An exercise on Welfare Analysis of Pulling out BBM Subsidy and Converting It into Cash Transfer (Part 1)

It is a compelling task in making economic assessment in this issue. Firstly, it originated from the theoretical base in which the correct welfare analysis is a debatable concept due to various approach for the equilibrium. Secondly, we realize the political economy’s complexity for any policy implementation if any scheme should be take in place.

The Story

Let us begin with a simple notion of the policy change. The government aims to pull out the BBM subsidy and converts it into a specific cash transfer to targeted beneficiaries (the poor). The reasons are assumed to be limitation of government budget and a good intention to improve welfare consequences from the old policy scheme.

Now, we can start to examine these two reasons using agent’s preferences in the economy.

Efficiency Analysis Using Preferences: The Utility of Poor People

Since the government is focusing on the welfare of poor people, we can start to analyze the welfare changes for poor individual and put aside for a while the welfare consequences for the rich. We will reconcile those two later.

Read more here!

By Rus'an Nasrudin

Apakah Menguntungkan Bagi ASTRO Untuk Mengambil Liga Champions Juga?

Publik Indonesia pertengahan tahun lalu dikagetkan dengan menangnya Astro dalam hak siar liga inggris atau yang lebih dikenal dengan singkatan EPL (baca:ipiel). Kemudian kini Astro diisukan berniat untuk membeli Liga Champions untuk musim depan. Apakah ini adalah sebuah keputusan bisnis yang tepat bagi Astro atau tidak?

Ada beberapa perbedaan mendasar antara liga inggris dengan liga champions. Jam tayang liga champions di Indonesia selalu diatas jam 12 malam sedang liga inggris memiliki pertandingan akhir pekan yang ditayangkan antara jam 7 malam hingga jam 11 malam (ini adalah waktu favorit para penonton EPL). Lalu, karena waktu tayang yang lebih larut maka bisa dipastikan bahwa hampir seluruh penonton liga champions adalah orang yang niat banget nonton liga itu.

Selanjutnya, perbedaan lainnya adalah pada pola jumlah penonton. Pada liga inggris, jumlah penonton akan meningkat tajam bila 4 klub utama liga inggris (MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool) sedang bertanding. Apalagi bila 2 diantara 4 klub itu sedang bertemu. Sudah dapat dipastikan jumlah penonton akan membeludak. Sedang liga champions memiliki pola yang cenderung linear, yaitu semakin menuju final maka jumlah penonton akan semakin banyak.

Dari kacamata jenis siaran, membeli sebuah acara live olahraga bola sebenernya tidak terlalu menguntungkan. Karena pengiklan tidak akan banyak yang tertarik untuk menayangkan iklannya. Oleh karena slot waktu iklan sangat terbatas yaitu diawal acara ketika pertandingan belum mulai, tengah acara ketika turun minum pemain dan akhir acara ketika pertandingan telah selesai. Dari ketiga slot tersebut, semua pengiklan pastinya akan cenderung memilih mengiklan di tengah acara. Cuma masalahnya tengah acara terbatas sekali waktunya yaitu hanya 15 menit dikurangi sesi pembahasan dari para komentator.

Berikutnya yang tidak kalah menarik adalah proses memenangkan sebuah acara yang sifatnya udah terlanjur barang “publik”. Saya katakan barang publik adalah karena acara tersebut sudah seperti barang publik semenjak awalnya masuk ke Indonesia. Sehingga penontonnya hanya dengan bermodal TV dan antena dulunya sudah bisa menonton acara ini. Jadi, “mindset” publik sudah terlanjur dimanjakan dengan barang yang bersifat “probono”. Akan sulit mengubah mindset publik agar mau membayar untuk menonton acara ini.

Memang benar bahwa pelanggan Astro meningkat sejak EPL dikuasai Astro. Tapi pertanyaannya apakah keuntungan yang diperoleh Astro telah melebihi keuntungan yang diperoleh stasiun TV non-berlangganan ketika menayangkan EPL? Tentu stasiun TV non-berlangganan juga menawar acara tersebut cukup tinggi, namun kalah karena Astro bersedia membayar lebih mahal lagi untuk hak eksklusif tersebut. Jadi, cost untuk membeli acara tersebut amat tinggi. Sedang dari sisi profit, pengiklan tentunya tidak akan mau membayar Astro semahal iklan dia waktu EPL masih di stasiun non-berlangganan. Sebab jumlah penonton EPL di Astro gak sebanyak penonton EPL di stasiun non-berlangganan. Logika serupa berlaku juga bila liga champions jadi dibeli Astro. Dengan tidak melupakan bahwa penonton liga champions secara rata-rata tidak sebanyak penonton EPL (sebagaimana dijelaskan di paragraf 3) dan banyak penonton EPL yang ber”irisan” dengan penonton liga champions. Jadi bila dihitung secara absolut tentu efek penambahan pelanggan Astro akibat membeli liga champions tidak akan sebesar ketika EPL Astro beli.

Kesimpulan akhir saya, saya rasa tidak akan menguntungkan bagi Astro untuk membeli liga champions.

