Eco-friendly plastic bags

Postingan Bung Luthfi sebelumnya yang sangat terkait dengan semangat greenomics, menjadi vegetarian ataupun tidak apakah memiliki imbas signifikan dalam kelestarian lingkungan memang masih menyimpan perdebatan.

Tapi bagi saya, sebuah upaya yang sangat disambut baik adalah mulai maraknya penggunaan kantung plastik yang mudah terdegradasi dalam waktu singkat. Penemuan ini tidak mudah, butuh riset cukup lama untuk menemukan "ramuan" dalam penciptaan kantong plastik ramah lingkungan ini.

Oxium menjadi salah satu pelopor dalam memproduksi plastik jenis ini (lihat di sini). Tentunya hal ini menjawab dari keresahan masih sangat bergantungnya konsumen di Indonesia dalam menggunakan kantung plastik, terutama ketika berbelanja. Plastik menjadi salah satu kontributor terbesar dalam sampah rumah tangga. Tentu ini berimplikasi pada persoalan lain, mulai dari manajemen pengelolaan sampah, hingga pencemaran lingkungan yang tidak hanya berdampak sekarang, namun juga generasi selanjutnya.

Saya rasa, menjadi vegetarian atau tidak sebagai bentuk upaya "saving or planet" hanyalah persoalan "ibadah ritual" saja. Ujung-ujungnya balik pada kebaikan bagi diri pelakunya, dampak terhadap lingkungan "wallahu a'lam". Saya lebih menghargai orang yang berfikir ke depan, salah satunya ikhtiar berinovasi melalui penemuan kantung plastik ramah lingkungan. Ini merupakan bentuk "ibadah sosial", lebih memberi kemashlahatan bagi sesuatu yang lebih besar.

Back from Dormant Condition

Are We Actually Saving Our Planet by Turning Into a Vegetarian?

Dalam perjalanan panjang di belantara jalan raya Jakarta, sebuah spanduk yang sudah usang dimakan polusi menarik perhatian saya. Di spanduk tersebut terdapat tulisan “prevent global warming by becoming a vegetarian”.

Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh kebanyakan pengemudi di Jalanan Jakarta ketika sedang macet, namun saya pribadi biasanya menghabiskan waktu dengan melamun. Tulisan di spanduk tadi membuat lamunan saya menjadi berkualitas.

Saya membayangkan apa yang akan terjadi apabila jumlah vegetarian mengalami peningkatan. Sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa posisi saya dalam hal “vegetarianism” ini adalah netral. Saya tidak against, namun juga tidak agree dengan konsep vegetarianism. Saya hanya mencoba meng-konkrit-kan lamunan saya menjadi sebuah bahan diskusi.

Tulisan ini tidak dibuat berdasarkan pengetahuan ilmiah dalam hal Biologi atau bidang ilmu apapun yang terkait dengan Rantai Makanan. Angle yang diambil adalah perspektif orang awam yang memiliki sedikit pengetahuan dibidang hitung-menghitung. Sehingga apabila banyak penyederhanaan yang dilakukan, semoga tidak mengurangi sense dari analisa mengenai “apakah benar Bumi akan terselamatkan apabila manusia menjadi vegetarian”.

Analisa mengenai vegetarianism akan saya mulai dari gambar rantai makanan dibawah

Gambar di atas mencoba menggambarkan rantai makanan yang terjadi dalam kehidupan di Bumi. Secara sekilas dapat diihat bahwa gambar tersebut merupakan penyederhanaan dari kondisi actual yang terjadi. Namun demikian hal ini dimaksudkan agar fokus dari tulisan ini tidak keluar dari konteks. Saya membagi rantai makanan kedalam dua bagian, kehidupan darat dan kehidupan air. Rantai makanan tersebut akan berakhir di mankind, subject tulisan ini sekaligus berstatus sebagai omnivore.

Analisa Rantai Makanan dimulai dari natural resource tanaman dan biota laut (sungai) yang berkembang biak dengan mengambil energi dari matahari. Herbivore adalah pemakan tumbuhan pada kehidupan darat, sedangkan Ikan Kecil merupakan agregasi dari segala binatang air yang memakan natural resources yang ada di laut (sungai). Pada kehidupan darat, herbivoreakan dimakan oleh carnivore, sedangkan di kehidupan air, Ikan Kecil akan dimakan oleh Ikan Besar. Ikan Besar dalam hal ini merupakan agregasi dari segala binatang air yang tidak memakan natural resources.

Tingkat pertambahan jumlah (growth) masing-masing entitas dalam gambar dinotasikan dalam persamaan yang ada di-‘dalam kurung’. Pertumbuhan jumlah tanaman P adalah IC_P + G_PN + G_PM. Dimana: IC adalah Initial Condition, G_PN adalah pertumbuhan tanaman yang secara natural terjadi dan G_PM adalah pertumbuhan tanaman yang dihasilkan oleh mankind.

