Friday, January 25, 2008

Nature Fights Back

Indonesia dengan karakateristiknya sebagai negara yang sedang berkembang, tiba-tiba saja kedatangan isu bertajuk pemanasan global. Sebelumnya, isu ini terasa begitu jauh...jauh sekali dari pemahaman masyarakat umum yang masih berkutat pada urusan basic needs. Kita tergagap dan jatuh dalam ‘kebingungan’ untuk bersikap. Ada pemanasan global, so? Apa kaitannya dengan kita?

Untuk mengawali tulisan ini, saya hendak menyatir pendapat dari seorang environmentalis -Rachel Carson- yang lewat buku-bukunya mengilhami gelombang back to nature di USA pada dekade 60-an. “It seems reasonable to believe that: the more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe about us, the less taste we shall have for destruction of our race. Wonder and humility are wholesome emotions, and they do not exist side by side with a lust of destruction.” Silent Spring, 1962.

Future Cost

Permasalahan lingkungan hidup menyertakan pula analisa mengenai polusi dan kerusakan ekosistem. Jika diletakkan dalam konteks ekonomi publik, polusi dianggap sebagai eksternalitas negatif yang mengurangi utility pengguna barang publik lainnya. Barang publik ini salah satunya adalah suhu udara bumi. Suhu bumi yang kian memanas disebabkan oleh pelepasan emisi karbon ke udara, yang nantinya melubangi lapisan ozon dan menciptakan efek Gas Rumah Kaca (GRK). Isu pemanasan global pada dasarnya merupakan pelebaran scope permasalahan eksternalitas negatif, karena GRK tidak mengenal batas-batas negara.

Emisi karbon muncul dari polusi, pemakaian energi dan juga pengurangan luas hutan (sehingga menyertakan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi karbon). Sebagai catatan, selama periode 1990-2005 laju deforestasi di Indonesia telah mencapai -1.6% per tahun sedangkan average pertumbuhan emisi karbon 5.5%. Akibat pemanasan global ini ditunjukkan dari suhu bumi yang meningkat paling tidak sebesar 0.6 derajat celcius dan ketinggian air laut meningkat 10-20 cm pada akhir abad lalu. (IPCC Third Assessment: Climate Change 2001 pada Stiglitz, 2006) Selain itu perubahan iklim juga memberikan uncertainty dalam pola pertanian dan meningkatnya potensi bencana banjir-kekeringan.

Kajian mengenai imbas kenaikan permukaan laut (sea level rise) yang dilakukan Dasgupta et al (The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis, World Bank 2007), memberikan konklusi bahwa kenaikan permukaan laut tidak hanya dipandang sekedar masalah seberapa luas area negara yang akan terbenam, namun juga seberapa besar nilai GDP yang akan hilang (based on 2001 data). Lebih lanjut lagi, dari banyak negara yang terkena dampak, 10 negara dengan dampak terbesar berasal dari transitional countries (Vietnam, Bahama, Mauritania, Mesir, dan sebagainya). Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 8% dari GDP 2001 (dengan asumsi terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 5 meter).

Sulitnya, memahami nilai manfaat kelestarian lingkungan hidup (non-use value) adalah hal yang tidak (belum) teridentifikasikan selama efek kerusakannya belum memberikan pengaruh terhadap kerugian manusia.

Mendalami Motif Perdagangan Karbon

Lewat UNFCCC, upaya mengurangi laju pemanasan global direncanakan melalui perdagangan karbon. Negara berkembang akan menjual “kepastian” kelestarian hutannya kepada negara mitra pada tingkat harga tertentu. Permasalahannya, sebarapa besar luas hutan di negara berkembang akan diperlukan dan dihargai sebagai pembenaran tingkat polusi di negara maju?
Mempertimbangkan sebuah kerangka kerja global dengan model perdagangan karbon, pada hakikatnya merupakan sebuah kerangka yang melibatkan instrumen ekonomi dalam aktivitas perlindungan lingkungan. Penanggulangan masalah lingkungan ini menjadi lebih rumit, karena menyertakan banyak negara yang notabene menyertakan kepentingan mereka. Pangkal perbedaan kepentingan ini pastinya berasal dari global inequality. Analisis tentang kerjasama mengurangi efek GRK dapat dilakukan lewat game theory with multiple players, yakni analisis pilihan dimana hasil dari suatu keputusan seorang pemain akan dipengaruhi oleh keputusan dari pihak lain; pilihan pemain lain tidak diketahui.

