Mencari Rasionalitas “Ekonomi-Perang” : Belajar dari Pengalaman Pembangunan Indonesia

Kisruh hubungan Indonesia-Malaysia lagi-lagi memanas, sepertinya selalu saja ada perseteruan yang muncul dari dua negara sesama rumpun Melayu ini. Mulai dari permasalahan pengakuan budaya Indonesia oleh Malaysia, hingga perihal masalah perbatasan. Perselisihan ini selalu saja terdapat ruang pendapat dari sebagian ranah publik yang menjurus upaya menghadapi negeri tetangga itu melalui peperangan. Di sudut publik lain berusaha untuk tetap menunjunjung upaya diplomasi menyelesaikan perseteruan tersebut.

Saya mencoba untuk mencari rasionalitas ekonomi dari sebagian pihak yang menginginkan perang “Ganyang Malaysia” tersebut. Sesungguhnya problem ini adalah problem klasik. Emil Salim pada tulisan kata sambutannya dalam buku Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro, Penerbit Buku Kompas, 2010 sepertinya mampu menguraikan untung-rugi “ekonomi-perang” di masa periode 1960-an yang saya kira masih relevan untuk dijadikan pelajaran saat ini.

Berikut saya kutip dari buku tersebut (lebih tepatnya saya ketik ulang):

“...Ketika Indonesia memasuki tahun enampuluhan tampaklah ekonomi secara eksponensial menderita kemunduran yang sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik mencapai 100 persen per tahun antara 1962-1964 untuk kemudian “terbang” mencapai 650 persen dari Desember 1964 ke Desember 1965. Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari dan Indonesia terperangkap dalam spiral hyper-inflasi.

Membangun Bangsa

Sebab utama merajalelanya hyper-inflasi ini adalah tak terkendali naiknya volume uang yang didorong oleh defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Antara laju kenaikan defisit anggaran dengan melesatnya volume uang terdapat korelasi yang erat. Bila secara umum 45 persen dari seluruh APBN disalurkan untuk keperluan militer, maka dampaknya tidaklah besar pada pembangunan ekonomi menaikkan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat. Pengaruhnya pada peningkatan penerimaan negara pun tidak berarti karena kebanyakan anggaran dipakai untuk pengeluaran persiapan berperang. Maka, gabungan membesarnya defisit anggaran, arah alokasi penggunaan anggaran kejurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi.

Neraca perdagangan dan jasa dalam tahun 1960-an juga menunjukkan defisit yang semakin besar. Ekspor dan impor menurun, sedangkan utang luar negeri perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960) turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS (1965).

Hampir separuh dari jumlah utang luar negeri sebanyak 2,4 miliar dollar AS digunakan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga alat perlengkapan dan persenjataan tentara, armada pesawat tempur, serta kapal perang ABRI kita maju sangat pesat untuk ukuran negara berkembang yang masih rendah pendapatannya seperti Indonesia ini. Namun, hal ini tidak bisa dihindari oleh karena pimpinan negara telah mengambil keputusan politik menyiapkan diri untuk perang merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Kemudian diambil langkah “mengganyang” Malaysia. Sehingga genderang perang ditabuh melawan negara-negara “Blok Kapitalis dan Imperialis” dalam masa Perang Dingin ketika itu.

Dalam suasana “ekonomi-perang” seperti ini dibakar emosi dan membangkitkan semangat patriotisme kebangsaan yang tinggi. Dalam periode inilah Presiden Sukarno menempa proses nation dan character buliding sehingga di tahun enampuluhan ini berlangsunglah proses pematangan kesadaran berbangsa dan bertanah air. Kemampuan Presiden Sukarno membangkitkan semangat dan elan nasionalisme dengan gaya orator yang ulung, menjadikan peranan beliau sangat tepat untuk kurun masa pembinaan bangsa ini, namun dengan menggusurkan pembangunan ekonomi ke skala prioritas rendah.

