Monday, January 28, 2008

Soeharto, Korupsi, dan Persepsi

Mantan Presiden Kedua RI, Soeharto, baru saja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lewat sudah hari-hari hidup penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu.
Sejak jatuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, dimulailah sebuah lembaran di mana bergulirnya politik yang demokratis, kebebasan masyarakat yang semakin terbuka, dan pemberantasan korupsi. Ketiga hal ini menurut saya yang mulai terdengar gencar sekali saat ini, dan suatu hal yang sulit sekali dirasakan pada masa Orde Baru.

Lalu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi? Tentunya, untuk mengkalkulasi hal tersebut dibutuhkan indeks-indeks yang dapat membuat ketiga hal tesebut menjadi terukur.

Bagaimana indeks demokrasi dan kebebasan memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan ekonomi bisa lebih lanjut baca di sini.

Bagaimana dengan pemberantasan korupsi?

Studi mengenai dampak dan konsekuensi dari korupsi memiliki sejarah panjang dalam ekonomi, terutama dalam ekonomi biasanya dibahas dalam kajian rent-seeking, yaitu oleh Bhagwati (1982), Krueger (1974), Rose Ackerman (1978), Tullock (1967), dan lainnya. Namun demikian, studi empiris mengenai area ini masih sangatlah terbatas, hal ini disebabkan salah satunya yaitu tingkat efisiensi lembaga pemerintahan yang tidaklah mudah untuk dikuantifisir. Korupsi seringkali terjadi begitu saja layaknya sebuah kejadian alamiah sehingga menjadi sulit untuk diukur.

Indeks-indeks yang tersedia untuk mengukur tingkat korupsi yang terjadi umumnya berdasarkan kuesioner yang terstandarisasi oleh perusahaan jasa pemeringkat atau konsultan yang dilakukan pada berbagai negara. Beberapa lembaga mengeluarkan indeks mengenai hal ini. Salah satunya Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi) yang dikeluarkan International Transparency.

Apabila ditilik lebih mendalam mengenai survey yang dilakukan pemeringkat rating dalam hal ini indeks yang mencoba menjelaskan mengenai derajat korupsi di suatu negara, beberapa survey dilakukan pada perusahaan-perusahaan multinasional, bank-bank internasional, dan juga lembaga-lembaga donor internasional. Hal ini terjadi situasi di mana persepsi mengenai korupsi lebih banyak kepada pihak non-domestik negara yang disurvey.

Studi Mauro (1995) menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Mungkin hasil tersebut terlihat wajar, terkadang pada saat yang bersamaan, judgement dari bentuk basis indeks yang dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh kinerja atau keadaan ekonomi dari suatu negara yang dimonitor. Bagaimanapun juga, keberadaan lembaga/institusi yang menjadi objek survey memiliki kepentingan ekonomi di negara tersebut.

Maka, apabila indeks ini digunakan oleh para peneliti, hasil yang terjadi akan mudah menjurus pada kesimpulan bahwa ada kaitannya antara korupsi dan variabel-variabel ekonomi. Ini berlangsung dalam penentuan pemilihan variabel eksogen yang mempengaruhi endogen, ataupun sebaliknya.

Selain itu, dalam penentuan indeks korupsi ada hal yang seringkali dilupakan, di mana hal ini membuat indeks korupsi yang ada menjadi terlalu general. Dalam hal ini kemampuan indeks menangkap fenomena tingkat level korupsi itu sendiri, yaitu: (1) indeks tidak memisahkan ataupun melakukan bobot yang cukup dalam, misalnya antara high-level corruption dengan low-level corruption; dan (2) indeks juga tidak memperhitungkan antara well-organized corruption dengan poorly organized corruption.

Oleh karena itu, hasil rating yang terjadi menjadi tidak terlalu jelas dalam menunjukkan seberapa besar indikasi nominal atau jumlah korupsi yang terjadi. Bisa jadi, dengan terjadi sebuah low-level dan poorly organized corruption saja, suatu negara bisa masuk dalam rating buruk dalam derajat persepsi korupsi apabila hal tersebut terjadi dalam kuantitas yang besar. Beda halnya bila terjadi well-organized dan high-level corruption namun hanya satu kasus saja misalnya. Negara ini bisa jadi tidak mendapat rating seburuk pada kasus negara sebelumnya, padahal bisa saja tingkat nominal atau jumlah korupsi yang terjadi jauh lebih besar.

Selain itu, dengan penggunaan objek survey yang selalu tetap (tidak berubah) mengenai persepsi korupsi oleh lembaga pemeringkat, bisa dikatakan situasi ini tidak mengindahkan pengambilan data survey yang stokastik. Hal ini mungkin yang membuat indeks persepsi korupsi selalu berfluktuasi pada interval yang rendah. Maka apabila kita lakukan plot sederhana, indeks korupsi seperti seolah-olah tidak mempunyai hubungan dengan variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Seperti di gambar, contohnya Indeks Persepsi Korupsi di Cina berfluktusasi diantara point 3-4 indeks [Note: 0 (sangat korup) dan 10 (tidak korup)], sedangkan pertumbuhan ekonomi bisa 8-11 persen.