IMF dan False-Paradigm Model

Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam Economic Development, di mana penjelasan mengenai International Dependence Revolution salah satunya adalah pendekatan Model Paradigma Palsu (False-Paradigm Model). Model ini berusaha untuk menjelaskan bahwa keterbelakangan yang terjadi di negara-negara berkembang diakibatkan oleh kesalahan dan ketidakakuratan “resep” yang diberikan oleh para ahli atau pengamat internasional yang bernaung atas nama lembaga bantuan negara-negara maju, atau lembaga donor internasional. Dan juga, seringkali konsep ataupun solusi yang ditawarkan terkadang tidak sesuai dengan kondisi di negara-negara berkembang atau dapat dikatakan kurang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kalau menurut saya, model pendekatan ini memang sedikit bersifat konspiratif untuk menjelaskan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga. Namun, ketika saya membaca artikel dari Hector R. Torres, Could the IMF Have Prevented This Crisis? Sepertinya model tersebut bisa jadi ada benarnya, hanya kasusnya terjadi di negara maju, dan bukan mengenai penyebab keterbelakangan, namun salah “diagnosa.”

Torres dalam artikelnya mengulas bagaimana kegagalan IMF dalam membaca krisis subprime mortgage yang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Bahkan pada 10 bulan sebelum krisis subprime mortgage terjadi, IMF masih tetap saja belum bisa membaca peluang terjadinya krisis tersebut, seperti yang dikutip dari artikelnya Torres:

“....the problem was not mentioned in one of the IMF’s flagship publications, the Global Financial Stability Report (GFSR), in September 2006, just ten months before the sub-prime mortgage crisis became apparent to all. In the IMF’s view, ‘[m]ajor financial institutions in mature...markets [were]...healthy, having remained profitable and well capitalized,’ and ‘the financial sectors in many countries are in a strong position to cope with any cyclical challenges and further market corrections to come.’”

“...The IMF began to take notice only in April 2007, when the problem was already erupting, but there was still no sense of urgency. On the contrary, according to the IMF, “weakness has been contained to certain portions of the sub-prime market and, to a lesser extent, the Alt-A market), and is not likely to pose a serious systemic threat.” Moreover, “the US housing market appears to be stabilizing....Overall, the US mortgage market has remained resilient, although the sub-prime segment has deteriorated a bit more rapidly than had been expected...”

Ketika IMF banyak disoroti perannya di negara-negara berkembang, ternyata juga tidak menunjukkan performa optimalnya dalam membaca krisis subprime mortgage yang akhirnya berdampak juga ke perekonomian global.

Ada apa sebenarnya dengan IMF?

Bukankah krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika, merupakan negara yang memiliki peran besar di IMF?

Apakah memang terjadi problem dalam governance structure di tubuh IMF sendiri, seperti yang diungkapkan Torres:

“...The answer may be found in the IMF’s governance structure. Currently, the distribution of power within the IMF follows the logic of its lending role. The more money a country puts in, the more influence it has.”

Sekedar Curhatan Politik

Ada sebuah artikel bagus di Jakarta Post di sini, yang saya rasa merupakan tulisan cukup objektif menangkap fenomena kemenangan pasangan Heryawan dan Dede Yusuf yang didukung oleh PKS dan PAN di Pilkada Jabar.

Masyarakat sekarang mungkin sudah jenuh dengan para politikus tua, mantan rezim Orde Baru, dan juga para pesakitan atau pensiunan militer. Masyarakat sekarang juga seperti hidup dalam dunia pesimistis dengan berbagai masalah hidup yang semakin tak menentu di Indonesia ini. Pelarian terhadap semua masalah itu, bisa jadi (alasan hipokrit) diserahkan pada Tuhan, dan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan lari ke partai politik berhaluan Islam.

Tapi tunggu dulu, Partai Islam pun ada asumsinya, masyarakat beragama Islam di Indonesia pun kalo ditilik lebih mendalam bukan karena semata-mata ingin Islam menjadi landasan di negara Indonesia, namun menurut saya pilihannya sedikit pragmatis, yang penting mendapatkan pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Lihat saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan status partai hasil Orde Baru, anggota partainya banyak terlibat kasus korupsi, dan terpecahnya unsur di dalam partai yang akhirnya banyak menciptakan partai baru. Nasibnya akan tinggal menunggu waktu, kalau hanya dengan mengandalkan pemilih tradisional. Atau contoh lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih saja terjadi konflik internal tiada akhir.

Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini seperti dikutip pada tulisan Bung Letjes di blog ini, yaitu mengenai fakta rendahnya posisi Partai Islam dihadapkan pada fenomena meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat namun tidak diikuti oleh pemilihan electoral-nya. Dan juga, masyarakat kecewa akibat tidak ada perubahan signifikan yang diberikan para wakil-wakil Partai Islam terhadap proses politik yang ada. Tapi menurut saya, tetap ada point positif di situ, masyarakat akan tetap memilih figur yang didukung oleh Partai Islam, terutama yang menyuarakan anti-korupsi dan kejujuran, terlepas bagaimana nanti kiprahnya dalam pemerintahan. Istilahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, pilih yang optimis dulu, bila tetap tidak ada perubahan, pesimistis kemudian.

Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Barack Obama, "It's time for the youth to lead.” Walaupun belum makan asam garam cukup lama, saya rasa masyarakat pun sudah jengah dengan situasi iklim politik yang didominasi dengan politikus gaek, konvensional, tidak ada inovasi perubahan, dan banyak yang memiliki track-record buruk. Belum lagi, bursa calon presiden di Pemilu 2009 akan banyak diwarnai oleh para penderita post-power syndrome dan megalomaniak.

Mungkin sudah saatnya yang muda bicara....atau setidaknya kita perlu alternatif yang “relatif” lebih baik.

Standar Gaji Ekonom

Iseng-iseng coba search interval gaji ekonom swasta (corporate) di Amerika. Contohnya di Los Angeles, California, interval gajinya bisa di lihat di sini. Kalo di Indonesia interval gajinya berapa ya?

Inovasi Instrumen Keuangan Penyebab Krisis, Benarkah?

Akhir-akhir ini banyak orang bersikap skeptis bahwa krisis sub-prime mortgage yang terjadi di Amerika merupakan salah satu akibat dari inovasi keuangan yang terjadi di pasar uang yang semakin liberal.

Robert J. Shiller dalam artikelnya, Has Financial Innovation Been Discredited? Mengatakan bahwa seiring dengan terliberalisasinya pasar uang akan mendorong timbulnya berbagai inovasi yang berfungsi untuk memberikan banyak pilihan untuk mendorong modal dan investasi, hal ini kemudian berujung pada terdorongnya pertumbuhan ekonomi.

Saya rasa semuanya ada baik buruknya. Satu sisi, inovasi keuangan membuat para pihak di pasar mencari bagaimana menemukan instrumen investasinya yang paling efisien, dan juga membuat semakin banyaknya pilihan untuk mendiversifikasi resiko yang mungkin terjadi. Namun di sisi lain, inovasi keuangan juga berbuntut pada semakin besarnya peluang moral hazard dalam pasar uang.

Bagi saya, sah-sah saja apabila ada pihak yang mendiskreditkan inovasi keuangan sebagai penyebab krisis. Kalau kita hidup masih di jaman seperti pada sebelum tahun 1994 mungkin saja saat ini tidak akan terjadi namanya krisis sub-prime mortgage.

SBY Resah dengan Usaha KPK

Baru-baru saja Presiden SBY berkomentar mengenai bagaimana kinerja KPK dalam menangkap tangan para pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap dari pihak lain.

SBY mengatakan bahwa tidak seharusnya KPK menjebak orang yang sedang melakukan tindak korupsi. Menurut SBY, seharusnya KPK mengingatkan mereka sebelum mereka melakukan korupsi. Baca selengkapnya di sini.

SBY juga tidak setuju dengan upaya KPK yang melakukan kerja intelijen seperti menyadap pembicaraan di telvon dan berbagai usaha penjebakan lainnya.

Hello SBY, maunya apa sih?
Bukannya Anda sendiri ya yang berkomitmen untuk memberantas korupsi? Kenapa kok mau ikut campur bahkan malah tidak membenarkan usaha yang dilakukan KPK seperti menjebak berbagai pejabat seperti Al Amin NAsution (FPPP-DPR RI) kasus alih fungsi Hutan di Bintan, Irawady Joeneos (Komisi Yudisial) kasus pengadaan tanah untuk gedung Komisi Yudisial, dan Jaksa Urip (Kejaksaan Agung) kasus BLBI dengan suap USD600.000.
Menurut SBY, lebih baik mengedepankan usaha preventif dan penyelesaian melalui legal hukum dibandingkan penjebakan-penjebakan demikian.

Pak SBY, jangan-jangan Anda takut apa yang dilakukan KPK melalui kerja intelijensi-nya akan mengusik kenyamanan Anda?
Kalo Pak SBY memang jujur dan tidak mengambil yang bukan hak Anda, seharusnya tenang-tenang saja donk.

Cerita Tentang Seorang Pemimpin Bangsa

Ini merupakan pernyataan seorang mantan presiden yang dimuat di detik.com:

"Seharusnya ulama memberikan nasehat kepada umat untuk ber-KB. Mengingat harga yang sekarang ini melambung"

Fiuuuhh... (sambil geleng-geleng dan mengusap keringat di dahi)... Kok bisa ya dulu jadi Presiden?? Dan lebih parahnya.. mau maju lagi di Pilpres 2009 nanti!!!! Waduh, gawatt nian bangsa ini!!!

Atau jangan-jangan emang akunya yang bego, atau si mantan Presiden ini emang punya lompatan quantum yang luar biasa di otaknya??!! Hhh... Mungkin hanya Tuhan yang tahu...

Untungnya fenomena ini gk terjadi di Indonesia aja. Di AS sekalipun, mereka punya Bush yang mungkin lebih parah dibanding pemimpin kita. Coba cek disini atau disini.

Artis di Pilkada

Marissa Hague, Rano Karno, baru-baru ini Dede Yusuf, dan sekarang Saiful Jamil??!!! Damn.. !!!! Dasar partai-partai pragmatis...

Ramalan Jayabaya

Sedikit intermezzo, ini ada artikel menarik (meski agak lama) di opini Kompas tentang Ramalan Jayabaya. Tanpa perlu model ekonometrika atau model-model lainnya, percaya gak percaya, ramalan ini hampir tepat memprediksikan kondisi bangsa ini. Apalagi melihat kasus-kasus belakangan ini. Hhh... Jadi pesimis melihat perkembangan bangsa ini.

