Monday, January 21, 2008

Benarkah Gaji PNS “Kecil”?

Judul dan isi posting ini sebenarnya mengacu pada paper yang berjudul Does Indonesia Have A ‘Low Pay’ Civil Service? Oleh Deon Filmer (The World Bank, Washington DC) dan David L. Lindauer (Wellesley College) dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37, No. 2, 2001: 189-205.

Seperti umum diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan gaji yang terbilang kecil dibandingkan pekerja pada sektor swasta, di mana hal ini telah berlangsung beberapa dekade. Studi yang dilakukan dalam paper tersebut mencoba melihat keterkaitan antara kompensasi pada lembaga-lembaga pemerintah dengan swasta dengan menggunakan data Sakernas 1998 dan Susenas 1999.

Pertanyaan sekarang adalah apakah benar gaji PNS itu benar-benar lebih kecil dibandingkan dengan gaji yang didapatkan pegawai di sektor swasta?

Jawaban mengenai hal ini mungkin kita akan serta-merta menjawab bahwa benar terjadi hal demikian. Namun, apabila kita melihat berdasarkan komposisi pegawai pada level pendidikannya, akan menjadi lain kesimpulannya.



Berdasarkan Tabel tersebut, menunjukkan perbandingan pendapatan antara PNS dengan pegawai swasta berdasarkan level pendidikannya. Secara rata-rata, PNS memiliki pendapatan Rp. 414.000 per bulan, melebihi pendapatan pegawai non-PNS dengan rata-rata 274.000 per bulan.

Komposisi PNS selama ini memang mengarah kepada education-intensive dibandingkan pada institusi non-pemerintah. Pada iklim kerja PNS, tingginya level pendidikan menjadi salah satu penentu tingkat level atau strata golongan pegawai.

Ketika data di-break down berdasarkan tingkat pendidikan, ternyata PNS memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor swasta pada tingkat pendidikan rendah (tingkat pendidikan SMA ke bawah). Sedangkan pada level pendidikan tinggi (Diploma dan Universitas) sektor swasta lebih tinggi dibandingkan PNS.

Jadi, berdasarkan Tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan:
Secara umum, mayoritas PNS tidak menerima pendapatan yang lebih rendah dengan pekerja di sektor swasta. Hal ini dikarenakan komposisi PNS dengan level pendidikan rendah jauh lebih besar dibandingkan PNS dengan level pendidikan tinggi. Dengan ini, secara keseluruhan rasio pendapatan sektor swasta terhadap PNS adalah 0,7 : 1. Jika saat ini ada kebijakan untuk meningkatkan gaji PNS, maka rasio tersebut akan semakin besar bagi pendapatan PNS.

Apabila seringkali dikatakan bahwa gaji PNS yang kecil menjadi penyebab terjadinya korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga pemerintahan, hal ini akan menjurus pada sebuah kesimpulan bahwa korupsi bisa jadi lebih banyak dilakukan pada PNS dengan level pendidikan tinggi.

Jadi, level pendidikan tinggi pada PNS memiliki potensi untuk korupsi jauh lebih besar karena opportunity cost mereka lebih besar pula, yaitu pendapatan yang hilang ketika mereka memutuskan menjadi PNS dibandingkan menjadi pekerja swasta.

Kalau ingin melihat perilaku PNS kita saat ini secara umum bisa lihat ilustrasinya di sini.

17 comments:

Anonymous said...

Seharusnya penghasilan itu sebanding dengan kinerja seseorang. Mungkin itu juga sebabnya banyak orang berpendidikan tinggi di Indonesia tidak mau menjadi PNS, karena tidak ada penghargaan atas hasil kerjanya. I work in a corporate and just like
My boss said: if you pay peanuts, you get monkeys!

Gaffari said...

Pengalaman saya bekerja di institusi pemerintahan memang masih kurangnya penghargaan pada kinerja. Terutama pada pekerja dengan pendidikan tinggi.
Istilah ini biasa disebut PGPS alias Pinter Goblok Penghasilan Sama.