Sementara proses pembinaan bangsa berlangsung ini, lahir dan tumbuh generasi baru yang mendambakan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Revolusi Indonesia telah mendewasakan generasi baru yang semakin banyak berpendidikan universitas. Apabila kondisi “ekonomi-perang” ini berlanjut dan prospek kesempatan kerja tak kunjung cerah, tumbuh keresahan di lingkungan masyarakat universitas, tidak saja lapisan mahasiswa, tetapi juga para dosen semakin kritis menanggapi perkembangan kehidupan bangsa dan mengaspirasikan Indonesia yang maju.

Juga di pentas dunia, perang bersenjata yang semulanya dominan di Vietnam, RRC, dan Korea kini mulai reda dan beralih ke kegiatan pembangunan ekonomi. Indonesia tidak luput dari perubahan semangat zaman yang meniup di kawasan Asia di tahun 1970-an ini.

Sesudah perang dunia selesai, banyak negara baru lahir di Asia dan Afrika yang semuanya sebagai negara berkembang harus bergelut dengan keterbelakangan ekonominya. Apabila mahzab ekonomi mencurahkan semula lebih banyak perhatian pada masalah ekonomi mikro, maka semangat zaman di tahun 1950-an menuntut pergeseran fokus ilmu ekonomi untuk dipusatkan pada pemecahan masalah ekonomi pembangunan yang relevan dengan kebutuhan negara berkembang...”

“...Sementara pemimpin-pemimpin Indonesia hanyut dalam semangat perang dan jor-joran politik merebut kepercayaan Presiden Sukarno, perkembangan rasionalitas ekonomi terabaikan dalam masyarakat. Sedangkan di kalangan pemerintah tumbuh pendapat kuat bahwa ilmu ekonomi tidak penting. Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...”

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Mungkin banyak sebagian dari kita merasa kecewa dengan Pidato Politik SBY di Mabes TNI beberapa waktu lalu. SBY memang bukan Sukarno, dan mungkin tidak ada ada presiden lain pasca Sukarno yang mampu membakar emosi dan semangat patriotisme dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Namun zaman sudah berbeda, masing-masing kita sudah punya cara sendiri untuk menemukan dan menumbuhkan rasa nasionalisme-nya, tak perlu lagi dengan orasi-orasi ataupun retorika-retorika dari seorang pemimpin negara.
2. Pilihan melakukan perang memang memiliki biaya tersendiri, khususnya pada pengalokasian APBN. Memang dengan perang, pengeluaran pemerintah dari sisi pengeluaran militer akan meningkat, dan tentu akan pula meningkatkan Produk Domestik Bruto kita. Namun, pilihan tersebut tidak lebih baik di tengah bangsa ini yang masih berkutat pada permasalahan pemerataan dan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan serta berbagai infrastrukur dasar.
3. Ada hal yang menarik bagi saya, perang mungkin bisa jadi salah satu solusi bagi masalah pengangguran. Perang selain melibatkan pasukan angkatan bersenjata, juga biasanya melibatkan masyarakat sipil yang oleh negara dapat diperintahkan untuk terlibat dalam perang. Para penganggur ini dapat direkrut menambah anggota pasukan, tentu dengan juga mendapatkan gaji seperti halnya pasukan angkatan bersenjata lainnya. Namun mungkin ini adalah solusi jalan pintas yang sempit, solusi utama mengatasi pengangguran tetaplah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya terkait pula dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Tapi hey ada yang ketinggalan, terserah ini penting atau ngga. Dari kutipan dalam kata sambutan Pak Emil Salim sepertinya ada bagian yang kontradiktif, terutama pada kutipan paling terakhir. “...Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...” Bukankah dengan perang berarti juga meningkatkan pengeluaran pemerintah? Padahal Keynes sendiri memberikan ruang keterlibatan peran pemerintah dalam ekonomi melalui government spending. Apakah tidak salah orang-orang dulu yang membakar bukunya? Apa yang membakar sebenarnya juga belum baca bukunya? Atau, apa saya yang salah mengerti?

