Tuesday, May 6, 2008

Kebijakan Perbankan April 2008

(tulisan ini adalah bahan dan hasil diskusi starbuckers 30 april lalu)

15 April lalu, BI mengeluarkan kebijakan perbankan terbaru yang didasari oleh latar belakang: (i) mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan bank, (ii) pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan mendorong perkembangan pasar modal, (iii) memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan bank, dan (iv) meningkatkan manajemen risiko bank melalui implementasi Basel II yang didukung dengan ketersediaan industri pemeringkatan. Untuk lebih jelas lagi apa isi kebijakan tersebut dapat dilihat disini.

Muliaman Hadad, Deputi Gubernur BI, mengatakan
, "paket regulasi perbankan tersebut diharapkan menjadi stimulus untuk pertumbuhan perekonomian dan sekaligus dapat menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum kondusif dewasa ini".

Hasil diskusi starbuckers, menyimpulkan beberapa poin kritisi atas kebijakan tersebut. Satu, kebijakan BI mestinya tidak perlu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab hal itu adalah tanggung jawab pemerintah bukan BI (yang adalah seputar inflasi dan perbankan). Dua, niat BI untuk meningkatkan kredit usaha kecil dan mikro dengan cara menurunkan aset-tertimbang-menurut-risiko (ATMR) tidak akan efektif, karena masalah utama perbankan dalam memberi kredit ke usaha kecil dan mikro adalah pada risiko bisnis yang sesungguhnya pada sektor itu, atau dengan kata lain turunnya ATMR tidak akan memperkecil risiko dunia nyata. Ketiga, kondisi global saat ini secara signifikan telah berkontribusi pada perlambatan ekonomi, jadi segala usaha melonggarkan sistem kredit bisa jadi tidak akan punya dampak signifikan pada dunia usaha, apalagi sektor usaha kecil dan mikro. Terakhir dan merupakan kesimpulan kami yang paling penting adalah bahwa tindakan BI menurunkan ATMR melalui paket kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan niat menjaga kestabilan sistem keuangan!

Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa meluangkan waktu untuk diskusi starbuckerseconomists. Semoga diskusi ini bisa terpelihara dengan baik.

12 comments:

Anonymous said...

Hmm...
Klo gw agak berbeda kesimpulannya dengan hasil diskusi tersebut. Setelah gw baca secara langsung Pokok-Pokok Kebijakan yang baru saja dikeluarkan BI tersebut, penurunan ATMR untuk kredit KUK yang dijamin oleh credit insurer adalah langkah yang maju, dan tidak bertentangan dengan tujuan BI untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Mengapa demikian..? Karena, jika terjadi default atau wanprestasi dari Debitur, pihak bank bisa melakukan klaim kepada pihak insurer atas kerugian yang mereka alami. Dengan kata lain, pihak bank tidak menanggung 100% resiko kreditnya. Maka sudah sewajarnya jika ATMR yang harus di provisikan oleh bank lebih kecil untuk kredit2 yang sudah diasuransikan. Justru sungguh sangat tidak efisien jika ATMRnya malah disamakan, antara kredit yang diasuransikan dan tidak.
Nah dengan ATMR yang lebih kecil, diharapkan bisa memberikan insentif yang lebih besar bagi bank untuk menyalurkan KUK. Karena, modal yang harus ditahan oleh bank untuk setiap kredit yang disalurkan menjadi jauh lebih kecil.
Lalu apa dampak yang diharapkan BI dari keluarnya peraturan ini...? Usaha2 kecil yang layak mendapat Kredit akhirnya bisa menerima KUK. Mereka ini mungkin tidak bisa mendapatkan KUK sebelum keluar peraturan baru ini. Sedangkan untuk usaha kecil yang tidak layak mendapatkan kredit, tentu saja tidak relevan dengan ada tidaknya peraturan baru ini.
Menurut gw, ini justru satu kemajuan dibidang regulasi kredit di Indonesia. Di Eropa dan US, peraturannya kurang lebih sama. Obligasi2 yang yang diasuransikan kepada pihak monoline, atau yang telah diasuransikan melalui mekanisme credit default swap di pasar derivative memang akan memiliki ATMR yang lebih kecil, karena resikonya tidak seluruhnya ditanggung oleh pihak kreditur.

