Betapa Ironis Negeri Ini!

Betapa ironisnya wajah antara pejabat-pejabat negara dan masyarakat miskin negeri ini ditampilkan saat bulan suci Ramadhan ini. Di saat para pejabat baru-baru ini tertangkap basah (lagi) menerima suap di sebuah hotel berbintang (baca di sini), atau saling bantah dan mengelak menerima traveller check 400 lembar yang masing-masing bernilai Rp. 50 juta (baca di sini), masyarakat miskin di Pasuruan meregang nyawa hanya untuk antri menerima ”zakat” sebesar Rp. 30 ribu (baca di sini dan di sini).

Apa yang bisa dikomentari dari kejadian di Pasuruan ini?

Kita kadang terpukau dengan angka kemiskinan turun (baca di sini). Namun apalah jadinya ketika warga misikin, demi Rp 30.000, harus antri berdesak-desakan, mencoba sekuat tenaga untuk berdiri dan tetap bernafas, bahkan mempertaruhkan nyawa. Lalu apalah yang terjadi di luar sana. Pejabat negara yang menerima uang haram, menikmati kesejukan pendingin ruangan di hotel berbintang, segelas wine, sepotong keju Belanda, sejumput caviar, kepulan cerutu Kuba, dan ditemani gadis-gadis pemuas nafsu. Mereka masih saja bisa tertawa di atas penderitaan rakyat.

Cuma satu kata yang mau gue bilang: GILA!


(Sorry, cuma pendapat pribadi yang emosional dan pandangan subjektif semata....maaf mungkin seharusnya posting ini semestinya tidak masuk blog ini)

Pesta Kecil

Entah mengapa saya kembali bersinggungan tipis dengan kemiskinan, kali ini dengan dengan dosen saya di pascasarjana yang sangat kebetulan bertugas dalam menyajikan data kemiskinan..

Sedikit curhat yang keluar dari mulut beliau adalah angka kemiskinan tidak bisa memuaskan semua pihak, jika terlalu tinggi pemerintah tidak akan puas, jika terlalu rendah LSM akan mencak-mencak..

Yang harus dipertanyakan katanya, mengapa kemiskinan selalu dipandang dalam sisi kuantitas tetapi tidak kualitas (betapapun sulitnya kualitas tersebut untuk diukur).

Bagi analis apapun dan dimanapun, jumlah kemiskinan menjadi indikator utama bagi kinerja pemerintah, padahal kata beliau: memandang kemiskinan dari sisi kuantitas akan memberi konsekuensi sangat besar terutama bagi masyarakat paling miskin. memandang kemiskinan dari sisi kuantitas sertamerta meng-exclude masyarakat paling miskin dari program kemiskinan. Mengapa?

Akan butuh sumber daya sangat besar untuk mengangkat masyarakat paling miskin keluar dari garis kemiskinan, karena jikapun terangkat paling hanya menjadi masyarakat miskin tapi tetap miskin (tidak ada kinerja pemerintah sama sekali disini)

Jadi sangat jelas, pilihan pemerintah yang rasional, yang dihadapkan pada penilaian kinerja kuantitatif adalah meng-isolir masyarakat paling miskin.

Siapa masyarakat paling miskin? Termasuk didalamnya masyarakat miskin kota tanpa identitas administratif yang jelas, masyarakat miskin jauh di pelosok pedesaan, masyarakat-masyarakat yang terusir (korban konflik, bencana alam, dll)

Bagi saya, kinerja pemerintah tidak bisa (tidak akan pernah bisa) dilepaskan dari kinerja wakil rakyat (kedua-duanya ada sebagai peranakan hasil persetubuhan politik)

Bagi politikus di negeri ini, setiap hari adalah pesta kecil, yang entah mengapa harus diterangi lilin yang juga kecil, dalam kelambu remang-remang yang tipis. dihadapan rakyat mereka hanyalah siluet, yang selalu bisa miring kemana arah angin berhembus..

