Wednesday, November 21, 2007

Solusi Kemacetan Jakarta

Seiring dengan semakin macetnya titik-titik lalu lintas Jakarta, yang juga sebagai dampak dari pembangunan berbagai koridor busway, pemerintah membolehkan mobil pribadi memasuki jalur busway agar kemacetan dapat berkurang. Namun apa hasilnya? NOL BESAR.

Saya jujur bingung kenapa akhirnya masih ada perdebatan dan akhirnya dikabulkan, tentang boleh tidaknya mobil pribadi masuk jalur busway. Sudah seharusnya pemerintah dengan tegas mengatakan tidak boleh!! Apapun kondisi lalu lintas yang ada.

Kenapa begitu?

Salah satu sebab utama kemacetan di Jakarta adalah jumlah mobil yang sudah terlalu banyak. Untuk itu, salah satu tujuan utama pemerintah membangun busway adalah agar masyarakat mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum – busway –.

Supaya masyarakat mau menggunakan busway, pemerintah memberikan insentif bagi orang untuk beralih, yakni berupa kenyamanan dan jalur bebas macet. Di sisi lain, dengan diambilnya jalan oleh jalur busway, akan tercipta disinsentif untuk menggunakan mobil pribadi, karena jalan yang semakin sempit sehingga jalur non-busway akan semakin macet.

Ketika pemerintah mengizinkan mobil masuk jalur busway, baik insentif untuk menggunakan busway dan disinsentif untuk menggunakan mobil pribadi hilang seketika. Bukannya akan mengurangi kemacetan, kita bahkan kembali ke titik awal, malah mungkin lebih buruk dari kondisi awal.

Lalu bagaimana solusinya?

Pemerintah seharusnya membiarkan saja jalur non-busway mengalami kemacetan yang parah, sementara jalur busway berjalan tanpa hambatan. Bahkan ketika nanti seluruh koridor telah selesai dibangun, selama beberapa bulan terus-menerus, di berbagai jalur non-busway ciptakan saja kemacetan fiktif, misalkan dengan membuat proyek galian lubang atau perbaikan kabel PLN, dan semacamnya. Sehingga yang terjadi, kemacetan parah akan dialami oleh para pengguna mobil pribadi, sementara pengguna busway akan aman, tentram, dan bahagia, serta lancar menuju tempat tujuan.

Kondisi tersebut berarti apa? Ketika kebijakan ini diterapkan, mekanisme insentif dan disinsentif yang telah disebut di awal akan berjalan dengan baik. Dengan begitu, pengguna mobil pribadi akan beralih ke busway sehingga jumlah mobil akan berkurang dan kemacetan juga perlahan-lahan ikut berkurang. Ini akan berhasil, tentunya dengan asumsi adanya pelayanan busway yang memadai.

Jadi gampangannya, untuk atasi kemacetan Jakarta… Ciptakanlah kemacetan yang lebih parah... hehehe..

32 comments:

Gaffari said...

Inkonsistensi mengakibatkan kebijakan menjadi tidak optimal.
Dengan kurangnya ketegasan sehingga mobil pribadi masih bisa masuk ke jalur busway, maka:
1. Solusi busway sebagai pengurang kemacetan dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi tidak optimal.
2. Pengguna busway juga tidak mendapatkan utilitas yang optimal pula.

Anonymous said...

saya dengar-dengar
alasan SBY memanggil Fauzi Bowo beberapa pekan lalu juga itu. Yaitu supaya jalur busway boleh dilalui kendaraan pribadi.
Apa benar atau tidak, saya tidak tahu...
tapi perlu diketahui bahwa pembangunan jalur busway gatsu-slipi terkesan buru-buru. Mungkin ada hubungannya dengan insentif bagi orang2 tertentu.

Letjes said...

yup anonymous, yg saya tahu fauzi bowo mengambil kebijakan setelah bertemu dengan SBY. ini bisa dilihat di http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php .

maksud anda dengan insentif bagi "orang2 ttt" dalam pembangunan jalur busway gatsu-slipi?

fakhrul said...

Tentang masalah ini, di satu sisi gw setuju seharusnya jalur busway tidak boleh dilalui kendaraan pribadi.

Namun apa sudah ada mekanisme yang secara otomatis membuat jalur busway tidak akan dilewati oleh kendaraan lain (saya rasa gak ada), dan keadaan jalur busway yang kosong menjadi sebuah jalur "bebas hambatan yang menarik" untuk dilalui.. Kita gak bisa dong, nelarang orang seenanknya naik jalur busway (kecuali jalurnya di kerangkeng bnos) ha.. ha...