Best,
Septian

Chaikal said...

Bung Septian, bukankah ketika UKM mengetahui bahwa kreditnya telah dijamin meski sebagian akan ada tendensi untuk default, ya setidaknya akan meningkatkan moral hazard..

Kebijakan UKM yang tebaik menurut saya bukanlah melalui instrumen diskon suku bunga, penjaminan dan lain-lain, yang terbaik adlaah mengangkat UKM itu sendiri untuk bisa bankable hingga layak untuk diberikan kredit..

Dengan kata lain biarlah market bekerja dengan signal-signal yang benar, era 'subsidi' sudah berakhir, kawan!

Carlos said...

benar pendapat lu to. Bahwa ada peran insurance didalamnya. Tapi jangan lupa bahwa sebelum terjadi krisis sub-prime mortgage juga ada insurance pada kredit perumahan, tapi toh samimawon hasil akhirnya, yaitu ambruknya pasar finansial AS.

gw sih berpikir bahwa kalo suatu usaha bener2 sehat dan berpotensi maka gak akan sulit cari investor. jadi Kredit Indonesia mestinya bukan didekati dari sisi supplynya tapi lebih dari demandnya.

Menurut lu gimana?

Anonymous said...

Buat Bang Chaikal:
Saya tidak melihat peraturan baru dari BI ini adalah suatu bentuk intervensi pasar, terutama dalam bentuk subsidi. Peraturan baru dari BI ini justru akan mendorong suatu mekanisme pasar yang lebih baik, terutama terkait dengan manajemen resiko. Mengapa demikian...?

1. Dengan mekanisme asuransi kredit ini, yang akan melakukan penilaian apakah suatu usaha kecil layak mendapatkan kredit dan bisa diasuransikan, bisa jadi bukan hanya dari bank, tapi juga dari pihak asuransinya. Sehingga ada mekanisme double check atas kelayakan kredit. Tentu saja mekanisme ini diharapkan juga bisa meminimalkan resiko moral hazard.

2. Karena resiko kredit ini nantinya akan ditanggung oleh pihak insurer, maka pihak bank harus membayarkan premi. Besaran premi ini akan ditentukan oleh kualitas usaha dari debitor, hasil penilaian pihak insurer.

3. Terkait dengan moral hazard, saya setuju potensi itu tetap ada. Tapi dalam hal mekanisme seperti yang telah saya sebutkan diatas, saya kira potensi moral hazard justru bisa diminimalkan. Mengapa..? pertama, ada mekanisme collateral yang harus disediakan oleh pihak UKM, yang kedua ada double check penilaian kelayakan kredit baik dari pihak bank dan insurer, yang ketiga besaran premi yang akan dibayar, menurut saya akan dikompensasikan dengan peningkatan bunga kepada debitur. Namun bukan berarti bahwa tingkat bunga akan yang akan dikenakan kepada UKM akan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum keluarnya peraturan ini, karena dengan adanya peraturan ini bank justru akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk menginvestasikan modalnya.

Terakhir, klo saya menangkap dari komentar anda, Bung chaikal tampaknya beranggapan bahwa dengan adanya mekanisme penjaminan ini maka akan menjadikan pihak UKM yang tadinya tidak layak mendapatkan kredit kemudian menjadi bisa mendapatkan kredit. Saya rasa tidak begitu maksud BI untuk mengeluarkan peraturan ini. Peraturan ini, seperti yang telah saya jelaskan dalam komentar saya sebelumnya, diharapkan bisa menyalurkan KUK kepada UKM2 yang benar2 layak untuk mendapatkan kredit, yang sebelumnya mereka ini tidak bisa mendapatkan kredit karena kapasitas bank yang terbatas untuk memberikan KUK akibat provisi ATMR yang terlalu besar.

Best,
Septian

Anonymous said...