Terdapat satu entitas yang pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh aktivitas dari mankind, yaitu Ikan Besar. Dalam hal ini saya mengsumsikan bahwa tidak logis bagi mankind untuk membuka sebuah peternakan Ikan Paus atau Ikan apapun yang berukuran jumbo. G_CM atau pertumbuhan carnivore oleh mankind, merupakan notasi bagi hewan peliharaan mankind seperti Anjing atau Kucing.

Notasi ‘X’ yang terdapat disetiap garis panah merupakan tingkat konsumsi oleh masing-masing entitas. Sehingga dalam hal ini X_PH adalah jumlah plant yang dikonsumsi oleh herbivore, X_HMadalah jumlah herbivore yang dikonsumsi oleh mankind, dan seterusnya.

Terdapat Tiga asumsi yang dianggap ceteris paribus dalam analisa ini. Pertama adalah mankind diasumsikan tidak mengkonsumsi carnivore. Kedua adalah apabila terjadi ‘kecelakaan’ yang mengakibatkan carnivore memakan mankind. Misalkan dalam perjalanan di gunung terjadi musibah mankind dimakan oleh harimau atau dalam sebuah liburan di laut ada mankind yang dimakan oleh ikan hiu. Ketiga adalah apabila terjadi bencana alam seperti kebakaran hutan atau tsunami.

Secara umum persamaan pertumbuhan dari masing-masing entitas adalah tingkat pertumbuhannya dikurangi entitas lain yang mengkonsumsinya. Sehingga dalam hal ini pertumbuhan dari entitas Plant adalah IC_P + G_PN + G_PM - X_PH - X_PM - X_PN. Dimana X_PN adalah jumlah plant yang mati secara alamiah (natural). à P = IC_P + G_PN + G_PM - X_PH - X_PM - X_PN

Khusus untuk mankind tidak terdapat entitas yang mengkonsumsinya sehingga persamaan pertumbuhannya adalah M = IC_M + G_MN - X_MN. Dimana X_MN adalah jumlah Mankind yang mati secara natural.

Pola konsumsi mankind dalam menjalani kehidupannya didasari pada tiga prinsip, yaitu:

1. Untuk kebutuhan (subsisten)
2. Untuk Stock
3. Untuk pengolahan (industri)

Pada kondisi yang natural mankind mengkonsumsi Plant, Herbivore dan Ikan untuk bertahan hidup. Sehingga dalam kondisi equilibrium fungsi konsumsi Mankind adalah: X_PM + X_HM + X_IKM+ X_IBM.

Jumlah dari fungsi konsumsi mankind sama dengan kebutuhan berdasarkan tiga prinsip diatas. Sehingga dalam kondisi equilibrium setiap entitas masih dapat berkembang biak karena tidak habis seluruhnya dikonsumsi oleh mankind. Setiap entitas yang dikonsumsi oleh mankind merupakan proporsi dari kapasitas maksimum mankind. Sehingga apabila mankind tidak mengkonsumsi X_HM, maka proporsi konsumsi X_IKM misalnya, akan meningkat sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas maksimumnya.

Kemudian apa yang akan terjadi apabila mankind menjadi vegetarian atau dalam set bahasa diatas menjadi herbivore. Secara langsung jumlah populasi Herbivore, Ikan Kecil dan Ikan Besar akan mengalami peningkatan karena tidak lagi dikonsumsi oleh mankind (X_HM, X_IKM, X_IBM hilang dari persamaan).

Mankind akan berkompetisi dengan herbivore dalam bertahan hidup. Dalam hal ini pemenangnya jelas mankind karena keunggulannya dalam kemampuan berfikir. Jumlah herbivore yang menurun akan mengakibatkan carnivore mencari sumber makanan lain, yaitu mankind.

Sedangkan untuk kehidupan di laut. Karena tidak lagi dikonsumsi oleh mankind, maka populasi Ikan Kecil dan Ikan Besar akan meningkat. Dalam kondisi yang ekstrem, mankind tidak lagi dapat berlibur ke pantai karena sudah penuh dengan Ikan Hiu atau lainnya. Atau dapat juga diprediksi bahwa jumlah plankton menjadi berkurang karena semakin banyak yang mengkonsumsi. Sehingga terjadi gangguan dalam ekosistem Air.

Apakah kondisi demikian merupakan solusi yang masuk dalam kategori menyelamatkan Bumi?

Shalat Jamak dan Makna Efisiensi

Shalat, khususnya shalat lima waktu, merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang berstatuskan Islam sebagai identitas kerohaniannya. Sebagai salah satu rukun Islam, "shalat" sangatlah dianjurkan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan, konon katanya, shalat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Singkat saja, dalam tulisan ini saya hanya ingin menguak masalah efisiensi, sebagai konsekuensi dari sangat gencarnya gerakan atau kampanye untuk menyelamatkan bumi. Baru-baru ini ada gerakan "Earth Hour" yang disponsori oleh WWF dan beberapa institusi yang peduli akan keselamatan bumi dengan cara mematikan lampu hingga 1 jam lamanya. Dan saya yakin masih banyak lagi gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi.

