Tuesday, January 22, 2008

Anggaran Pemerintah: Antara Budaya Deadliners dan Korupsi

Tahun 2007 telah berlalu dengan meninggalkan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sebagian besar pekerjaan rumah tersebut berkaitan dengan agenda Mensejahterakan Rakyat yang berkaitan erat dengan permasalahan ekonomi. Berbicara mengenai permasalahan ekonomi, menarik untuk mengikuti perkembangan terbaru mengenai realisasi anggaran belanja pemerintah. Dalam beberapa teori ekonomi bermazhab Keynesian, anggaran belanja pemerintah atau government expenditure merupakan salah satu variabel penting yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Sudah menjadi tradisi di instansi pemerintahan bahwa akhir tahun adalah waktu untuk menyelesaikan berbagai urusan yang berkaitan dengan anggaran. Pada umumnya setiap Departemen dan Lembaga Pemerintahan sibuk mempersiapkan DIPA dengan Departemen Keuangan sebagai kasirnya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam dua minggu terakhir di bulan Desember 2007 terjadi lonjakan realisasi anggaran yang luar biasa. Menurut beliau dalam dua minggu tersebut telah terjadi kenaikan realisasi anggaran sampai sekitar 5 persen dari total realisasi anggaran 2007 atau sebesar Rp3.1 Triliun.

Kecurigaan Menkeu tertuju pada realisasi DAK. Ada beberapa daerah yang sebelumnya menyatakan tidak sanggup melaksanakan proyek fisik, tiba-tiba di akhir tahun mengajukan permohonan pencairan dana. Kecurigaan Menkeu ini dapat dianalisis dari dua sisi. Pertama adalah dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah, atau dengan kata lain pejabat daerah pada akhirnya merasa siap mengerjakan proyek fisik namun entah bagaimana time frame pengerjaannya. Kedua adalah indikasi adanya korupsi pada DAK, dalam artian pejabat daerah telah mampu menjebol sistem pencarian dana pemerintah pusat.

Pertanyaan paling mendasar untuk analisis pertama adalah mengapa pencairan dana baru dilakukan pada akhir tahun. Apabila manajemen waktu diterapkan dengan baik, proses pencairan dana DAK tentu tidak akan terjadi hanya dalam dua minggu terakhir sebelum tahun 2008. Budaya deadline seperti ini acap kali terjadi dikalangan mahasiswa ketika sedang menghadapi ujian atau pengumpulan tugas makalah. Istilah yang sering dipakai adalah SKS atau sistem kebut semalam. Tidak jarang mahasiswa yang menerapkan cara ini mendapat nilai yang baik, karena mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apabila budaya ini berlanjut pada tataran dunia kerja, maka dapat dikatakan bahwa pejabat daerah mengerjakan proyek fisik terlebih dahulu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dilakukan pada tahap akhir sebelum tutup buku. Seberapa jauh teori ini relevan pada tataran empiris, adalah tugas Badan Pemeriksa Keuangan untuk menyelidikinya. Sampai saat ini, proses audit pencairan dana DAK ini sedang dilakukan oleh BPKP.

Pada analisis yang kedua, dapat dikatakan pada akhirnya pejabat daerah menemukan celah untuk menjebol sistem keuangan pemerintah. Menurut pakar korupsi Prof. Robert J. Klitgaard dari Claremont University, sistem yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya dinamis dan mengalami proses perbaikan dari waktu ke waktu (continuous improvement) guna mencegah terjadinya praktek korupsi. Sehingga apabila telah terbukti bahwa terdapat celah dalam sistem yang ada saat ini, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan proses perbaikan agar dimasa yang akan datang praktek ini tidak terjadi lagi. Namun demikian, hal ini dapat berimplikasi pada rendahnya pengerjaan proyek fisik karena banyak Pimpinan Proyek (Pimpro) yang enggan mengerjakan proyek.

Menurut saya, Indonesia saat ini belum pada tahap yang tepat untuk berbicara optimum level of corruption, whether it is a grease or sand. Perang melawan korupsi adalah sebuah never ending story karena pelaku korupsi tidak pernah lelah untuk melakukan evolusi dan regenerasi. Ada sebuah pernyataan terkenal dari Bob Marley yang dapat dijadikan amunisi bagi para pejuang kebenaran, pernyataannya kira-kira berbunyi seperti ini:

People who are trying to destroy the world aren’t going to rest, how can I?

12 comments:

Letjes said...

pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah akhirnya bung luthfi posting jg. hehehe..

hemmm knp ini jadi mengingatkan ku akan diskusi ttg penempatan dana dana pemda di SBI lalu.

spt diskusi yg lalu, aku kira ini bukan masalah deadliners atau manajemen waktu. sistem yg ada yg menyebabkan anggaran br terealisasi di akhir2..

lalu bung luthfi menulis "Apabila budaya ini berlanjut pada tataran dunia kerja, maka dapat dikatakan bahwa pejabat daerah mengerjakan proyek fisik terlebih dahulu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dilakukan pada tahap akhir sebelum tutup buku."

itu mungkin ya bung dilakukan? bukannya duit baru bisa keluar setelah ada proses2 yg mendahuluinya.

lalu soal analisis kedua, aku kok agak tidak melihat koneksi antara realisasi anggaran yg besar terjadi di akhir dengan korupsi. bukannya kalo mau korupsi (pejabat daerah udah bisa menjebol keuangan pemerintah pusat) mereka bisa lakukan kapan saja? knp harus di akhir?

soal korupsi.. kita tunggu diskusi bung gaffar minggu inilah..

Gaffari said...

Apabila sistem kerja deadline ini terus berlangsung dan dana pemerintah yang digunakan selalu menjelang akhir tahun seharusnya akan menerpa tingkat inflasi dari administered price-nya. Benar ga?

