Monday, February 4, 2008

Bank Indonesia: Benarkah Independen?

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Pasal 4 ayat 2 serta dipertegas oleh UU No. 3 tahun 2004 pada pasal 1 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai lembaga independen yang terlepas dari intervensi pemerintah.

Namun, apabila menilik kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR, sangat terlihat kental nuansa politis. Mungkinkah dengan proses politik di pemerintah (dalam hal ini Presiden yang berwenang mengajukan nama-nama calon Gubernur BI) dan DPR yang begitu sedemikian rupa dapat menjamin kebijakan moneter yang dibuat BI akan tetap independen?

Mengenai peran Gubernur Bank Sentral, kita mungkin masih teringat bagaimana Gubernur Federal Reserve Amerika, Alan Greenspan yang begitu fenomenal. Ada salah satu artikel dari Rizal Mallarengeng (Demokrasi, Alan Greenspan, dan Sembilan Sulaiman, Kompas Senin, 15-01-2001) yang saya kutip sebagai berikut:
“Salah satu contoh terbaik dari hal itu adalah peranan Alan Greenspan. Dirut Bank Federal AS ini sering dianggap sebagai manusia paling berkuasa di Washington DC. Presiden dan wakil-wakil rakyat di kongres bisa memainkan tarif pajak, mengirim tentara ke Kosovo, membatasi tindakan aborsi dan sebagainya. Namun, hanya Alan Greenspan yang berhak mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan moneter.

Dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, dia bisa mengharu-birukan ekonomi AS, dalam hitungan detik. Uang adalah darahnya kapitalisme modern, dan tingkat suku bunga berfungsi sebagai katup yang menentukan seberapa banyak darah itu mengalir untuk memutar roda perekonomian..........Tidak heran, tokoh pertama yang dikunjungi George W Bush di Washington DC setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2000 adalah Alan Greenspan, bukan Bill Clinton atau tokoh-tokoh politik lainnya.

Berbeda dengan posisi seorang presiden atau para politisi di Kongres, kekuasaan Greenspan tidak berdasarkan pada pilihan rakyat, Ia memang diangkat oleh presiden dan disetujui Senat, lembaga perwakilan negara bagian. Tetapi setelah itu, ia bebas melakukan apa pun. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai seorang Platonic guardian, Sang Penjaga Kemaslahatan Bersama yang terpisah dan dipisahkan dari dinamika politik. Tanpa dipengaruhi suara dan desakan rakyat, ia mengelola elemen terpenting dari perekonomian Amerika hanya bertolak pada apa yang dianggapnya baik dan perlu....”


Saat ini, kasus dana aliran BI ke DPR dengan menyudutkan nama Burharnuddin Abdullah, the Best Central Bankers Award 2007 versi Global Magazine Award, sebagai tersangka sepertinya memiliki kaitan dengan bursa pemilihan Gubernur BI baru yang tinggal beberapa bulan lagi. Bagi KPK sendiri, ini merupakan pekerjaan yang high profile di mana mengusut orang nomor satu dalam otoritas moneter. Walaupun Burhanuddin menyatakan bahwa keputusan yang diambil BI adalah keputusan kolektif dalam Dewan Gubernur, namun tetap saja yang menyeruak ke ruang publik adalah dirinya secara personal.

Sepertinya, proses pemilihan Gubernur BI yang baru bagaimanapun juga harus melewati sebuah proses politik. Tapi, yakinkah bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil Bank Indonesia akan independen ke depannya? Benarkah tidak akan ada kepentingan politik sama sekali di dalamnya?

Ingat, dalam politik, tidak ada yang gratis, “Saya bisa kasih kau, tapi kau bisa kasih apa?

5 comments:

Anonymous said...

