the fake sharp drop

As predicted, people is amazed on sharp drop of yoy inflation from 6,04% to 3,65% which announced by statistics body yesterday. But, If we take a closer look to the data, the above 2% decline of yoy inflation is affected more by mtm deflation on early 2009, sharp rise of commodity prices on Q2-Q3 2008, and several colleagues suggest that it is related to base year change. So, the sharp drop of May-June inflation only explains economic condition in the past, but for now it is merely a technical issue, not economic. I predict that “the fake downward trend of May-June inflation” will continue to minimum on Q3-09. Future inflation (6mo to 1 year), will be slightly higher as economy recovers that expected, cyclical effects, and a technical issue (again).

BI: Pertumbuhan Ekonomi atau Inflasi?

BI memutuskan untuk kembali menaikkan BI-rate menjadi 8,5% dan tidak menutup kemungkinan akan kembali menaikkannya hingga level 9%, mengingat tekanan inflasi yang begitu besar. Bahkan prediksi yang ada memperkirakan inflasi akhir tahun akan ada pada level 11,5-12,5%.

Keputusan BI menaikkan BI-rate ini, di satu sisi menuai pujian, di sisi lain disayangkan, terutama oleh pemerintah yang menganggap keputusan itu akan berpengaruh besar terhadap target pertumbuhan ekonomi.

Memang, seperti terlihat pada grafik di bawah, jelas ada trade off dari pilihan kebijakan yang harus diambil. Di saat ekspektasi inflasi 3 bulan dan 6 bulan ke depan sangatlah tinggi, ekpektasi terhadap perekonomian (growth) 6 bulan ke depan terus menurun.


Tapi tetap, pilihan kebijakan harus diambil oleh BI. Apakah membantu pertumbuhan atau menahan laju inflasi? Kalau saya, pro dengan menahan laju inflasi. Yang artinya BI rate perlu untuk kembali dinaikkan.

Alasan saya, secara sederhana dan singkat (mungkin terlalu sederhana), selain growth kita masih cukup bagus (6,28% kuartal I 2008), inflasi yang ada sudah terlalu tinggi. Kembali ke teori, inflasi bisa jadi bagus, tapi dalam level yang moderat. 12%, saya kira itu sudah terlalu tinggi dan tentu akan ada biaya yang tidak sedikit dari inflasi yang begitu tinggi tersebut.

Bagaimana dengan anda?

Efektifkah Inflation Targeting?

Ada sebuah tulisan sangat menarik oleh peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph E. Stiglitz dalam artikelnya The Failure of Inflation Targeting. Dalam artikel tersebut, Stiglitz seperti menggugat bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral dengan menggunakan inflation targeting tidak bekerja maksimal dengan menghadapi tingkat inflasi saat ini yang dihadapi ancaman peningkatan harga minyak internasional dan komoditi yang terus menanjak.

Tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, bukanlah inflasi secara keseluruhan. Namun, Bank Indonesia hanya bertugas mengendalikan inflasi inti (core inflation). Sedangkan bagian lain seperti volatile food dan administered price sebagai bagian tingkat inflasi secara keseluruhan yang berasal dari peningkatan harga makanan dan dampak kebijakan fiskal bukan bagian dari tanggung jawab Bank Indonesia.

Sayangnya, kedua bagian terakhir pembentuk inflasi tersebut justru yang sedang mengancam tingginya tingkat inflasi. Tingginya harga komoditas, peningkatan harga bahan pangan, serta rencana peningkatan harga BBM sebesar 30 persen tentu akan semakin mendorong tingginya tingkat inflasi di Indonesia. Secara teoritis, inflasi ini bisa dijelaskan melalui cost-push inflation, di mana aggregate supply tereduksi akibat production cost yang semakin meningkat, seperti apa yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Lalu, kebijakan moneter seperti yang diungkapkan Stiglitz dalam artikelnya pada negara-negara penganut Inflation Targeting (salah satunya Indonesia) akan bereaksi meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk mencegah semakin berkurangnya nilai riil mata uangnya akibat tingkat inflasi yang terus meningkat. Tetapi, di satu sisi ingin menyelamatkan nilai riil, namun peningkatan suku bunga tersebut akan menyebabkan disinsentif bagi investasi dalam peminjaman modal dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan menurunnya permintaan agregat (aggregate demand).

