Tuesday, April 1, 2008

Kapitalisme dan Demokrasi

Seperti apa yang diutarakan Bung Letjes pada diskusi di Bakoel Koffie, Cikini pada hari Jumat, 28 Maret ’07 lalu yang memiliki kesimpulan bahwa kapitalisme tidak compatible dengan demokrasi. Salah satu kasus yang diangkat oleh Bung Letjes mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Mungkin berita yang dilansir Kompas, Senin 1 April 2008 ini bisa jadi bahan tambahan analisis, di mana salah satu kutipannya:

“…Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat…” (Lengkapnya).

Masih pada harian dan tanggal yang sama, analis politik J. Kristiadi menulis mengenai Kemiskinan Versus Demokrasi, salah satu kutipannya sebagai berikut:

“…Kemiskinan dan demokratisasi adalah dua gejala sosial yang secara bersama-sama telah membangun persepsi pada sebagian masyarakat bahwa proses demokratisasi tidak berjalan beriringan dengan kemiskinan. Akselerasi demokratisasi dinilai berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Artinya, tingkat percepatan demokratisasi telah mengakibatkan derajat kemiskinan semakin tinggi. Laju proses demokratisasi dapat disimak antara lain melalui perubahan mendasar dalam ketatanegaraan, frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal, pemekaran daerah yang eksesif, dan lainnya…” (
Lengkapnya)

Nah, lalu bagaimana dengan demokrasi itu sendiri? Demokrasi menjadi seperti tidak compatible baik dengan kemiskinan maupun kemiskinan, apakah benar demikian?
Kemudian, apakah demokrasi yang sempat diajukan Bung Letjes pada diskusi sebelumnya adalah nilai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada unsur-unsur lainnya?

Atau ingin ditarik premis seperti ini:
Demokrasi tidak compatible dengan kapitalisme.
Demokrasi tidak compatible dengan kemiskinan.
Jadi, kapitalisme sebagai bentuk akumulasi modal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan tidak memerlukan demokrasi, apa demikian?

8 comments:

Letjes said...

bung gaff sepertinya kt tidak punya kesimpulan tidak compatible dalam diskusi tsb.

masih ada perdebatan. dan sy tetap pada standpoint bahwa keduanya compatible.

Gaffari said...

Jadi blom ada kesimpulan?
Masa?

Kapitalis --> Arena Demokrasi (Pemilu/Pilkada) --> Menang --> Bagian dari kekuasaan --> Bargain Position dalam penyusunan regulasi --> Proporsi penguasaan bisnis --> Akumulasi modal --> Balik lagi ke arena demokrasi selanjutnya..bla..bla..bla...

Bener ga?

Letjes said...

bung gaff, yang anda tulis di atas aku kira tidak menggambarkan sepenuhnya proses demokrasi.

selain itu, bila kt merujuk pada artikel J. Kristiadi yg ditunjukkan oleh anda, aku kira J. Kristiadi senada dengan pendapatku.

apa yang ada terjadi di Indonesia, mengutip J. Kristiadi masih demokrasi yang bersifat prosedural.

apa yg terjadi di Indonesia, bukan krn keduanya tidak compatible. tapi krn proses demokrasi tidak berjalan seharusnya. knp? klo dlm tesisku, kurangnya the ethic of citizenship itu.

thx

Gaffari said...

Kalo menurut gw bukan karena proses demokrasi yang tidak berjalan semestinya yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan, ataupun kroni kapitalism dan sebagainya.

Bisa jadi tanpa demokrasi pun semua itu bisa terjadi.

Di artikel J Kristiadi dan kasus yang diungkapkan Bung Letjes sebenarnya bukan proses sebab-akibat atau hubungan kausalitas.

Tetapi, demokrasi yang berjalan disertai dengan semakin terbukanya akses kebebasan pers dan informasi, ruang informasi publik mengetahui berbagai hal termasuk mengenai kemiskinan semakin lebar.

Jadi, bukan demokrasi yang menyebabkan kemiskian atau proses kapitalisasi dalam proses politik, namun semakin terbukanya ruang publik untuk mengetahui hal tersebut. Ini seperti apa yang diungkapkan Amartya Sen dalam Development as Freedom.

