Friday, October 19, 2007

Economics of Idul Fitri



Setiap bulan Ramadhan berakhir, perdebatan mengenai kapan Idul Fitri atau Lebaran hampir selalu terjadi. Lebaran tahun ini pun tidak berbeda. Ada yang melaksanakan hari Jumat (Muhammadiyah), ada yang hari Sabtu (NU-Pemerintah), bahkan ada yang melaksanakannya di hari Kamis. Memang adanya kebebasan untuk melaksanakan hari Idul Fitri sesuai keyakinan masing-masing adalah sesuatu yang baik. Namun di balik itu, perbedaan tersebut juga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan ini? Saya kira dengan sebuah analisis sederhana menggunakan teori ekonomi tentang pasar, kita akan bisa menemukan jawabannya.

Dalam teori ekonomi, kita dapat membagi barang (goods) menjadi dua, yakni private goods dan public goods (pembagian paling sederhana). Dalam analisis ini, fokus utama kita ada pada public goods. Apa itu public goods? Secara teori, public goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik non-rivalry dan non-exclusive. Secara sederhana, karakteristik non-rivalry memiliki implikasi tidak dikenakannya biaya untuk mengkonsumsi barang tersebut dan barang tersebut tidak mungkin dibagi/indivisible (memiliki MC=0). Sementara itu, non-exclusive berarti konsumsi satu orang tidak akan mengurangi bagian yang dikonsumsi oleh orang lain. Contoh sederhana dari public goods adalah sinar matahari. Orang tidak dikenakan biaya untuk mengkonsumsinya dan konsumsi orang lain tidak akan menyebabkan kita kekurangan sinar matahari untuk dikonsumsi.

Bila kita mengacu pada penjelasan tentang public goods di atas, maka Hari Raya Idul Fitri, tidak berbeda dengan sinar matahari, merupakan public goods. Hari Raya Idul Fitri bersifat non-rivalry karena untuk mengkonsumsinya kita tidak dikenakan biaya. Sebagai tambahan, secara harfiah, Hari Raya Idul Fitri pun sebenarnya bersifat indivisible. Seharusnya tidak mungkin dalam satu daerah waktu yang sama memiliki Hari Raya Idul Fitri yang berbeda. Dalam Islam, terdapat larangan berpuasa ketika Hari Raya Idul Fitri. Jadi ketika ada perbedaan hari pelaksanaan Hari Raya, sudah seharusnya ada yang melanggar larangan tersebut. Sifat non-exclusive juga secara jelas melekat pada Hari Raya Idul Fitri.

Lebih jauh, keberadaan public goods merupakan bentuk dari market failure. Dan ketika ada market failure, akan timbul inefisiensi, dan intervensi pemerintah diperlukan. Perlunya intervensi pemerintah ketika market failure terjadi, biasa dikenal dengan theory of second best.

Hal yang sama juga terjadi dalam kasus penentuan Hari Raya Idul Fitri. Karena Hari Raya Idul Fitri adalah public goods, maka penentuannya tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke pasar. Apalagi dalam kasus di Indonesia, pasar yang ada jauh dari mekanisme pasar persaingan sempurna. Mekanisme pasar yang terjadi adalah oligopoly, dengan NU dan Muhammadiyah sebagai pemain utamanya. Itupun tidak dengan market share yang sangat dominan. Sebagian besar masyarakat bukan Muhammadiyah atau NU tulen, dan mereka bingung harus memutuskan kapan akan Hari Raya. Kebingungan tadi berimplikasi pada penentuan alokasi sumber daya yang semrawut. Salah satu sebabnya, masyarakat tidak bisa mem-planning dengan tegas jadwal acara mereka selama Lebaran. Penyerahan kepada mekanisme pasar pada akhirnya malah akan menimbulkan ketidakefisienan.

Melihat kondisi tersebut, sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi, yakni dengan tegas menetapkan kapan Hari Raya Idul Fitri diadakan. Intervensi pemerintah akan menghilangkan berbagai kebingungan di masyarakat dan menghilangkan ketidakefisienan yang ada. Selain ketegasan dari pemerintah, diperlukan pula kebesaran hati dari berbagai kelompok masyarakat untuk memenuhi keputusan tersebut. Dalam bahasa agama, patuhilah Ulil Amri!!!


Tapi di luar itu, Mohon Maaf Lahir dan Batin ya....

6 comments:

Gaffari said...

Iya, untuk urusan Hari Raya Idul Fitri yg merupakan perdebatan klasik sepertinya tidak efisien diserahkan pada mekanisme pasar.

Namun, di sini sepertinya bukan private goods atau public goods, tapi konteks yang lebih tepat adalah menggunakan istilah merit goods, yaitu barang yg penggunaannya diatur pemerintah demi melindungi masyarakatnya. Contoh: helm, seat belt, etc.

