Tuesday, November 20, 2007

Biarkan Korupsi terjadi di Aceh!

Pasca terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Propinisi Nanggroe Aceh Darussalam selain menyisakan pekerjaan rekonstruksi berbagai infrastruktur dan fasilitas publik yang mengalami kehancuran, di satu sisi ternyata bencana tersebut juga memberikan peluang dengan semakin besarnya aliran dana yang masuk ke wilayah tersebut.
Graph 1.




Berdasarkan Graph 1 terlihat terjadi peningkatan sangat besar pada pendanaan fiskal di NAD dari tahun 1999-2006. Pada tahun 2006, salah satu komponen terbesar adalah dana untuk rekonstruksi pasca bencana tsunami.


Dengan besarnya dana yang masuk ke Propinsi NAD ini ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintahan yang baik dalam manajemen keuangan publik, di mana bisa dilihat pada Graph 2 di bawah ini:


Graph 2.

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas pemerintah Propinsi NAD dalam manajemen keuangan publik dapat dikatakan hampir di bawah 50 persen. Hal ini adalah wajar mengingat pasca pemilihan kepala daerah di Aceh tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terpilih sebagai pemimpin-pemimpin kepala daerah di Aceh begitupula untuk jabatan Gubernurnya. Dengan demikian, akan terjadi penggantian komposisi struktur aparat pemerintahan di mana tentu saja anggota GAM mulai masuk ke dalamnya. Sehingga, wajar saja apabila kemampuan manajemen keuangan publik menjadi tak tertangani dengan baik. Bagaimana mungkin, anggota GAM yang sekian tahun bergerilya memperjuangkan kemerdekaan di Aceh kemudian dihadapkan bagaimana mengatur sebuah birokrasi pemerintahan.

Menurut saya ada yang menarik di sini, satu sisi pemerintah Indonesia mulai kehilangan pamor di Aceh di mana pada Pilkada yang lalu wakil dari partai-partai politik yang ada mengalami kekalahan. Pada kondisi saat ini bisa saja pemerintah pusat kembali mengambil posisi yang kuat di Propinsi NAD dengan mengingat beberapa point, yaitu:

1. Dengan semakin besarnya aliran dana yang masuk ke NAD tentu saja ruang untuk terjadinya penyelewengan (korupsi) akan sangat terbuka lebar, apalagi tidak juga diimbangi dengan tingkat kemampuan manajemen anggaran publik yang baik.

2. Kondisi di NAD hingga saat ini masih menunjukkan tingkat disparitas yang tinggi antar kab/kota dengan ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan yang timpang.

Graph 3

4. Cadangan gas di Propinsi NAD pun menunjukkan angka yang terus menurun, sehingga dalam jangka panjang NAD tidak dapat terus-menerus bertopang pada sektor ini.

5. Pemerintah pusat dapat saja membiarkan manajemen publik di NAD yang buruk sehingga dapat memungkinkan terjadinya perselisihan antara tokoh GAM yang masuk dalam pemerintahan NAD dan yang berada di luar sistem. Hal ini bisa diakibatkan dengan mulai banyaknya tokoh-tokoh GAM yang terlibat dalam penyelewengan dana publik. Dengan demikian, diperlukan semacam lembaga antikorupsi yang memaparkan berbagai temuan korupsi yang ada kepada publik NAD.

6. Dengan tingkat kemiskinan dan disparitas antar kab/kota yang tinggi di NAD memungkinkan mudah terjadinya konflik horizontal antar penduduk. Bila ini sudah terjadi, akan dapat lebih mudah konflik dibawa ke arah vertikal dengan mengklaim bahwa pemerintahan NAD tidak mampu membawa NAD menjadi lebih baik.

7. Bila stabilitas politik sudah terjadi lagi, namun dengan tanpa embel-embel gerakan separatisme dan konflik antar agama, pemerintah pusat dapat kembali masuk ke NAD sebagai penengah dan mungkin juga mengambil alih kembali pemerintahan daerah NAD dengan dalih karena pemerintahan sebelumnya dianggap tidak mampu dan kredibel.

Jadi, biarkanlah mereka ber-KORUPSI!

Hmmm, maaf bila tulisannya agak-agak ngaco......

4 comments:

Anonymous said...

Menurut gwe tulisan ini bener-bener ngacio (sambil minum frapucino caramelo)

Menurut Klitgaard dari ...(sorry gwe lupa dia dari mana, kalo gak salah Harvard) pemberantasan korupsi dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti bentuk kurva J untuk sementra waktu pemberantasan korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sampai pada titik dimana perekonomian telah siap dan akan kembali membaik.

Tulisan ini menurut gwe akan menjadi antiklimaks pada usaha pemberantsan korupsi di Indonesia.
kalo boleh usul seh, pake gaya otoriter aja. maen genosida aja. baru kalo udah terbentuk tatanan sosial yang baru, kita bisa berlari lebih kencang...(dikutip dari MAO)

Ngemeng apa sey FI FI

Luthfi yang lagi-lagi berada di Alam ketidak pastian

Anonymous said...

Menurut gwe tulisan ini bener-bener ngacio (sambil minum frapucino caramelo)

Menurut Klitgaard dari ...(sorry gwe lupa dia dari mana, kalo gak salah Harvard) pemberantasan korupsi dan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti bentuk kurva J. Untuk sementra waktu pemberantasan korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi, sampai pada titik dimana perekonomian telah siap dan akan kembali membaik.

Tulisan ini menurut gwe akan menjadi antiklimaks pada usaha pemberantsan korupsi di Indonesia.
kalo boleh usul seh, pake gaya otoriter aja. maen genosida aja. baru kalo udah terbentuk tatanan sosial yang baru, kita bisa berlari lebih kencang...(dikutip dari MAO)

Ngemeng apa sey FI FI

Luthfi yang lagi-lagi berada di Alam ketidak pastian

Anonymous said...

Far,, definisi manajemen keuangan publik yang dimaksud apa ya? kok bs jadi kuantitatif gt..
anw,,walau ngaco gw nanggepin rada serius mengenai skenario lo yang ada tahapan konflik horizontalnya (eh,,apa vertikal sm pimpinan daerahnya gt? lp ah)
wah,,social cost-nya mahal juga ya,,
tp mungkin aja bisa diterapkan dari perspektif pemerintah pusat..

Dari J yang sotoy pdhl g ngerti.. hehe

Gaffari said...

Satu sisi kalo kasus korupsinya menjadikan proses birokrasi menjadi cepat mungkin bisa baik untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Kalo menggunakan genosida saya rasa yang akan bersuara negara2 yang menyuarakan HAM dan demokrasi. Bisa2 nanti intervensi internasional kembali terjadi.

Untuk J, kemampuan manajemen keuangan publik detailnya bisa lihat grafiknya, itu digunakan rata2 9 kab/kota dengan penggunaan bobot nilai tertentu berdasarkan kategori-kategori yang ada.