Chaikal said...

if you pay bananas, you get monkeys also!

anw far, koq rendah banget ya rata-rata gajinya, gw pikir seharusnya pake median..

rata-rata gaji yang dibawah umr itu, pastinya menyimpulkan tidak efektif-nya wage-fixing oleh pemerintah.

jadi umr dihilangin aja kali ya, setuju?

embun said...

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan mengenai sistem penggajian antara Pemerintah dan Swasta.
1. Jenjang penggajian berdasarkan jenjang jabatan. PNS memiliki jenjang jabatan yang jauh lebih panjang dibandingkan swasta. Secara statistik, ini membuat gap antara gaji tertinggi dan terendah jadi lebih jauh. Di swasta, jenjang jabatan tidak sepanjang itu. Karena itu, perbedaan mendasar baru terlihat antara up-level manager ke bawahnya.
2. Sistem penggajian di swasta berikut tunjangannya menggunakan satuan yang terukur (ini seharusnya teman2 di manajemen bisa menjelaskan lebih detil). Di swasta, karena sistem hirarki jabatannya panjang, paling gampang mengukur kenaikan jabatan - sekarang ini - adalah dengan tingkat pendidikan. Makanya banyak PNS yang sekolah S2, dan departemen juga banyak yang membuat kelas kerjasama dengan Universitas terkemuka.
3. Size of institusion. PNS ada di lembaga yang sangat 'gemuk', sedangkan private sector kan harus sangat ramping karena berkaitan dengan biaya operasional mereka. Ini membuat sistem penggajian berjenjang di pemerintahan lebih panjang/lebar, reward-punishment yang rumit, dan senioritas lebih dominan bermain dibandingkan pengukuran kinerja.

Secara keseluruhan, perbedaan tersebut - terlepas dari alat ukurnya - menunjukkan inefisiensi di sistem administrasi pemerintahan di negara berkembang pada umumnya. Jika mau dimasukkan pendekatan sosiologis, status PNS sendiri kan tidak selalu dilihat upah reservasi/reservation wage-nya (yang notabene relatif rendah) melainkan karena konon PNS memiliki masa depan yang lebih terjamin dibanding kerja swasta. Salah satu indikator-nya adalah adanya status 'pensiun'.

Chaikal:
setuju, mustinya dibandingkan dengan median sedemikian sehingga kita bisa membuktikan bahwa ada disparitas antar upah di berbagai jenjang, baik menurut jabatan maupun menurut pendidikan.
Dan, setuju juga mustinya UMR dihilangkan saja.

Gaffari said...

Sepakat juga dengan dihapusnya UMR.
UMR yang seringkali merupakan kebijakan floor price dalam pasar tenaga kerja akan menghantam sisi demand (dalam hal ini penyedia lapangan kerja). Hal ini memungkinkan terjadi sedikitnya demand tenaga kerja dibandingkan supply-nya.

Dewa:
Kalau kita ambil pendekatan sosiologis. Status PNS juga pada akhirnya memiliki persepsi berbeda antara kaum urban dan rural, juga pada level pendapatan masyarakat. Kalau masyarakat urban dengan level pendidikan tinggi umumnya skeptis dengan profesi PNS, betulkah?

Anonymous said...

Ya iyalah liat aja datanya,,sumbernya SAKERNAS 1998,,UMR tahun 2000 di jakarta aja per-Juli 2000 Rp. 344.287,-.....
Dilihat dari UMR aja udah lebih kaya buat yang berpendidikan sedang dan tinggi.

JAdi buat apa dinaikin lagi upah PNS???

Cio'04

Chaikal said...

iya ya datanya 1998, aduh gaffari.. datanya diupdate donk... (ngeles nih)

dengan revisi ini kesimpulan umr tidak efektif belum terbukti..

sorry guys.

Gaffari said...

Memang datanya tidak update...
Tapi hasil studi tanpa melalui revisi UMR saja sudah demikian. Apalagi telah mengalami kenaikan UMR dan juga gaji PNS.

