Tuesday, October 30, 2007

Subsidi PPN Minyak Goreng (2): Analisis Budget

Tulisan ini merupakan bagian kedua setelah analisis sebelumnya (lihat Subsidi PPN Minyak Goreng (1): Analisis Demand and Supply) yang menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk menurunkan harga melalui kebijakan subsidi PPN minyak goreng tidak akan tercapai. Temuan di analisis sebelumnya diperkuat dengan data harga minyak goreng domestik berikut:Sebelum kebijakan ini diterapkan, harga minyak goreng domestik Rp 10.298 per liter. Setelah kebijakan ini diterapkan, di minggu III Oktober, harganya malah naik Rp 10.503 per liter. (note: kebijakan subsidi PPN minyak goreng ditetapkan pemerintah pada 24 September 2007)

Bagian kedua ini akan membahas kebijakam subsidi PPN minyak goreng dari sisi anggaran. Dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah harus melandasinya pada fungsi-fungsi elementer dari anggaran. Sebagai penyegar ingatan kita, ketiga fungsi dasar yang melekat pada anggaran adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Bagaimana dengan kebijakan subsidi PPN minyak goreng?

Fungsi Alokasi. Dalam fungsi alokasi, anggaran diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya (dana) demi efisiensi dan efektivitas ekonomi. Dalam kasus subsidi PPN minyak goreng, pemerintah menganggarkan Rp 300 miliar pada tahun 2007 dan Rp 600 miliar pada tahun 2008 untuk digunakan menanggung PPN pengusaha CPO-minyak goreng.

Selain peningkatan pengeluaran, anggaran juga mengalami potensi kehilangan pendapatan pajak. Berapa besar? Mari kita coba kalkulasikan secara sederhana sebagai berikut:

Rata-rata konsumsi minyak goreng nasional adalah 350 ribu ton per bulan. Dengan mengasumsikan 90%-nya adalah minyak goreng curah (rasio penjualan minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan kurang lebih 9:1), berarti konsumsi minyak goreng curah bulanan adalah 315 ribu ton. Lalu, dengan asumsi harga rata-rata minyak goreng curah tahun 2007 Rp 8.000 /kg dan PPNsebesar 10%, potensi kehilangan pendapatan dari PPN minyak goreng tahun 2007 sebesar Rp 3 trilyun. Sementara itu, untuk tahun 2008, melalui perhitungan yang sama dengan asumsi harga rata-rata minyak goreng curah Rp 9000/kg, didapat besar potensi kehilangan pendapatan pajak dari PPN minyak goreng sebesar Rp 3,4 triliun.

(note: data konsumsi minyak goreng mengacu pada keterangan Menteri Perindustrian pada saat Raker dengan DPR)

Artinya dalam dua tahun, potensi defisit anggaran meningkat sebesar Rp 7,3 triliun (Rp 3,3 triliun di 2007 dan 4 triliun di 2008) hanya untuk kebijakan yang tidak akan mencapai tujuannya. Fungsi alokasi tidak tercapai.

Fungsi Distribusi. Fungsi distribusi berkaitan erat dengan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan subsidi PPN minyak goreng jelas juga tidak memenuhi fungsi ini. Dengan adanya kebijakan ini, hanya pengusaha CPO-minyak goreng yang diuntungkan. Sementara rakyat kecil hanya bisa bermimpi mendapatkan harga minyak goreng yang murah.

Fungsi Stabilitas. Dalam fungsi stabilitas, anggaran pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan makroekonomi yang kondusif, baik itu pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, tingkat pengangguran, atau indikator makroekonomi yang lain. Lagi-lagi kebijakan ini tidak mampu memenuhinya. Tujuan utama menurunkan harga minyak goreng domestik tidak tercapai. Harga minyak goreng terus berfluktuasi naik mengikuti kenaikan harga internasional CPO.

Kesimpulannya: dengan menggunakan analisis anggaran kita dapat lihat bagaimana kebijakan subsidi PPN minyak goreng sangat tidak tepat sasaran, pemborosan, dan sangat anti rakyat.

Lalu apa seharusnya yang dilakukan pemerintah? Kita akan bahas di bagian akhir dari trilogy ini.

2 comments:

Chaikal said...

jika dari sudut pandang mikro kenapa lebih menarik ya..

jadi gw berharap melihat analisis ini dari sudut pandang mikroekonomi-internasional, dimana terdapat pasar domestik dan luar negeri.

dwi endah mira said...

mas ini Pajak penjualan apa Pajak pertambahan nilai? berdasarkan peraturan apa? dasar hukum! aakah masih seperti ini keadaannya sekarang setelah PPN DTP?