Dan di setiap hari itu, gairah mereka tak juga pernah habis, bahkan semakin memuncak, semakin dekatnya pesta besar!

"When I am hungry I want to eat one politician, hang another and burn a third" (Carolina Maria – Nordestina)

Bicara Soal Program Kemiskinan

Setelah berhibernasi cukup lama, sampai akhirnya disentil sama bung gaffar, akhirnya bisa posting juga ni. Dalam posting kali ini saya mencoba sedikit flash back membahas program BLT yang diberikan pemerintah beberapa waktu lalu dan sedikit menyinggung program kemiskinan lain dari pemerintah.

Diskusi menarik terjadi di milis IE FEUI 2002 terkait dengan hal ini. Salah satu pendapat menyatakan program ini bukanlah program yang baik, program instant, dan hanya cari mudahnya saja. Selain itu, pendapat lain yang muncul adalah program ini hanya memberi ikan, padahal seharusnya kail. Program ini hanya akan menyebabkan si miskin menengadahkan tangan dan mengurangi etos kerja mereka. Keraguan pun muncul akan bagaimana si miskin akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 ribu per bulan tersebut. Belum lagi berbagai permasalahan yang muncul di awal program ini.

Namun, berbeda dengan pendapat kontra terhadap program BLT tersebut, saya adalah orang yang setuju dengan adanya BLT dengan dua alasan. Pertama, adanya BLT terbukti mampu meredam gejolak sosial-politik akibat pencabutan subsidi BBM. Coba bayangkan, bila tidak ada program BLT ini.

Kedua, kita perlu melihatnya dari sisi si miskin. Selama ini, kita selalu menganggap si miskin, miskin karena dia bodoh,malas, lalu si miskin banyak diposisikan sebagai yang tidak bisa dipercaya, dll-nya. Ketika kita memberi uang cash, kita selalu khawatir akan kemampuan si miskin mengalokasikan dana tersebut. Seharusnya kita bisa lebih percaya, seperti apa yang dilakukan oleh M. Yunus melalui Grameen Bank-nya di Pakistan. Satu yang menarik muncul bila kita melihat hasil riset Smeru tentang alokasi dana BLT oleh si miskin pada tabel berikut (klik untuk memperbesar):


Tabel di atas bisa digunakan sebagai bukti bahwa alokasi dana oleh si miskin tidak terlalu salah. Bila akhirnya alokasi dana BLT untuk food sangat besar, fakta tersebut menunjukkan rendahnya kemampuan si miskin hanya untuk memenuhi basic needs. Sehingga wajar bila alokasi utama adalah untuk pemenuhan basic needs tersebut, yakni makan.

Lalu seandainya kita benar-benar ingin membantu si miskin, kita seharusnya mencoba mendengar suara dari mereka. Bagi si miskin program BLT sangat membantu. Terbukti dengan tingginya tingkat kepuasan penerima BLT. Bahkan jika selama ini saya juga meragukan apakah besaran Rp 100 ribu itu cukup untuk mengeliminasi efek kenaikan BBM di masyarakat miskin, ternyata mereka puas dengan besaran itu. Berikut tabel respon terkait hal tersebut:

Lebih jauh, si miskin sendiri membantah adanya BLT menyebabkan etos kerja mereka turun. Bahkan ada petikan respon yang menarik oleh salah satu penerima BLT yang menjadi responden riset Smeru. Berikut petikannya, dalam bahasa Inggris:

"This is the only program where the poor can fully enjoy the benefit because in other programs, the village elites and officials always intervened." dan "This is the first time since the Dutch and Japanese colonial period that the government has provided direct monetary assistance to its people."

Berdasarkan itu, saya kira memang program BLT tidak jelek-jelek amat. Kebijakan itu adalah kebijakan yang harus diambil dengan mempertimbangkan kondisi saat itu.

