Tuesday, January 29, 2008

Benarkah Reformasi Membuat Rakyat Better-off?

Sambutan yang luar biasa terhadap kematian Soeharto, membuat saya bertanya: Apa benar beliau seorang diktator?Jangan-jangan Ia hanya diktator bagi mahasiswa atau mahasiswa angkatan98? tapi tidak bagi rakyat Indonesia?Kebetulan kantor saya baru saja selesai melakukan polling mengenai hal tersebut. berikut saya cuplikkan sedikit hasil polling.

Di media masa banyak diberitakaan bahwa masyarakat merindukan jaman Orde Baru di bawah Pak Harto karena kehidupan mereka lebih baik. Berita tersebut dapat dikatakan sesuai dengan yang dirasakan oleh penduduk di Jawa Tengah. Berikut hasil jajak pendapat mengenai kondisi penduduk Jateng:


Sebanyak 57.4 persen penduduk Jateng mengatakan bahwa secara umum kondisi mereka saat ini lebih buruk bila dibandingkan zaman Orba. 16 persen mengatakan lebih baik dan sebanyak 20.5 persen mengatakan sama saja. Menarik untuk mengetahui dalam bidang apa penduduk jateng merasa kondisi mereka demikian:


Dalam Bidang-Bidang Dibawah ini
Kondisi Anda Lebih Baik, Buruk Atau Sama Saja?
(dalam persentase)




Sumber : Jajak Pendapat

Sekali lagi daerah sampel dari jajak pendapat ini adalah Jawa Tengah. Apabila saya menjadikan daerah ini sebagai miniatur Indonesia tentu akan highly debatable, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa era reformasi tidak membuat rakyat menjadi sejahtera. Oke kebebasan berpendapat dan iklim demokratis meningkat pesat. Namun kesejahteraan tidak. Sepertinya hasil ini agak bertolak belakang dengan studi dari Bung Gaffari.

Namun demikian, dari hasil ini ada kesimpulan implisit yang dapat saya ambil, yaitu rakyat Indonesia cenderung tidak mau susah. Maunya serba gampang. Hal ini jadi semakin menguatkan kebutuhan akan banyak program seperti program REDD. Hanya dengan menjaga hutan (ongkang-ongkang kaki) kita bisa dapat uang. Mungkin di masa akan datang kita bisa memasukkan isu menjaga laut, gunung berapi atau apapun yang bisa dijaga. Lalu mengemis kepada negara G8 untuk menyumbang karena kita sudah berhasil menjadi Anjing penjaga (pardon my friend Bung Firman) yang baik.

11 comments:

dendi said...

Lutfi,
Mungkin analisa akan lebih menarik jika ditelusuri lebih jauh dengan menghubungkan jawaban responden dengan karakteristik responden, misalnya: pendidikan, umur, pendapatan, afiliasi politik, karakteristik tempat tinggal responden, dll. Ini mungkin bisa dilakukan dengan membuat analisa regresi multinomial logit model, atau model apapun. Penyajian hanya data opini responden sangat sulit menghasilkan kesimpulan yang berarti dan robust.

luthfi said...

mas dendi,
benar sekali kalo bisa disajikan model akan jauh lebih bagus. pertanyaannya adalah bagaimana caranya bikin model itu?

data pendidikan, umur dan pendapatan ada semua kecuali afiliasi politik. metode jajak pendapat dilakukan dengan systematic random sampling dengan N=800 dan margin error sekitar 3.4 persen.

bisa tolong dijelaskan bagaimana membuat multinomial logit model?
Kalo gak salah di Gujarati cuman ada model logit sederhana. jadi ilmu saya belum nyampe situ..hehehe

kalo motif regrasinya hanya untuk mngkaitkan antara profil responden dengan hasil jajak pendapat, sepertinya tidak begitu menarik deh. karena memang kita hanya ingin menampilkan hasil polling. menurut saya model regresi-nya akan menarik kalo kita bisa mengkaitkan, misalnya, antara 'kondisi saat ini' dengan 'memilih keluarga cendana' pada pemilu berikutnya.

