomi sangat kurang memadai..

rizal said...

Seberapa besar sih marginal benefit dari menghilangkan kartel (alias hapusnya deadweight loss) dibandingkan dengan marginal cost dari segala macam improvisasi yang diusulkan dalam paragraf terakhir? --termasuk biaya monitoringnya tentu saja, ya

Pakasa said...

Setuju dengan bung Chaikal. Soalnya gw juga nggak ngerti deregat lex specialis.. eh apa? Tapi tetep aja kan bentuk kartel itu nggak cuma price fixing doang. Tapi berarti sepanjang pasal2 yang spesifik bisa mengakomodasi semua bentuk kartel secara per se yah wes nggak apa-apa.
Nah mungkin marginal benefit dan marginal cost tersebut bagus untuk topik penelitian. Sehingga nanti akan ketemu titik optimal (intersection MB dan MC) sejauh mana improvisasi tersebut sebaiknya dilakukan.
Yang jelas, banyak begara-negara lain yang mempunyai effort gila2an untuk menghilangkan kartel. Jerman sampai membentuk badan khusus anti-kartel, Bundeskartelamt. jadi mungkin berdasarkan best practice banyak negara lain, kartel emang harus dihilangkan.

reza said...

didalam uu persaingan usaha Indonesia, pengaturan mengenai per se atau rule of reason ditentukan dengan ada atau tidaknya kalimat (lebih kurang) "dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".
Pasal 11 uu persaingan terdapat kalimat tersebut, sehingga pengawas persaingan harus membuktikan dahulu mengenai dampak persaingan usahanya.
Pengawas tidak boleh semena-mena menjadikannya perse.
saya berpendapat bahwa penggunaan azas lex specialis tidak dapat dipergunakan dalam 1 peraturan yang sama. azas tersebut hanya dipakai apabila terdapat perbedaan pengaturan terhadap suatu hal yang sama dan peraturan tersebut tingkatannya setara. misalnya mengenai perdagangan diatur secara khusus dalam KUHD (kitab undang-undang hukum dagang) sehingga mengalahkan KUHPerdata yang juga mengatur secara umum mengenai perdagangan.
Kartel memang seharusnya diterapkan secara per se, karena ekonom-ekonom baik di eropa maupun amerika tidak menemukan benefit dari sebuah kartel bagi konsumen dan produsen yang tidak ikut kartel. Bagi produsen yang ikut kartel sih iya banget.
di Indonesia kartel diterapkan secara rule of reason. alasan pembuat uu adalah bisa saja terjadi kartel yang menguntungkan konsumen. Selain itu uu persaingan juga mengecualikan kartel yang terjadi di Indonesia namun bertujuan eksport sehingga tidak mengganggu pasar dalam negeri.