Distorsi Subsidi BBM II

Masih soal subsidi BBM. Angka inflasi Mei tercatat sebesar 1,41% dan 10,38% year-on-year. Sebuah angka yang sangat tinggi dan tentu menjadi cost yang besar bagi perekonomian.

Kendati bila dilihat datanya kontributor utama adalah kelompok bahan makanan, tetapi menurut hemat saya penyebab terbesar tingginya angka inflasi bulan Mei adalah akibat ekspektasi yang muncul dari uncertainty yang dipicu ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil kebijakan mencabut subsidi BBM. Padahal bila pemerintah tegas, hal ini bisa dicegah.

Coba kita hitung berdasarkan kenaikan pada premium. Setelah menghabiskan waktu yang lama untuk bingung mau naik atau tidak, akhirnya pemerintah menaikkan premium sebesar Rp 1500 per liternya. Itupun dengan sangat terpaksa, karena harga minyak dunia telah melebihi US$ 120 per barrelnya. Sekarang kita berangan-angan, bagaimana seandainya sejak Oktober 2005 pemerintah dengan tegas menyatakan akan menaikkan premium Rp 50 per liter per bulan. Dari hitungan sederhana yang bisa dilakukan, mulai Oktober 2005 hingga Mei 2008 ada 30 bulan, yang berarti kenaikan per Mei 2008 juga sama, yakni Rp 1500 per liter. Bagaimana dampaknya? tentu pasti berbeda, dan tidak akan sebesar sekarang costnya.

Kenapa? Ini bisa dijelaskan dengan teori Permanent Income Hypothesis. Dengan adanya kepastian kenaikan per bulan, konsumen akan secara rasional menyesuaikan diri dalam melakukan pilihan konsumsi disesuaikan dengan ekspektasi pendapatannya. Akibatnya efek dari uncertainty bisa dihilangkan dan ekspektasi bisa terkontrol. Selain itu, dengan memberikan kepastian, dampak negatif akibat adanya spekulasi juga bisa ditekan.

Melihat itu, okelah saat ini memang telah dilakukan pencabutan subsidi BBM dan pemerintah bisa sedikit bernafas lega. Tapi beban subsidi BBM masih sangat besar. Bila sewaktu-waktu harga minyak dunia kembali liar, semisal ke level US$ 200 seperti yang diperkirakan beberapa pihak, jangan sampai langkah reaktif terburu-buru seperti sekarang yang diambil. Saran saya, sudah seharusnya pemerintah mengambil langkah tegas dengan menaikkan kembali harga BBM, tapi secara bertahap dan pasti. Net-benefitnya akan jauh lebih besar.

Distorsi Subsidi BBM

Greg Mankiw post mengenai Law of Demand di blognya. Lalu Pak Aco menyatakan bagaimana Law of Demand tidak mungkin terjadi di Indonesia di sini. Setuju 100% dengan Pak Aco. Buktinya ditunjukkan oleh artikel Republika Senin kemarin.

Lalu Robert Reich menulis lebih jauh mengenai komplain dia terhadap transportasi publik di AS. Mr. Reich tampaknya belum pernah datang ke Indonesia. Bisa lebih stress lagi Mr. Reich melihat kondisi kita.

Semua salah siapa? Subsidi BBM jawabnya. Atau lebih tepatnya mereka yang dulu menerapkan subsidi BBM dengan entah apa alasannya.

An exercise on Welfare Analysis of Pulling out BBM Subsidy and Converting It into Cash Transfer (Part 1)

It is a compelling task in making economic assessment in this issue. Firstly, it originated from the theoretical base in which the correct welfare analysis is a debatable concept due to various approach for the equilibrium. Secondly, we realize the political economy’s complexity for any policy implementation if any scheme should be take in place.

The Story

Let us begin with a simple notion of the policy change. The government aims to pull out the BBM subsidy and converts it into a specific cash transfer to targeted beneficiaries (the poor). The reasons are assumed to be limitation of government budget and a good intention to improve welfare consequences from the old policy scheme.

Now, we can start to examine these two reasons using agent’s preferences in the economy.

Efficiency Analysis Using Preferences: The Utility of Poor People

Since the government is focusing on the welfare of poor people, we can start to analyze the welfare changes for poor individual and put aside for a while the welfare consequences for the rich. We will reconcile those two later.

Read more here!

By Rus'an Nasrudin

Subsidi BBM, Distorsi, dan Policy Driven-Inflation

Cek kompas hari ini disini. Langkah penghematan subsidi BBM untuk kemudian dialokasikan ke pangan memang adalah langkah yang baik. Terutama bila mengingat beban subsidi BBM yang besar di APBN, sementara BBM sendiri cenderung lebih dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas (subsidinya tidak tepat sasaran). Namun bila lagi-lagi langkah pembatasan konsumsi yang diambil, bukannya menaikkan harga, pemerintah kok gak pernah belajar ya. Niat baik tanpa langkah yang tepat hanya akan menciptakan distorsi-distorsi seperti yang sudah-sudah, dan diantaranya pernah saya bahas disini. Berita kelangkaan, antrean, demo masyarakat percayalah akan kembali menghiasi media dalam beberapa waktu ke depan. Yang terbaru, angka inflasi bulan Januari benar-benar mengejutkan, yakni sebesar 1,77%. Dan bila diperhatikan laporan dari BPS, secara general memang bahan pangan yang menyebabkan tingginya angka inflasi tersebut. Tapi, bila dilihat per komoditi, komoditi yang menjadi kontributor terbesar dari inflasi adalah minyak tanah, yang sebesar 0,35%. Apa penyebabnya? tidak lain tidak bukan adalah hasil dari kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Saya menyebutnya dengan istilah "policy driven inflation". Melihat itu, okelah pemerintah pernah berjanji tidak akan naikin harga. Tapi apa salahnya dengan besar hati mengubah janji itu demi kebaikan bersama, demi mencegah distorsi lebih lanjut, yang dampak sosialnya bisa lebih besar dibanding dengan menaikkan harga secara bertahap.