Gw cuma berpikir, kalau memang ingin meningkatkan utilitas konsumen dalam busway, kerangkeng aja jalannya (ha.. ha.. )...

Gw pikir solusi yang paling solutif untuk mengatasi masalah mobil adalah pajak, dengan pajak yang tinggi secara teori nantinya bisanya menurunkan jumlah mobil, dan memperbaiki fasilitas angkutan umum...

ow... ow.... tapi ada masalah dengan solusi itu... growthy negara kita ternyata disokong oleh sektor otomotif...

Aduhh,... bung, jadi bingung jadinya, bak makan buah si malakama

Letjes said...

bung fakhrul sy kira bukannya gk ada ya mekanisme untuk melakukan itu. dan sy kira tidak perlu dikerangkeng segala jalannya (meski ide itu sebenarnya cukup menarik.. hehe).

memang kita gk bisa melarang. tp polisi atau petugas dinhub bisa melakukannya. supaya mereka tegas menjalankannya, ksh insentif aja. bagi petugas yg berhasil nilang mobil yg masuk busway, mereka dpt 20% dari nilai tilang.

soal pajak, sy sebenarnya setuju.. sy pernah ungkapkan itu di blog ini. atau mungkin dengan pembatasan kendaraan. tp entah kenapa bung Fauzi Bowo belum merasa perlu untuk membatasi kendaraan.

ada yg tahu tingkat kepadatan mobildi jalanan Jakarta?

Chaikal said...

maaf bung leces, sekali lagi saya harus berada di kursi yang berlawanan dengan anda, sayangnya sekarang tanpa hot chocolate, hiks...

adanya insetif dan disinsentif menurut saya sudah benar tetapi sekali lagi insentif dan disinsentif ini harus juga dalam besaran yang proporsional dan bersifat tetap.

Maksud saya begini, dalam masa pembangunan koridor tentu kemacetan yang terjadi bukanlah disinsentif yang proporsional dan sifatnya tidak continue. Karena jika nanti pembangunan koridor sudah jadi maka disinsentif kemacetan akan berkurang. Para pengendara mobil pribadi akan merasa lebih nyaman dengan tingkat kemacetan setelah semua koridor terbangun.

Jadi disinsentif kemacetan ketika koridor dibangun memang harus dihindari karena disinsentif ini bersifat tidak tetap. Pengurangan disinsentif ini dimasa depan merupakan bentuk lain dari insentif untuk kembali menggunkan mobil pribadi.

Dan sekali lagi, saya juga gak setuju kalo pakai cara-cara kemacetan fiktif yang hampir pasti tidak continue dilakukan.

Mungkin pemerintah tidak berfikiran seperti ini, tapi dengan mengijinkan ke jalur busway, saya kira pemerintah sudah mengambil keputusan yang tepat sebelum tersedia solusi lain yang lebih bijak dan implemented.

Letjes said...

bung chaikal.. proses menciptakan kemacetan memang bukan sesuatu yg permanen. krn nantinya memang diharapkan kemacetan itu hilang. tapi diharapkan dengan efek kemacetan dalam waktu ttt tsb akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan penggunaan mobil pribadi. tentunya seiring berjalannya waktu, sy kira memang tidak bisa seterusnya seperti itu.. seiring dengan proses penurunan penggunaan jumlah mobil, pem jg hrs melakukan peningkatan di sarana-prasarana transportasi umum lainnya. Jadi pada akhirnya semua berjalan seiringan, dan di poin ttt akan tercipta keseimbangan antara jumlah mobil dan sarana-prasarana transportasi umum..

Anonymous said...

Saya gak mengerti, mengapa solusi mengatasi macet mesti dengan membuat macet yang parah banget dulu (selama proses pembuatan jalur busway atau setelah jalur itu dibuat)????

Apakah orang Indonesia uda begitu dodolnya sampe gak nyadar bahwa macet itu gak enak????

Bagaimana kalo mulai sekarang kita batasi aja jumlah kendaraan bermotor melalui SIMnya atau BPKBnya aja????

Jadi pemilik SIM dibatasi melalui:
1. Batasan umur yang lebih sempit:
misalkan 25-40thn
2. Batasan penghasilan:
Misalkan Rp.4.000.000 keatas, terkecuali SIM atas nama kantor (sopir kantor).

