Bonus Bonus Bonus

Sebenarnya saya tidak terlalu mengerti moneter dan perbankan, tapi kali ini saya coba menulis tentang ini karena ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran. Tolong kalo ada kesalahan, bankir atau ahli moneter di blog ini (chaikal, pakasa, dan gaffar) silahkan dikoreksi.

Sebagai awalan saya akan sedikit flashback dan menyeberang ke negeri Paman Sam sana. Masih ingat kasus AIG? ....

Bila tidak, saya coba sedikit refresh. AIG adalah salah satu lembaga keuangan yang terpaksa di-bail-out oleh pemerintah AS seiring dengan kerugian yang dideritanya akibat krisis finansial yang melanda. Meski ada perdebatan soal bail out ini, tapi akhirnya lolos juga. Masalah mulai muncul ketika setelah di-bail out, AIG berencana memberikan bonus kepada eksekutif dan karyawannya. Kebijakan yang kontan memicu reaksi besar dari masyarakat AS, termasuk Presiden Obama, yang menganggap kebijakan itu sangat tidak tepat dan tidak beralasan. Udah untung dibantuin, eh di saat rakyat sedang kesulitan karena krisis dan udah berkorban buat nutupin kerugian yang notabene salah eksekutif-eksekutif AIG dan bukan salah rakyat, bisa-bisanya si AIG memberikan bonus menggunakan duit itu. Muke gile kali ye.. ;)

Sekarang coba Anda bayangkan jika Anda menjadi rakyat AS........

Pertanyaannya adalah apakah Anda akan memberikan reaksi yang sama? Saya kira jawabannya pasti ya. Namun satu hal, ketika anda menjawab ya, jawaban itu sungguh lucu dan ironis. Tidakkah Anda sadar, bertahun-tahun lamanya, praktek yang mirip, terjadi di Indonesia, tanpa satupun yang bereaksi sebagaimana jika Anda membayangkan menjadi rakyat AS di kasus AIG tadi.

Untuk menjelaskan itu, sejenak kita harus flashback lebih jauh ke tahun 1998, dimana ketika terjadi krisis perbankan, pemerintah terpaksa mengeluarkan apa yang disebut dengan obligasi rekap untuk menyelamatkan bank-bank yang ada. Jumlahnya kurang lebih sekitar Rp 430 T. Hingga sekarang, pemerintah masih harus menanggung beban bunga obligasi rekap tersebut, dengan jumlah lebih dari Rp 60 T per tahunnya, yang dibayarkan kepada bank-bank tersebut.

Nah sekarang kita coba lihat laporan keuangan salah satu bank terbesar di Indonesia. Berdasarkan posisi per Januari 2009, tercatat di sisi aktiva obligasi pemerintah sebesar Rp 87 T. Angkanya tidak jauh berbeda dengan Januari 2008 yang sebesar Rp 88 T. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sepanjang 2008 obligasi rekap di bank tersebut sekitar Rp 87 T.

Bunga obligasi rekap adalah bunga variabel mengikuti SBI 3 bulan. Sepanjang tahun 2008, bila kita mengacu data BI, dengan sedikit menyederhanakan dan sebenarnya underestimate, kita tetapkan rata-ratanya sebesar 8,5%. Dengan menggunakan tingkat bunga sebesar itu, didapatkan pendapatan bunga dari obligasi rekap saja sebesar Rp 7,4 T.

Nah disini mulai bagian yang sedikit ironis. Tahukah kalian berapa laba bersih bank tersebut di tahun 2008? jawabannya adalah sedikit lebih dari Rp 5 T. Sekarang saatnya matematika sederhana, Rp 7,4 T > Rp 5, sekian T. jika Rp 7,4 T itu dihilangkan, hemmm.....

Mulai kepikiran kasus AIG tadi tidak??? belum ya. klo belum kita lanjut lagi..

