Kisruh hubungan Indonesia-Malaysia lagi-lagi memanas, sepertinya selalu saja ada perseteruan yang muncul dari dua negara sesama rumpun Melayu ini. Mulai dari permasalahan pengakuan budaya Indonesia oleh Malaysia, hingga perihal masalah perbatasan. Perselisihan ini selalu saja terdapat ruang pendapat dari sebagian ranah publik yang menjurus upaya menghadapi negeri tetangga itu melalui peperangan. Di sudut publik lain berusaha untuk tetap menunjunjung upaya diplomasi menyelesaikan perseteruan tersebut.
Saya mencoba untuk mencari rasionalitas ekonomi dari sebagian pihak yang menginginkan perang “Ganyang Malaysia” tersebut. Sesungguhnya problem ini adalah problem klasik. Emil Salim pada tulisan kata sambutannya dalam buku Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro, Penerbit Buku Kompas, 2010 sepertinya mampu menguraikan untung-rugi “ekonomi-perang” di masa periode 1960-an yang saya kira masih relevan untuk dijadikan pelajaran saat ini.
Berikut saya kutip dari buku tersebut (lebih tepatnya saya ketik ulang):
“...Ketika Indonesia memasuki tahun enampuluhan tampaklah ekonomi secara eksponensial menderita kemunduran yang sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik mencapai 100 persen per tahun antara 1962-1964 untuk kemudian “terbang” mencapai 650 persen dari Desember 1964 ke Desember 1965. Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari dan Indonesia terperangkap dalam spiral hyper-inflasi.
Membangun Bangsa
Sebab utama merajalelanya hyper-inflasi ini adalah tak terkendali naiknya volume uang yang didorong oleh defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Antara laju kenaikan defisit anggaran dengan melesatnya volume uang terdapat korelasi yang erat. Bila secara umum 45 persen dari seluruh APBN disalurkan untuk keperluan militer, maka dampaknya tidaklah besar pada pembangunan ekonomi menaikkan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat. Pengaruhnya pada peningkatan penerimaan negara pun tidak berarti karena kebanyakan anggaran dipakai untuk pengeluaran persiapan berperang. Maka, gabungan membesarnya defisit anggaran, arah alokasi penggunaan anggaran kejurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi.
Neraca perdagangan dan jasa dalam tahun 1960-an juga menunjukkan defisit yang semakin besar. Ekspor dan impor menurun, sedangkan utang luar negeri perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960) turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS (1965).
Hampir separuh dari jumlah utang luar negeri sebanyak 2,4 miliar dollar AS digunakan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga alat perlengkapan dan persenjataan tentara, armada pesawat tempur, serta kapal perang ABRI kita maju sangat pesat untuk ukuran negara berkembang yang masih rendah pendapatannya seperti Indonesia ini. Namun, hal ini tidak bisa dihindari oleh karena pimpinan negara telah mengambil keputusan politik menyiapkan diri untuk perang merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Kemudian diambil langkah “mengganyang” Malaysia. Sehingga genderang perang ditabuh melawan negara-negara “Blok Kapitalis dan Imperialis” dalam masa Perang Dingin ketika itu.
Dalam suasana “ekonomi-perang” seperti ini dibakar emosi dan membangkitkan semangat patriotisme kebangsaan yang tinggi. Dalam periode inilah Presiden Sukarno menempa proses nation dan character buliding sehingga di tahun enampuluhan ini berlangsunglah proses pematangan kesadaran berbangsa dan bertanah air. Kemampuan Presiden Sukarno membangkitkan semangat dan elan nasionalisme dengan gaya orator yang ulung, menjadikan peranan beliau sangat tepat untuk kurun masa pembinaan bangsa ini, namun dengan menggusurkan pembangunan ekonomi ke skala prioritas rendah.