Wafatnya Soeharto pada 27 Januari 2008, dan dimulainya the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption di Bali tanggal 28 Januari - 1 Februari 2008 memang tidak ada korelasinya. Namun, berharap saja ini akan memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia karena mengabarkan dua hal: (1) Wafatnya Soeharto yang dikabarkan Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative: Challenges, Opportunities and Action Plan ditempatkan sebagai orang pertama yang paling banyak mencuri harta negara dengan jumlah US$ 15 juta - US$ 35 miliar; dan (2) Indonesia sebagai tuan rumah Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption akan dipandang dunia Internasional dianggap memiliki komitmen dalam memberantas korupsi. Sepertinya perbaikan indeks bisa saja terjadi, toh semua sebenarnya hanyalah persepsi!

5 comments:

Whoever said...

Ada hal yang menarik di sini:
Well-organized corruption bisa baik untuk perekonomian. Mengapa?
Karena seperti yang terjadi dalam institusi pemerintahan, untuk berinvestasi dengan mendapatkan ijin usaha dengan menyuap akan lebih cepat dibandingkan melalui prosedur baku.

Pada kasus ini, korupsi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

luthfi said...

Saya pribadi kok agak keberatan ya dengan dukungan terhadap korupsi. bukankah yang lebih baik adalah membuat prosedur ijin usaha yang baik daripada buat yang rumit terus membuka peluang korupsi?

Salah satu ciri khas orang Indonesia menurut saya, saya sendiri kalo dari tampilan terlihat sedikit seperti orang China, adalah mudah distracted dari tujuan awal. misalkan saat ini kita sebagai negara paling korup se-Asia tenggara atau se-Asia (saya lupa). Belum berhasil merubah posisi tersebut tapi sudah banyak wacana mengenai korupsi optimal, well organized corruption, dll yang menurut saya jaung panggang dari api (ini salah gak ya?)

Demikian

Letjes said...

bung luthfi, ini knp anda seharusnya tidak meninggalkan diskusi bung gaffar minggu lalu.

wacana korupsi optimal adalah wacana akademik bung. dan sy kr tidak ada yg salah dengan itu. dan itu bukan berarti kt gk setuju ada pengurangan korupsi.lebih jauh, sy jg setuju jika korupsi bs jadi nol. idealnya bgt bung. moral blg bgt. tp apakah secara ekonomi bgt?

ingat bung: if morality tells us how the world should work, economics tells us how the world works.

ini mirip dengan polusi. kt jelas gk pengen ada polusi. tapi kalo polusinya nol, artinya gk ada kegiatan produksi. ada yg namanya polusi optimal.

hemmm.. ada yg kurang gk ya? ya cukup dl lah. sy persilahkan yang lain untuk menambahkan

Gaffari said...

Bung Luthfi:

Bung, analoginya mungkin bisa kita ambil pada kajian Environtmental Economics, di mana ada tingkat polusi optimal.

Kegiatan ekonomi seringkali menyisakan residu atau polutan. Nah kalo kita harus menekan tingkat polutan hingga nol. Bisa jadi tidak ada kegiatan ekonomi.

Begitu juga dengan korupsi, akan ada tingkat optimal atau dapat ditoleransi.

juji said...

halo...
boleh kenalan...?
nama saya juji..
mo komentar ke pernyataan whoever :

"Well-organized corruption bisa baik untuk perekonomian. Mengapa?
Karena seperti yang terjadi dalam institusi pemerintahan, untuk berinvestasi dengan mendapatkan ijin usaha dengan menyuap akan lebih cepat dibandingkan melalui prosedur baku."

menurut saya ada yang menarik,
disini kita melihat well-organized corruption sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi perekonomian (mengacu kepada pernyataaan diatas tentunya). tentunya konklusi diatas tercipta dari observasi sehari-hari dalam ruang lingkup bidang administrasi ijin usaha.

namun bagaimana dengan kenyataan bahwa pada tahun-tahun sebelum 1998 (tahunnya kira-kira hehe.. piss) investor-investor asing menolak berinvestasi di negara-negara asia karena korupsi membuat investasi menjadi lebih mahal dan membuat hasil pengembalian investasi lebih kecil (tentunya).

dan tentunya, pengusaha-pengusaha kecil, sebagai roda penggerak perekonomian, akan sulit menggerakan bisnisnya karena kurang nya modal dalam menjalankan usaha dalam lingkungan ketatanegaraan yang korup.

belum lagi dengan adanya suatu "ketahanan" bagi beberapa pihak pelaku ekonomi--yang mampu mengatasi keadaan ini karena memiliki kecukupan modal--untuk menjalankan bisnis. Sehingga roda perekonomian secara substantial hanya digerakan oleh beberapa pihak yang secara otomatis menciptakan barrier to entry untuk dapat menguasai pasar. situasi ini tentunya menciptakan kondisi perekonomian yang sangat rentan akibat terbatasnya tingkat kompetisi.

menurut saya, memang ada tingkat korupsi yang optimal, karena itu natural. namun, peningkatan ekonomi tidak dapat dijadikan justifikasi untuk keberadaan tingkat korupsi (baik optimal atau tidak)

kalo memmang well-organized corruption bisa baik untuk perekonomian, saya rasa itu bukan karena proses perijinan (meskipun hal ini ditulis dalam penelitian), tapi karena orang-orang disogok untuk menikmati peningkatan secara statistik tanpa merasakan manfaat substantif dari peningkatan tersebut (misalnya: tingkat pendidikan yang meningkat)

hahaha....
terlalu terus terang ya bahasanya...

sorry ya kalo nyeleneh...
piss...

btw, kalo emang nyari ijin usaha susah, kenapa ga diperbaiki sistemnya? daripada duitnya dikasih ke aparatur yang korup mending jadi pemasukan negara dalam bentuk pajak...
bener ga?