Namun, memang harus diakui program ini punya banyak kelemahan. Kebijakan yang diambil terburu-buru sehingga persiapan juga seadanya menyebabkan berbagai kesulitan di lapangan. Belum lagi kualitas pelaksana di lapangan. Selain itu, bila kita bicara soal jangka panjang, program ini jelas tidak baik. Dalam konteks jangka panjang, program ini impoten dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan - maksudnya: masyarakat miskin tidak akan mampu mendapat gizi yang baik, meningkatkan tingkat pendidikan, ataupun fasilitas kesehatan, sehingga akhirnya dia tidak punya modal apapun untuk meningkatkan derajatnya, sehingga dia tetap miskin.

Untuk itu, saya kira program pengembangan dari BLT, yakni BLT bersyarat, adalah konsep yang lebih baik. Dengan adanya BLT bersyarat ini, masyarakat baru mendapat bantuan ketika misalkan anaknya sudah mendaftar di sekolah atau ibu hamil telah diperiksakan ke klinik atau puskesmas. Dengan begitu, diharapkan, akan ada peningkatan pendidikan dan kesehatan dari si miskin, yang pada akhirnya bisa memutus lingkaran setan kemiskinan. Apalagi bila dengan persiapan yang baik (saat ini sedang di-pilot project-kan di 5 provinsi).

Selain itu pun, pemerintah punya banyak program lain yang sebenarnya baik, seperti PNPM, P2KP, KDP, ataupun yang lain, yang melibatkan masyarakat miskin secara aktif. Namun mengenai hasilnya? Kita hanya bisa menunggu sembari melakukan evaluasi, monitoring, menulis-nulis sedikit, siapa tahu bisa memberikan kontribusi meski sedikit.

Studi Kasus Program Kemiskinan

Anda adalah ekonom yang disewa oleh sebuah pemerintah kabupaten yang cukup kaya di Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah daerah ingin membuat program peningkatan gizi anak-anak sekolah dasar (SD) melalui pemberian minuman bergizi. Asumsikan hanya ada tiga minuman yang bisa diberikan kepada anak-anak SD tersebut, yaitu kacang ijo, susu atau jus buah. Asumsi kedua, kandungan gizi dan harga masing-masing makanan tersebut sama per-gelasnya.

Pemerintah daerah pusing bagaimana menentukan satu dari tiga jenis minuman tersebut yang memaksimalkan welfare anak-anak SD. Data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten hanya tahu preferensi anak-anak SD didaerahnya adalah anak-anak SD lebih suka minum kacang ijo daripada susu dan anak-anak SD lebih suka susu daripada jus buah.

Anda diminta menentukan hanya satu jenis minuman yang memaksimisasi welfare. Rekomendasi minuman apa yang sebaiknya diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten ke anak-anak SD?

Jika anda merasa perlu melakukan data tambahan, anda akan diberikan dana untuk melakukan riset lapangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Oleh: Dendi R.

PR Besar Soal Kemiskinan

Menyimak polemik yang muncul akibat iklan kemiskinan milik Wiranto, saya merasakan ada sesuatu yang aneh disana. Saya tidak mempermasalahkan siapa yang benar – karena dua-duanya benar – atau lebih jauh memperdebatkan standar mana yang harus kita pakai, BPS atau World Bank – karena sekali lagi dua-duanya memiliki metode valid masing-masing. Yang aneh bagi saya adalah bagaimana reaksi Presiden kita, SBY, yang marah dan menganggap dia telah mencetak prestasi sendiri soal kemiskinan. Tampak pula bahwa pucuk pemerintahan kita tidak terlalu mengerti angka-angka dan metode perhitungan yang digunakan, baik oleh BPS ataupun World Bank. Ketidaktahuan ini ditunjukkan dengan bangganya oleh Wapres kita, Jusuf Kalla (JK).

Sebagai awal, bagi yang menonton acara Today’s Dialogue “Meretas Jalan Reformasi” –nya Metro TV kemarin, JK mengeluarkan statement yang menyebutkan bahwa jika menggunakan standar World Bank PPP US$ 2 per hari, berarti untuk menjadi tidak miskin masyarakat diharuskan memiliki pendapatan Rp … (saya lupa JK sebut berapa) juta per bulan. Lalu dia menyebut pula, sementara itu BPS menggunakan standar setara 2100 kalori dan bla bla bla..

