Wednesday, April 2, 2008

Bicara Soal Program Kemiskinan

Setelah berhibernasi cukup lama, sampai akhirnya disentil sama bung gaffar, akhirnya bisa posting juga ni. Dalam posting kali ini saya mencoba sedikit flash back membahas program BLT yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu dan sedikit menyinggung program kemiskinan lain dari pemerintah.

Diskusi menarik terjadi di milis IE FEUI 2002 terkait dengan hal ini. Salah satu pendapat menyatakan program ini bukanlah program yang baik, program instant, dan hanya cari mudahnya saja. Selain itu, pendapat lain yang muncul adalah program ini hanya memberi ikan, padahal seharusnya kail. Program ini hanya akan menyebabkan si miskin menengadahkan tangan dan mengurangi etos kerja mereka. Keraguan pun muncul akan bagaimana si miskin akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 ribu per bulan tersebut. Belum lagi berbagai permasalahan yang muncul di awal program ini.

Namun, berbeda dengan pendapat kontra terhadap program BLT tersebut, saya adalah orang yang setuju dengan adanya BLT dengan dua alasan. Pertama, adanya BLT terbukti mampu meredam gejolak sosial-politik akibat pencabutan subsidi BBM. Coba bayangkan, bila tidak ada program BLT ini.

Kedua, kita perlu melihatnya dari sisi si miskin. Selama ini, kita selalu menganggap si miskin, miskin karena dia bodoh,malas, lalu si miskin banyak diposisikan sebagai yang tidak bisa dipercaya, dll-nya. Ketika kita memberi uang cash, kita selalu khawatir akan kemampuan si miskin mengalokasikan dana tersebut. Seharusnya kita bisa lebih percaya, seperti apa yang dilakukan oleh M. Yunus melalui Grameen Bank-nya di Pakistan. Satu yang menarik muncul bila kita melihat hasil riset Smeru tentang alokasi dana BLT oleh si miskin pada tabel berikut (klik untuk memperbesar):


Tabel di atas bisa digunakan sebagai bukti bahwa alokasi dana oleh si miskin tidak terlalu salah. Bila akhirnya alokasi dana BLT untuk food sangat besar, fakta tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan si miskin hanya untuk memenuhi basic needs. Sehingga wajar bila alokasi utama adalah untuk pemenuhan basic needs tersebut, yakni makan.

Lalu seandainya kita benar-benar ingin membantu si miskin, kita seharusnya mencoba mendengar suara dari mereka. Bagi si miskin program BLT sangat membantu. Terbukti dengan tingginya tingkat kepuasan penerima BLT. Bahkan jika selama ini saya juga meragukan apakah besaran Rp 100 ribu itu cukup untuk mengeliminasi efek kenaikan BBM di masyarakat miskin, ternyata mereka puas dengan besaran itu. Berikut tabel respon terkait hal tersebut:


Lebih jauh, si miskin sendiri membantah adanya BLT menyebabkan etos kerja mereka turun. Bahkan ada petikan respon yang menarik oleh salah satu penerima BLT yang menjadi responden riset Smeru. Berikut petikannya, dalam bahasa Inggris:

"This is the only program where the poor can fully enjoy the benefit because in other programs, the village elites and officials always intervened." dan "This is the first time since the Dutch and Japanese colonial period that the government has provided direct monetary assistance to its people."

Berdasarkan itu, saya kira memang program BLT tidak jelek-jelek amat. Kebijakan itu adalah kebijakan yang harus diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat itu.

Namun, memang harus diakui program ini punya banyak kelemahan. Kebijakan yang diambil terburu-buru sehingga persiapan juga seadanya menyebabkan berbagai kesulitan di lapangan. Belum lagi kualitas pelaksana di lapangan. Selain itu, bila kita bicara soal jangka panjang, program ini jelas tidak baik. Dalam konteks jangka panjang, program ini impoten dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan - maksudnya: masyarakat miskin tidak akan mampu mendapat gizi yang baik, meningkatkan tingkat pendidikan, ataupun fasilitas kesehatan, sehingga akhirnya dia tidak punya modal apapun untuk meningkatkan derajatnya, sehingga dia tetap miskin.

Untuk itu, saya kira program pengembangan dari BLT, yakni BLT bersyarat, adalah konsep yang lebih baik. Dengan adanya BLT bersyarat ini, masyarakat baru mendapat bantuan ketika misalkan anaknya sudah mendaftar di sekolah atau ibu hamil telah diperiksakan ke klinik atau puskesmas. Dengan begitu, diharapkan, akan ada peningkatan pendidikan dan kesehatan dari si miskin, yang pada akhirnya bisa memutus lingkaran setan kemiskinan. Apalagi bila dengan persiapan yang baik (saat ini sedang di-pilot project-kan di 5 provinsi).