Sangat jelas ini adalah permainan kotor. it's very dirty. Aneh sekali lembaga sekaliber KPK menetapkan Burhanudin Abdullah sebagai tersangka, namun kesalahannya masih dalam kajian lebih lanjut.
Sangat aneh, di satu sisi sudah menetapkan seseorang menjadi tersangka, namun KPK tidak mampu secara lugas mengungkapkan apa kesalahannya.
Benar sekali bung Gaf, situasi ini sangat kental unsur politis, khususnya pemilihan Gubernur BI yang baru.
Kalo teman2 juga sering mengikuti, para pembidik Gubernur BI, saat ini, sedang gemar2nya meluncurkan buku. Tidak hanya satu buku, tapi dua sekaligus. Sebut saja Miranda, kemudian Aulia Pohan baru2 ini. Kemudian, rencananya minggu depan, ada pengincar kursi Gubernur BI yang juga ingin meluncurkan sebuah buku..
Jadi, kalau ingin menjadi Gubernur BI, syaratnya adalah TERBITKAN BUKU! he3... lucu...

Pojokan 412

Gaffari said...

Ketua BPK Anwar Nasution juga meluncurkan bukunya saat ulang tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke-61.

Apakah ini juga salah satu manuver jadi Gubernur BI?

Biasanya buku yg diterbitkan rata2 kumpulan artikel dan makalah gitu biasanya.

Anonymous said...

gw rasa kasus ini juga menjadi alasan terselubung yang menyebabkan Burhannudin walkout dari ruang sidang DPR ketika membahas perubahan anggaran hari senin lalu bersama menteri keuangan (Baca Halaman Depan Media Indonesia Selasa 5 Feb 2008)

Depan Pojokan 412

DittoReno said...

Menurut saya, BI saat ini cukup independen dalam menentukan stance kebijakan moneter. Walaupun beberapa kali otoritas fiskal dan sektor riil mengharapkan BI rate turun, tapi kalo menurut keyakinan Dewan Gubernur gak turun, ya gak bakal turun. Itulah manifestasi dari independensi BI.
Jika muncul pertanyaan apakah proses politik pemilihan Dewan Gubernur BI akan mempengaruhi independensi? Mungkin dibutuhkan series data yang lebih panjang untuk mengambil kesimpulan. Tapi mengacu pada kinerja Dewan Gubernur BI saat ini yang semua berasal dari proses politik tentunya kita masih yakin bahwa DGBI masih independen.
Kalau melihat fungsinya, bank sentral dalam perekonomian merupakan lembaga yang bertugas menjaga stabilitas. Dalam perspektif politik bagi seorang presiden atau parpol, tentunya return yang diperoleh olehnya adalah stabilitas ekonomi, sehingga policy yang dijalankan bisa mencapai sasaran.
Mungkin pertanyaan lain muncul, apakah hal ini yang dikalkulasi oleh presiden atau parpol? Ataukah ada agenda untuk memuluskan seseorang untuk menjadi gubenur? Wallahualam.
Yang jelas, bangsa ini sedang menuju pendewasaan mengenai arti independensi bank sentral.

Gaffari said...

dittoreno:

Melihat situasi ditolaknya 2 calon Gubernur BI yg diusulkan pemerintah oleh DPR, ini merupakan preseden baru dalam sejarah pemilihan Gubernur BI.

Saya rasa, independensi BI tidak hanya independen dalam artian kebijakan yang diambil, namun juga perlu independen dari campur tangan politik.

Dan saya rasa, untuk pemilihan level Deputi pun tak perlu harus melalui proses politik. Lebih baik dipilih dalam internal BI saja, toh mereka lebih tahu siapa saja yang pantas menduduki jabatan tersebut. Ini menjadi penting untuk menciptakan internal DGBI yang kompak.

Tidak terjadi seperti skrg, setiap anggota DGBI sudah melontarkan sendiri2 mgenai perkiraan kebijakan yg akan diambil dalam rapat DGBI di berbagai media.

Ini tidak baik untuk memelihara persepsi di pasar.