Chaikal said...

pertama jelas, tidak bisa menyimpulkan kediktatoran seseorang dari sambutan luar biasa..

menurut saya, tidak adil jika menilai hasil dari reformasi jika dilakukan saat ini (baru 10 tahun), terlebih pastinya ada spill over effect dari masa pra ke post reformasi..

jadi,jikapun hasil responden menyatakan bahwa post reformasi tidak membuat rakyat better off maka tanggung jawab tehadap hasil tersebut tidak bisa sepenuhnya ditanggung oleh post reformasi. demikian.

Carlos said...

Sehubungan dengan tulisan ini meski agak jauh sih, Bagaimana kalo penyelesaian terhadap kasus korupsi Pak Harto bukan diselesaikan dipersidangan tapi lewat "pemilu".

Jadi setiap orang diatas umur 17 tahun diberi kesempatan untuk memilih apakah kasus itu harus dihapuskan atau dilanjutkan. Sebab hingga saat ini banyak sekali pro dan kontra atas kasus tersebut.

[Hanya melempar ide saja]

Letjes said...

waduh bung carlos, sy sm sekali tidak setuju dengan ide itu.

negara kita adalah negara hukum, negara konstitusi. jadi masalah pak harto mau tidak mau harus diselesaikan di pengadilan.

krn klo tidak bisa jadi preseden buruk. kalo hukum bisa dilangkahi lalu negara ini mau diatur oleh apa..

permasalahan pak harto sesimpel itu kok. bukan masalah berani gk berani. atau kasian gk kasian.

kenyataan yg ada sekarang menunjukkan bagaimana pemimpin kita tidak mengerti landasan dari negara kita.

dendi said...

Luthfi,
Data yang tersedia sepertinya cukup kaya. Multinomial logit adalah model regresi dengan dependent variabelnya berbentuk categorical variable. Logit model yang ada di Gujarati, adalah binomial logit model. Bedanya binomial dengan multinomial, bi=2 kategori; multi=banyak kategori.
Explanatory variables model adalah karakteristik individu. Mungkin bisa dimasukan karakter desanya (urban/rural, panjang jalan, dll) Ini bisa diambil dari data sekunder.

Lebih jauh bisa pake conditional logit model. Ini bisa buat memprediksi pilihan, given kondisi tertentu.

Ini saya nemu contoh :
http://www.statistik.tuwien.ac.at/oezstat/ausg034/papers/pryan.pdf
http://www.cambridge.org/resources/0521815886/1208_default.pdf
http://support.sas.com/techsup/technote/ts722g.pdf

Software bisa Stata. Untuk referensi cari dibuku, atau telusuri referensi paper diatas.

juji said...

kalo boleh ngomentar (mengajukan pertanyaan sebenernya)

pada dasarnya keberadaan hukum tidak bisa dipisahkan dengan public oppinion.

should the law be reinforced if the public, in a democratic environment, are againts it?

(aga jauh dari judul nih kayanya)

juji said...

yang diatas menanggapi pernyataan carlos..

Letjes said...

sy kok tidak setuju ya bung juji.

pertama, public opinion bisa saja bias.

kedua,benar keberadaan hukum tidak bisa dipisahkan dari public condition. tapi bukan berarti kita bisa melakukan excuse untuk kasus2 ttt yg sebenarny secara hukum tidak bisa dilakukan. bagi sy hukum berlaku sama bagi semua, siapapun dia.

hukum pada awalnya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

jika memang trnyt hukumnya yg salah, maka public bisa mengajukan judicial review. diputuskanlah melalui mahkamah konstitusi.

semua ada aturan dan salurannya

randy dari FH unbor said...

yang jadi masalah bukanlah karena reformasinya tetapi semangat membangun bersama yang dimiliki oleh masing2 individu sangat kurang jadi bisa dibilang jaman sekarang kebanyakan hanya mementingkan diri sendiri,tidak mau susah dan semuanya ingin gampangnya aj seperti ingin menjadi pemimpin tp tidak sadar akan kemampuannya yang dipikirkan hanya keuntungan sementara maka dari itu kebobrokan makin menjadi.
boleh saja memiliki impian karena itu adalah motivasi tetapi jangan terlarut dalam impian itu melainkan kerja keras dalam arti sungguh2 dalam membangun diri.

Anonymous said...

I think the admin of this web page is in fact working hard in
support of his web page, since here every information is quality based data.


Feel free to surf to my blog :: how to get your ex back