Hasil studi tersebut bisa jadi keliru apabila adjustment salary pada sektor swasta sangat tinggi melebihi persentase kenaikan pada gaji PNS.

Namun, bagaimanapun besaran kenaikan gaji yang terjadi sepanjang pasca 1998-1999 tetap saja komposisi pekerja dengan level pendidikan rendah pada PNS tetap lebih besar dibandingkan dengan pada level pendidikan tinggi.

Selama komposisi ini terus berlangsung maka ratio pendapatan swasta terhadap PNS akan lebih besar PNS. Dalam studi tersebut dikatakan bahwa pendapatan level pendidikan rendah lebih besar pada PNS dibandingkan pefawai sektor swasta.

doni said...

hmm..

1. mungkin lebih menarik sih kalo datanya di cluster (desa, kota, jawa dan non-jawa). Mungkin ini bisa lebih menggambarkan kenapa banyak orang daerah yang pengen jadi pegawai negri.

2. Mungkin juga bisa di bandingkan varians dari kedua nya. Dan kemudian, mungkin bisa lihat pengaruh apakah risk averness mempengaruhi pilihan untuk daftar pegawai ngeri meskipun rerata gajinya lebih kecil.

3. menurut gue (feeling ya), distribusi gaji swasta mungkin tidak dominan di bandingkan dengan pegawai negri (in terms first order stochastik) tapi mungkin dominan in terms of second order stochastics. Mungkin butuh penelitian lebih lanjut untuk ngelihat theoretical and empirical distribution dari gaji swasta dan gaji pegawai ngeri.

carlos said...

Saya tidak setuju tentang labor theory-nya david ricardo, tidak benar itu bahwa kerja terbanyak mesti dapat gaji terbesar, sebab dunia kini sudah semakin komplex, saya cukup setuju dengan marginal benefit theory dalam wage setting, kalo ada orang yang kontribusinya semakin meningkatkan keuntungan dari proses kerja maka dia-lah yang patut mendapat gaji tertinggi.
Kemudian, dalam hal UMR, sebenarnya hal ini lebih merambah dunia ekonomi politik, saya yakin dengan atau tanpa adanya UMR ekonomi akan find-find aja, tapi tetep dengan asumsi bahwa setiap orang mau struggle untuk kehidupan yang lebih baik.

carlos said...

Mengenai Signaling dalam dunia kerja, saya rasa udah banyak menghambat proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada khususnya. Sebab kini orang-orang berlomba-lomba untuk dapat gelar tapi begitu dapat gelar dia hanya mau posisi dibelakang meja yang tinggal nyuruh-nyuruh anak buah. Bagus kalo dia mengerti tentang apa yang dia suruh, tapi sering kali di dunia PNS, bos cuma menang gelar, tapi gak ngerti teknis, sehingga timbul fenomena "jilat ke atas, tendang di bawah". Sori yak kalo bahasanya terlalu lugas, :D

Selamat Berdialektika

Anonymous said...

Kalo dibilang masalah penghargaan, ini mah bukan masalah kinerja, tapi masalah like/dislike. Kadang2 bos itu gak terlalu mengamati prosesnya, yang penting outputnya. Maka dari itu, semangatlah anda untuk menjilat atasan anda dengan cara apapun.

PNS vs swasta,,,mmhhh,,,gw blum banyak punya pengalaman di dunia PNS atau swasta...jadi masih no comment!

Untuk masalah pendidikan S1 atau S2, spesial untuk embun, menurut penerawangan saya dan fakta yang ada di lapangan, S2 belum tentu menjamin posisi yang anda kira. Saya pernah rapat di Deptan, and you know what? mbak2 yang kasi uang ke peserta rapat itu lulusan S2 negeri Kangguru..Miris bgt sih ngliatnya, tapi itulah kehidupan..

Intinya adalah belum tentu S2 menjanjikan anda posisi enak, tapi justru sebaliknya, hanya sebatas ngurusin uang rapat...ckckckckck..

Pojokan 412

Gaffari said...