Melalui BPKB:
1. Pajak untuk mobil kedua dan selanjutnya untuk keluarga berkali lipat sepuluh kali dari mobil pertama.
2. Pemerintah mengevaluasi nilai ekonomi dari setiap kendaraan perusahaan. Misalkan bila mobil tersebut tidak bisa memberi keuntungan diatas 100 jt pertahun buat perusahaan maka izin kendaraan tersebut dapat ditarik lagi oleh pemerintah,(mekanisme teknis untuk peraturan seperti ini saya belum tahu sebaiknya seperti apa, tapi idenya jelas bahwa setiap perusahaan tak perlu punya kendaraan terlalu banyak kalo cuma untuk antar jemput karyawan atau klo akhirnya hanya untuk dipinjem oleh karyawannya untuk jadi mobil pribadi).

Salam Intelektualitas

fakhrul said...

kepada anonymous, macet yang parah disini pada awalnya diharapkan akan membuat orang untu pindah ke angkutan umum..

Masyarakat indonesia tidak sebodoh yang anda kira.

Masalah ide pembatasan yang anda katakan, saya rasa itu akan cukup menyusahkan karena terlepas dari umur dan tingkat pendapatan, setiap orang berhak mendapatkan SIM....
karena masing2 punya keperluan akan hal tersebut..

Saya rasa akan lebih baik jika pemerintah memperbaiki kualitas kendaraan umum menjadi lebih baik, sehingga biaya untuk punya kendaraan sendiri menjadi besar baik dari segi kenyamanan maupun besar kemacetannya..

Ini PR pemerintah untuk memperbaiki fasilitas angkutan umum kita...
Tapi, apakah dengan regulasi sekarang pemerintah bisa melakukannya?

Anonymous said...

Fakhrul..
Mungkin ada baiknya kita lebih bersifat solusif dari pada politis. PR pemerintah memang selalu banyak dan tidak akan ada selesainya, terutama di bidang transportasi.

Kalo bicara mengenai hak orang untuk mendapat SIM sebenarnya bertentangan dengan kepentingan roda ekonomi yang terhambat karena terlalu banyak macet, perlambatan ekonomi jelas membuat kesejahteraan rakyat menurun, kalo ditimbang-timbang maka mana yang Anda pilih? hak untuk punya sebuah kartu agar boleh nyetir kendaraan atau hak untuk bisa makan di kehidupan sehari-hari??

Saya rasa setiap keluarga semestinya tidak perlu punya mobil lebih dari satu. Selain itu saya rasa bus antar jemput kantor juga tidak diperlukan. Kalo diteliti secara baik-baik, sebenarnya kausalitasnya mana duluan yang muncul, memburuknya kualitas sektor transportasi atau meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor???

Anonymous said...

waw... kLO gw pkir2... kemacetan di Jakarta ntu terjadi gara-gara penduduknya kebanyakan... gue sempet setuju sih sama ide desentralisasinya bang faisal... tapi ntu butuh waktu lama... ya gak ??

solusi instan nya salah satunya kayak Singapura tuh... [negara yang nggak kebayang gue kalo macet kayak Jakarta... mau jadi apa mereka?] ada dua hal penting nih :

1) Pajak (Buat Beli) Mobil Ditinggiin... (kalo perlu sama ma di Jerman... berkisar 30-35%... hehehe... biar mampus)
2) Ada batasan penghasilan buat bikin mobil... eh salah... buat punya mobil... misalnya kalo buat punya mobil A tuh orang harus punya penghasilan sekian juta setiap bulannya...


sementara buat busway ??? wah kalo kata gue... pada intinya lebih ke pemerinntah dan vendor yang nge-handel proyek ntu... bayangin aja, kalo gue bilang sejak awal... proyek "nyaplok jalan raya" kayak gitu emang vulnerable terhdap kemacetan... nah yang harus dilakukan adalah PERCEPAT PEMBANGUNANNYA !!! soalnya kalo mau dibatalin... wahhh... kata orang FSI lebih banyak mudharat-nya... hehehe gue setuju ntu sama postingan aselinya...



or kalo semuanya gak jalan... yah solusi terakhir adalah... bunuh aja rakyat yang nggak berguna... menuh-menuhin aja... kalo dah abis tuh kan... jadi gak padet lagi penduduknya... terus abis itu... Jadi Gak Macet !!!!(hahaha... ketularan Stalin gue nih :P)

Anonymous said...

eh... eh.. satu lagi... gue setuju sama bang farul... kalo SIM gak usah dibatesin... tapi BPKB-nya aja yang dibatesin... percuma nguragin driver tanpa mengurangin mobil-nya... kan yang bikin macet bukan sopir... tapi mobil...