Berbeda dengan sistem politik yang otoriter, tentu mampu menahan berbagai isu negatif termasuk kemiskinan dapat terangkat ke ruang publik, salah satunya dengan membelenggu kebebasan pers dan informasi.

Komentar gak penting:
Seperti yang Bung Letjes ungkapkan: "klo dlm tesisku, kurangnya the ethic of citizenship itu."

Gaffari:
Memang kapan lo S2-nya ces, smpe dah bikin tesis segala..He3...

Chaikal said...

Bung Gaff, mengapa argumentasi anda sepertinya menjadi begitu terlambat, makanya kalo lagi diskusi jangan bengong mulu, he3..

Demokrasi secara konsep bisa menjadi penyeimbang bagi kapitalisme.. namun sayangnya demokrasi tidak pernah (dan tidak akan pernah) bisa utuh dijalankan seutuh praktek kapitalisme.

Jika kapitalisme menyebabkan pertumbuhan ekonomi maka efek distribusinya dibebankan pada instrumen pajak (dan jelas ini menghambat kapitalisme).. Dan sayangnya, pajak dalam sistem pemerintahan modern merupakan produk politik hasil dari demokrasi yang tidak utuh..

jadi apa yang bisa menyeimbangkan kapitalisme? Menurut saya, yang paling mungkin menyeimbangkan kapitalisme bukanlah hal-hal ekternal di luar kapitalisme namun kapitalisme itu sendiri melalui moralitas (sosialisme/citizenship) para kapitalis..

Dengan demikian, kesadaran distribusi dari kapitalisme harus bersifat internal yang memang tidak bisa dipaksakan dari luar bahkan oleh demokrasi sekalipun.

Gaffari said...

Chaikal:
"Dengan demikian, kesadaran distribusi dari kapitalisme harus bersifat internal yang memang tidak bisa dipaksakan dari luar bahkan oleh demokrasi sekalipun."

Kal, mungkin penyeimbang kapitalisme itu memang bukan demokrasi, tapi kegagalan-kegagalan pada kapitalisme itu sendiri. Pada akhirnya munculah alat penyeimbang atau pengkoreksi dari kapitalisme itu sendiri.

Rajawali Muda said...

gua setuju kapitalisme dan demokrasi compatible, tapi demokrasi dengan kemiskinan? menarik juga argumen ini. gua cukup setuju sama penjelasan gaffar, more or less. empirically kita bisa lihat paper dari Paul Collier (oxford) memperkirakan resiko conflict di afrika. menunjukan democracy alone bakal ningkatin potensi konflik
tapi democracy dengan var interaksi income masuk ke model dia jadi negatively related dengan conflict.

kalo conflict kita analogikan dengan produk turunanya seperti growth dan income level. maka kita bisa berkesimpulan ketika income rendah autocracy is better, ketika income tinggi autocracy ke laut, dan mesti diganti dengan demokrasi.

demokrasi yang benar harusnya tidak kompatibel dengan kemiskinan, demokrasi harusnya kompatibel dengan kapitalisme.

tentu perdebatan definisi demokrasi harus identifikasi demokrasi transisi atau demokrasi dewasa, mungkin bisa pake fixed effect untuk beberapa tahun tertentu buat liat efeknya

bener kagak?

Chaikal said...

Bung Gaff...

Secara empiris, kapitalisme bisa tumbuh serta gagal baik dalam sistem demokrasi maupun otoriter. Dengan demikian, kapitaslisme-lah yang menentukan takdirnya sendiri (sekali lagi, bukan hal-hal eksternal di luar kapitalisme)

Pertanyaannnya justru: kapan kapitalisme dapat tumbuh harmonis dengan kehidupan ekonomi seluruh masyarakat?

Hal ini dapat di-trace back ke salah satu sejarah awal kapitalisme, yaitu pada masa dimana kapitalisme ditopong oleh para kapitalis yang religius, para kapitalis yang memenuhi kewajiban agamanya untuk berzakat..

Demikian bung Gaf..