Wednesday, February 6, 2008

Subsidi BBM, Distorsi, dan Policy Driven-Inflation

Cek kompas hari ini disini.

Langkah penghematan subsidi BBM untuk kemudian dialokasikan ke pangan memang adalah langkah yang baik. Terutama bila mengingat beban subsidi BBM yang besar di APBN, sementara BBM sendiri cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas (subsidinya tidak tepat sasaran).

Namun bila lagi-lagi langkah pembatasan konsumsi yang diambil, bukannya menaikkan harga, pemerintah kok gak pernah belajar ya. Niat baik tanpa langkah yang tepat hanya akan menciptakan distorsi-distorsi seperti yang sudah-sudah, dan diantaranya pernah saya bahas disini. Berita kelangkaan, antrean, demo masyarakat percayalah akan kembali menghiasi media dalam beberapa waktu ke depan.

Yang terbaru, angka inflasi bulan Januari benar-benar mengejutkan, yakni sebesar 1,77%. Dan bila diperhatikan laporan dari BPS, secara general memang bahan pangan yang menyebabkan tingginya angka inflasi tersebut. Tapi, bila dilihat per komoditi, komoditi yang menjadi kontributor terbesar dari inflasi adalah minyak tanah, yang sebesar 0,35%. Apa penyebabnya? tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Saya menyebutnya dengan istilah "policy driven inflation".

Melihat itu, okelah pemerintah pernah berjanji tidak akan naikin harga. Tapi apa salahnya dengan besar hati mengubah janji itu demi kebaikan bersama, demi mencegah distorsi lebih lanjut, yang dampak sosialnya bisa lebih besar dibanding dengan menaikkan harga secara bertahap.

4 comments:

Anonymous said...

Memang apa salahnya jika pemerintah membatasi konsumsi BBM seperti minyak???
bukankah gerakan penghematan sekarang sedang digalakkan? mohon pencerahan

Letjes said...

seperti bisa diklik pada posting sy sebelumnya. niat pmrnth memang baik. tp kt bisa lihat saja pada kasus konversi minyak tanah ke gas. yg akhirnya menyebabkan distorsi dimana-mana.

ini terjadi karena pemerintah sll melihat dari sisi supply, sementara sisi demand tidak. dan memang sisi demand susah untuk diidentifikasi. bagaimana perilaku masyarakat, proses adaptasi, dllnya bisa berubah-ubah.

dan itu menyebabkan penentuan berapa besarnya quota Q yang pas, itu susah dilakukan.

supply bisa dibatasi oleh pemerintah, tetapi demand tidak. dan akhirnya yang terjadi, paling besar kemungkinannya adalah shortage. terutama melihat selama ini masyarakat terbiasa mengkonsumsi BBM.

apalagi disini ada faktor subsidi, yang jg menjadi distorsi tersendiri.

jika memang pemerintah ingin mengubah perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah ckp menghapus subsidi (baca: meningkatkan harga). krn dg begt masyarakat akan mengubah perilakunya sendiri. penghematan juga akan terjadi dengan sendirinya.

hemm.. ckp jelas gk ya pencerahannya. maaf kalo mlh semakin tidak mencerahkan.

Anonymous said...

We need more market driven economic policy and not polical driven economic policy...
maklum aja sebentar lagi kan Pemilu...


Septian

areyou said...

Jadi Inget Perdebatan Lomba Debat Ekonomi KANOPI... Kayaknya isu ini gak pernah Absen....
Kalo masalah penghemtan Supply BBM dan APBN mungkin sudah banyak yg ngebahas.

Tapi kalo` dilakukan penghapusan Subsidi BBM siapa aja yg terpengaruh yah ???
Apa udah ada Studi tentang ini belum ???
Trus kira-kira berapa Cost yg diderita oleh Pendapatan rendah-Pendapatan Menengah-Pendapatan Tinggi ???

Hint: Sayur-sayuran yg dibeli oleh masyarakat miskin diantar lewat truk dari Puncak ke Kramat Jati pake Bensin.

Pake teori Utillitas, Kebijakan Pemerintah yg dilakukan itu secara teori berarti mau mempertahankan Utillitas atau mengurangi budget line.

Sesuai dengan pernyataan letjes, kalo` pengaturan dari sisi supply berarti mainkan Budget line Individu. Nah kalo` ngomongin penurunan kurva IC berarti mainkan sisi Demand. Selajutnya terserah anda....


Kalo` menurut Areyou yg Kasian adalah pendapatan menengah yg hampir jatuh ke Miskin (Pendaptan rendah). Wuaduh sebutannya lupa... Apa yah..?? Ya itulah.

Ngomongin subsidi BBM berarti ngomongin Kemungkinan Kemiskinan(Ada byk definisi neh...tp gak areyou bahas)

Dilihat dari sisi demand maka penghapusan subsidi akan menurunkan kepuasan individu.... Ya kira-kira begitulah....
Kayaknya musti Konsultasi dulu ama para pejabat neh....Tjes gimana tjes ??