Wednesday, November 14, 2007

Kegagalan Praktek Desentralisasi: Apakah Perlu Kembali ke Sentralisasi?

Judul diatas nampaknya cenderung provokatif. Namun, penggunaan kata “kegagalan” sepertinya wajar untuk digunakan, apalagi didalamnya terkandung hal yang baik guna mengevaluasi kebijakan desentralisasi yang sedang dan bahkan sudah berjalan.

Kebijakan yang mengisyaratkan kewenangan pemerintah pusat untuk dikurangi menjadi topik yang hangat pada masa setelah krisis. Desentralisasi yang pernah disebut-sebut sebagai solusi untuk memperkecil perbedaan (gap) antara daerah satu dengan yang lain. Namun selama perjalanannya, sepertinya desentralisasi tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah administrasi yang diharapkan akan lebih baik dan tidak terlalu memakan waktu, tidak dapat terwujud. Bahkan, dalam hal yang berkaitan dengan penerimaan daerah, juga tidak mengalami perbaikan karena timbulnya berbagai macam praktek korupsi.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dengan praktek desentralisasi? Adanya distorsi terhadap pelaksanaan desentralisasi sebenarnya sudah diramalkan akan terjadi sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Usulan untuk memberikan hak desentralisasi kepada daerah yang dianggap siap secara struktural juga diabaikan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Alhasil, kebijakan desentralisasi justru merangsang pemerintah daerah untuk membuat segala bentuk peraturan (Perda) baru yang justru menciptakan hambatan-hambatan baru, khususnya dalam hal melakukan kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Kebijakan desentralisasi ternyata juga berpengaruh terhadap kemudahan dalam melakukan bisnis, baik biaya maupun waktu. Pada tanggal 26 September 2007, International Finance Corporation (IFC), yang merupakan bagian dari Bank Dunia, dalam IFC’s Doing Business 2008 Report melaporkan bahwa peringkat Indonesia di tahun 2007 naik menjadi 123 dari 178 negara, jika dibandingkan dengan tahun 2006, yaitu 135 dari 175 negara. IFC melakukan pemeringkatan didasarkan atas survey yang meliputi indikator-indikator peraturan bisnis, antara lain waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai suatu usaha sampai dengan penutupan usaha. Namun, apakah laporan tersebut benar-benar merupakan fakta dibalik keberhasilan desentralisasi?

Fakta lain mengenai praktek desentralisasi, yang patut dipertanyakan keberhasilannya, yaitu hasil temuan LPEM FEUI tentang waktu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah PT. Pada tahun 2006, waktu yang diperlukan untuk mendirikan PT yaitu selama 86 hari. Waktu tersebut lebih lama bila dibandingkan dengan tahun 2005, yaitu selama 80 hari. Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah dalam hal pengurusan pendirian PT justru tidak berdampak positif. Pelimpahan wewenang dari Departemen Hukum dan HAM pusat ke Kantor wilayah (Kanwil) Departemen Hukum dan HAM ternyata tidak efektif dalam mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah PT.

Memang kita tidak bisa mengeneralisir suatu hal yang sifatnya khusus, namun akankah lebih baik jika hal tersebut diatas dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia saat ini. Jangan-jangan desentralisasi memang tidak efektif diimplementasikan di Indonesia karena faktor-faktor tertentu, seperti SDM, infrastruktur, dsbnya. Lalu, apakah kita perlu mundur ke belakang dengan sistem sentralisasi yang sepertinya tidak rentan terhadap distorsi-distorsi yang cenderung berdampak negatif.


PS: Just want to attract other contributors! :)

7 comments:

Chaikal said...

waah yang ini mirip sekali dengan judul diskusi pada suatu waktu: "keruntuhan.....". jadi pertanyaan yang muncul adalah
1. benarkah sekarang sudah desentralisasi?
2. jikapun ya, bukankah suatu transformasi struktural pasti membutuhkan waktu.
3. jika memang waktu sudah cukup dan memang gagal, apakah kegagalan ini murni disebabkan pelaksanaan oleh pemerintah daerah?

PS: lagi di jogja neh, sedikit kasih waktu untuk mampir disini, melihat kesunyian yang mulai mereda, anw mana neh hot chocolate gw?

Anonymous said...

Jangan-jangan keruntuhan komunisme di China.... akhirnya gwe bisa comment juga. pada dasarnya seh gwe sepakat dengan bung fajar. tapi kok kayaknya masih terlalu dini untuk dibilang gagal ya.
mas jangan lupa oleh-oleh nya ya

Frapucino-nya donk satu?!!

Fajar said...