Kalau udah begini, solusinya cuma satu ni. Sebelum terlambat, harus secepatnya hengkang ke negara lain!!! Ayo-ayo!! buru-buru cari beasiswa ke LN dan gak usah balik lagi. hehehe.. Brain Drain deh.. ;)

Ramalan Jayabaya lengkapnya (dengan terjemahan ke bahasa Inggris) bisa dilihat disini.

Kisruh BI dan Inflasi

Sejak mulai terungkapnya berbagai kasus di BI, lalu kisruh pencalonan gubernur BI, kemudian diredakan dengan terpilihnya Boediono, dan terakhir ditangkapnya Burhanuddin Abdullah hari ini, semuanya menimbulkan kegamangan, terutama pada sektor moneter. Dan ini perlu menjadi perhatian lebih karena dua hal: Inflasi dan Ekpektasi Inflasi. Angka inflasi kita hingga bulan Maret sangat mengkhawatirkan. Tertinggi selama beberapa tahun terakhir, dan didominasi oleh kenaikan harga pangan dan bahan pokok yang langsung memukul rakyat kecil (mayoritas di negara ini). Padahal perlu diingat, pada 3 bulan ini dampak kenaikan beras global belum terasa di domestik karena kita sedang mengalami masa panen. Coba bayangkan bagaimana bila dalam 2-3 bulan ke depan efek kenaikan beras mulai terjadi!! Dan satu hal, kondisi inflasi ini tidak bisa diremehkan. Soekarno jatuh karena tiga tuntutan rakyat yang salah satunya terkait dengan harga yang menjulang tinggi. Begitu juga Soeharto. Mulai munculnya demonstrasi yang akhirnya berujung pada jatuhnya Soeharto juga berawal dari protes kenaikan harga. Melihat itu, bukan hal yang tidak mungkin SBY jatuh sebelum waktunya jika masalah kenaikan harga ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah (tapi mungkin ini bisa jadi malah sesuatu yang baik.. hehe). Yang jelas, masalah inflasi ini bisa menjadi potensi chaos yang sangat besar di masa mendatang. Lalu ke depannya bagaimana? Ketika bicara ke depan, maka kita bicara soal ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi, seperti diungkapkan Mishkin (2008) penting karena dua hal, yakni: (1) adanya ekspektasi memainkan peran besar dalam menentukan efek dari kebijakan ekonomi yang diambil saat ini. (2) kebijakan moneter paling efektif terjadi ketika bank sentral melalui kebijakan dan pernyataan yang dikeluarkannya menunjukkan komitmennya terhadap inflasi. Yang ingin saya soroti dalam konteks ini adalah poin 2. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter akan lebih mudah dicapai ketika komitmen bank sentral terlihat melalui berbagai kebijakannya. Yang mana, komitmen yang ada akan berpengaruh pada pembentukan ekspektasi di masyarakat. Di mata saya, komitmen BI terhadap inflasi cukup jelas. Keputusan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga di kala ada desakan untuk memotongnya dalam beberapa bulan terakhir adalah bukti nyatanya. Tapi nyatanya inflasi tetap tinggi, bahkan didominasi oleh inflasi inti yang notabene adalah tanggung jawab BI. Begitu juga ekspektasi inflasi masyarakat. Kenapa? Memang banyak faktor lain yang menjadi penyebabnya. Faktor eksternal, masalah pada sisi suplai (masih bermasalahnya infrastruktur, dll), kebijakan pemerintah yang kacau balau, bisa disebut sebagai beberapa penyebab dominannya. Tapi satu hal, kekisruhan menyangkut BI yang saya sebut diawal, menurut saya berpengaruh besar terhadap impotennya kebijakan-kebijakan BI yang seharusnya bisa mengimbangi faktor-faktor lain yang punya efek inflatoir tadi. Komitmen yang ditunjukkan dalam kebijakan BI akhirnya tidak berpengaruh banyak. Sayang, usaha yang begitu besar telah dikeluarkan, malah tidak berefek apa-apa karena politisasi masalah atau kesalahan orang per orang. Melihat itu, wajar saya pesimis melihat penanganan inflasi ke depan. Harapan yang ada cuma satu, mudah-mudahan Boediono memang sesakti apa yang dikatakan orang. Meski disini saya juga sedikit pesimis, terutama bila melihat sepak terjang beliau sepanjang menjadi Menko di masa SBY.

Film Fitna Dan Eksesnya

Terhitung mulai hari ini beberapa situs, antara lain Youtube, Multiply, MySpace, atau Rapidshare tidak dapat diakses lagi oleh pengguna ISP tertentu, dengan alasan menghentikan penyebaran film Fitna. Dan ini atas instruksi dari pemerintah.