Yang lebih ironis, karena mendapatkan laba yg kebetulan meningkat dibanding tahun lalu, para eksekutif diguyur bonus yang sangat besar. Berdasarkan koran (sy lp koran apa) kemaren total-total remunerasi direksi dan komisaris bank ada yang mencapai 800 juta/bulan. Buset dah !!!!! 800 juta/bulan!!! hampir 800x gaji PNS golongan IIIA tuh... (kenapa dulu gk jadi bankir aja ya :( ... )

mulai terihat kesamaan dengan kasus AIG tadi kan ??? .....

Yups, > Rp 60 T duit pembayar pajak, alias rakyat yang masih banyak miskin tersebut, digunakan buat bonus para eksekutif bank-bank kita. Bahkan akibat akuisisi dari bank asing, obligasi rekap ada yang akhirnya dimiliki bank asing. Komplit sudah... duit rakyat digunakan untuk mensubsidi mereka yang berdasi dan bermobil mewah + ditransfer ke orang-orang asing di luar sana. Fiuuhh.... dahsyat nian negara ini. Harus diubah nih statusnya,, dari negara berkembang jadi negara maju... ;p

Tapi belom selesai sampai disitu saja, ada lagi yang lebih ironis. Subsidi > Rp 60 T ke orang kelas atas dibiarkan saja, ngasih Rp 100 rb per bulan ke orang miskin (total tidak sampai Rp 10 T per tahun) ditentang habis-habisan. Subsidi BBM, dinikmati ratusan ribu oleh pemilik mobil mewah juga dibiarkan saja.. ups ini topik yang laen lagi.. maaf maaf.. terbawa emosi..

Sungguh ironis. Mungkin saya salah. Tapi yang patut disyukuri dari sini adalah kita dapat simpulkan bahwa rakyat Indonesia adalah orang yang sabar dan sangat murah hati... :) ohiya, saya harus objektif juga, harus diakui bahwa obligasi rekap ini berhasil menyelamatkan kondisi perbankan kita di saat krisis.

NB: maaf nih, gaya nulisnya masih gaya sok asikk.. hehehe.. moodnya lagi gk mw bikin seriuss.. ;)

Wisdom of the Crowds

Wisdom of the Crowds (WOC) adalah suatu terminologi yang diperkenalkan oleh Jim Surowiecki. Secara sederhana, terminologi ini menyatakan bahwa pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapatan individual yang ahli sekalipun (makanya diskusi bungs).

Terminologi ini juga diadaptasi oleh Ian Ayres dalam bukunya Super Crunchers untuk mendeksripsikan peristiwa hipotesis berikut ini:
Jika diambil suatu angka random, dan mahasiswa dalam suatu kelas dipersilahkan untuk menebak angka random tersebut. Sesuai dengan WOC, tebakan terbaik untuk angka random tersebut adalah angka rata-rata dari seluruh tebakan individual mahasiswa dalam kelas.

Dengan mengikuti alur pikir yang sama, WOC saya aplikasikan untuk kasus hasil quick count pemilu legislatif oleh beberapa lembaga survey. Dengan tidak mempertimbangkan perbedaan metode sampling dan margin of errors, maka prediksi terbaik dari hasil pemilu legislatif adalah rata-rata dari hasil quick count lembaga survey tersebut.

Apakah WOC ini terbukti atau tidak untuk kasus quick count? ada baiknya kita tunggu (atau gak?) hasil perhitungan riil KPU.

Cinta tidak bisa menunggu, katanya. Oleh sebab itu, saya melakukan excercise terhadap data yang bertujuan untuk mengetahui adakah hasil quick count dari suatu lembaga survey yang bersifat “tidak biasa” (outliers) relatif terhadap distribusi hasil quick count keseluruhan lembaga survey.

Dari hasil pada tabel di atas, tidak ada data hasil quick count yang bersifat extreme outliers. Namun setidaknya ada empat hasil estimasi yang bersifat mild outliers, yaitu LP3ES pada Demokrat yang underestimate, LeSI pada Golkar yang underestimate, CIRUS pada PPP yang overestimate, dan LSN pada PKB yang bersifat underestimate.