Luthfi R said...

memang ilham-nya dateng dari diskusi lalu itu bung. soal statement gwe itu, itu bisa aja bung dilakukan. praktek kayak gitu ada di jurusan kita. kerjain dulu baru masalah anggaran belakangan. kalo udah kayak gitu, report yang normalnya dikerjain seminggu, dimintanya semalem.

soal yang jebol-menjebol di akhir tahun anggaran, gwe dapet sumber yang amat sangat dapat dipercaya bung. cuman kan gak etis kalo gwe langsung men-judge itu sebagai praktek korupsi

luthfi said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Letjes said...

bung luthfi, klo memang mereka bisa menjebol anggaran, knp mereka gk menjebolnya di awal tahun atau di tengah tahun, atau malah yg lebih baik disebar rata (di awal, di tengah, dan di akhir). klo disebar rata kan akhirnya jadi gk terlalu kentara bung..

realisasi anggaran yg tinggi di akhir terjadi krn sistem yg ada menyebabkan byk proyek baru dikerjakan di akhir. lalu krn byk proyek, kesempatan korupsi jadi besar. terjadilah korupsi yg byk.

jadi menurutku, realisasi anggaran yg tinggi tidak bisa langsung diidentikkan dengan adanya praktek korupsi

Chaikal said...

bung luthfi pulang duluan sih.. kayaknya waktu itu kesimpulan dah cukup jelas dan terukur.

luthfi said...

jadi begini bung chaikal dan bung firman, kita sebagai orang luar kan hanya bisa melihat dan menebak-nebak. sepulang dari diskusi tersebut saya langsung confirm ke sumber yang shahih.

setidaknya ada 3 penjelasan praktek riil dilapangan. yang kita bahas cuman satu diantara tiga praktek tersebut.

terus kenapa harus diakhir? kenapa gak sepanjang tahun aja? saya juga punya penjelasannnya. dan yang saya dapat adalah praktek riil dilapangan. yang bermain bukan PNS kroco-kroco, tapi pejabat.

hanya saja lebih baik secara personal saja. tidak bijaksana apabila saya gembar-gemborkan disini. bisa-bisa saya jadi anak yatim sementara.

demikian,saya mau nyeruput kopi tubruk dulu....

Gaffari said...

Bung Luthfi, saya kira Anda harus mampu menjelaskan hal yang Anda utarakan secara gamblang dan lugas.

Saya melihat Bung yang satu ini secara personal memiliki keterkaitan yang kuat dengan hal ini. Selain itu informasi yang sampai ke telinga Bung juga seharusnya bisa dibagi pada kita semua.

Apabila saya mencoba melakukan intelligence work terhadap diri Anda adalah sebagai berikut:
1. Lahir dalam keluarga pejabat pemerintahan.
2. Pernah terlibat deadline job dari sebuah institusi pemerintah bersama LJRI yang juga Anda prakarsai.
3. Memiliki ciri khas tertawa yang mirip pejabat-pejabat pemerintah.
4. Memiliki ciri mengelak fakta seperti pejabat pemerintah; "Gak ada itu..Gak ada!"
5. Sekarang terlibat dalam temu politik bahkan proyek politik tingkat nasional.
6. Memiliki kawan yang menjadi asisten orang ternama dalam lingkungan istana negara.
7. Memiliki jaringan tidak hanya pada otoritas fiskal (Depkeu) namun juga pada otoritas moneter (BI).

Saya kira, dengan kapasitas Anda berbicara blak-blakan semua akan baik-baik saja.

No offense Bro!

Chaikal said...

wah bung gaffari, kenapa daya analisis anda meningkat luar biasa untuk hal-hal seperti ini, wehehe...

offense: no! hard feeling: yes!

Letjes said...

hahaha.. good points bung gaffar..! :)

carlos said...

Wah..kalo topik tulisan udah sulit dibahas, maka bahaslah penulisnya, bener tidak?hehehe...

Areyou said...

Udahlah bung lutfi(Lah jd Ikutan pk Bung).... Kasih tau Ajee.... Udah jadi Rahasia Umum kan ???

Setau Areyou, di Lingkungan Departemen-departemen itu ada pembagian "Kue-Kue". Kue itu menurut ketentuan yg berlaku musti Habis pada Akhir periode pembukuan (Kalo` dulu sekitar Maret//April--Ingat GBHN Pak Harto). Sekarang katanya udah ganti jadi Bulan Desember (Betul tidak Bung Letjes??)

Nah kalo` "Kue" tersebut tidak dihabiskan maka akan dikembalikan lagi kepada yg Punya a.k.a Negara

Untuk mengakali hal tersebut, MAKA penggunaan anggaran di saat-saat akhir sepertinya bisa menjadi salah satu alternatif Korupsi. Kalo` bahasa halusnya adalah "Mengurangi Opportunity Cost"

Menurut salah satu teori ekonomi Lingkungan (Wualah Lupa pokoke tentang bargain....!!! Padahal pas kompre ditanyain ya besok kalo` balik lg dikasih tau lah...) mengatakan bahwa Optimal Pollution itu bisa dicapai Hanya dan jika Hanya ada Bargaining antara Pollutan dan Polluter...

Terkait dengan teori diatas, Optimal Corruption sebenarnya juga bisa diukur. Menarik mengingat Kuis Pak haidy pasai mengenai hal ini "Berapa sih Optimal Corruption di Indonesia ???" Dulu ditawarkan bahwa siapa yg bisa menjawab ini akan mendapatkan nilai A, tanpa harus ikut Ujian... Susah Bo`.... Tapi sekarang areyou berfikir... Ini menarik....!!!!!

Kapan-kapan bikin deh.....