Komentar saya tentang kebijakan ini cuma satu, pemerintah kita semakin tidak jelas apa maunya dan semakin menjadi-jadi "ketidak-warasan"nya. Pertama, pemblokiran situs-situs tersebut jelas lebih banyak cost-nya ketimbang benefit-nya. Berapa banyak si yang membuka situs-situs tersebut hanya untuk melihat Fitna? Saya yakin mayoritas pengguna situs mengakses dengan tujuan lain yang pasti berguna untuk mereka yang mana legal, normal, serta sah. Belum lagi, kenyataan bahwa usaha ini tidak akan efektif menghalangi penyebaran film Fitna (soal ini teman-teman IT yang lebih mengerti, tapi di antaranya penyebaran film masih bisa dilakukan melalui email atau blog). Jadi fungsi pemerintah sebenarnya apa? merugikan masyarakat?

Kedua, yang lebih mengesalkan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh. Film Fitna bagi saya adalah film murahan yang isinya kosong melompong saja. Kita semua tahu bahwa Islam lebih baik daripada itu. Film itu gak perlu dilayani!!!! Biarkan saja semua orang bisa mengakses film tersebut. Jadikan pelajaran bahwa ada loh orang-orang seperti Geert Wilders. Toh kita bukan bayi lagi yang harus disuapin, harus dilindungin, sehingga malah kita tidak akan bisa berkembang, dan terkaget-kaget ketika bertemu dengan dunia sebenarnya.

Hey pemerintah!!! orang Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih pintar, dan jauh lebih dewasa dalam menyikapi film seperti ini kok.

Ke depannya tunggu saja, google, yahoo, friendster, facebook akan diblokir juga. Apalagi ketika UU ITE yang mencakup pornografi di internet telah diterapkan. Dengan alasan beredar gambar-gambar menjurus pornografi, situs-situs yang saya sebut diatas akan terancam mengalami nasib pemblokiran. Pada akhirnya yang bisa kita buka hanya situs http://www.depkominfo.go.id/ atau http://www.presidenri.go.id/.

Semakin crazy saja negara kita!!!

Buat teman-teman Starbuckers, maaf ya kalo akhirnya karena posting ini, blog kita diblokir. Sudah terlalu emosi ni melihat pemerintah kita. Ini semakin mengukuhkan keyakinanku bahwa "government will never give you solution to a problem, government is the source of that problem".

Tambahan Info: Buat yang pengen mengakses situs-situs yang diblok, coba masuk ke www.unblocked.org

Decoupling

Melanjutkan diskusi kita Jumat lalu, ada paper yang cukup bagus terkait dengan isu mengenai "decoupling" . Paper lengkapnya (masih working paper sih) bisa dicek disini. Lalu versi presentasinya, dengan contoh kasus: analisis terhadap Turki, bisa dilihat pada link ini. Ulasan terhadap paper ini juga bisa dilihat pada salah satu edisi The Economist beberapa waktu yang lalu.

Saya kira analisis yang sama bisa digunakan untuk Indonesia, tidak hanya dalam melihat isu "decoupling", tetapi lebih jauh, untuk melihat bagaimana dampak resesi AS terhadap ekonomi Indonesia.

ASEAN Jangan Takuti AS Krisis

Akhir Pekan ini (3-4 April 2008) di Da Nanag, Vietnam, diadakan pertemuan menteri-menteri keuangan dari negara-negara ASEAN. Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas implikasi inflasi global dan perlambatan ekonomi AS.

AS yang merupakan tujuan ekpor utama negara-negara di Asia Tenggara, tentu membuat khawatir para pengambil kebijakan kawasan ini bila tiba-tiba mengalami krisis. “Jika perekonomian di AS suram, daya beli masyarakatnya melemah. Ini membuat permintaan akan produk dari Asia Tenggara menurun sehingga menekan volume ekspor Asia Tenggara”, begitulah saya kutip dari kompas hari ini (Jumat, 4 April 2008 hal 11).

Pertanyaannya, apa itu benar??? Kalo menurut saya tidak! Perlu kita cermati baik-baik bahwa berbeda antara AS mengalami krisis dengan ASEAN mengalami krisis. Pendapatan per kapita AS selama ini berada diatas negara-negara ASEAN, jadi bila AS krisis maka paling buruk-buruknya pendapatan per kapita AS akan jadi sederajat dengan ASEAN (itu pun rada mustahil terdengar), lalu bila AS krisis maka proses produksi di dalam negerinya akan sangat terganggu, sehingga demand mereka pun ikut menurun. Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama demand menurun? Cepat atau lambat demand mesti dipenuhi. Hal inilah yang menurut saya, akan mendorong subtitusi demand AS dari barang kualitas tinggi (notabene harga tinggi) ke barang kualitas lebih rendah (harga juga lebih rendah) dengan utilitas yang sama. Untungnya barang-barang seperti ini banyak di kawasan kita. Jadi saya menduga, bila AS krisis maka ekspor ASEAN ke AS akan meningkat. Bahkan mungkin akan terjadi diversion demand AS dari kawasan Eropa ke ASIA Timur dan Tenggara. Yang sebenernya kondisi ini sudah ter-refleksi dari sekarang pada current account balance AS yang terus menerus makin defisit untuk beberapa tahun belakangan.

Intinya, saya hanya mau bilang, bahwa ASEAN gak usah repot soal ekspor bila AS benar-benar mengalami krisis. Teruskan saja aktivitas sebagaimana biasanya, dan siap-siaplah menerima Winfall yang akan jatuh ke kita.

