Wednesday, November 21, 2007

Korupsi dan Mekanisme Pasar ???

“Combating corruption is like judo.
Instead of bluntly resisting the criminal forces,
one must redirect the enemy’s energy to his own decay”
(Lambsdorf and Nell)

Saya merasa tulisan dari saudara Gaffari Ramadhan mengenai korupsi di Aceh dan tulisan saudara Mochammad Firman mengenai Globalisasi memiliki benang merah. Saya pribadi menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan dan tidak baik bagi perekonomian. Sedangkan Globalisasi menurut saya adalah tuntutan bagi kebebasan pasar dari campur tangan pemerintah. Korupsi dalam hal ini tentu saja berbeda dengan konteks ‘aliran sesat’ atau perbedaan persepsi mengenai agama.

Pembahasan mengenai korupsi cukup sering dilakukan baik oleh pakar di televisi maupun oleh tukang ojek di warung kopi. Namun jalan keluar masuk akal yang dapat menenteramkan nurani tidak pernah tercapai. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa korupsi dari perspektif ekonomi guna mencari cara yang masuk akal dalam memberantas korupsi. Setidaknya untuk mengurangi tingkat korupsi, apabila memberantas korupsi merupakan suatu hal yang utopis.

Syafuan Rozi dari LIPI memiliki pandangan yang menarik tentang koruptor. Ia mengatakan bahwa koruptor itu seperti orang yang sedang menunggang macan. Apabila orang tersebut turun maka besar kemungkinan ia akan dimakan oleh sang macan. Sebaliknya bila ia tetap menunggangi macan tersebut, suatu ketika ia akan kehilangan kontrol dan jatuh ke jurang yang dalam. Dalam kehidupan nyata, sebagian besar koruptor memiliki berbagai jenis senjata yang dapat mengendalikan si macan cukup lama sampai akhirnya kehabisan tenaga. Sehingga si koruptor dapat turun dengan selamat untuk kemudian mencari tunggangan lain.

Berdasarkan penelitian Transparency International beberapa kodisi yang mendukung terjadinya korupsi, diantaranya adalah:
1. Kekuasan pemerintah yang cenderung absolut (sederhananya government failure).
2. Lemahnya Law Enforcement.
3. Kurangnya kebebasan berpendapat dan kebebasan media massa.
4. Kurangnya transparansi.

Robert J. Klitgaard ekonom dari Claremont University, memiliki formula yang menarik, yaitu: Korupsi = Monopoli + Kekuasaan – Akuntabilitas. Lebih lanjut, Ia berpendapat bahwa pemberantasan korupsi mengakibatkan pembangunan perekonomian di suatu negara berbentuk kurva J. Pada masa awal pemberantasan korupsi kinerja perekonomian akan menurun karena terjadi kebingungan di masyarakat, namun dengan konsistensi yang baik maka masyarakat akan memahami bahwa korupsi itu salah dan perekonomian akan tumbuh melebihi posisi saat negara masih berada dalam level korupsi yang tinggi.

Lambsdorf dan Nell (2005) mengelompokkan langkah pemberantasan korupsi menjadi 2 bagian besar: (1) repression dan (2) prevention. Repression adalah upaya pemberantasan korupsi dengan menghukum berat setiap tindak korupsi. Sederhananya adalah dengan menghukum mati para koruptor. Langkah ini umumnya dilakukan di negara-negara komunis seperti Cina. Sedangkan prevention adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mengadakan penyuluhan dan penyadaran masyarakat bahwa korupsi adalah suatu kejahatan. Sehingga tingkat korupsi dapat menurun dan berangsur-angsur hilang.