World Bank menggunakan estimasi nilai tukar Power Purchasing Parity (PPP), bukan nilai tukar biasa. Nilai tukar PPP menunjukkan berapa banyak Rupiah dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa di Indonesia dengan jumlah yang sama dengan US$ 1 di Amerika Serikat. Karena tingkat harga di Indonesia masih lebih rendah dibanding dengan Amerika Serikat, maka nilai tukar PPP akan lebih rendah dibanding nilai tukar biasa.

Kembali ke penentuan standar kemiskinan, dengan nilai tukar PPP, standar US$ 2 per hari yang digunakan oleh World Bank setara dengan Rp 194.439 per orang per bulan. Sementara itu, bila kita perhatikan standar yang digunakan BPS, kebutuhan 2100 kalori setara dengan Rp 166.697 per orang per bulan. Atau bila menggunakan standar PPP US$, nilainya sekitar 1,55. Dapat dilihat disini, bagaimana perbedaan standar World Bank dan BPS tidak terlalu jauh, hanya Rp 30 ribu per bulan (apalagi dilihat dari sudut pandang kita, masyarakat kota dan menengah ke atas pula).

Berikutnya saya akan masuk kepada pernyataan SBY yang menganggap pemerintahannya telah meraih prestasi di penanganan kemiskinan. Ada tiga poin yang dilupakan oleh Presiden SBY ketika dia memberi pernyataan tersebut: Pertama, angka 16,58% tingkat kemiskinan setara dengan 37,17 juta orang. Tentu itu tetap bukan sebuah angka yang kecil. Dua, bila dibandingkan dengan masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Megawati, tingkat kemiskinan yang sebesar 16,58% tidaklah berbeda jauh (di masa Megawati tingkat kemiskinan sebesar 16,60%), bahkan jumlah nominal di masa Megawati lebih kecil, yakni 36,10 juta orang miskin. Terlepas dari ada pengaruh dari harga minyak dunia yang menjulang dan berujung pada pencabutan subsidi BBM atau faktor eksternal lainnya, dampaknya terhadap kemiskinan yang tidak turun, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketiga, melihat perbandingan perhitungan World Bank dengan BPS yang hanya berbeda sedikit, dengan standar BPS sekalipun, ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sangat dekat dengan kemiskinan (near-poor) begitu besar, sekitar 32,3%. Penurunan sedikit saja pada pendapatan akan membawa kelompok near-poor ini ke jurang kemiskinan.

Kemiskinan Non Pendapatan

Perdebatan soal kemiskinan selama ini hanya berkutat pada masalah kemiskinan pendapatan (income poverty), seperti dibahas diatas. Padahal ada sisi lain, yakni kemiskinan non pendapatan (non-income poverty) yang sebenarnya jauh lebih memprihatinkan.

Kemiskinan non-pendapatan erat kaitannya dengan dimensi-dimensi kemanusiaan, seperti: kebutuhan konsumsi yang mendasar, pendidikan, kesehatan, akses ke infrastruktur dasar. Kemiskinan non-pendapatan berkorelasi langsung dengan output sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu negara. Salah satu indikator umum yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan non-pendapatan adalah tingkat Human Development Index (HDI). Pada publikasi terakhir yang dirilis oleh UNDP, Indonesia berada pada peringkat 107, lebih rendah dibanding Vietnam, Filipina, apalagi Malaysia, Thailand, atau Singapura.

Tingkat kemiskinan non-pendapatan juga erat dengan tujuan-tujuan yang ada pada Millenium Development Goals (MDGs). Untuk Indonesia, kendati telah terdapat kemajuan pada jumlah yang masuk pendidikan dasar (SD), jangkauan kesehatan, dan penurunan kematian anak, tetapi pada indikator-indikator lain masih jauh tertinggal, seperti dilansir oleh World Bank sebagai berikut:

• 52% dari orang miskin tidak memiliki akses terhadap air bersih.

