Thursday, January 3, 2008

PR Besar Soal Kemiskinan

Menyimak polemik yang muncul akibat iklan kemiskinan milik Wiranto, saya merasakan ada sesuatu yang aneh disana. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang benar – karena dua-duanya benar – atau lebih jauh memperdebatkan standar mana yang harus kita pakai, BPS atau World Bank – karena sekali lagi dua-duanya memiliki metode valid masing-masing. Yang aneh bagi saya adalah bagaimana reaksi Presiden kita, SBY, yang marah dan menganggap dia telah mencetak prestasi sendiri soal kemiskinan. Tampak pula bahwa pucuk pemerintahan kita tidak terlalu mengerti angka-angka dan metode perhitungan yang digunakan, baik oleh BPS ataupun World Bank. Ketidaktahuan ini ditunjukkan dengan bangganya oleh Wapres kita, Jusuf Kalla (JK).

Sebagai awal, bagi yang menonton acara Today’s Dialogue “Meretas Jalan Reformasi” –nya Metro TV kemarin, JK mengeluarkan statement yang menyebutkan bahwa jika menggunakan standar World Bank PPP US$ 2 per hari, berarti untuk menjadi tidak miskin masyarakat diharuskan memiliki pendapatan Rp … (saya lupa JK sebut berapa) juta per bulan. Lalu dia menyebut pula, sementara itu BPS menggunakan standar setara 2100 kalori dan bla bla bla..

World Bank menggunakan estimasi nilai tukar Power Purchasing Parity (PPP), bukan nilai tukar biasa. Nilai tukar PPP menunjukkan berapa banyak Rupiah dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa di Indonesia dengan jumlah yang sama dengan US$ 1 di Amerika Serikat. Karena tingkat harga di Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan Amerika Serikat, maka nilai tukar PPP akan lebih rendah dibanding nilai tukar biasa.

Kembali ke penentuan standar kemiskinan, dengan nilai tukar PPP, standar US$ 2 per hari yang digunakan oleh World Bank setara dengan Rp 194.439 per orang per bulan. Sementara itu, bila kita perhatikan standar yang digunakan BPS, kebutuhan 2100 kalori setara dengan Rp 166.697 per orang per bulan. Atau bila menggunakan standar PPP US$, nilainya sekitar 1,55. Dapat dilihat disini, bagaimana perbedaan standar World Bank dan BPS tidak terlalu jauh, hanya Rp 30 ribu per bulan (apalagi dilihat dari sudut pandang kita, masyarakat kota dan menengah ke atas pula).

Berikutnya saya akan masuk kepada pernyataan SBY yang menganggap pemerintahannya telah meraih prestasi di penanganan kemiskinan. Ada tiga poin yang dilupakan oleh Presiden SBY ketika dia memberi pernyataan tersebut: Pertama, angka 16,58% tingkat kemiskinan setara dengan 37,17 juta orang. Tentu itu tetap bukan sebuah angka yang kecil. Dua, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Megawati, tingkat kemiskinan yang sebesar 16,58% tidaklah berbeda jauh (di masa Megawati tingkat kemiskinan sebesar 16,60%), bahkan jumlah nominal di masa Megawati lebih kecil, yakni 36,10 juta orang miskin. Terlepas dari ada pengaruh dari harga minyak dunia yang menjulang dan berujung pada pencabutan subsidi BBM atau faktor eksternal lainnya, dampaknya terhadap kemiskinan yang tidak turun, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga, melihat perbandingan perhitungan World Bank dengan BPS yang hanya berbeda sedikit, dengan standar BPS sekalipun, ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sangat dekat dengan kemiskinan (near-poor) begitu besar, sekitar 32,3%. Penurunan sedikit saja pada pendapatan akan membawa kelompok near-poor ini ke jurang kemiskinan.

Kemiskinan Non Pendapatan

Perdebatan soal kemiskinan selama ini hanya berkutat pada masalah kemiskinan pendapatan (income poverty), seperti dibahas diatas. Padahal ada sisi lain, yakni kemiskinan non pendapatan (non-income poverty) yang sebenarnya jauh lebih memprihatinkan.

Kemiskinan non-pendapatan erat kaitannya dengan dimensi-dimensi kemanusiaan, seperti: kebutuhan konsumsi yang mendasar, pendidikan, kesehatan, akses ke infrastruktur dasar. Kemiskinan non-pendapatan berkorelasi langsung dengan output sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu negara. Salah satu indikator umum yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan non-pendapatan adalah tingkat Human Development Index (HDI). Pada publikasi terakhir yang dirilis oleh UNDP, Indonesia berada pada peringkat 107, lebih rendah dibanding Vietnam, Filipina, apalagi Malaysia, Thailand, atau Singapura.

Tingkat kemiskinan non-pendapatan juga erat dengan tujuan-tujuan yang ada pada Millenium Development Goals (MDGs). Untuk Indonesia, kendati telah terdapat kemajuan pada jumlah yang masuk pendidikan dasar (SD), jangkauan kesehatan, dan penurunan kematian anak, tetapi pada indikator-indikator lain masih jauh tertinggal, seperti dilansir oleh World Bank sebagai berikut:

  • 52% dari orang miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih.