Pojokan 412:

Berdasarkan penerawangan saya. Di suatu instansi pemerintahan pernah saya bekerja, dunia seperti terbalik.
Anak S1 ngerjain analisis dan kajian, anak S2 malah ngurus administrasi dan bagi-bagi uang rapat.
Tapi mirisnya anak S2 digaji lebih besar dari anak S1 itu. Damn!

embun said...

Gaffari:
Untuk hal persepsi PNS vs. Non-PNS, mungkin kita harus pisahkan dulu untuk urban menjadi Jakarta dan Non-Jakarta. Menurut saya sih, kalau untuk Jakarta mungkin kita bisa gunakan kata-kata skeptis terhadap PNS (seperti yang sedang kita bahas sekarang). Namun, di luar Jakarta persepsi bahwa PNS memberikan kepastian relatif (contoh paling sederhana adalah jaminan pensiun) masih melekat di para pencari kerja/calon tenaker meskipun di urban. Jika kita tempatkan analisis dalam kerangka keseluruhan, pendapat tersebut masih tetap berlaku baik di urban maupun rural, hanya saja derajatnya jelas lebih tinggi di rural dibandingkan di urban. Namun, hal tersebut lebih karena di urban pilihan Non-PNS juga cukup menggiurkan, bukan? Selain itu, yang mungkin bisa juga kita lihat, PNS di sektor/departemen apa dulu.

Anonymous/Pojokan 412:
Seingat saya, tidak pernah saya bilang pendidikan menjamin jabatan atau posisi anda dalam lingkungan PNS. Melainkan, pendidikan dijadikan faktor penentu sederhana agar seorang PNS bisa naik pangkat/golongan. Contoh yang Anda uraikan kan tidak menunjukkan secara pasti apa pangkat/golongan di mbak S2 dari negeri Kangguru sebelum dan sesudah dia tamat S2. Tapi, jika Anda bekerja di pemda misalnya (dan juga kebanyakan departemen pemerintah NKRI), salah satu syarat agar Anda bisa naik pangkat adalah naiknya tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan (definisi statistik). Selain tingkat pendidikan, PNS level non-eselon harus mengikuti pelatihan, training, dsb dan harus pulang bawa piagam, sertifikat, dsb sebagai bukti yang kalau dikumpulkan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan. Jika si PNS ikut pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan misalnya, tidak berarti si PNS musti jadi Bendahara. Job desk itu lain lagi persoalannya.

Namun demikian, dari contoh yang Anda berikan, sebenarnya ada fenomena lain yang sudah saya uraikan sebelumnya yaitu betapa panjang jenjang jabatan di lingkup PNS. Mengapa? Yah itu tadi, wong sudah S2 saja masih harus ngurusin pemberian amplop uang rapat. Kok bisa masih cuma ngurusin amplop uang rapat? Karena senior2nya masih terlalu banyak di atas sehingga si mbak S2 tadi belum bisa menikmati balas jasa atas bertambahnya tingkat pendidikan dan harus menunggu giliran untuk naik derajat.

Hal itu juga yang membuat UMR (mau pake data tahun berapa pun) tidak akan efektif untuk PNS, karena variasi UMR di dalam lingkup departemen sendiri sudah terlalu tinggi. Apalagi jika harus dibandingkan dengan sektor swasta.

Anonymous said...

Wah penjelasan yang sangat baik dari Pak Gaffari...
Terima kasih Pak Gaffari atas responnya...

Pojokan 412

DittoReno said...

