Tuesday, January 22, 2008

Kedelai dan Utopisme Revitalisasi Pertanian

Fenomena kedelai yang akhir-akhir ini menjadi pemberitaan di banyak media massa maupun elektronik lokal, secara terang-terangan merupakan salah satu wujud kegagalan Pemerintah dalam menjalankan program kebijakannya. Salah satu opini tentang kedelai dapat dilihat di sini atau di sini. Revitalisasi pertanian yang sempat membawa angin segar bagi penduduk Indonesia di dalam konteks ketahanan pangan, akhir-akhir ini justru menunjukkan kegagalannya. Bukan bermaksud untuk menghakimi Pemerintah dalam hal ini. Namun, yang perlu dicermati adalah betapa mudahnya kita, sebagai agen di luar Pemerintah, dalam memprediksi berhasil atau tidaknya program kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah.

Apakah perlu dibuat pelatihan khusus atau kuliah umum mengenai kebijakan? Saya pribadi mengusulkan mata kuliah atau pelatihan yang berjudul "rasionalitas kebijakan" sebagai pedoman para pejabat di pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pembentukan program kebijakan.

8 comments:

Letjes said...

wah selamat sebelumnya untuk bung fajar. lagi2 tulisannya dimuat di media nasional. nice job dude.

nah terkait dengan masalah kedelai salah satu perdebatan yg sangat rame sebenarnya tentang kebijakan impor yg selama ini dilakukan.

dikarenakan adanya pemberian subsidi di AS sana (negara pengekspor kedelai) dan privilige2 lain yang diberikan kepada importir di negara lain,
meski ada bea impor, harga kedelai impor jauh lebih murah ketimbang kedelai. akhirnya itulah yg menyebabkan insentif bagi petani rendah untuk menanam kedelai. produksi nasional turun dan impor pun meningkat. 60% kebutuhan nasional dipenuhi oleh impor. tapi ya sudahlah itu masa lalu.

nah pertanyaanku jar:
"Implementasi dari program revitalisasi pertanian secara komprehensif barulah dapat dikatakan ideal sebagai insentf bagi petani."

maksud komprehensif disitu spt apa jar? solusi kebijakan apa yg km sarankan?

Fajar said...

Yup gw setuju bung masalah perbedaan penerapan tarif di negara maju dengan negara berkembang. Sangat aneh memang fenomena yang terjadi. Di negara maju seperti AS, penerapan tarif atau apapunlah namanya (bea masuk)pada suatu komoditi, justru menyebabkan harga komoditas di domestik (AS) turun, kalau di negara berkembang justru sebaliknya. Jadi perlu adanya kajian mendalam mengenai tarif yang optimal. Mungkin dalam hal ini bung Carlos yang paling piawai (based on obrolan taman sambil menyantap dua mangkok somay batagor, he3..)

Nah, masalah statement gw itu ces, memang sangat aneh penerapan revitalisasi pertanian di Indonesia. Dari sisi programnya samar-samar, dari segi kekuatan hukumnya juga tidak ada. Lihat opiniku ttg revitalisasi pertanian yang pernah dimuat di medianya PArtai Demokrat, Jurnal Nasional. Berikut link-nya
http://www.csis.or.id/scholars_opinion_view.asp?op_id=580&id=73&tab=0

Letjes said...

iya jar. aku setuju klo emang yg ada sekarang masih samar2..dan spt km blg, itu gagal. nah berarti ada yg slh.. atau setidknya ada yg kurang.

yg salah itu apa?yg kurang itu apa?

menurutmu,apa kita perlu memberi subsidi kepada petani jar?

lalu untuk khusus permasalahan kedelai, jangka pendeknya apa yg harus dilakukan? br2 ini aku nulis jg soal kedelai. kebijakan yg aku sarankan adalah solusi tetap impor, tapi kali ini melalui Bulog dan subsidi ke konsumen. Ini penting utk menjaga harga di jangka pendek.

Fajar said...

yang salah itu adalah tidak adanya payung hukum dalam program revitalisasi pertanian.

Saat ini kan untuk menjaga harga kedelai domestik, akhirnya Pemerintah menerapkan tarif impor 0% untuk komoditas kedelai. Dan itupun kan cuma jangka pendek..

Subsidi? I dont agree with that. Tapi secara pribadi gw setuju dengan restrukturisasi institusi yang bergelut dengan komoditi pertanian, seperti Bulog.

Tariff reduction atau penghapusan tarif sekaligus sepertinya merupakan solusi yang efektif guna memberikan insentif bagi para petani.

Selama ini kan petani enggan menanam kedelai semata-mata karena keuntungannya minim, lahannya tidak ada, harganya tidak kompetitif, dsbnya..

Chaikal said...

koq kalian jadi semakin intervensionis ya..

proteksi perdagangan bagaimanapun bukan kebijakan yang sustainable dalam jangka panjang.

membuka pasar pertanian secara frontal juga bukan pilihan yang bijaksana. hal ini disebabkan rigidnya perilaku petani dan pertanian di Indonesia dalam merealokasi sumber daya baik sumber daya pertanian maupun tenaga kerja.

padahal fleksibilitas untuk realokasi inilah kondisi utama agar semua pihak memperoleh gain dari trade.

nah smoothing dari proses transisi i.e. fleksibilitas dalam realokasi sumber daya adalah kebijakan yang harus dilakukan/didukung oleh pemerintah dan jelas kebijakan ini sifatnya jangka panjang..

mengenai revitalisasi pertanian dengan beberapa program yang dimaksud, isinya menurut gw normatif banget, gak ada perencanaan yang strategis-implementatif. demikian.

carlos said...

Kalo bicara revitalisasi pertanian memang tampaknya bertentangan dengan kebijakan liberalisasi perdagangan, tapi menurut gw, gak semestinya begitu.

Mungkin pola pikir bertentangan ini lebih karena Indonesia saat ini terlalu "Kekeh" untuk memproduksi produk-produk pertanian yang salah, dalam artian tidak kompetitif di pasar internasional.

Kalo saja Indonesia memproduksi produk pertaniannya yang kompetitif, mungkin kita bisa jadi Amerika Serikatnya untuk produk itu. Jadi kalo ada peningkatan bea masuk produk tersebut di Indo, malah di AS terjadi peningkatan harga..hehehe...(mimpi kali yee..)

Anonymous said...

Do you have copy writer for so good articles? If so please give me contacts, because this really rocks! :)

Anonymous said...

I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this?