Inpres No. 5 Tahun 2008

Ditengah hingar bingar piala euro, demo ahmadiyah vs FPI, Sri Mulyani merangkap dua jabatan menteri, "kelakuan" anggota DPR, rekaman video "polisi sableng", kenaikan harga BBM rata-rata 30%, harga minyak bumi dunia hampir mencapai 150 USD/barrel (kini masih 139 USD/barrel), tim thomas-uber Indonesia gagal mengukir prestasi, PKB memiliki dua kubu, Iklan "hidup adalah perbuatan", orang-orang asing di china diusir sementara keluar demi persiapan menuju olimpiade, barack obama menang lawan hillary clinton, kunjungan Kevin Rudd ke Indonesia, hingga kembali menjomblonya claudya chintya bella setelah putus dengan ananda mikola, sebenarnya ada satu isu penting yang agak terlewatkan oleh publik, yaitu Presiden SBY mengeluarkan instruksi no. 5 thn 2008 yang secara resmi ditanda-tangani pada tanggal 22 Mei 2008.

Kebijakan ini berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Lebih jelasnya dapat dibaca disini.

Saya perhatikan penekanan dari kebijakan baru ini ada pada menyambut ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dan menciptakan iklim investasi yang lebih mantap lagi. Tapi kembali lagi, saya rasa isu-isu lain yang lebih HOT masih ramai dibicarakan publik, jadi kita percayakan saja kebijakan baru bidang ekonomi ini kepada para pengemban tugas mengelola negeri.

Peningkatan Harga BBM (Lagi)

Rencana pemerintah untuk meningkatkan harga BBM sepertinya kembali mengundang berbagai macam pro-kontra. Dampak peningkatan harga minyak internasional yang menembus angka USD120 per barel tentu semakin membebani anggaran subsidi BBM. Dalam milis Departemen IE FEUI ada yang menyisipkan materi yang mungkin bisa kita perdebatkan yang dapat lihat di sini:

http://www.mediafire.com/?m1bnwwyatmb

Isi dari materi tersebut merupakan seperti apa yang diutarakan Kwik Kian Gie yang menentang peningkatan harga BBM dengan berdasarkan analisisnya bahwa subsidi BBM menurutnya tidak pernah ada. Secara tendensius Kwik mengungkapkan bahwa usaha pemerintah meningkatkan harga BBM karena pemerintah tidak bisa mengambil untung lebih besar dari harga internasional karena mensubsidi rakyatnya. Sanggahan mengenai pendapat Kwik, salah satunya bisa lihat di sini.

Hal ini seperti mengingatkan kembali pada perdebatan mengenai peningkatan harga BBM pada tahun 2005 lalu, yaitu pada bulan Maret rata-rata 30 persen dan Oktober rata-rata 90 persen. Penjelasan mengenai apa yang terjadi pada saat itu, dan juga masih relevan untuk menjelaskan apa yang terjadi saat ini, mungkin bisa kita lihat artikel di sini.

Berdasarkan pada materi presentasi Departemen Perdagangan yang disampaikan oleh Bung Leo. Simulasi yang dilakukan oleh Departemen Perdagangan mengenai dampak peningkatan harga BBM sekitar 30 persen adalah sebagai berikut:

Indonesia: Impact of Higher International Oil Prices, Domestic Petroleum, and Government Expenditures in 2008

Source: MoT staff estimates

Saya kira, kasus ini seperti menjadi perdebatan yang tiada akhir, dan terkadang seperti sebuah de javu.

Kebijakan Rumah Susun: Sebuah Penyimpangan

Posting ini terinspirasi pada sebuah pemandangan kompleks Rumah Susun Kebon Kacang yang kebetulan persis berada di belakang gedung saya bekerja.

Kebijakan rumah susun pada awalnya merupakan sebuah konsep kebijakan yang baik oleh Perumas. Penduduk yang bekerja di kota besar khususnya Jakarta, tentu saja perumahan yang layak untuk masyarakat dengan pendapatan kelas ke menengah bawah menjadi bagian yang penting dalam menyokong roda ekonomi di Jakarta. Penduduk ini tentu saja membutuhkan akses perumahan yang layak dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

Namun yang terjadi saat ini adalah sebuah penyimpangan, di mana banyak rumah susun tersebut menjadi beralih fungsi sebagai tempat tinggal yang disewakan, berdasarkan pengamatan saya, rumah susun tersebut banyak ditempati pekerja dengan pendapatan menengah ke atas.