Berdasarkan grafik di atas, apabila peningkatan suku bunga ditentukan secara tepat, akan mengembalikan tingkat inflasi seperti kondisi sebelumnya. Namun, di sisi lain hal ini akan berdampak pada menurunnnya tingkat pendapatan nasional (Y) yang semakin besar. Tapi sekali lagi ingat, tingkat inflasi saat ini banyak yang di luar kemampuan Bank Indonesia. Peningkatan harga minyak internasional, menyebakan imported inflation pun semakin besar. Selain itu, peningkatan pada harga kebutuhan pokok akan semakin mendorong tingkat inflasi karena merupakan faktor pembentuk harga dengan porsi yang cukup besar dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen.

Mungkin, sangatlah kita berbeda dengan Amerika, penetapan tingkat suku bunga oleh Federal Reserve sangatlah memberi pengaruh besar pada perekonomian baik domestik maupun global. Sedangkan di Indonesia, saat ini pengendalian tingkat inflasi secara keseluruhan akan sangat sulit, dan kebijakan inflation targeting tidak akan terlalu efektif untuk menurunkan tingkat inflasi secara keseluruhan. Peningkatan suku bunga tentu akan menggerus permintaan aggregat, dan hal itu akan terus terancam apabila daya beli masyarakat terus tertekan dengan tingkat inflasi akibat volatile food dan administered prices yang juga terus membayangi.

Kisruh BI dan Inflasi

Sejak mulai terungkapnya berbagai kasus di BI, lalu kisruh pencalonan gubernur BI, kemudian diredakan dengan terpilihnya Boediono, dan terakhir ditangkapnya Burhanuddin Abdullah hari ini, semuanya menimbulkan kegamangan, terutama pada sektor moneter. Dan ini perlu menjadi perhatian lebih karena dua hal: Inflasi dan Ekpektasi Inflasi. Angka inflasi kita hingga bulan Maret sangat mengkhawatirkan. Tertinggi selama beberapa tahun terakhir, dan didominasi oleh kenaikan harga pangan dan bahan pokok yang langsung memukul rakyat kecil (mayoritas di negara ini). Padahal perlu diingat, pada 3 bulan ini dampak kenaikan beras global belum terasa di domestik karena kita sedang mengalami masa panen. Coba bayangkan bagaimana bila dalam 2-3 bulan ke depan efek kenaikan beras mulai terjadi!! Dan satu hal, kondisi inflasi ini tidak bisa diremehkan. Soekarno jatuh karena tiga tuntutan rakyat yang salah satunya terkait dengan harga yang menjulang tinggi. Begitu juga Soeharto. Mulai munculnya demonstrasi yang akhirnya berujung pada jatuhnya Soeharto juga berawal dari protes kenaikan harga. Melihat itu, bukan hal yang tidak mungkin SBY jatuh sebelum waktunya jika masalah kenaikan harga ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah (tapi mungkin ini bisa jadi malah sesuatu yang baik.. hehe). Yang jelas, masalah inflasi ini bisa menjadi potensi chaos yang sangat besar di masa mendatang. Lalu ke depannya bagaimana? Ketika bicara ke depan, maka kita bicara soal ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi, seperti diungkapkan Mishkin (2008) penting karena dua hal, yakni: (1) adanya ekspektasi memainkan peran besar dalam menentukan efek dari kebijakan ekonomi yang diambil saat ini. (2) kebijakan moneter paling efektif terjadi ketika bank sentral melalui kebijakan dan pernyataan yang dikeluarkannya menunjukkan komitmennya terhadap inflasi. Yang ingin saya soroti dalam konteks ini adalah poin 2. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter akan lebih mudah dicapai ketika komitmen bank sentral terlihat melalui berbagai kebijakannya. Yang mana, komitmen yang ada akan berpengaruh pada pembentukan ekspektasi di masyarakat. Di mata saya, komitmen BI terhadap inflasi cukup jelas. Keputusan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga di kala ada desakan untuk memotongnya dalam beberapa bulan terakhir adalah bukti nyatanya. Tapi nyatanya inflasi tetap tinggi, bahkan didominasi oleh inflasi inti yang notabene adalah tanggung jawab BI. Begitu juga ekspektasi inflasi masyarakat. Kenapa? Memang banyak faktor lain yang menjadi penyebabnya. Faktor eksternal, masalah pada sisi suplai (masih bermasalahnya infrastruktur, dll), kebijakan pemerintah yang kacau balau, bisa disebut sebagai beberapa penyebab dominannya. Tapi satu hal, kekisruhan menyangkut BI yang saya sebut diawal, menurut saya berpengaruh besar terhadap impotennya kebijakan-kebijakan BI yang seharusnya bisa mengimbangi faktor-faktor lain yang punya efek inflatoir tadi. Komitmen yang ditunjukkan dalam kebijakan BI akhirnya tidak berpengaruh banyak. Sayang, usaha yang begitu besar telah dikeluarkan, malah tidak berefek apa-apa karena politisasi masalah atau kesalahan orang per orang. Melihat itu, wajar saya pesimis melihat penanganan inflasi ke depan. Harapan yang ada cuma satu, mudah-mudahan Boediono memang sesakti apa yang dikatakan orang. Meski disini saya juga sedikit pesimis, terutama bila melihat sepak terjang beliau sepanjang menjadi Menko di masa SBY.