Kelangkaan Elpiji: Pertamina Punya Siapa?

Maaf sebelumnya, posting ini merupakan cross-posting dari personal blog saya di sini. Karena membutuhkan diskusi yang lebih masif dari peserta blog di sini dengan tujuan agar saya dapat penjelasan yang lebih mencerahkan, maka dari itu saya posting ulang di blog ini.

Soal kelangkaan pasokan Elpiji memang meresahkan masyarakat. Semestinya, bahan bakar gas ini menjadi andalan penyediaan kebutuhan energi rumah tangga seiring harga minyak tanah terus meningkat serta pasokannya yang menjadi terbatas. Konversi minyak tanah ke gas juga sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini,
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”

Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah bisa ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?

Ayat-Ayat Cinta, Fenonema Religiusitas, dan Pemilu 2009

Sudah baca novelnya dan sempat mengulasnya bersama teman-teman di Novel Appreciation Club FEUI sekitar 3 tahun lalu, buat saya Ayat-Ayat Cinta tidak sebagus apa yang dibilang banyak kalangan. Dengan alasan itu, sama sekali tidak ada keinginan untuk menonton filmnya. Apalagi beberapa rekan menyebutkan bahwa film ini tidak bagus. Semakin komplit saja alasan untuk tidak menonton. Bahkan meski SBY ataupun JK saja menyempatkan menonton. Namun, akhirnya kemarin saya menonton Ayat-Ayat Cinta. Bukan karena penasaran atau tergoda, tetapi sebagai bagian dari tugas seorang suami, yakni menemani sang istri. Dan ternyata filmnya tidak seburuk yang saya bayangkan. Tapi ya sudahlah. Lagi pula bukan itu yang ingin saya angkat dalam posting ini. Sudah cukup lama Ayat-Ayat Cinta bertengger di bioskop-bioskop 21 di Jakarta, tetapi antusiasme masyarakat terhadap film ini masih begitu besar. Dari yang tua, muda, Islam, Kristen, kaya, tidak terlalu kaya, semua masih menyempatkan diri menontonnya di bioskop. Fenomena ini ada yang menganggap menjadi bukti sahih meningkatnya religiusitas -- nuansa agama -- di masyarakat kita sekarang-sekarang ini (saya sama sekali tidak menolak anggapan ini). Dan fenonema ini bisa dijelaskan dengan dua hal. Pertama, faktor kompetisi. Sejak reformasi terjadi dan proses demokrasi mulai dialami negara ini , pasar agama semakin kompetitif karena meningkatnya kebebasan yang dulu sangat terbatas pada masa Orba. Baik itu di inter-agama (misalkan Kristen - Islam) maupun intra-agama (kaum A- golongan B dalam satu agama). Kompetisi yang ada memunculkan berbagai variasi kegiatan religius dengan "dagangan yang unik" dan target pasarnya masing-masing. Salah satu contoh gampangnya: dulu kita tidak akan pernah melihat ustadz dengan dandanan funky dan berdakwah dengan lagu rap, dimana jelas target dakwah sang ustadz adalah ABG-ABG dari kalangan menengah ke atas. Atau contoh lain bisa dilihat pada munculnya berbagai paket kegiatan dengan nuansa keagamaan, seperti belajar Alquran secara cepat untuk orang-orang dewasa, acara sholat malam bersama + panduan, dzikir bersama, dllnya. Adanya kompetisi yang ketat menyebabkan masing-masing pemain dalam pasar harus seagresif mungkin melakukan pendekatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif. Semakin mudah dimengerti penjelasannya atau semakin dalam pemahaman keagamaan bisa menjadi keunggulan dalam persaingan tarik-menarik kader atau pemeluk agama. Keunggulan jaringan atau networking juga menjadi andalan. Terdengar seram memang. Bahkan tidak jarang timbul friksi-friksi antar-golongan yang berbeda pendapat atau antar-agama. Tetapi satu hal, hasilnya nyata terlihat. Adanya kompetisi menyebabkan faktor religi meningkat pesat perannya dalam kesadaran masyarakat. Faktor kedua adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Kondisi sosial dan ekonomi saat ini sangat berat bagi masyarakat. Harga-harga meningkat, sementara pendapatan tidak bertambah, kegiatan perekonomian tidak kunjung juga mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup, dan kemiskinan dimana-mana. Beratnya kondisi yang ada membangkitkan keinginan masyarakat untuk mencari ketenangan dan kedamaian. Dan dimanakah itu? Tidak lain ada pada agama, terutama dengan janji-janji surgawinya. Ibarat candu, kalau Marx menyebutnya. Selain itu, semakin kotor, palsu, dan kejamnya kehidupan, dimana tiap individu semakin memunculkan sisi serigalanya, seakan-akan menimbulkan dahaga akan nilai-nilai kesucian, kebersihan, dan keikhlasan. Persis seperti apa yang ditunjukkan oleh Fahri sebagai simbol orang yang sangat dekat dengan agama. Kedua faktor di atas menjadi pendukung bagi meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat. Dan menjadi alasan di balik kesuksesan Ayat-Ayat Cinta. Pembahasan ini tidak berhenti sampai disini. Today's Dialogue Metro TV dua hari lalu tentang Partai Islam Terpuruk sebenarnya menjanjikan sebuah tema diskusi yang menarik. Namun sayangnya menurut saya, pembahasan kenapa itu terjadi, tidak masuk kepada substansi yang paling penting. Pembahasan malah diarahkan pada konflik internal (yang secara serius hanya terjadi di PKB, dan PKB sendiri tidak hadir dalam diskusi tersebut) dan perdebatan yang lebih tidak penting lagi mengenai Presiden perempuan. Substansi terpenting sebenarnya sempat terlontar dalam perdebatan Saiful Mujani dan Tiftaful Sembiring, yakni fakta rendahnya hasil survei LSI terhadap posisi Partai Islam dihadapkan pada fenomena meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat. Sepakat dengan Bung Saiful Mujani, fenomena meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat tidak diikuti oleh pemilihan electoral-nya. Tapi kenapa? itu belum terjawab. Di mata saya, sebagai partai yang mengusung nilai-nilai Islam, seharusnya nilai-nilai tersebut tercermin dalam kancahnya di dunia politik. Hubungan positif peningkatan nuansa religi di masyarakat dan pilihan electoral-nya sebenarnya terlihat pada pemilu yang lalu. Dimana, partai Islam, terutama PKS meraih suara yang mengejutkan. Cuma dalam prakteknya, ternyata tidak ada perubahan signifikan yang diberikan para wakil-wakil partai Islam terhadap proses politik yang ada, sehingga kekecewaan yang timbul. Padahal ketika nuansa religi yang tinggi muncul di masyarakat, berarti ekspektasi yang diberikan pada wakil dari Partai Islam juga akan tinggi. Dan ketika ekspektasi tersebut gagal diwujudkan, kekecewaan yang ditimbulkan juga akan lebih besar. Bagi saya, terpuruknya Partai Islam dalam survei LSI seharusnya menjadi pelajaran bagi Partai Islam menuju Pemilu 2009. Fenomena semakin meningkatnya nuansa religi di masyarakat bukan berarti semakin mudah jalan bagi mereka, tetapi sebaliknya. Dan satu hal, ini tidak hanya berlaku bagi Partai Islam saja, tetapi juga bagi semua partai dengan agama sebagai ideologinya.