Sementara proses pembinaan bangsa berlangsung ini, lahir dan tumbuh generasi baru yang mendambakan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Revolusi Indonesia telah mendewasakan generasi baru yang semakin banyak berpendidikan universitas. Apabila kondisi “ekonomi-perang” ini berlanjut dan prospek kesempatan kerja tak kunjung cerah, tumbuh keresahan di lingkungan masyarakat universitas, tidak saja lapisan mahasiswa, tetapi juga para dosen semakin kritis menanggapi perkembangan kehidupan bangsa dan mengaspirasikan Indonesia yang maju.
Juga di pentas dunia, perang bersenjata yang semulanya dominan di Vietnam, RRC, dan Korea kini mulai reda dan beralih ke kegiatan pembangunan ekonomi. Indonesia tidak luput dari perubahan semangat zaman yang meniup di kawasan Asia di tahun 1970-an ini.
Sesudah perang dunia selesai, banyak negara baru lahir di Asia dan Afrika yang semuanya sebagai negara berkembang harus bergelut dengan keterbelakangan ekonominya. Apabila mahzab ekonomi mencurahkan semula lebih banyak perhatian pada masalah ekonomi mikro, maka semangat zaman di tahun 1950-an menuntut pergeseran fokus ilmu ekonomi untuk dipusatkan pada pemecahan masalah ekonomi pembangunan yang relevan dengan kebutuhan negara berkembang...”
“...Sementara pemimpin-pemimpin Indonesia hanyut dalam semangat perang dan jor-joran politik merebut kepercayaan Presiden Sukarno, perkembangan rasionalitas ekonomi terabaikan dalam masyarakat. Sedangkan di kalangan pemerintah tumbuh pendapat kuat bahwa ilmu ekonomi tidak penting. Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...”
Pelajaran yang dapat diambil:
- Mungkin banyak sebagian dari kita merasa kecewa dengan Pidato Politik SBY di Mabes TNI beberapa waktu lalu. SBY memang bukan Sukarno, dan mungkin tidak ada ada presiden lain pasca Sukarno yang mampu membakar emosi dan semangat patriotisme dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Namun zaman sudah berbeda, masing-masing kita sudah punya cara sendiri untuk menemukan dan menumbuhkan rasa nasionalisme-nya, tak perlu lagi dengan orasi-orasi ataupun retorika-retorika dari seorang pemimpin negara.
- Pilihan melakukan perang memang memiliki biaya tersendiri, khususnya pada pengalokasian APBN. Memang dengan perang, pengeluaran pemerintah dari sisi pengeluaran militer akan meningkat, dan tentu akan pula meningkatkan Produk Domestik Bruto kita. Namun, pilihan tersebut tidak lebih baik di tengah bangsa ini yang masih berkutat pada permasalahan pemerataan dan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan serta berbagai infrastrukur dasar.
- Ada hal yang menarik bagi saya, perang mungkin bisa jadi salah satu solusi bagi masalah pengangguran. Perang selain melibatkan pasukan angkatan bersenjata, juga biasanya melibatkan masyarakat sipil yang oleh negara dapat diperintahkan untuk terlibat dalam perang. Para penganggur ini dapat direkrut menambah anggota pasukan, tentu dengan juga mendapatkan gaji seperti halnya pasukan angkatan bersenjata lainnya. Namun mungkin ini adalah solusi jalan pintas yang sempit, solusi utama mengatasi pengangguran tetaplah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya terkait pula dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- Tapi hey ada yang ketinggalan, terserah ini penting atau ngga. Dari kutipan dalam kata sambutan Pak Emil Salim sepertinya ada bagian yang kontradiktif, terutama pada kutipan paling terakhir. “...Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...” Bukankah dengan perang berarti juga meningkatkan pengeluaran pemerintah? Padahal Keynes sendiri memberikan ruang keterlibatan peran pemerintah dalam ekonomi melalui government spending. Apakah tidak salah orang-orang dulu yang membakar bukunya? Apa yang membakar sebenarnya juga belum baca bukunya? Atau, apa saya yang salah mengerti?