Apakah hasil ini bisa menunjukkan adanya gejala yang lain, semisal membuktikan adanya “pesanan politik” terhadap lembaga survey? Apakah “pesanan politik” ini jikapun ada, justru dilakukan bukan dengan menambah jumlah suara parpol yang memesan namun mengurangi jumlah suara parpol saingannya? Atau, tidak ada kesimpulan yang sedemikian seperti itu dapat diambil?

Saya pribadi memilih menjawab ya untuk pertanyaan ketiga, oleh karena hasilnya memang tidak cukup kuat secara statistik untuk merujuk pada kesimpulan yang lain. Namun setidaknya, excercise ini akan berguna bagi saya untuk merevisi ketepatan dari prediksi WOC nantinya. Data yang bersifat mild outliers ini, mungkin akan jadi kandidat untuk saya exclude dalam pembentukan rata-rata hasil estimasi WOC.

Pengamatan Sementara Pemilu 2009

Pemilu untuk pemilihan anggota legislatif telah dilakukan 9 April yang lalu. Hasil berdasarkan quick count menempatkan Partai Demokrat pada urutan teratas dengan lebih dari 20% perolehan suara. Tentunya, tingkat elektibilitas SBY untuk terpilih kembali menjadi presiden sangat tinggi. Di lain pihak, kondisi ini tentu membuat pening para petinggi Golkar, terutama yang berambisi untuk menjagokan kadernya sendiri sebagai calon presiden. JK yang digadang-gadang oleh partainya sebagai capres, dan sempat melakukan berbagai manuver politik untuk memperlihatkan keseriusannya, tentu sekarang berfikir ulang.

Posisi Golkar berdasarkan quick count diperkirakan hanya sekitar 14-15% suara. Anjlok dibandingkan pemilu 2004 sebesar 21%. Apabila koalisi kebangsaan yang kemudian melebar menjadi segitiga emas (Golkar, PDI-P, PPP) benar-benar terjadi, total suaranya masih hanya sekitar 34-35% (Golkar 14%, PDI-P 15%, dan PPP 5%). Posisi SBY, selain citra pemerintahannya yang masih terjaga, serta perolehan suara lebih dari 20%, tentu lebih leluasa untuk membangun koalisi menambah pundi-pundi suaranya. Hanya cukup dengan menggaet PKS dan PAN, SBY sudah bisa mengalahkan tipis calon presiden siapapun yang diusungkan dari koalisi kebangsaan dengan suara sekitar 36%.

Untuk partai pemula yang cukup mendapatkan suara seperti Hanura dan Gerindra, apabila ingin bersikap “oportunis”, keputusan merapat ke kubu SBY mungkin lebih baik dibandingkan ke kubu Megawati. Namun sayangnya latar belakang militer yang mungkin tidak “sehaluan” bisa saja akhirnya Hanura atau Gerindra lebih memilih merapat ke kubu Mega. Selain itu, masih ada suara PKB yang harus diperebutkan. Feeling saya, PKB Muhaimin akan merapat ke kubu SBY. Mengingat dalam pemerintahan SBY-lah Muhaimin memenangkan peradilan dalam sengketa-nya dengan Gus Dur.

Tapi tentunya analisisnya tak semudah apa yang akan terjadi. Keputusan seseorang dalam memilih bisa jadi berbeda antara partai politik dan capresnya. Mungkin saja, seseorang memilih Golkar, namun presidennya tetap SBY. Dan juga, apabila dikompetisikan individual, tentunya SBY versus Mega akan kelihatan jelas mana yang memiliki kapabilitas dan mana yang tidak. Jadi kondisi terburuknya, seseorang bisa saja memilih PDI-P, namun belum tentu memilih Mega sebagai presiden. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa cukup banyak, layaknya mengolah probabilitas statistik melalui permutasi dan kombinasi.