OK-lah... ada mobil gak ada sopir emang ga bikin macet.. tapi kalo ada spoir gak ada mobil... itu lebih enak lagi kan... entar kalo cuman SIM-nya doang yang dibatesin... gue bisa beli mobil seenak jidat dong...

nasalah SIM mah biarin aja... yang penting "hajar" aja BPKB yang baru !!!


Salam Ngaco Mania... Just Around The Corner

Anonymous said...

Pembanguan jalan tol Depok-Antasari
terancam batal dikerjakan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk, selaku pemegang konsesi. Karena sampai saat ini perseroan belum mencapai kesepakatan tentang pembagian risiko tanah (land caping) dengan pemerintah.

" Pemerintah menganggarkan pembangunan jalan tol sebesar Rp 700 miliar. Tetapi sekarang, sesuai dengan NJOP (nilai jual
objek pajak) anggarannya menjadi Rp 1,2 triliun," ujar Direktur Utama CMNP Daddy Hariadi dalam paparan publiknya, Kamis (22/11).

Dia menjelaskan, CMNP melalui anak
perusahaannya PT Citra Waspphutowa,
meminta pemerintah untuk menganggung kenaikan biaya tanah tersebut. "Citra Waspphutowa hanya bersedia menanggung kenaikan biaya tanah sebesar 10 persen," ungkapnya.

Menurut Daddy, kedua pihak masih mencari solusi atas pembengkakan biaya ini. Akhir tahun diharapkan sudah tercapai kesepakatan yang diinginkan perseroan. "Kalau (hasilnya) tidak layak, untuk apa
diteruskan," ujarnya. Dia menambahkan, kemungkinan CMNP membatalkan konsesi ini masih ada.

Direktur Keuangan CMNP Hendro Santoso menjelaskan, perseroan saat ini memiliki nilai rasio utang terhadap modal sendiri (debt-to- equity ratio/DER) sebesar 88
persen. "Porsi meminjam masih besar
sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan potensi ini," ujarnya.

Potensi yang dia maksud adalah mencari proyek lainnya, baik di dalam maupun luar negeri. "Kami masih mencari proyek-proyek potensional," katanya.

Selain jalan tol Depok-Antasari,
perseroan juga mengerjakan pembangunan jalan tol Waru-Juanda, Jawa Timur. Panjang proyek ini 12,8 kilometer dengan
nilai investasi Rp 1,25 triliun.
"Komposi si DER-nya 70 persen banding 30
persen," kata Hendro.

Janua ri ini diperkirakan proyek di Jawa
Timur akan selesai. Total kendaraan yang
melewati jalan tol menuju Bandar Udara
Juanda itu mencapai 60 ribu kendaraan
per hari. "Tarif yang berlaku Rp 5.000
flat untuk kendaraan golongan satu,"
ujar Daddy.

Terkai t dengan pembebasan jalan tol
Cinere-Jagora wi, negosiasi panitia
pengadaan tanah (P2T) dengan warga
Kelurahan Curug Kecamatan Cimanggis,
Depok, kemarin berakhir tanpa
kesepakatan . Warga yang tanahnya akan
digusur menjadi lahan jalan tol menolak
nilai ganti rugi tanah yang ditawarkan
pihak P2T. Negosiasi berlangsung di
kantor Kecamatan Cimanggis ini adalah
yang kedua setelah sebelumnya sekitar
sebulan lalu juga berakhir dengan deadlock.

Pad a tawaran sebelumnya, nilai ganti
rugi yang ditawarkan oleh P2T adalah
tertinggi Rp 800 ribu untuk komplek
Perumahan Pertamina di Jalan Gas Alam.
Semua warga menolak tawaran itu sehingga
dibuka negosiasi tahap kedua yang
berlangsung tadi.

Dalam negosiasi tahap kedua sekitar 300
warga yang tanahnya akan digusur hadir.
Adapun dari pihak P2T diwakili oleh
Wakil Ketua P2T Zamrowi, Ketua Tim
Pengadaan Tanah Sugandi, anggota P2T
Theo dan wakil dari pihak kecamatan.

Su asana negosiasi berlangsung tertib
meskipun saat tawar menawar nilai ganti
rugi terjadi perdebatan. Warga umumnya
menolak nilai ganti rugi karena
menganggap nilai tersebut jauh dibawah
nilai jual tanah di kawasan tersebut.
Saat ini nilai jual tanah di komplek
Pertamina berkisar antara Rp 800 ribu
-Rp1,1 juta. Kepada P2T, warga
mempersoalk an negosiasi yang
berlarut-lar ut dan nilai ganti rugi yang
jauh dibawah harga pasar.

dendi said...