Nah, penentuan Hari Raya Idul Fitri semestinya bisa dimasukkan ke dalam kategori merit goods, di mana pemerintahlah yg punya wewenang untuk menentukan jatuhnya Hari Raya, dan ini mesti diikuti oleh masyarakat. Dengan catatan, pemerintah di sini telah mengikutsertakan peran berbagai lembaga terkait dalam penentuan lebaran tersebut&asumsi pemerintah memiliki kredibilitas baik. Nah, dengan ini, segala perayaan di luar Hari raya yg telah dsepakati bisa dikategorikan melanggar aturan pemerintah, atau bisa dikatakan tidak toleran terhadap masyarakat lainnya, dan membuat keadaan negara menjadi tidak baik dan terjadi ketidakpastian, dikaitkan haramnya puasa pada 1 syawal atau pada Hari Idul Fitri....

Dengan ini, peran dan posisi pemerintah punya nilai lebih dan memiliki kredibilitas menjaga keutuhan umat beragama dalam Islam.

Saya sendiri ingin mengatakan, terlepas kita mesti menghargai segala perbedaan yang ada, namun saya berpandangan bahwa Muhammadiyah di sini kurang toleran dalam memutuskan kapan Hari raya idul fitri...Secara tidak langsung membuat kebingungan bagi pemeluk Islam yang bukan Muhammadiyah atau NU...

Bung Firman, maaf, lucu saja kalo kita menganggap seolah-olah kita berada pada market yg berisi dua pemain besar: NU dan Muhammadiyah....
Saya kira bisa saja kita menganalisis dari segi ekonomi, namun kok sepertinya sedikit ganjil, atau memang sebenarnya kedua2nya sedang memainkan hegemoni pasar?

Lalu, kalo memang begini, sepertinya pasar akan lebih pragmatis, yaitu memilih hari jumat 12 oktober yg sehari lebih dulu. Toh, banyak pula yg sdh tak tahan lagi untuk berpuasa, dan selama bulan puasa ini juga saya melihat para pekerja menjadi lebih banyak tidak produktifnya....

Ha3....

Letjes said...

kenapa aku lebih memilih term public goods, itu karena karakteristik2 non-rivalry dan non-exclusive yg dimiliki oleh hari raya idul fitri. sementara merit goods kan dia lebih dekat ke private goods, cuma dia desirable but underconsumed. cthnya helm. helm sifatnya rivalry dan exclusive.

lalu untuk soal market, menurut aku tidak salah mengidentikkannya dengan market bung, dalam hal ini oligopoli. NU, Muhammadiyah merupakan firm-nya, dengan produk waktu penetapan Hari Raya Idul Fitri, sementara masyarakat adalah konsumennya.

pasar akan pragmatis? saya kira tidak juga bung. memang pertimbangan hari lebih sedikit untuk berpuasa akan menjadi pertimbangan konsumen. tapi konsumen pun memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. misal bisa saja terjadi bandwagon effect, dimana karena teman2 di sekitarnya adalah NU dan pada sholat hari Sabtu dia ikut juga. atau pertimbangan lain, karena dia percaya pada metode rukyat. atau mungkin masalah selera (taste), kyknya sabtu lebih oke. hehehe.. dan masih byk yang lain

keduanya sedang memainkan hegemoni pasar? ya anda tau sendirilah..

Gaffari said...

Beberapa kelompok masyarakat yang saya temukan, mereka berlebaran hari Jumat, namun solat Idul Fitri hari sabtu...

Ini juga terjadi pada beberapa anggota keluarga saya..Malas untuk berdebat dengan mereka, namun toh juga solat Idul Fitri hanya sunnah ini...

Bagaimana seharusnya sih?
Apakah memang diperbolehkan demikian?
Walau bagaimanapun, apalah artinya sebuah ritual ya Bung?
..yang penting sih hidup beradab dengan baik..

Letjes said...

hahaha...

lagi2 bung gaffar dengan teori ritualitas agamanya..

jadi inget save our nation di metro. idul fitri di tengah problem umat. promosi orang2 JIL

Luthfi R said...

test test...

bertobatlah bung gaf

ini cuman ngetest ya

Chaikal said...

Diskusi kita jadi muter2, bukannya bung gaffari sudah setuju bahwa beragama itu necessary but not sufficient..

Anw, apakah ada perdebatan antara NU dan muhammadiyah tentang penetapan bulan hijriah yang lain, atau mungkin akhir syaban atau awal Ramadhan, kenapa perdebatan gak sedrastis perdebatan awal Ied, mmmmhh aneh!!