Mengapa penyimpangan ini terjadi?
Bayangkan saja, penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah dan pada umumnya memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap dihadapkan pada pemenuhan tempat tinggal yang membutuhkan biaya yang dikeluarkan secara rutin. Pada akhirnya, penduduk yang seharusnya menempati rumah susun tersebut memutuskan untuk menyewakannya pada orang lain yang memiliki penghasilan tetap. Dengan ini, dia akan menerima pemasukkan tetap dari hasil sewa, dan bahkan tanpa harus lagi mencari pekerjaan atau bekerja (as simple as that!).

Berdasarkan perbincangan dengan salah satu orang yang tinggal di rumah susun tersebut, cukup hanya mengeluarkan biaya Rp4 juta per tahun untuk menyewa rumah susun dengan tipe studio berfasilitas lengkap dengan kamar mandi, dapur, pendingin ruangan, TV kabel, dan bahkan jaringan internet (murah kan?).

Lihat saja hasil jepretan foto-foto yang saya ambil di bawah ini;

Keterangan foto:
1. Dua blok rumah susun kebon kacang dengan fasilitas pendingin ruangan dan TV kabel.
2. Gambar lebih dekat, rumah susun berfasilitas pendingin ruangan.
3. Gambar lebih dekat, atap-atap rumah susun penuh dengan parabola dan pemancar TV kabel.
4. Mercedes Benz, salah satu mobil dari beberapa mobil mewah yang terparkir di pelataran parkir rumah susun.

Seharusnya, pemerintah melaksanakan monitoring dalam pelaksanaan kebijakan rumah susun ini dengan tujuan memastikan bahwa rumah susun tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh penduduk yang dijadikan target kebijakan ini. Barangsiapa yang menyalahgunakan harus dikenakan sangsi atau denda.

Pernah ada isu bahwa perumahan kompleks rumah susun kebon kacang ini sempat ingin digusur oleh salah satu pengembang kompleks pertokoan dan apartemen. Kalau saat ini penggunaannya sudah menyimpang dengan terus menerus disalahfungsikan dan sekali lagi menguntungkan kelas masyarakat menengah ke atas (seperti halnya subsidi BBM), yah apa mau dikata, yah digusur sajalah! Hahahaha…….

Gaji PNS Naik, Crowding Out Effect?

Oke, begini. Kita semua mungkin sudah mendengar berita mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 20%, anggota TNI dan Polri sebesar 20%, dan para hakim sebesar 10%.

Kemudian, saya iseng dengan Mundell Fleming model untuk menerangkan fenomena ini. Mudah-mudahan saya tidak salah dan tidak keliru mengenai teori IS-LM.

Oke, sekarang kita masuk pada inti persoalan. Kenaikan gaji PNS sudah barang tentu menyebabkan pos pengeluaran Pemerintah di APBN meningkat, betul tidak? Nah, berarti government spending meningkat, ya kan? Dalam kerangka IS-LM, hal ini secara otomatis menggeser kurva IS ke kanan atas bukan? karena dalam hal ini, Pemerintah mungkin saja sedang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Sedangkan, kurva LM tetap.

Sampai disini mudah-mudahan saya tidak keliru. Oke, lalu kita juga pasti sudah fasih di luar kepala mengenai sumbu X dan sumbu Y pada kurva IS-LM. Sumbu X = national income (Y), ya kan? Kemudian, sumbu Y = interest rate (i).

Oke, dengan menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif, memang betul bahwa Y akan meningkat, begitu juga dengan i. Oke?

Kemudian, kalian masih ingat dengan crowding out effect? crowding out effect yaitu salah satu fenomena ekonomi dimana ketika Pemerintah meningkatkan pengeluarannya, kemudian terjadi penurunan aliran modal dari swasta (investasi). Hal ini jelas disebabkan karena i naik. Apabila i naik maka secara otomatis I (investasi) turun.

Jadi, bola api yang saya mau lemparkan di blog ini adalah apakah memang kebijakan Pemerintah dalam menaikkan gaji PNS kemungkinan akan menyebabkan penurunan investasi? Atau dengan kata lain, crowding out effect terjadi? Atau ada proses yang saya alpa saya cantumkan di atas? Saya akui bahwa analisa iseng di atas sangatlah simple dan tidak komprehensif.

Maka dari itu mari kita diskusikan di blog tercinta ini.