Buat "Bang" Carlos:
1. Pendapat elo tidak 100% tepat los. Tidak ada penjaminan secara langsung terhadap kredit perumahan di US. Setahu saya (mohon dikoreksi klo salah), yang dijamin oleh Monoline (Bond insurer macam AMBAC dan MBIA) itu adalah CDO (Collateralized Debt Obligation) dan CLO (collateralized Loan Obligation) yang salah satunya menggunakan underlying asset subprime mortgage securities. Para bond insurer itu menetapkan premi jaminan berdasarkan rating yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat S&P, Moody atau Fitch. Lembaga2 ini lah yang telah salah kaprah dalam melakukan penilaian rating CDO atau CLO itu, sehingga rating yang diberikan tidak mencerminkan resiko yang ada.
2. Argumen elo bahwa ada atau tidaknya lembaga insurer ini toh tetap menimbulkan efek yang sama (jatuhnya pasar finansial)boleh gw bilang 99% tidak tepat. Justru adanya mekanisme insurence, baik dalam bentuk CDS atau Bond insurer, lah yang menahan krisis finansial ini tidak jatuh sangat dalam. Karena dengan rating AAA yang Bond insurer miliki, para investment bank tidak perlu menetapkan provisi 100% atas CDO atau CLO yang mereka miliki. Dengan kata lain, adanya bond insurer justru menjadikan kerugian yang harus ditanggung oleh para investment bank menjadi lebih terbatas.

Bener los, 100% setuju. Klo usahanya emang bagus gak akan susah menjaring investor. Tapi investor juga punya kapasitas dana yang terbatas los. Dan gw rasa peraturan BI yang baru ini lebih ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kredit dari bank los.
Mohon dikoreksi klo ada yang salah.

Best,
septian

Chaikal said...

yup bung seto, anda memberi beberapa insight yang memang tidak terungkap oleh ekonom yang berdiskusi kemaren di starbuck (termasuk saya), entah mengapa, kayaknya hawanya gak mendukung untuk diskusi..


but anw, penjaminan kredit bukan barang baru di Indonesia. Dan menambah agen dalam satu transaksi pastilah menimbulkan biaya, apalagi kemudian agen (asuransi) hampir pasti merupakan institusi nirlaba yang ke-profesionalannya sangat diragukan, dan secara pasti meyakini bahwa dirinya akan didukung/ditopang oleh pemerintah meskipun tidak punya kinerja sama sekali..(moral hazard)

dulu, askrindo pernah kesulitan likuiditas (karena memang pastinya sulit untuk menagih kredit default ke UKM), sehingga akhirnya bank-bank ragu untuk tetap memberikan kredit..

jika selama ini kita meragukan kemampuan bank untuk menilai kelayakan kredit UKM, adalah sangat sahih untuk lebih meragukan kemampuan agen asuransi melakukan hal tsb..

jadi, akan sangat banyak conditional (syarat) untuk menjadikan program ini berhasil.. atau jika tidak ujung-ujungnya pemerintah kehilangan duit lagi..

Pertanyaanya sekarang, mengapa uang yang dulu dan selama ini serta ke depan yang telah masih dan akan digunakan untuk KCK, KUK, penjaminan, dll tidak digunakan langsung untuk meng-empower UKM?

Sedemikian, jika UKM yang ada tetap yang sedemikian itu maka apapun itu menurut saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah..

Carlos said...

Pendapat lu bagus dan ada benarnya,to. Tapi gw gak sepenuhnya sepakat bahwa krisis finansial AS adalah akibat kesalahan penilaian dari lembaga pemeringkat seperti S&P, Moody dan Fitch, sebab gw rasa awal mula krisis itu adalah kenaikan harga minyak bumi yang menyebabkan inflasi Amerika melonjak lalu orang-orang yang kredit rumah menjadi tidak mampu bayar cicilan rumah mereka sebab harga kebutuhan hidup naik lalu cicilan rumah mereka juga naik. Jadi sebenarnya lembaga pemeringkat sudah bekerja cukup baik, hanya saja mereka tidak memasukkan faktor eksternal yaitu kondisi global saat ini dimana China dan India saling berpacu dalam meningkatkan produksi mereka sehingga mereka men"secure" sejumlah besar cadangan minyak demi kelangsungan produksi mereka. Sehingga harga minyak mulai naik sekitar 1-2 tahun belakangan.