Selain itu pun, pemerintah punya banyak program lain yang sebenarnya baik, seperti PNPM, P2KP, KDP, ataupun yang lain, yang melibatkan masyarakat miskin secara aktif. Namun mengenai hasilnya? Kita hanya bisa menunggu sembari melakukan evaluasi, monitoring, menulis-nulis sedikit, siapa tahu bisa memberikan kontribusi meski sedikit.

8 comments:

Carlos said...

Gw masih bingung, sebenernya kausalitasnya bagaimana? Apakah pencabutan subsidi BBM menyebabkan Program BLT ato Program BLT menyebabkan pencabutan subsidi BBM? Kok gak ada yang meneliti ini ya? hehehe...

Letjes said...

aku kira pencabutan subsidi BBM menyebabkan program BLT.

Selain secara teori mikroekonomi kebijakan ini dibenarkan. keberadaan program BLT digunakan untuk meredam gejolak akibat pencabutan subsidi BBM. yang akhirnya terbukti berhasil meredam.

jadi, pencabutan subsidi BBM menyebabkan adanya program BLT

Carlos said...

Gw dulu juga berpikir begitu. tapi kalo makin dipikir-pikir kok sepertinya ada yang aneh. Sebab dua-duanya sama-sama endogenous.

Apa mungkin ya kita terjebak pada sebuah pola pikir yang sudah di set-up? (tapi ini tanpa maksud apa-apa loh ya)

Letjes said...

hemm.. koreksi sedikit.. kyknya si memang gk ada kausalitas..

cm sequencingnya aja.. pencabutan subsidi BBM ada terlebih dahulu dibanding program BLT. klo di awal gk ada pencabutan subsidi BBM, gk akan ada program BLT.

Chaikal said...

Kebijakan 'penghapusan subsidi' saat itu tidak bisa dilakukan tanpa kebijakan pendukung atau pelengkapnya atau kebijakan BLT merupakan sebagian substitusi dari kebijakan 'subsidi'..

Jadi kebijakan penghapusan subsidi tidak bisa berjalan sendiri. Sedemikian, BLT dipilih menjadi kebijakan pelengkap kebijakan pencabutan subsisdi..

Jika satu merupakan pelengkap yang lain yang pasti dua-duanya saling terkait (korelasi) dan yang pasti dalam tataran besaran (magnitude), besarnya BLT pasti dipengaruhi oleh besarnya subsidi yang akan dihapus (kausalitas)..

Carlos said...

Gak percuma kita punya pemikir-pemikir hebat dalam blog ini. Thanks ya Kal, tjes

Chaikal said...

Menurut gw, bukan karena disini banyak pemikir hebat tapi karena yang bisa baca blog ini hanyalah orang-orang yang jenius.. (look at the reading level, at the bottom of the chat widget! aneh..)

Rajawali Muda said...

gua sih melihat BLT itu konsekuensi dari pencabutan subsidi, bisa jadi itu suatu kausalitas, kenapa tidak?
smua orang bilang dua ini kembar, apa bener begitu? pertanyaan carlos menarik, gua juga liat ini bisa jadi endogenous. gua mau iseng propose instrumen nih. untuk liat BLT konsekuensi dari subsidi dicabut,kita mesti dapet variabel yang mendukung subsidi dicabut tapi gak langsung ke BLT.kalo liat dari dua berita ini :

http://www.kompas.co.id/read.php?cnt=.xml.2008.03.18.08023312&channel=1&mn=15&idx=16
http://www.kompas.co.id/read.php?cnt=.xml.2008.04.09.15592667&channel=1&mn=15&idx=17

BLT sama subsidi sebenarnya ada dua ide, satu ngurangin beban apbn, satu lagi ngurangin orang miskin.yang pertama asalnya dari menkeu, satu lagi dari bapenas. kalo menkeu sinyalnya harga minyak di atas 100 dollar, kalo bapenas tingkat kemiskinan di atas 8.2 persen. untuk ngecek yang mana endogenous. Pertama, kita bisa pake harga minyak untuk IV, yang secara langsung bakal buat menkeu naekin minyak, tapi gak langsung bakal ngasih BLT (asumsi proyek blt ga muncul duluan di salemba, heheeh)
kedua, kita bikin proxy asal, jumlah keluaran google tentang kenaikan BBM dan komentarnya menkeu
buat ngukur intensitas potensi kenaikan BBM, kayaknya sih intensitas ini gak ada hubungannya ama BLT kan ya?

yah cuma nawarin aja..hhehehe..sori kalo ngelantur