• 44% dari orang miskin tidak memilik sarana sanitasi yang layak. 80% orang miskin di desa dan 59% orang miskin di kota tidak memiliki akses terhadap septic tank.

• Tingkat kematian ibu hamil dan melahirkan merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (307 per 100.000). Angka ini tiga kali lebih tinggi dibanding Vietnam dan enam kali lebih tinggi dibanding China dan Malaysia.

• Hanya 72% kelahiran yang ditemani oleh tenaga ahli, seperti bidan atau dokter.

• HIV/AIDS menjalar dengan cepat di seluruh daerah.

• Adanya ketimpangan antara daerah satu dengan lain yang begitu besar, terutama untuk Indonesia bagian Timur.

• Tingkat malnutrisi yang tinggi dan terus meningkat: 25% balita mengalami malnutrisi di Indonesia.

• Kendati jumlah yang masuk SD terus meningkat, tetapi transisi dari SD ke SMP masih mengalami masalah

Masih buruknya kedua kondisi kemiskinan Indonesia ini tentu menjadi PR besar bagi semua.

Cash Transfer VS In-Kind Transfer : Studi Kasus Program Raskin (Draft Diskusi)

Akan digelar diskusi dengan Pembicara Bung Chaikal Nuryakin (Staf Peneliti Lab Penelitian FEUI). Kali ini Bung Chaikal tidak berbicara mengenai konstelasi rasa cinta maupun asmara, sesuai bidang ahlinya, Economics of Love. Memang diskusi yang disajikan olehnya akan cukup memukau, tentunya dengan beberapa pertanyaan yang tersaji dalam draft berikut. Untuk lebih lengkap mengenai diskusi ini, bisa hadir di Bakul Koffie (Cikini), Jumat, 14 Desember 2007 pukul 19.00 WIB.

Program Operasi pasar Khusus (OPK) sebagai asal muasal Raskin merupakan satu dari beberapa program pemerintah dalam Program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Seperti diketahui, program JPS di negara manapun seharusnya bukanlah program yang sifatnya sementara tetapi merupakan program permanen pemerintah. Oleh sebab itu, jika kemudian Raskin—sebagai program JPS—terus berlanjut setelah krisis memang seharusnyalah demikian.
Secara garis besar, bentuk JPS atau bentuk transfer pendapatan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dalam bentuk uang tunai (cash) atau barang (in-kind). Raskin dalam hal ini, dapat dianggap sebagai transfer pendapatan dalam bentuk in-kind. Jika memang terdapat bentuk lain (cash transfer) dalam melakukan transfer pendapatan, lalu mengapa Raskin yang dipilih untuk dilaksanakan dan berlanjut sampai sekarang?

Cash Vs. In-Kind

Secara garis besar ekonom berpendapat bahwa cash transfer lebih baik dari pada dalam in-kind transfer bentuk barang. Berikut adalah berbagai argumen mendukung program bantuan yang bersifat cash:

1. Dengan adanya transfer tingkat daya beli, dapat menghasilkan efisiensi karena memindahkan perekonomian dari satu pareto optimum (tingkat kepuaasan) ke lainnya.
2. Kecil kemungkinan terjadi distorsi harga.
3. Penerima manfaat dapat cash transfer sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga dihadapkan pada lebih banyak pilihan. Dengan pemberian uang tunai penerima manfaat tidak mengalami worse off karena mereka dapat menggunakan uang untuk membuat mereka better off. Dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan atau pengendalian perilaku oleh pemerintah.
4. Biaya operasional lebih kecil dibandingkan transfer in kind.
5. Lebih cost effective karena tidak ada biaya transportasi, penyimpanan, pembelian dan biaya distribusi lain.
6. Tidak ada co-payment, kecil kemungkinan terjadinya risiko seorang penerima manfaat tidak bisa berpartisipasi dalam program ini.
7. Mengembalikan daya beli kelompok miskin.
8. In-kind transfer seringkali bermasalah mengenai kualitas bahan bantuan.
9. In-kind transfer juga akan efektif jika barang yang menjadi objek transfer adalah barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang ditargetkan.
10. Oleh karena terdapat proses distribusi maka in-kind transfer juga bermasalah dengan ketepatan waktu dan jumlah bahan bantuan apalagi proses distribusi bantuan ke daerah-daerah terpencil.
    