  • 44% dari orang miskin tidak memilik sarana sanitasi yang layak. 80% orang miskin di desa dan 59% orang miskin di kota tidak memiliki akses terhadap septic tank.

  • Tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (307 per 100.000). Angka ini tiga kali lebih tinggi dibanding Vietnam dan enam kali lebih tinggi dibanding China dan Malaysia.

  • Hanya 72% kelahiran yang ditemani oleh tenaga ahli, seperti bidan atau dokter.

  • HIV/AIDS menjalar dengan cepat di seluruh daerah.

  • Adanya ketimpangan antara daerah satu dengan lain yang begitu besar, terutama untuk Indonesia bagian Timur.

  • Tingkat malnutrisi yang tinggi dan terus meningkat: 25% balita mengalami malnutrisi di Indonesia.

  • Kendati jumlah yang masuk SD terus meningkat, tetapi transisi dari SD ke SMP masih mengalami masalah

Masih buruknya kedua kondisi kemiskinan Indonesia ini tentu menjadi PR besar bagi semua.

6 comments:

Chaikal said...

angka 6 digit-nya JK menurut saya masih logis untuk sebuah keluarga dengan 6 orang anak misalnya, keluarga ini harus punya pendapatan lebih dari 1 juta rupiah untuk tidak disebut keluarga miskin. dan memang gak logis kalo menyebut angka Rp 6 juta (tapi ini angka dari mana?)

nah, justru malah kurang logis kalo anda menyebut Rp 30.000 sebagai suatu perbedaan yang sifatnya "hanya".

Rp 30.000 setara dengan 15-18% dari batas kemiskinan. jadi sangat logis jika terjadi perbedaan jumlah kemiskinan itu, terlebih dengan fakta yang anda sebutkan bahwa kelompok near poor sangat besar.

anw, "non-income poverty", jujur baru tahu term ini, terimakasih lah ya...

Chaikal said...

maaf ada revisi dikit, maksudnya keluarga dengan 6 anggota atau 4 orang anak...

Letjes said...

nah iya bung chaikal. cm kan JK membandingkan punya World Bank dan BPS dimana dia menganggap World Bank punya standar yang jauh lebih tinggi dan susah bila diterapkan di Indonesia.

Nah dalam kasus keluarga dengan 6 anak pun, standar BPS juga mengharuskan pendapatan mencapai 6 digit bagi si keluarga untuk dikategorikan tidak miskin.

Memang kata hanya sedikit tidak pas. oleh karena itu saya tambahkan bila dilihat dari sudut pandang kita.

Namun satu hal, kata "hanya" saya rasa cukup pas bila dilihat seperti ini: perbedaannya 15%, tetapi penambahan jumlah miskin antara 2 standar mencapai lebih dari 30%.

dengan melihat konteks itu, poin yang saya ingin utarakan, yg ingin sy bantah dari JK adalah standar World Bank bukan sesuatu yang jauh dari realita..

Chaikal said...

bung, apakah logis membahas suatu angka yang terkait kemiskinan dari sudut pandang kelas menengah atas?

bukannya logisnya seperti ini: oleh karena perbedaan 15% menyebabkan penambahan jumlah miskin lebih dari 30% maka nilai Rp30.000 itu menjadi sangat signifikan. (dan makanya JK secara rasional menolak menggunakan standar WB)

dan sekali lagi angka Rp6juta dari mana ya?

Letjes said...
This comment has been removed by the author.
Letjes said...

jadi bung chaikal mengatakan bahwa, karena standar WB menyebabkan angka kemiskinan naik besar, jadi itu alasan rasional dari JK?

ya, sy kira anda benar. mengingat JK adalah pemerintah yg tentu menginginkan angka kemiskinan terlihat kecil.

tp ketika JK berkata bahwa standar WB tidak realistis diterapkan di Indonesia, apakah alasan itu benar? (karena akan menyebabkan angka kemiskinan kita besar)

knp mengambil dari sudut pandang menengah ke atas?

ya gampang aja bung.. klo kita ingin mengentaskan kemiskinan menurutku dalam konteks ini kita harus berpikir spt itu.

apalagi pembaca blog ini jelas adalah menengah ke atas.

dengan menekankan pada sudut pandang ini, kita akan memberikan efek pada pembaca bahwa loh ini gk beda jauh kok..kemiskinan kita masih sangat memprihatinkan.

benar, bahwa orang pasti tidak suka dikategorikan miskin. ini dibuktikan dengan reaksi yg keras bahkan dari si miskin terhadap iklan wiranto.

tp menganggap bahwa kemiskinan kita udah baik bukan juga sesuatu yang baik. di poin ini, iklan wiranto sangat penting.

soal 6 juta, sorry sepertinya aku salah.. hehehe.. thx for your correction.. aku hapus bagian itu..