Pertimbangannya lagi-lagi terletak pada seberapa besar potensi ekonomi yang hilang dengan adanya komitmen kerjasama tersebut. Pengurangan emisi karbon diperkirakan akan trade-off dengan rendahnya pertumbuhan GDP setiap negara. Anehnya, teknologi sepertinya bukan menjadi penjamin dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Di negara-negara OECD yang penguasaan teknologinya relatif lebih tinggi, kontribusinya dalam pemanasan global sangatlah besar (kecuali beberapa negara di Eropa Utara, contohnya Norwegia), terutama dalam konsumsi energinya. Padahal, aktivitas manusia pada pemakaian energi diperkirakan menyumbang kurang lebih 80% efek GRK. USA sendiri telah menghasilkan lebih dari 50% GRK, jauh lebih besar dari akumulasi GRK yang dihasilkan seluruh negara berkembang (lihat http://earthtrends.wri.org/ mengenai emisi kumulatif dari CO2, 1900-2002).

Namun, mengapa justru developed countries yang berinisiatif untuk memperbaiki praktik yang salah? Padahal, ditilik dari dampak yang ditimbulkan justru developing countries yang akan banyak dirugikan. Ada 4 kemungkinan alasan perilaku developed countries: (1) there is no hidden agenda; seluruh prakarsa developed countries diambil atas tujuan tulus; (2) sepertinya developed countries dapat memanfaatkan kerangka ini untuk menghambat eksploitasi alam (hutan) di developing countries yang mana pararel dengan pertumbuhan ekonominya; (3) developed countries akan mendorong wacana dan isu pemanasan global berkembang di developing countries tanpa pernah terlibat di dalamnya (seperti penolakan Amerika dan Jepang). Hal ini dipicu oleh pemahaman bahwa: semakin besar potensi keuntungan dari terselenggaranya kesepakatan internasional mengenai pengurangan emisi karbon, maka semakin besar pula benefit untuk menjadi free-rider. Maka dari itu, semakin besar pula insentif untuk tidak berpartisipasi. Di sisi lain, semakin besar insentif untuk menolak, maka semakin sedikit pula ratifikasi/penandatanganan kesepakatan; (4) terlibat atau tidak, di masa mendatang developed countries akan berusaha memberikan hambatan pada berbagai produk-produk dagang yang kurang dilengkapi syarat-syarat pro-lingkungan (eco-labeling, ISO, dsb), sejalan dengan itu mereka juga akan mem-promote dan menjual teknologi ramah lingkungan mereka. Akibatnya: isu akan menjadi lebih kabur dan bias, fokus pembangunan lagi-lagi terdistorsi oleh (seolah-olah) kemauan global.

Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia

UNFCCC Bali memang belum secara detail dan gamblang menjelaskan kepada setiap pesertanya mengenai mekanisme lanjutan perdagangan karbon; seperti: siapa yang berhak menerima? Seberapa besar harga karbon? Bagaimana monitoring dan evaluasinya? Bagaimana pula dengan deliverables-nya? Indonesia pasti akan berkutat dengan segala permasalahan tersebut, terutama dengan mekanisme penyaluran dana dan penanggung jawab kelestarian hutannya. Apakah fund dari negara mitra akan langsung diberikan dan diawasi oleh negara mitra ataukah akan berwujud pos baru dalam anggaran daerah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mulai dipersiapkan jawabannya. Korupsi, otonomi daerah dan kemiskinan di areal hutan konservasi diperkirakan akan menjadi batu ujian implementasi perdagangan karbon di Indonesia.
Sekalipun Bali Framework sebagai resume akhir UNFCCC 2007 memberikan hasil yang kurang memuaskan, hendaknya kita tidak perlu memberikan judgment awal yang buruk terhadap skema tersebut. Bali Framework sebagai starting point dari perdagangan karbon, juga merupakan bagian dari perdagangan global. Namun, bukankah kita juga mengiyakan skema perdagangan global yang jelas-jelas disetting secara tidak berimbang?