Sedangkan argumen yang tidak mendukung bentuk program cash diantaranya sebagai berikut:

1. Kemungkinan terjadinya poverty traps: memungkinkan terjadi disinsentif untuk mencari pekerjaan dan berusaha mandiri supaya tetap tergolong dalam kelompok miskin dan masih termasuk dalam target penerima manfaat.
2. Memang benar dengan cash transfer (uang tunai) yang diperoleh keluarga miskin akan menentukan preferensinya sendiri. Namun, apakah yang menjadi preferensi keluarga miskin adalah yang terbaik untuk keluarga tersebut?
3. Lebih lanjut, oleh karena cash transfer tersebut umunya diberikan kepada kepala keluarga, yang umumnya laki-laki maka preferensi kepala keluarga diwakili oleh preferensi kepala keluarga tersebut yang, sekali lagi belum tentu mencerminkan preferensi yang terbaik bagi keluarga tersebut.
4. Dengan demikian, ada kecenderungan bantuan tunai tersebut tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang bermanfaat.
5. Besar kemungkinan terjadinya korupsi karena sulit untuk dikontrol dan dimonitor.
   

Disamping perdebatan diatas, income transfer (transfer pendapatan), secara umum cash transfer, memiliki efek sebagai berikut:

1. Eroding private transfers: karena ada bantuan dari pemerintah maka bantuan dari pihak keluarga besar ataupun pihak personal lain berkurang.
2. Contaminating National Statistic Data: adanya insentif untuk tidak melaporkan data pendapatan, pengeluaran, dan konsumsi yang sebenarnya kepada BPS supaya masih termasuk dalam kelompok target penerima bantuan (terjadi under-reporting). Hal ini dapat menimbulkan bias under-reporting padahal data-data yang akurat dibutuhkan dalam program pengurangan kemiskinan
3. Fostering Social Discontent: kesenjangan antara keluarga yang berada di bawah dan pada garis kemiskinan dengan keluarga yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat kecil. Implikasinya terdapat adanya keluarga-keluarga yang akan mendapatkan keuntungan (windfall) sementara keluarga yang lain tidak. Hal ini dapat menimbulkan perasaan iri dan ketidakpuasan serta mengakibatkan kecemburuan sosial.
   

Raskin dalam Pandangan Cash VS In-kind

Seperti diketahui Raskin merupakan kebijakan subsidi pangan terarah (targeted food subsidy) sebagai kebijakan income transfer dalam bentuk barang (in-kind) untuk Keluarga Miskin, menjadi penting sebagai program Nasional. Dengan definisi seperti itu, Raskin sebenarnya tidak bisa dimasukkan murni kedalam bentuk in-kind transfer. Hal ini disebabkan adanya harga yang harus dibayarkan keluarga miskin untuk beras bantuan. Keadaan yang khusus ini jelas harus dipertimbangkan apakah memberi manfaat atau biaya yang relatif lebih besar/lebih kecil dibandingkan in-kind transfer.

Sebagai penyederhanaan, kita asumsikan Raskin sebagai in-kind transfer. Sehingga pertanyaan yang bisa diambil berdasarkan perdebatan Cash VS In-kind diatas yaitu bahwa Raskin:

1. Program Raskin cenderung mendistorsi produksi dan konsumsi barang (beras) yang menjadi objek transfer.
2. Program dalam bentuk in-kind umum dianggap tidak cost-effectiveness.
3. In-kind transfer akan efektif jika barang yang menjadi objek transfer adalah barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang ditargetkan.

(chaikal)