Pendapat pribadi saya, sesungguhnya bola sudah di tangan SBY bersama Demokrat-nya, tinggal digelindingkan saja dalam tipe permainan apa yang diinginkan. Konstelasi politik saat ini sudah berubah. Saatnya Demokrat menjadi partai teratas dalam percaturan politik “sementara” negeri ini, dan mampu mengalahkan Golkar yang proses kaderisasinya sudah berlangsung lama dibanding Demokrat. Semoga saja ketika SBY terpilih kembali menjadi Presiden, tak lupa mempersiapkan kader penerus, dan juga menutup pemerintahannya dengan manis. Demi nasib Demokrat ke depan. Karena bagaimanapun dalam politik tak selamanya berada di atas, dan kadang harus menerima kenyataan, meskipun pahit. Seperti Golkar yang suaranya terpuruk, dan JK pun akan ditujuk hidung atas keterpurukan itu.

Efektivitas Insentif Starbucks Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu

Sesuai arahan tetua blog ini, berikut beberapa analisis terkait efektivitas kebijakan insentif dari starbucks dikaitkan dengan perilaku pemilih sesuai yg bung chaikal bilang di comment post sebelumnya.

Sebelum masuk ke analisis, sebenarnya hampir bisa dipastikan secara nasional efek kebijakan starbucks ini sangat tidak signifikan. Berapa sih pelanggan starbucks? Ada di kota mana aja sih starbucks? tentu sangat sedikit dibanding total jumlah pemilih.

Untuk itu, analisis ini hanya ditujukan untuk melihat perubahan preferensi dari golput untuk kemudian memilih atau tetap golput pada pelanggan setia starbucks saja. Mungkin jumlahnya hanya ratusan ribu atau puluhan ribu, tapi mereka-lah target utama kebijakan starbucks.

1. Pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan benefit dan cost

Untuk pemilih dengan karakteristik seperti ini, mereka golput karena merasa cost untuk memilih lebih besar ketimbang benefitnya. Ketimbang panas-panas nyontreng, ngeluarin tenaga buat jalan ke TPS, mending tidur siang ato nonton sama pacar deh. Nah, mengingat yang kita bicarakan adalah pelanggan setia starbucks, tentu kebijakan starbucks akan punya efek yang signifikan pada pemilih seperti ini. Dengan kebijakan kopi gratis, benefit untuk memilih jadi akan lebih besar dan bisa melebih cost-nya. Sederhananya, klo tadinya lebih memilih untuk nonton bareng pacar, sekarang ya udah deh gak papa nyontreng bentar, habis itu lumayanlah bisa ngopi2 sama pacar habis nonton. Gratis bo'.. Apalagi buat mereka yang pencinta frappucino caramel seperti bung luthfi. Dibela-belain deh buat dapet frappucino caramel gratis.

2. Pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan rational ignorant

Nah sebenarnya di kasus ini juga menggunakan pendekatan yang sama dengan benefit-cost analysis. Cuma akhirnya ditekankan pada tidak sampainya/tidak cukup informasi yang didapat oleh pemilih, dalam hal ini tentang caleg dan partainya, sehingga benefit untuk memilih pun kecil. Pemilih jadi malas untuk memilih karena dia merasa emang siapa tuh orang, partai apa sih gak jelas amat, dan ekspresi-ekspresi lainnya. Dalam kasus ini, kebijakan starbucks kurang efisien. Jika mau efisien, seharusnya starbucks melakukan kebijakan ini sebelum-sebelumnya, dengan iming-iming insentif kopi gratis untuk mendengarkan pemaparan caleg live di starbucks. Jadi dialog caleg bukan hanya di TV, tapi di starbucks. Niscaya, kebijakan ini akan lebih efektif untuk karakteristik pemilih yang satu ini.

3. Pemilih yang memutuskan untuk golput sebagai bentuk expressive voting

Karakteristik pemilih ini memutuskan untuk golput, melawan keinginan dalam hati paling dalamnya, karena merasa pilihannya tidak akan menentukan/mengubah hasil dari pemilu. Pemilih ekspresif kurang lebih akan berkata begini dalam hatinya: Yah buat apa sih, toh cm 1 suara, mending gk usah deh, gua golput aja deh, kan keren tuh. Nah, buat pemilih dengan karakteristik ini, kebijakan starbucks juga tidak akan efektif. Tentu pemilih, yang merupakan pelanggan setia starbucks, akan berpikir ulang, tapi kopi gratis tidak mengubah fakta bahwa perasaannya berkata pilihannya tidak berpengaruh apa-apa. Akhirnya ya sudahlah, gua tetap golput aja deh.