The Changing Face of the Expat

According to The Jakarta Post, Weekender Magazine, April 2008:

"...The Asian expatriate contingent is strong, and figures suggest it’s getting stronger.
And despite hard facts being thin on the ground, many also agree more single women are coming to Jakarta to work in aid, development, public policy, journalism, tourism and teaching.

In 1995, The Jakarta Post reported more than 57,000 non-Indonesian citizens were living and working in Jakarta – a massive community compared to 1984 when there were just 18,000.
During its peak growth period, in the mid 1990s, some 20 percent of Jakarta’s foreign community was made up of Koreans, with a working population of 11,668.

Today, most embassies can provide only guesstimates of expatriates employed and living in Jakarta, and despite the enormous shakeout that occurred between 1998 and 2005 -- it seems Koreans, Japanese, Americans and Indians continue to make up the majority of a population of approximately 39,000 in Jakarta alone...

...Asian expatriates stayed on during the various crises, and others, particularly from mainland China, India and the Philippines, today fill middle management positions..."
(read more)

What I want to say to this posting:

"That’s why my boss is an Indian…wahahahaha……"

Bicara Soal Program Kemiskinan

Setelah berhibernasi cukup lama, sampai akhirnya disentil sama bung gaffar, akhirnya bisa posting juga ni. Dalam posting kali ini saya mencoba sedikit flash back membahas program BLT yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu dan sedikit menyinggung program kemiskinan lain dari pemerintah.

Diskusi menarik terjadi di milis IE FEUI 2002 terkait dengan hal ini. Salah satu pendapat menyatakan program ini bukanlah program yang baik, program instant, dan hanya cari mudahnya saja. Selain itu, pendapat lain yang muncul adalah program ini hanya memberi ikan, padahal seharusnya kail. Program ini hanya akan menyebabkan si miskin menengadahkan tangan dan mengurangi etos kerja mereka. Keraguan pun muncul akan bagaimana si miskin akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 ribu per bulan tersebut. Belum lagi berbagai permasalahan yang muncul di awal program ini.

Namun, berbeda dengan pendapat kontra terhadap program BLT tersebut, saya adalah orang yang setuju dengan adanya BLT dengan dua alasan. Pertama, adanya BLT terbukti mampu meredam gejolak sosial-politik akibat pencabutan subsidi BBM. Coba bayangkan, bila tidak ada program BLT ini.

Kedua, kita perlu melihatnya dari sisi si miskin. Selama ini, kita selalu menganggap si miskin, miskin karena dia bodoh,malas, lalu si miskin banyak diposisikan sebagai yang tidak bisa dipercaya, dll-nya. Ketika kita memberi uang cash, kita selalu khawatir akan kemampuan si miskin mengalokasikan dana tersebut. Seharusnya kita bisa lebih percaya, seperti apa yang dilakukan oleh M. Yunus melalui Grameen Bank-nya di Pakistan. Satu yang menarik muncul bila kita melihat hasil riset Smeru tentang alokasi dana BLT oleh si miskin pada tabel berikut (klik untuk memperbesar):


Tabel di atas bisa digunakan sebagai bukti bahwa alokasi dana oleh si miskin tidak terlalu salah. Bila akhirnya alokasi dana BLT untuk food sangat besar, fakta tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan si miskin hanya untuk memenuhi basic needs. Sehingga wajar bila alokasi utama adalah untuk pemenuhan basic needs tersebut, yakni makan.

