Kapitalisme dan Demokrasi

Seperti apa yang diutarakan Bung Letjes pada diskusi di Bakoel Koffie, Cikini pada hari Jumat, 28 Maret ’07 lalu yang memiliki kesimpulan bahwa kapitalisme tidak compatible dengan demokrasi. Salah satu kasus yang diangkat oleh Bung Letjes mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Mungkin berita yang dilansir Kompas, Senin 1 April 2008 ini bisa jadi bahan tambahan analisis, di mana salah satu kutipannya:

“…Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat…” (Lengkapnya).

Masih pada harian dan tanggal yang sama, analis politik J. Kristiadi menulis mengenai Kemiskinan Versus Demokrasi, salah satu kutipannya sebagai berikut:

“…Kemiskinan dan demokratisasi adalah dua gejala sosial yang secara bersama-sama telah membangun persepsi pada sebagian masyarakat bahwa proses demokratisasi tidak berjalan beriringan dengan kemiskinan. Akselerasi demokratisasi dinilai berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Artinya, tingkat percepatan demokratisasi telah mengakibatkan derajat kemiskinan semakin tinggi. Laju proses demokratisasi dapat disimak antara lain melalui perubahan mendasar dalam ketatanegaraan, frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal, pemekaran daerah yang eksesif, dan lainnya…” (Lengkapnya)

Nah, lalu bagaimana dengan demokrasi itu sendiri? Demokrasi menjadi seperti tidak compatible baik dengan kemiskinan maupun kemiskinan, apakah benar demikian?
Kemudian, apakah demokrasi yang sempat diajukan Bung Letjes pada diskusi sebelumnya adalah nilai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada unsur-unsur lainnya?

Atau ingin ditarik premis seperti ini:
Demokrasi tidak compatible dengan kapitalisme.
Demokrasi tidak compatible dengan kemiskinan.
Jadi, kapitalisme sebagai bentuk akumulasi modal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan tidak memerlukan demokrasi, apa demikian?

Zoon Politikon

Menyambung posting dari Carlos mengenai betapa kacau balaunya dunia politik Indonesia, ternyata kekacauan dunia politik kita bisa jadi bersumber pada kesalahan terjemah sebuah istilah dalam filsafat politik, yakni zoon politikon.

Aristoteles mengenalkan istilah zoon politikon untuk menggambarkan mereka yang terjun di dunia politik. Istilah yang di Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai binatang politik. Sebuah terjemahan yang sangat keliru. Sebuah terjemahan yang akhirnya menjadi justifikasi bagi politisi kita untuk bertindak, berperilaku layaknya binatang. Dan itulah yang mereka suguhkan pada kita sehari-hari. Suguhan kekacauan yang hanya membuat masyarakat semakin jijik pada dunia politik dan aktor-aktor di dalamnya.

Terjemahan yang tepat dari zoon politikon sebenarnya adalah binatang yang berpolitik. Oleh karena itu, mengacu pada Hobbes yang pernah menyampaikan bahwa manusia adalah makhluk homo homini lupus (manusia adalah binatang, yakni binatang serigala, bagi manusia lainnya), dengan memberikan label khusus zoon politikon, Aristoteles memposisikan manusia yang terjun di dunia politik bukan hanya sebagai sekadar binatang, tapi lebih dari itu, yakni binatang yang berpolitik (nangkap maksudku kan?). Jadi di mata Aristoteles, politik sebenarnya menempati tempat yang sangat spesial, tempat yang sangat terhormat.

Oleh karenanya, seandainya para politisi di Indonesia tidak salah menerjemahkan istilah zoon politikon, maka mereka akan berperilaku layaknya seorang bangsawan, bukan binatang.

Selain itu, dengan mengerti terjemahan yang benar, efek berikutnya ada pada masyarakat. Masyarakat tidak akan lagi skeptis terhadap dunia politik. Tidak ada lagi rasa jijik kepada partai politik, tapi sebaliknya masuk partai politik menjadi keinginan banyak kalangan.

Dengan begitu akan tercipta kehidupan politik yang dinamis, penuh etika, dan rasa hormat, bukan lagi kekacauan seperti yang saat ini terjadi.

(Posting ini dibuat setelah kuliah dengan Rocky Gerung, dosen filsafat FIB-UI)