Menjawab pertanyaan bung Chaikal:
1. Dalam hal ini saya berpendapat kalau desentralisasi "yes" sudah terlaksana secara de jure, tapi "i have no idea" kalo ditanya secara de facto.
2. I agree with ur statement.
3. Kalo dibilang masalah waktu, nanti kita membahas hal lain, seperti omongannya orang-orang IGJ, apakah Indonesia sudah siap menghadapi globalisasi? he3...
Berkaitan dengan ini, gw pernah mengobrol dengan Mantan Kadep IE sebelum Pak Bambang, mengenai proses penerapan desentralisasi di Indonesia. Menurut beliau dan gw sendiri meng"amini"nya, desentralisasi di Indonesia diterapkan cenderung terburu-buru, mungkin karena ada dorongan pihak donor atau memang keharusan aplikasi sebuah project. Alhasil, pentolan2 IE yang berkutat dalam masalah desentralisasi akhirnya memang ngotot untuk menerapkannya (pasti tau kan siapa?). Beliau pernah mengusulkan agar penerapan desentralisasi diterapkan bagi daerah2 yang dikatakan siap untuk mengorganisasikannya. Namun, apa daya, akhirnya desentralisasi diterapkan di seluruh daerah dan justru malah menimbulkan masalah baru.
Memang cukup aneh, aneh bukan berarti unik dan bukan berarti baik/buruk, di Indonesia, diterapkan dua sistem otonomi, ada sistem otonomi "saja" dan sistem otonomi khusus (bagi 2 propinsi (NAD&Papua). Yang menurut saya aneh adalah penggunakan kata "khusus."
Apakah kata "otonomi" sudah merepresentasikan hal yang khusus?
Semoga dengan keanehan yang terkandung di dalam jiwa Indonesia, dapat membawa kesejahteraan bagi penduduknya (gw agak sedikit jijik menggunakan kata "rakyat," sama jijiknya memperhatikan gerak-gerik politisi yang sering mengatasnamakan "rakyat").

Jangan lupa titipanku ya Mas CN!

Letjes said...

kalo dibilang kegagalan desentralisasi, bukankah ada beberapa daerah yg berhasil, seperti jembrana dan solok?

tp kalo dibilang berhasil juga sama sekali tidak. krn daerah2 spt jembrana, solok, dan beberapa daerah lainnya hanya bagian kecil saja. apalagi melihat keberhasilan di daerah tsb terjadi lebih karena kepemimpinan individu yg kuat.

mengenai pelaksanaan sekarang yg sudah terlanjur, sy kira kurang tepat kalo akhirnya malah kembali lagi ke sentralisasi. yg perlu dilakukan sekarang adalah mencari formula yg tepat untuk mengatasi distorsi2 yg ada. mungkin solusi stick and carrot yg pernah pak iwan jaya azis bwkan di seminar DIE beberapa waktu lalu terkait pemda-pem.pusat-dan pilkada bisa menjadi solusi.

terkait dengan otonomi khusus, sptnya memang nuansa politis terlalu banyak mewarnai.

Letjes said...
This comment has been removed by the author.
Irfan said...

Judul yg provokatif tp kalau dibilang kegagalan desentralisasi dan harus kembali k sentralisasi rasanya penilaian yg terburu-buru. Banyak faktor yg hrs dilihat utk membandingkan desentralisasi vs sentralisasi, ga cuma ekonomi.
Meskipun bgt msh banyak yg hrs diperbaiki dari pelaksanaan desentralisasi ini.
Spt yg dikatakan bung fajar pelaksanaan desentralisasi yg terburu-buru mbuat banyak pemerintah daerah tidak siap, secara fisik (keuangan daerah) dan mental (korupsi).Akibatnya dampak dr desentralisasi baru bisa dirasakan di kota2 besar yg memang sdh siap mandiri.
Munculnya perda2 baru yg tdk perlu menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih kesulitan utk meningkatkan pad-nya.
Sdgkn soal otsus di Papua & NAD memang lebih banyak pertimbangan politisnya. Kita semua tahu tk separatisme yg tinggi di kedua daerah tsb.
Yg kemudian dpt dilakukan adalah: 1.Alokasi DAU yg adil. kab/kota yg sdh maju & mandiri sebaiknya tdk lagi menerima transfer DAU yg besar, seperti yg terjadi saat ini.Pertimbangan ekonomi hrs lebih dikedepankan drpd politis
2.Lebih meningkatkan peran DAK utk pendidikan & pengentasan kemiskinan. Mis.utk kasus Papua, daripada dikasih dana otsus yg tdk jelas alokasi penggunaannya mendingan diganti jadi DAK aja yg alokasinya ditetapkan pusat. Dana DAK ini bisa digunakan utk mengatasi kemiskinan & rendahnya pendidikan di Papua.
3.Sebaiknya pusat tetap memantau pelaksanaan desentralisasi agar berjalan susuai amanat UU.
4.Peran masy sbnarnya jg dituntut utk lbh aktif untuk melakukan checks&balance thd pemda-nya.
5.Mendingan pemda ga usah lagi biayai tim sepakbola. Dananya bisa utk pemb infrastruktur, serta peningkatan kesehatan & pendidikan masy (sori kalo ga nyambung).
Jd, menurut saya sebaiknya pemerintah terus memperbaiki pelaksanaan desentralisasi di Indonesia ini drpd kembali k sentralisasi. Bagi saya itu sama saja dg jatuh di lubang yg sama.

Anonymous said...

Luthfi:
Wah saya setuju dengan bung irfan. Memang benar sepertinya desentralisasi masih "aneh" dalam penerapannya. tapi untuk kembali ke sentralisasi sepertinya merupakan kesimpulan yang terburu-buru. karena kita belum menuai manisnya tapi udah keburu diganti lagi.kesimpulan ini didapat abis survey di Purwakarta. secara umum kalo PWKT yang dijadikan acuan penerapan desentralisasi, mungkin dalam 5 tahun kedepan, kita sudah dapat menuai manisnya desentralisasi.

BTW bung irfan gimana atuh kabarnya?
Damang? Skripsi?