Lalu seandainya kita benar-benar ingin membantu si miskin, kita seharusnya mencoba mendengar suara dari mereka. Bagi si miskin program BLT sangat membantu. Terbukti dengan tingginya tingkat kepuasan penerima BLT. Bahkan jika selama ini saya juga meragukan apakah besaran Rp 100 ribu itu cukup untuk mengeliminasi efek kenaikan BBM di masyarakat miskin, ternyata mereka puas dengan besaran itu. Berikut tabel respon terkait hal tersebut:

Lebih jauh, si miskin sendiri membantah adanya BLT menyebabkan etos kerja mereka turun. Bahkan ada petikan respon yang menarik oleh salah satu penerima BLT yang menjadi responden riset Smeru. Berikut petikannya, dalam bahasa Inggris:

"This is the only program where the poor can fully enjoy the benefit because in other programs, the village elites and officials always intervened." dan "This is the first time since the Dutch and Japanese colonial period that the government has provided direct monetary assistance to its people."

Berdasarkan itu, saya kira memang program BLT tidak jelek-jelek amat. Kebijakan itu adalah kebijakan yang harus diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat itu.

Namun, memang harus diakui program ini punya banyak kelemahan. Kebijakan yang diambil terburu-buru sehingga persiapan juga seadanya menyebabkan berbagai kesulitan di lapangan. Belum lagi kualitas pelaksana di lapangan. Selain itu, bila kita bicara soal jangka panjang, program ini jelas tidak baik. Dalam konteks jangka panjang, program ini impoten dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan - maksudnya: masyarakat miskin tidak akan mampu mendapat gizi yang baik, meningkatkan tingkat pendidikan, ataupun fasilitas kesehatan, sehingga akhirnya dia tidak punya modal apapun untuk meningkatkan derajatnya, sehingga dia tetap miskin.

Untuk itu, saya kira program pengembangan dari BLT, yakni BLT bersyarat, adalah konsep yang lebih baik. Dengan adanya BLT bersyarat ini, masyarakat baru mendapat bantuan ketika misalkan anaknya sudah mendaftar di sekolah atau ibu hamil telah diperiksakan ke klinik atau puskesmas. Dengan begitu, diharapkan, akan ada peningkatan pendidikan dan kesehatan dari si miskin, yang pada akhirnya bisa memutus lingkaran setan kemiskinan. Apalagi bila dengan persiapan yang baik (saat ini sedang di-pilot project-kan di 5 provinsi).

Selain itu pun, pemerintah punya banyak program lain yang sebenarnya baik, seperti PNPM, P2KP, KDP, ataupun yang lain, yang melibatkan masyarakat miskin secara aktif. Namun mengenai hasilnya? Kita hanya bisa menunggu sembari melakukan evaluasi, monitoring, menulis-nulis sedikit, siapa tahu bisa memberikan kontribusi meski sedikit.

Kapitalisme dan Demokrasi

Seperti apa yang diutarakan Bung Letjes pada diskusi di Bakoel Koffie, Cikini pada hari Jumat, 28 Maret ’07 lalu yang memiliki kesimpulan bahwa kapitalisme tidak compatible dengan demokrasi. Salah satu kasus yang diangkat oleh Bung Letjes mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Mungkin berita yang dilansir Kompas, Senin 1 April 2008 ini bisa jadi bahan tambahan analisis, di mana salah satu kutipannya:

“…Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat…” (Lengkapnya).

Masih pada harian dan tanggal yang sama, analis politik J. Kristiadi menulis mengenai Kemiskinan Versus Demokrasi, salah satu kutipannya sebagai berikut:

“…Kemiskinan dan demokratisasi adalah dua gejala sosial yang secara bersama-sama telah membangun persepsi pada sebagian masyarakat bahwa proses demokratisasi tidak berjalan beriringan dengan kemiskinan. Akselerasi demokratisasi dinilai berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Artinya, tingkat percepatan demokratisasi telah mengakibatkan derajat kemiskinan semakin tinggi. Laju proses demokratisasi dapat disimak antara lain melalui perubahan mendasar dalam ketatanegaraan, frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal, pemekaran daerah yang eksesif, dan lainnya…” (Lengkapnya)

Nah, lalu bagaimana dengan demokrasi itu sendiri? Demokrasi menjadi seperti tidak compatible baik dengan kemiskinan maupun kemiskinan, apakah benar demikian?
Kemudian, apakah demokrasi yang sempat diajukan Bung Letjes pada diskusi sebelumnya adalah nilai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada unsur-unsur lainnya?

Atau ingin ditarik premis seperti ini:
Demokrasi tidak compatible dengan kapitalisme.
Demokrasi tidak compatible dengan kemiskinan.
Jadi, kapitalisme sebagai bentuk akumulasi modal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan tidak memerlukan demokrasi, apa demikian?