Subsidi BBM, Distorsi, dan Policy Driven-Inflation

Cek kompas hari ini disini. Langkah penghematan subsidi BBM untuk kemudian dialokasikan ke pangan memang adalah langkah yang baik. Terutama bila mengingat beban subsidi BBM yang besar di APBN, sementara BBM sendiri cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas (subsidinya tidak tepat sasaran). Namun bila lagi-lagi langkah pembatasan konsumsi yang diambil, bukannya menaikkan harga, pemerintah kok gak pernah belajar ya. Niat baik tanpa langkah yang tepat hanya akan menciptakan distorsi-distorsi seperti yang sudah-sudah, dan diantaranya pernah saya bahas disini. Berita kelangkaan, antrean, demo masyarakat percayalah akan kembali menghiasi media dalam beberapa waktu ke depan. Yang terbaru, angka inflasi bulan Januari benar-benar mengejutkan, yakni sebesar 1,77%. Dan bila diperhatikan laporan dari BPS, secara general memang bahan pangan yang menyebabkan tingginya angka inflasi tersebut. Tapi, bila dilihat per komoditi, komoditi yang menjadi kontributor terbesar dari inflasi adalah minyak tanah, yang sebesar 0,35%. Apa penyebabnya? tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Saya menyebutnya dengan istilah "policy driven inflation". Melihat itu, okelah pemerintah pernah berjanji tidak akan naikin harga. Tapi apa salahnya dengan besar hati mengubah janji itu demi kebaikan bersama, demi mencegah distorsi lebih lanjut, yang dampak sosialnya bisa lebih besar dibanding dengan menaikkan harga secara bertahap.

Inflasi di Zimbabwe: Buruk bagi Daya Beli Masyarakat dan juga Ahli Statistik

Seperti yang diberitakan di sini atau sini bahwa Zimbabwe mencatat sejarah baru dalam fenomena ekonomi dengan mencatat rekor inflasi tahunan tertinggi di dunia, yaitu sebesar 24.470 persen. Sebelumnya bahkan banyak perkiraan Zimbabwe akan mencapai tingkat inflasi 150.000 persen (can you imagine?).

Keadaan ini tidak hanya membuat kondisi daya beli penduduk Zimbabwe yang semakin terpuruk, di mana hanya untuk membeli roti saja mesti mengeluarkan uang sebesar 1,7 juta dolar Zimbabwe, namun juga membuat kesulitan bagi para ahli statistik di BPS Zimbabwe.
Mengapa?
Dengan kondisi tingkat inflasi yang sekian parah, BPS Zimbabwe mengalami kesulitan untuk mengeluarkan laporan perkembangan harga bulanan akibat dari tidak cukupnya barang yang dapat digunakan dalam perhitungan badan pusat statistik itu.

Ini kondisi yang sangat lucu, jadi tidak hanya daya beli masyarakat yang semakin menurun drastis, bahkan barang kebutuhan masyarakat pun tidak ada. Jadi daya beli terpuruk tidak hanya karena peningkatan harga yang sangat drastis saja, namun juga supply barang tersebut pun tidak ada.