Kalau kemacetan bisa diatasi dengan membuat kemacetan lebih parah, ada bahayanya: ini akan membuat cost (private dan sosial) yg sangat besar. Melihat pengalaman di banyak negara, masalah lalu lintas tidak bisa diserahkan ke mekanisme insentif dan disinsentif (atau mekanisme pasar). Ada market failure disini. Perlu ada intervensi pemerintah yang cukup besar, dalam titik ekstrim perlu mungkin perlu pemerintah yang tangan besi. Cuma masalahnya, kita berhadapan dengan government failure. Pemerintah yang korup dan tidak bisa dipercaya.

Chaikal said...

Woooi kita kedatangan tamu senior neh, pa kabar mas dendi?

Mas, jalan raya memang barang publik jadi pastinya bukan mekanisme pasar. Dengan demikian, insentif dan disinsentif disini merupakan bentuk government intervention..

dan tentunya tangan besi adalah sebuah bentuk umum dari disinsentif/insentif ini.

Maka kembali ke persoalan dasar, bentuk insentif dan disinsentif yang seperti apa yang efektif?

atau jangan-jangan kemacetan ini ya itu tadi, bentuk kegagalan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik.

dendi said...

well Chaikal, mungkin bukan hanya jalan raya saja yg dimaksud dalam topik kemacetan ini. Tapi,lebih luas lagi pengertiannya, hal yg penting misalnya: tata kota/tata ruang. Seharusnya orang tidak bisa seenaknya membangun mall, kantor atau rumah dipinggir jalan. Ini harus diatur dengan baik. Kita tidak bisa mengandalkan mengandalkan mekanisme insentif/disinsentif alamiah. Kalo ada lokasi yg strategis langsung aja dibangun mall, pemukiman, atau bahkan pedagang kaki lima berjualan. Tapi juga harus ada punishment buat yang melanggar. Kendaraan pribadi masuk bus-way harus dianggap kesalahan, dan harus dihukum. Ada meknisme punishment juga disini. Kalau mau jujur, yg bikin masalah di Jakarta itu adalah orang kaya atau menengah-atas. Yang tidak pro pembangunan busway adalah orang yg punya mobil.

Dengan resources yang terbatas: lahan untuk jalan dan anggaran, mau tidak mau kita harus memilih. Dengan lebar jalan yang terbatas itu, mau dialokasikan untuk kendaraan pribadi atau public transportation. Ini adalah pilihan politik dalam penyediaan prasarana jalan. Kalo public transportation dibuat sangat bagus (bukan hanya bagus), lancar, cepat, nyaman dan murah (mungkin perlu disubsidi) pasti orang beralih ke public transportation itu.

angga said...

apa ada suatu mekanisme pasar yang bisa membuat orang berkegiatan (kantor/sekolah) dekat dengan tempat tinggalnya?? jadi orang pada tuker2an rumah gitu terjemahan bodohnya,, apa ya insentif untuk itu? apa pake semacam iklan seperti kontak jodoh dan diberi insentif o/pemerintah?

jadi kegiatan commuting tidak diperlukan lagi..

it'd make life so much easier,, and less frustating,,

temen gw jalan 5.20 dari rumah langsung macet aja hari ini..

kemacetan fiktif merupakan ide yg terlihat brilian untuk jangka panjang, namun terdengar depresif ketika anda merasakannya..

haha,, gw udah trll stress sm kemacetan Jkt,,

-konohagakure no anbu-

dendi said...

angga,
interesting idea...

atau, bisa juga seperti ini: kemacetan di jakarta yg seperti sekarang dan masalah lainnya, membuat disinsentif orang tidak kerja dah tinggal di jakarta. Tapi, mereka memilih hidup di daerah.

Ini baik buat pemerataan pembangunan di daerah. Ada baiknya juga, jakarta dibuat tidak nyaman sehingga akan ada flow of labor secara alamiah ke daerah. Ini bisa mempercepat mendorong pembangunan daerah, pemerintah selama ini terlihat masih kurang radikal dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah.

Gaffari said...

DKI Jakarta menurut saya diperparah dengan tidak hanya perannya sebagai tempat pusat pemerintahan RI, namun juga pusat ekonomi dan bisnis juga berlangsung di sini.

Mungkin perlu juga memisahkan peran DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dengan memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah lain, seperti yang dilakukan Malaysia (Putrajaya). Kejadian yang ada sekarang menunjukkan bahwa DKI Jakarta seperti sedang menanggung beban yang semakin besar dan berat di pundaknya.
Maka, munculah berbagai macam problem yang ada sekarang.