4. Karakteristik yang tidak disebutkan bung chaikal adalah golput karena terpaksa

Contoh kasus ini adalah bung Gaffar ato saya yang tidak terdaftar di DPT. Poor me :( Untuk kasus ini, kebijakan starbucks malah akan cenderung menimbulkan moral hazard. Sebagai pencinta kopi starbucks, saya tentu sangat tergiur dengan iklan ini, apalagi ketika emang lagi jalan-jalan deket salah satu warung starbucks. Tapi apa boleh buat, karena tidak terdaftar saya gak bisa milih, yang artinya tidak bisa menunjukkan jari yang sudah terkena tinta sebagai bukti ke starbucks. Apa yang akhirnya saya lakukan, saya pake tinta2an deh buat nipu si barista. Siapa tahu dia ketipu. Toh tintanya tinta murah yang gak unik2 banget. lol

Jadi gimana kesimpulannya? kebijakan ini punya efek yang berbeda-beda untuk tiap pelanggan setia starbucks, tergantung karakteristik alasan untuk golputnya. Namun, karena dalam pandangan saya banyak pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan rational ignorant, maka agaknya kebijakan ini tidak akan efektif. Yang pastinya sudah diperkirakan oleh Starbucks sendiri. Pastinya mereka kan gak mau rugi-rugi banget. Ngasih kopi gratis kebanyakan bisa gawat cuy, terutama di zaman krisis kayak gini.. :)

NB: Tulisan ini dibuat agak cepat-cepat dengan bacaan literatur yang terbatas dan gaya slengehan. Jadi maaf kalo ada analisis atau definisi yang kurang tepat.

Segelas Kopi Gratis untuk Demokrasi????

Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat untuk ikut Pemilu 2009.

Sampe2 ada promo segelas kopi gratis dari Starbucks:

Hmmm....tetep aja gue GOLPUT.....(kecuali ada yg mau beliin gue tiket pesawat PP Jakarta-Padang).

Shalat Jamak dan Makna Efisiensi

Shalat, khususnya shalat lima waktu, merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang berstatuskan Islam sebagai identitas kerohaniannya. Sebagai salah satu rukun Islam, "shalat" sangatlah dianjurkan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan, konon katanya, shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Singkat saja, dalam tulisan ini saya hanya ingin menguak masalah efisiensi, sebagai konsekuensi dari sangat gencarnya gerakan atau kampanye untuk menyelamatkan bumi. Baru-baru ini ada gerakan "Earth Hour" yang disponsori oleh WWF dan beberapa institusi yang peduli akan keselamatan bumi dengan cara mematikan lampu hingga 1 jam lamanya. Dan saya yakin masih banyak lagi gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi.

Untuk mencegah utopisme dalam pengaplikasiannya, maka dari itu, saya memiliki ide untuk menyelamatkan bumi, khususnya untuk melestarikan keberadaan air di bumi ini. Dan berdasarkan judul di atas, jelas saya akan mengikutsertakan umat Islam dalam proses aktualisasi penghematan air di dunia.

Sebagai penganut agama Islam, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata "jamak." Jamak digunakan sebagai cara umat Islam untuk melakukan dua waktu shalat di dalam satu waktu. Dalam hal ini, menggabungkan shalat maghrib dengan isya dan shalat dzuhur dengan ashar, baik itu jamak takhir maupun jamak takdim.

Sekarang, kita masuk ke makna efisiensi. Secara kasar, melakukan shalat dengan cara dijamak, otomatis dapat menghemat waktu (dengan catatan bahwa si pelaku shalat memiliki halangan yang reasonable). Selain itu, sesuai dengan judul yang diangkat dalam tulisan ini, saya lebih memfokuskan diri pada penghematan guna menyelamatkan bumi.