Namun demikian kondisi ini belum tentu dapat bertahan dalam waktu yang lama. Karena semakin kuat pemerintah maka kecenderungan bahwa pemerintah tersebut akan corrupt rawan terjadi. Selain perbaikan institusi diperlukan juga perbaikan atas sistem yang ada. Dunia ini berkembang secara dinamis, sehingga menuntut suatu analisa terus-menerus atas sistem yang dibuat. Suatu sistem yang cemerlang pada satu periode waktu belum tentu cemerlang seterusnya. Dalam hal ini Presiden Kolombia, Andreas Pastrana, mengejawantahkan perbaikan sistem secara terus-menerus dengan: mendiagnosis problem korupsi, mendesain, merencanakan, membuat pilot project dan mengimplementasikan. Hasilnya adalah naiknya peringkat Kolombia dari urutan 155 menjadi peringkat 51 dunia.

Belajar dari pengalaman kolombia tersebut maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih baik apabila direncanakan dengan matang dan dilakukan dengan konsisten. Pada dasarnya perekonomian akan berjalan dengan baik apabila campur tangan pemerintah tidak besar (tidak ada). Government please step aside and let the market works.

6 comments:

Chaikal said...

Saya hanya sedikit memberi pandangan agar tema ini bisa lebih menarik:

Ada pertanyaan terkenal yang muncul terkait korupsi jika korupsi dipandang murni dari sisi ekonomi bukan moral:

Does corruption grease or sand the wheels of growth? (Coba di-googling deh...)

And if corruption greases the wheels of the growth, then there's must be an efficient level of corruption.

Jadi ajakan gafar agar Aceh korupsi sangat rasional karena gafar seorang ekonomis terlebih juga tidak terlalu agamis.

Mungkin tingkat korupsi di Aceh sekarang masih dibawah tingkat korupsi yang efisien, jadi harus lebih berkorupsi. (buktiin Far!)

Atau jangan2 malah sudah berada di atas, sehingga justru menjadi sand bukan grease, makanya harus dikurangi.

Which one, guys?

Letjes said...

aku pernah membuat tulisan yg senada dengan apa yg diungkapkan oleh bung chaikal.

jadi tidak berbeda dengan analisis optimal pollution di ESDAL. Dalam kasus korupsi pun akan ada yang namanya optimal corruption.

Bila kita menginginkan korupsi tidak ada, secara ekonomi sy kira sangat tidak mungkin terjadi. Biayanya terlalu besar. Kan tidak mungkin kita menugaskan satu orang pengawas untuk setiap pejabat pemerintahan. dampaknya malah negatif terhadap growth

Letjes said...

Satu hal yang ingin sy tanya ke rekan2 ttg korupsi.. banyak orang yg berpendapat "korupsi tuh udah jadi DNA dalam diri orang Indonesia, makanya susah bgt berantas korupsi di Indonesia."

bagaimana pendapat rekan2 ekonom ttg itu? sy rasa ini menarik untuk didiskusikan..

Anonymous said...

Hahahaha...
Gw sama sekali gak percaya klo ada itu yang namanya optimal corruption.

Chaikal said...

kenapa gak percaya bung anonim, mungkin bukan gak percaya kali ya, tapi takut dosa, he3..

coba deh sisi moral dikesampingkan dulu, jadi jika korupsi murni dipandang dari sisi ekonomi..

maka masih sangat mungkin loh bung anonim jika ternyata efficient (optimal) level dari korupsi adalah nol.

jadi jangan antipati dulu lah...

angga said...

loh, bung Luthfi,,
itu paragraf terakhirnya rada bingung ya,,
pengalaman kolombia nyambung jadi tidak butuh peran pemerintah.. hehe,, jelaskan donk..apa gw salah baca ya,, bc cepet2 jg sih,, sori..

anw,, gw setuju tuh sama komen letjes mengenai korupsi dan DNA orang Indonesia,, kalo mau lebih luasnya kayaknya lebih seru mendiskusikan mengenai Produktifitas dan Orang Indonesia,, merujuk di banyak perkantoran di Jakarta kok didominasi oleh kaum minoritas ya,,
ada apa dengan orang indo??