Memang perlu ada yang mengalah di sini. Semakin tidak tertangani berbagai macam problem di Jakarta, biaya ekonominya akan sangat besar, yaitu mengingat pusat perekonomian sebagian besar berlangsung di sini.

Gaffari said...

Akhirnya ada solusinya juga supaya mobil-mobil pribadi gak masuk lagi di jalur Busway. Bis2 TransJakarta untuk jam2 sibuk (pagi-berangkat kerja dan sore-pulang kerja) dibuat melawan arus.

Baca berita selngkapnya di: http://www.detiknews.com/indexfr.php?url=http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/28/time/092746/idnews/858502/idkanal/10

angga said...

Far,, yg balik arah itu yg mana ya?
berita yg gw baca, dia naik arah sebaliknya biar mampir dulu ke halte ujung..

Gaffari said...

Wah gw blum mencoba TransJkt lagi sih..Bacanya juga skimming2 gt sih di detik.com.

Bisa tanya yang sering menggunakan TransJkt trayek Ragunan-Dukuh Atas: Leo Putera Dekan (NISP); Pulo Gadung-Dukuh Atas: Carlos Mangunsong (CSIS).

Anonymous said...

It's all about incentive:

1. Cabut subsidi BBM (disinsentif utk kendaraan pribadi). Perlu memberikan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi, dan saya rasa dengan yang "variable" i.e. harga BBM , bukan dengan "fixed cost" i.e. pajak kendaraan.
Note: Subsidi BBM membuat rakyat negara ini manja. Bad habit! Akibatnya kita harus learn the hard way. Tapi kalau mau survive ya harus dicabut itu subsidi. Contoh negara2 lain saat harga minyak internasional naik mereka fine2 aja (tidak diterjemahkan menjadi inflasi gila2an) karena sudah terbiasa tanpa subsidi, seperti Peru dan Jepang? Itu distorsi perlu dicabut secara gradual.

2. Tingkatkan frekuensi armada transjakarta shg lebih reliable (insentif utk naik busway) -ini juga disinsentif bagi kendaraan pribadi yang akan memakai jalur busway -siapa yang tidak tergiur menggunakan jalur terssebut kalau kosong melompong jarang ada busway yang lewat.

3. Biar harga transport angkutan umum gak naik, alihkan subsidi BBM kepada subsidi tarif angkutan umum, termasuk busway -bukan BBM-nya yang disubsidi. (Insentif naik public transport). Kalau masyarakat menyadari bahwa lebih convenient naik public transport tentu mereka akan beralih sendiri.

4. Untuk jangka panjang,jangan ulangi kesalahan orde baru dengan pembangunan yang sentralistik (read: Jakartasentris). Akibatnya urbanisasi besar2an yang terjadi. Note: China juga mengalami hal serupa dengan migrasi besar2an ke daerah pesisir dan kota2 seperti Shanghai dan Beijing. Kalau pembangunan tidak sentralistik tentu migrasi besar2an ke daerah tertentu tidak akan terjadi masif.

p.s.: Opini Jaya Suprana di Kompas kemarin adalah salah satu solusi terkonyol yang pernah saya baca. Tapi saya mahfum karena beliau adalah Guru Besar Kelirumologi,hehe..

Salam,
Non-Economist Observer
Menara Radius Prawiro Lt. 2.

pradnya warpani said...

harusnya tarif busway dimahalin, karena dengan tarif busway yang relatif murah ini sih sama aja mindahin penumpang kopaja ke busway.

jadinya busway jadi jorok.

pengendara mobil pribadi banyak yang jadi males naik busway. another disincentive.

maap ye kalo ada yang tersinggung. just a thought.

pradnya warpani said...

oiya, seorang teman berkomentar.."Allowing cars into the busway to overcome bad traffic is like having your right leg with gangrene and amputate your left one to treat it."

Gaffari said...

Pradnya warpani,

Soal isu kenaikan harga tiket TransJkt pernah santer beberapa bulan yg lalu. Tapi waktu itu latar belakang kenaikan bukan soal Pradnya utarakan, namun lebih disebabkan akibat kerugian yg terjadi dalam pengelolaan TransJkt (anehkan kalo ternyata TransJkt rugi? dianggap membebani APBD DKI Jakarta).

Justru perpindahan mmg diharapkan tidak hanya pengguna mobil pribadi, namun juga apabila pengguna angkutan sejenisnya menganggap lbh prefer menggunakan TransJkt yah bagus. Lebih baik kopaja-metro mini dikurangi..Angkutan2 ini seringkali tidak disiplin dan berhenti sembarangan.