Secara logika, apabila kita ingin melakukan shalat, jelas kita membutuhkan air (wudhu). Meskipun kita juga diberikan keleluasaan (dengan syarat dan ketentuan berlaku) untuk bertayamum (wudhu dengan debu). Namun dalam hal ini, kita asumsikan sumber air tersedia dimana-mana.

Jika kita shalat (wajib) lima kali dalam sehari, pastinya kita butuh lima kali pengambilan air wudhu. Untuk air wudhu, kira-kira air yang dibutuhkan sekitar 4-5 liter. Berarti 5 liter dikalikan dengan 5, berarti kira-kira untuk shalat wajib adalah 25 liter. Namun, jika kita melakukan shalat dengan di jamak, secara matematis kita hanya melakukan pengambilan wudhu sebanyak 3 kali. Jadi, 3 dikalikan 5 liter sama dengan 15 liter. Dalam sehari kita bisa menghemat 10 liter air.

Bayangkan jika, ada 200 juta manusia yang melakukan shalat lima waktu dan melakukan pengambilan wudhu sebanyak lima kali. Jadi 5 liter dikalikan dengan 5 dikalikan lagi dengan 200 juta sama dengan 5 miliar liter air akan dihabiskan. Kemudian jika shalatnya dijamak, 5 liter dikalikan dengan 3 dikalikan lagi dengan 200 juta sama dengan 3 miliar liter air akan dihabiskan. Jadi kalau shalatnya dijamak, otomatis akan menghemat sebanyak 2 miliar liter air per hari.

Jadi, kita dapat berkontribusi dalam gerakan penyelamatan bumi dengan cara menghemat air. Apabila ada pemeluk agama Islam yang menjamak shalat lima waktunya, maka secara langsung, dia telah membantu gerakan penyelamatan bumi.

Jadi, sekarang terserah anda, mau dijamak shalatnya atau tidak?

Menjelang Pemilu 2009

Bentar lagi Pemilihan Umum 2009 akan dimulai tanggal 9 April nanti. Pemilihan untuk anggota legislatif DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Jumlah partai yang sangat banyak, belom lagi caleg-calegnya, membuat kertas suara begitu besar. Tentunya, semakin sulit bagi masyarakat dihadapkan sejumlah pilihan. Secara teknis pun pelaksanaan Pemilu 2009 akan lebih ruwet, terutama yang tak pernah mengikuti atau bahkan mencoba memahami tata cara Pemilu yang baru secara benar.

Belum lagi potensi Golput yang cukup besar, bukan hanya soal teknis menjadi kendala para calon pemilih dengan menerima kenyataan namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih, namun juga banyak yang secara "sadar" memilih untuk Golput.

Pemilu setelah era reformasi memang mencoba meletakan pilihan masyarakat sebagai prioritas dalam menentukan wakil-wakilnya serta pemimpin negeri ini. Berbeda dengan era Orde Baru, di mana siapa dan apa yang akan memenangkan Pemilu sudah jelas, otoritarian di masa itu punya kekuatan besar menentukan pilihan dalam Pemilu. Namun apakah saat ini di masa rakyat memiliki kekuatan lebih dalam demokrasi akan membawa negeri ini ke arah lebih baik?

Saya sedikit ragu, atau apakah akhirnya seperti apa yang dikatakan George Bernard Shaw, dalam Man and Superman (1903) "Maxims for Revolutionists" menjadi terasa benar, yang saya kutip seperti berikut:

"Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few."

Artinya, demokrasi pada akhirnya hanya memindahkan penentuan kekuasaan dari sekelompok kecil yang korup kepada orang banyak yang tidak kompeten. Terutama di Indonesia, pemilih yang cerdas lebih sedikit dibandingkan pemilih yang gampang dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu, tentunya dengan imbalan secukupnya. Apalagi, banyak kaum intelektual memilih untuk Golput (mungkin termasuk Anda?).

Apakah itu akan terjadi? Kita lihat saja....

Selagi masih ada waktu untuk berfikir, apabila ada yang mau tahu lebih banyak tentang Pemilu di Indonesia, bisa lihat di sini.