Slept in to Unconsciousness

Kita dalam posisi yang sulit. Menjadi sekedar free rider akan memberikan suatu tekanan politik, di sisi lain kita juga terdesak oleh besarnya potensi kerugian yang dihadapi (secara geografis berada dalam posisi yang lebih vulnerable jika dibanding dengan negara-negara maju). Sudah seharusnya kita terlibat dalam UNFCCC, namun dalam penerapannya harus memperhitungkan dengan seksama apa-apa yang perlu diperjuangkan. Perjuangan ini bukan semata-mata masalah harga karbon, namun juga menyangkut usaha menemukan teknologi yang memberikan value added atas hasil hutan hingga memastikan sanksi tegas bagi negara maju yang nantinya terlibat. Jangan terlena dengan label “tanggung jawab kita terhadap dunia” saja, tapi juga mengusahakan dunia yang jauh lebih baik untuk Indonesia.

Perdebatan mengenai kepentingan ekonomi versus lingkungan harus dijawab dengan mereduksi pendekatan anthropocentric. Eksploitasi dan sikap masa bodoh terhadap lingkungan hidup adalah muara krisis ketahanan pangan hingga konflik global. Secara filosofi sederhana dan walau terkesan ketinggalan jaman, saya teringat tulisan Hatta, bahwa: "Alam memberi kelonggaran hidup bagi manusia jang mau berusaha. Tetapi dimana-mana ia mengadakan batas. Pada batas-batas itu alam berhenti mendjadi sjarat produksi, habis produktivitetnja." (Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Kooperasi. cetakan ke-V. Mohammad Hatta, 1954).

Pertanyaannya: When will the public become sufficiently aware of the facts to demand such action?


(Bawono Aji)

3 comments:

Chaikal said...

kemaren baru denger state of union-nya bush..

dia menegaskan kembali bahwa tidak boleh ada free-rider dalam kesepakatan (protokol)internasional yaitu bahwa China dan India harus juga ikut terlibat dalam pengurangan emisi karbon..

sepintas memang pernyataan yang rasional, tetapi jelas tidak berimbang..

sudah dari dulu emisi negara maju telah menaikkan suhu bumi tanpa internalisasi biaya dalam proses produksi mereka..

me-'rusak' suhu bumi (barang publik) dengan konsekuensi biaya yang ditanggung seluruh komunitas, menurut saya, juga merupakan bentuk free rider..

so, be fair-lah bush..

Letjes said...

ya maklumlah bung chaikal..

si bush jelas ada conflict of interest disini. perusahaan2 minyaknya tentu akan terkena dampak bila ada pengurangan emisi karbon.

aku kira kebijakan AS soal global warming akan berubah ketika demokrat yang memimpin. entah itu obama atau hillary.

but of course I prefer obama.. he represents hope and change.. hehehe

Bawono Aji said...

Setuju dengan letjes, bahwa Bush yang juga dekat dengan pengusaha minyak juga memiliki conflict of interest. Pemanasan global dan mencairnya es di utara bumi justru seperti kondisi yang ditunggu-tunggu oleh pengusaha minyak. Sebab, eksplorasi dan eksploitasi minyak di kawasan tersebut jadi semakin mudah dan relatif lebih murah.
Masalah menginternalisasi eksternalitas harusnya memang mengikuti dalil pollutant's pay principle..yang seharusnya meletakkan AS pada posisi penanggung jawab, entah kenapa negara tsb alot sekali untuk dipaksa.
Prospek kalo demokrat menang dan akan berimbas pada kemauan untuk mengikuti skema penanggulangan pemanasan global saya pikir cukup besar. Tapi dengan asumsi,bahwa setiap presiden AS akan memaksimumkan welfare rakyatnya...maka, AS di bawah demokrat hanya akan bertindak lebih sopan saja. .alias secara kemasan publik akan jadi anak manis, tapi pada kenyataannya tetap mengamankan kepentingan sampai batas-batas optimum. Jadi, lebih munafik mana nantinya? Demokrat atau Republik?