Tapi apapun yang terjadi, proyek busway tdk bisa dihentikan begitu saja..Meminjam istilah seseorang: "Jangan sampai yang gatal jarinya tapi diobati dengan mengamputasi lengannya."

Anonymous said...

Janganlah untuk membolak-balikan antara insentif dan disinsentif untuk jalur busway ini. Bung penulis seharusnya perlu meninjau terlebih dahulu tujuan dari adanya busway tersebut. Tujuan tersebut adalah :
1. Menciptakan Transportasi yang memadai dan murah bagi masyarakat di Ibukota.
2. Mengurangi kemacetan lalu lintas ibukota jakarta.
3. Fringe benefit dari adanya busway, yaitu pencapaian program langit biru dan penghematan BBM.
Jadi janganlah menciptakan lagi disinsentif bagi masyarakat pengguna mobil seperti yang telah disebutkan oleh penulis di artikelnya tersebut. Saya berpikir akan lebih baik lagi menciptakan pola pikir untuk tidak menggunakan mobil pribadi dan penciptaan budaya menaiki busway. Selain itu, tingkatkan saja insentif yang bisa diberikan kepada pengguna busway. Contohnya : peningkatan kualitas pelayanan dan armada busway serta infrastruktur pendukung seperti halte dan jembatan penyebrangan. Lalu ada peningkatan promosi busway. Tidak usah beriklanlah, cukup berikan beberapa ‘kejutan’ seperti bulan discount harga tiket busway. Sehingga pada akhirnya diharapkan konsumen baik itu konsumen riil maupun potensial mau menggunakan busway sebagai salah satu transportasi di Ibukota. Ingat, pemilik mobil pribadi juga merupakan konsumen potensial dari busway. Peningkatan lainnya yang diperlukan adalah peningkatan kualitas feeder dari busway. Tidak perlu mengadakan trayek yang baru, tapi gunakan trayek yang lama dengan peremajaan armada. Selain itu, bila diadakan trayek baru otomatis menambah biaya dan tentu saja menambah kemacetan. Contohnya ganti saja angkot yang sudah jelek dengan mobil minibus yang baru. Untuk melaksanakan hal ini diperlukan kerjasama juga dengan organda dan pemilik-pemilik trayek, termasuk disitu mekanisme peremajaan armadanya.
Inkonsistensi kebijakan juga harus dihindari oleh pemprov. Bung penulis mungkin pernah mendengar tentang adanya pelebaran jalur sudirman-Thamrin, ini merupakan suatu inkonsistensi kebijakan. Disatu sisi digalakkan penggunaan busway, tapi disatu sisi, di lakukan pelebaran jalan meski hanya satu ruas dan itu jalur protokol. Akan lebih baik jika anggaran tersebut digunakan untuk meningkatkan pelayanan busway dan bukan untuk membiayai kebijakan yang inkonsisten.
Mengenai adanya pengerjaan koridor baru yang terkesan buru-buru dan ada ‘titipan’, saya rasa tidak juga. Dalam suatu proyek, baik yang bersifat tangible maupun intangible, pasti ada yang namanya SPK dan tercantum didalamnya deadline pelaksanaannya. Dan jika tidak memenuhi itu, sudah barang tentu akan ada wanprestasi dan penalti berupa denda yang mungkin jumlahnya cukup memberatkan. Selain itu, nama baik perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut akan tercoreng dan dalam kondite perusahaan akan ada noda hitam dan bisa menyebabkan kepercayaan klien menurun dan berimbas pada menurunnya proyek, terlepas apakah perusahaan penyelenggara tersebut dekat dengan sumbu kekuasaan atau tidak.
Terakhir yang perlu diperhatikan dan menjadi closing point dari tanggapan saya, adalah proses evaluasi dari proyek busway ini. Tolong jangan jadikan evaluasi dari suatu pekerjaan atau proyek adalah momok, meskipun terkadang saya menganggapnya begitu, hehehe...tapi proyek busway ini adalah sebuah program kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Akan lebih baik lagi jika ada evaluasi untuk peningkatan mutu dari busway tersebut. Meskipun kelihatannya akan sulit atau masih utopis atau khayal.
Ah udah ah, kayanya kebanyakan tanggapannya. Untuk bung penulis, dimasa mendatang, buatlah sebuah tulisan yang lebih komprehensif dan berikan solusi konkret untuk topik yang anda bawakan....hehehehe, no hardfeelings yahh..semoga jadi lebih baik lagi untuk semua.
Kind regards,


Boed’s – ex Public econ.-
Ini ngeBlog atau ngeGoBlog yaaa!?