Tapi kalo dilihat kebelakang lagi, maka sebenernya tindakan China dan India cukup masuk akal, melihat kondisi Timur Tengah yang tidak kunjung "reda" setelah invasi Amerika.

All in all, gw menduga bahwa Amerika saat ini ibarat "melempar batu tapi kena ke muka sendiri". Kenapa gw bilang gitu, karena dimulai dari situasi Timur Tengah akibat Amerika, lalu menjadi peningkatan secara tajam harga minyak bumi saat ini yang notabene adalah ulah eks pemodal-pemodal pasar finansial Wall Street yang kini pindah ke pasar komoditi Chicago.

Terus solusinya begimana donk???

Anonymous said...

Buat bang chaikal:
Wah klo ini berarti permasalahannya adalah institusinya, "the man behind the gun". Sebagus apapun sistemnya, klo institusinya emang gak capable yah gak akan jalan, untuk program apapun yang direncanakan. Masalah klasik kayaknay di Indo.

Buat carlos:
The economist pernah mengulas habis tentang kesalahan lembaga rating ini. No further comment on it.

Best,
Septian

Chaikal said...

Nah itu dia bung Seto, berarti seharusnya institusi terutama chore-nya yaitu UKM untuk di-empower lebih dulu..

Jadi peraturan BI ini memang langkah maju namun tidak ada yang baru dengan sistem dan institusi yang digunakan..

Yang baru hanya sekedar topangan modal yang cukup besar (1.4T) dari pemerintah ke agen asuransi, yang katanya dulu kekurangan modal inilah yang menjadikan sistem ini gagal untuk berjalan.

Terkait dengan tujuan peraturan BI ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan, dengan keadaan institusi yang demikian maka sangat mungkin tujuan ini akan sulit tercapai.

dan memang ketidakberhasilan tujuan pertumbuhan ini tidak akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.. tapi lucunya kestabilan ini sekali lagi di-buffer oleh uang negara yang 1.4T itu.

Mungkin uang 1.4T terlalu kecil untuk meng-empower UKM secara langsung, jadi hanya kebijakan ini yang feasibel untuk itu.

Disinilah tidak enaknya jadi pemerintah Indonesia yang selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit lagi pahit.

Anonymous said...

Wah bung chaikal...
kayaknya upaya empower itu bukannya lagu lama yang sudah didengung2kan dan tapi kita belum mendengar suara yang merdu dari lagu itu.
Selama gak ada KKN, seharusnya uang 1.4T itu yah tetep ngendon di asuransi2 itu dong y..?

Best,
septian.

Chaikal said...

Benar bung seto lagu lama yang gak merdu2 karena empoweringnya lewat diskon suku bunga, penjaminan, dll..

Empower yang dimaksud adalah langsung ke UKM, misal penyediaan sarana standardisasi kualitas produk khusus UKM, pembantuan jaring distribusi pemasaran, dll..

Anw bung, duitnya gak ngendon di asuransi jika untuk ngejamin UKM yang default yang sulit untuk ditagih. Duitnya akhirnya abis ya kalo gak ke perbankan ya ke UKM yang moral hazard. Perbankan memang tetap stabil tapi pertumbuhan ekonomi hampir dipastikan tidak.

kreditukm.blogspot.com said...

Waduh, ketemu nih pembicaraan berbobot. Akan tetapi topik2 tentang UKM sedikit. Kalau melihat diskusi diatas, Saya selaku praktisi perbankan hanya bisa mengelus dada karena kebijakan yang ada belum ada yg Direct menyentuh kepada UKM. Tahapan2 yang "dinilai" mampu meningkatkan UKM ternyata masih hanya wacana-wacana saja. Realitasnya, perbankan masih belum berani "mengeksekusi" kebijakan secara cepat dan sesuai harapan karena faktor "Resiko Bisnis"