Biarkan Korupsi terjadi di Aceh!

Pasca terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Propinisi Nanggroe Aceh Darussalam selain menyisakan pekerjaan rekonstruksi berbagai infrastruktur dan fasilitas publik yang mengalami kehancuran, di satu sisi ternyata bencana tersebut juga memberikan peluang dengan semakin besarnya aliran dana yang masuk ke wilayah tersebut.

Graph 1.

Berdasarkan Graph 1 terlihat terjadi peningkatan sangat besar pada pendanaan fiskal di NAD dari tahun 1999-2006. Pada tahun 2006, salah satu komponen terbesar adalah dana untuk rekonstruksi pasca bencana tsunami.

Dengan besarnya dana yang masuk ke Propinsi NAD ini ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintahan yang baik dalam manajemen keuangan publik, di mana bisa dilihat pada Graph 2 di bawah ini:

Graph 2.

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas pemerintah Propinsi NAD dalam manajemen keuangan publik dapat dikatakan hampir di bawah 50 persen. Hal ini adalah wajar mengingat pasca pemilihan kepala daerah di Aceh tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terpilih sebagai pemimpin-pemimpin kepala daerah di Aceh begitupula untuk jabatan Gubernurnya. Dengan demikian, akan terjadi penggantian komposisi struktur aparat pemerintahan di mana tentu saja anggota GAM mulai masuk ke dalamnya. Sehingga, wajar saja apabila kemampuan manajemen keuangan publik menjadi tak tertangani dengan baik. Bagaimana mungkin, anggota GAM yang sekian tahun bergerilya memperjuangkan kemerdekaan di Aceh kemudian dihadapkan bagaimana mengatur sebuah birokrasi pemerintahan.

Menurut saya ada yang menarik di sini, satu sisi pemerintah Indonesia mulai kehilangan pamor di Aceh di mana pada Pilkada yang lalu wakil dari partai-partai politik yang ada mengalami kekalahan. Pada kondisi saat ini bisa saja pemerintah pusat kembali mengambil posisi yang kuat di Propinsi NAD dengan mengingat beberapa point, yaitu:

1. Dengan semakin besarnya aliran dana yang masuk ke NAD tentu saja ruang untuk terjadinya penyelewengan (korupsi) akan sangat terbuka lebar, apalagi tidak juga diimbangi dengan tingkat kemampuan manajemen anggaran publik yang baik.

2. Kondisi di NAD hingga saat ini masih menunjukkan tingkat disparitas yang tinggi antar kab/kota dengan ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan yang timpang.

Graph 3

4. Cadangan gas di Propinsi NAD pun menunjukkan angka yang terus menurun, sehingga dalam jangka panjang NAD tidak dapat terus-menerus bertopang pada sektor ini.

5. Pemerintah pusat dapat saja membiarkan manajemen publik di NAD yang buruk sehingga dapat memungkinkan terjadinya perselisihan antara tokoh GAM yang masuk dalam pemerintahan NAD dan yang berada di luar sistem. Hal ini bisa diakibatkan dengan mulai banyaknya tokoh-tokoh GAM yang terlibat dalam penyelewengan dana publik. Dengan demikian, diperlukan semacam lembaga antikorupsi yang memaparkan berbagai temuan korupsi yang ada kepada publik NAD.

6. Dengan tingkat kemiskinan dan disparitas antar kab/kota yang tinggi di NAD memungkinkan mudah terjadinya konflik horizontal antar penduduk. Bila ini sudah terjadi, akan dapat lebih mudah konflik dibawa ke arah vertikal dengan mengklaim bahwa pemerintahan NAD tidak mampu membawa NAD menjadi lebih baik.

7. Bila stabilitas politik sudah terjadi lagi, namun dengan tanpa embel-embel gerakan separatisme dan konflik antar agama, pemerintah pusat dapat kembali masuk ke NAD sebagai penengah dan mungkin juga mengambil alih kembali pemerintahan daerah NAD dengan dalih karena pemerintahan sebelumnya dianggap tidak mampu dan kredibel.

Jadi, biarkanlah mereka ber-KORUPSI!

Hmmm, maaf bila tulisannya agak-agak ngaco......