Letjes said...

buat boed's, anda menulis ketimbang memberikan disinsentif
"Saya berpikir akan lebih baik lagi menciptakan pola pikir untuk tidak menggunakan mobil pribadi dan penciptaan budaya menaiki busway."
lalu anda memberikan solusi iklan-lah, discount, perbaikan kualitas dsbnya..

permasalahannya, sy kira seperti diungkapkan pradnyana, harga busway sudah cukup murah. sarana dan prasarana, serta kualitas pelayanan memang belum optimal, tapi cukuplah.

dengan kondisi itu pun akhirnya masyarakat banyak yg lebih memilih untuk tetap menggunakan mobil pribadi.

dengan solusi yg anda sarankan, sy kira itu sm sekali tidak akan cukup untuk itu.

perubahan pola pikir yg anda maksudkan, tetap membutuhkan adanya disinsentif bagi pengguna mobil pribadi. teman2 lain dalam comment sebelumnya memberikan banyak solusi, spt pajak, dll. tapi sy rasa kemacetan fiktif is not a bad idea. tp dengan asumsi ceteris paribus ya. private dan social cost spt diungkapkan bang dendi emang agak tidak diperhitungkan.

untuk membuat analisis komprehensif hingga mengangkat masalah SPK dan sebagainya agak susah klo sy tuangkan dalam blog ini. mending sy ajuin proyek kajian ke pemda DKI dan membawa pulang Rp 1,5 miliar di kantong sy.

tp satu hal, ketika kajian komprehensif telah sy lakukan, sy rasa usul utama yg akan sy bawa tetap masalah insentif dan disinsentif

Letjes said...

Info: buat pengguna busway, hari ini di open house republik mimpi ada pembahasan mengenai itu.

mungkin bisa jadi bahan diskusi kita lebih lanjut tentang topik ini

Anonymous said...

Begini tjes....
Klo soal SPK, itu tanggapan saya buat comment yg bilang bahwa ada pesenan ato titipan, "tapi perlu diketahui bahwa pembangunan jalur busway gatsu-slipi terkesan buru-buru. Mungkin ada hubungannya dengan insentif bagi orang2 tertentu.."
Kenapa saya ajukan saran seperti itu, karena semakin nyaman busway, orang akan beralih. Biarkan aja orang yang masih mau naik mobil pribadi. Pajak mobil digedein? di News.com pernah diulas bahwa indonesia pertumbuhan milyardernya (pendapatan 1juta us dollar pertahun) sekitar 16%. Beli mobil gampang buat orang penghasilan segitu...
anda juga jgn lantas memudahkan penggunaan kata ceteris paribus dalam setiap kasus. Ceteris paribus tidak bisa digunakan sembarangan. jadi bener kata mas dendi yg bilang harus dipertimbangkan cost dari solusi anda, pemberian disinsentif. Klo ada solusi lebih mudah dan tidak menimbulkan cost besar, pergunakanlah itu. Let's make it simple.
Boed's -ex. Public. econ-

Anonymous said...

SPESIALIS PENYELAMATAN DATA-DATA PENTING YG HILANG DARI PC,LAPTOP,SERVER,FLASH DISK,MEMORY CARD&SEMUA MEDIA STORAGE (IDE,SATA,SCSI,RAID,USB,TAPE,DLL) OS:DOS,WIN9x,ME,NT,2K,XP,VISTA,2003/2008,NOVELL, LINUX,MACINTOSH/APPLE,SOLARIS INTEL&SPARC,SCO OPEN SERVER,DLL.KASUS TIDAK TERDETEK,BAD DISK/ PARTITION,TERHAPUS/FORMAT/FDISK,READ FAILURE,MAXTOR FAILURE: ATHENA,ARES,C64K,N40P,RUMULUS,CALYPSO; PRIMARY/SECONDARY MASTER FAILURE, VIRUS,DLL. PELOPOR/PENGALAMAN di JKT (1996) OLEH TEAM AHLI&TOOLS YG HANDAL.HUB.EVERESTA MEDIA ANTAR-JEMPUT Ph.021- 30954251 ; 78887427; 081388324538 HARI LIBUR BUKA

hermawan said...

STOP menjadikan busway sebagai solusi. Busway kini kian parah, halte busway selalu penuh. Ketika busway datang, yang terangkut 1 - 3 orang saja. Manajemen mobilitas busway sangat tidak profesional.