Gaji PNS kecil?
Dengan asumsi data tahun 1997-2005 pas gw jadi PNS, gw setuju. That's why gw memutuskan untuk keluar dari PNS. Gak match antara cost dan benefit. Cost-nya belum masukin risiko. Risiko disini maksudnya risiko ketangkep kalo ketahuan korupsi :). Korupsi itupun untuk nutup kekurangan biaya hidup yang sangat tidak mungkin ditutup dari gaji.
Belum lagi social cost. Semakin naik pangkat di PNS, semakin tinggi social cost. Misalnya anak buah melahirkan, anak buah kawinan, anak buah sakit, minta sumbangan dari tetangga. Komplet dah. Kalo kagak dikasih, dibilang pelit. Jika dikasih, otomatis mengambil dari jatah dapur. Lah piye solusine? Ya telpon-telpon klien untuk nyetor, untuk menutupi social cost tadi. Semakin tinggi jabatan semakin tinggi social cost. Mosok direktur (misalnya) ngasih kawinan anak buah cuman 50rb. Nah kalo ada kawinan 10 orang, seorang ngasih 100 ribu, udah sejuta sendiri. Padahal gaji direktur cuman 5 juta (asumsi tahun 2005). Akuntan jago pun bakal minus menghitung laporan keuangan PNS.
Faktor gaji ini penting, karena menjadi trigger perilaku PNS yang lain. Menurut pengalaman saya selaku eks PNS, pada dasarnya pegawai baru itu jujur semua mas. Semua membawa idealisme akan menjadi PNS yang baik. Nah waktu ngeliat struk gaji, langsung lemes. Apalagi setelah menikah dan punya anak, langsung nelongso. Akhirnya ngobyek deh untuk menutup minus. Ngobyek pun ada dua, legal dan ilegal. Yang legal pun termasuk korupsi. Misalnya, ngasih konsultansi ama klien, padahal klien itu merupakan obyek yang bakal kita audit. Gak melanggar hukum kan ngasih advis dengan profesionalisme, tapi tetap aja makan waktu kerja. Ada yang nyambi ngajar seminar, kursus, kuliahan. Ngambil waktu kerja kantor juga soalnya nyiapin materi plus waktu pelaksanaan pas jam kantor.
Ada lagi yang lebih parah, minta ke rekanan atau audittee. He he he....pilihan diserahkan masing-masing person. Tapi ini semua implikasi dari gaji rendah. Apalagi diaminin oleh atasan. Karena atasan juga pernah jadi bawahan yang kesusahan. Orang Indo kan orangnya gak enakan alias kekeluargaan. Malah ada yang minta setoran anak buah. Nah komplet kan.
Tapi dianalisis dari sisi ekonomi, policy gaji rendah memberikan insentif kepada PNS untuk melakukan hal-hal tersebut.

So, apa yang harus dilakukan? Benarkah policy Bu Ani yang menaikkan gaji PNS Depkeu?

Saya setuju 100%. Walau sempet nyesel, kenapa kagak dari dulu Bu, mana gw sampe lepas jabatan lagi :) Balik jadi kroco lagi.

Saya dukung 100%. Namun itu bukanlah satu-satunya policy. Harus ada ikutannya antara lain, job desk yang jelas, memperbanyak jabatan fungsional bukannya struktural, jangan lupa stick and carrot.

Gaffari said...

dittorenno:

Hmm..saya kira adalah sebuah keputusan yang besar bagi Anda untuk memutuskan keluar menjadi seorang PNS.

Kebijakan Menkeu untuk menaikkan gaji PNS juga belum tentu efektif. Hal ini belum menjamin adanya perbaikan kultur kinerja di dalam tubuh birokrasi institusi pemerintahan.

Beberapa informasi yang saya dapatkan. Pejabat pada level tinggi di PNS terutama dalam lingkungan Depkeu atau di bawah Menko Ekuin banyak yang merangkap sebagai komisaris pada perusahaan BUMN. Sebenarnya mereka menikmati pendapatan yang besar dari situ, bahkan bisa puluhan kali lipat gajinya sebagai PNS.

Pernah Menkeu kita protes dalam sebuah media massa mengenai hal ini. Menkeu beralasan, apabila diakumulasi, pendapatan para pejabat tinggi yang merangkap sebagai komisaris tersebut memiliki pendapatan yang jauh melebihi dirinya sebagai Menteri.

Saya harap pernyataan tersebut bukan hanya sebatas "rasa iri" saja, namun menjadi sebuah indikasi dimulainya reformasi birokrasi yang lebih baik.