Untuk mencegah utopisme dalam pengaplikasiannya, maka dari itu, saya memiliki ide untuk menyelamatkan bumi, khususnya untuk melestarikan keberadaan air di bumi ini. Dan berdasarkan judul di atas, jelas saya akan mengikutsertakan umat Islam dalam proses aktualisasi penghematan air di dunia.

Sebagai penganut agama Islam, sudah tidak asing lagi kita mendengar kata "jamak." Jamak digunakan sebagai cara umat Islam untuk melakukan dua waktu shalat di dalam satu waktu. Dalam hal ini, menggabungkan shalat maghrib dengan isya dan shalat dzuhur dengan ashar, baik itu jamak takhir maupun jamak takdim.

Sekarang, kita masuk ke makna efisiensi. Secara kasar, melakukan shalat dengan cara dijamak, otomatis dapat menghemat waktu (dengan catatan bahwa si pelaku shalat memiliki halangan yang reasonable). Selain itu, sesuai dengan judul yang diangkat dalam tulisan ini, saya lebih memfokuskan diri pada penghematan guna menyelamatkan bumi.

Secara logika, apabila kita ingin melakukan shalat, jelas kita membutuhkan air (wudhu). Meskipun kita juga diberikan keleluasaan (dengan syarat dan ketentuan berlaku) untuk bertayamum (wudhu dengan debu). Namun dalam hal ini, kita asumsikan sumber air tersedia dimana-mana.

Jika kita shalat (wajib) lima kali dalam sehari, pastinya kita butuh lima kali pengambilan air wudhu. Untuk air wudhu, kira-kira air yang dibutuhkan sekitar 4-5 liter. Berarti 5 liter dikalikan dengan 5, berarti kira-kira untuk shalat wajib adalah 25 liter. Namun, jika kita melakukan shalat dengan di jamak, secara matematis kita hanya melakukan pengambilan wudhu sebanyak 3 kali. Jadi, 3 dikalikan 5 liter sama dengan 15 liter. Dalam sehari kita bisa menghemat 10 liter air.

Bayangkan jika, ada 200 juta manusia yang melakukan shalat lima waktu dan melakukan pengambilan wudhu sebanyak lima kali. Jadi 5 liter dikalikan dengan 5 dikalikan lagi dengan 200 juta sama dengan 5 miliar liter air akan dihabiskan. Kemudian jika shalatnya dijamak, 5 liter dikalikan dengan 3 dikalikan lagi dengan 200 juta sama dengan 3 miliar liter air akan dihabiskan. Jadi kalau shalatnya dijamak, otomatis akan menghemat sebanyak 2 miliar liter air per hari.

Jadi, kita dapat berkontribusi dalam gerakan penyelamatan bumi dengan cara menghemat air. Apabila ada pemeluk agama Islam yang menjamak shalat lima waktunya, maka secara langsung, dia telah membantu gerakan penyelamatan bumi.

Jadi, sekarang terserah anda, mau dijamak shalatnya atau tidak?

Transportasi Baru di Jl. MH. Thamrin, Jakarta

Sarana transportasi ini memang belum diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Hujan deras yang terjadi sejak malam hari (31/1/2008) hingga keesokan harinya (1/2/2008) membuat sarana transportasi ini mendesak untuk dioperasikan segera. Bahkan busway saja kalah pamor dengan sarana transportasi baru ini. Penasaran?

Lihat saja foto-foto hasil jepretan saya berikut ini:

[Suasana Jl. MH.Thamrin, Jumat, 1 Februari 2008, kota wisata air baru di Jakarta]

[Kalo naik mobil sih namanya ”nekat”]

[Sarana transportasi baru pun akhirnya diluncurkan]

[Sebelum naik, antri dulu untuk beli tiket di loket]

[Menunggulah pada tempatnya..Seperti Bapak yang satu ini...]

[Kalo lapar..bisa beli roti buat sekedar ganjal perut]

[Kalo masih lapar, transportasi baru ini bisa mengantar Anda sampai depan Mc Donalds]

[Dan Busway pun mogok beroperasi..alias kalah pamor]

Nah ini dia kalo DKI Jakarta diserahkan pada "ahli"-nya.
Sama yang ahlinya aja, Jakarta jadi kayak begini, gimana yang bukan ahlinya?

Nature Fights Back

Indonesia dengan karakateristiknya sebagai negara yang sedang berkembang, tiba-tiba saja kedatangan isu bertajuk pemanasan global. Sebelumnya, isu ini terasa begitu jauh...jauh sekali dari pemahaman masyarakat umum yang masih berkutat pada urusan basic needs. Kita tergagap dan jatuh dalam ‘kebingungan’ untuk bersikap. Ada pemanasan global, so? Apa kaitannya dengan kita?

Untuk mengawali tulisan ini, saya hendak menyatir pendapat dari seorang environmentalis -Rachel Carson- yang lewat buku-bukunya mengilhami gelombang back to nature di USA pada dekade 60-an. “It seems reasonable to believe that: the more clearly we can focus our attention on the wonders and realities of the universe about us, the less taste we shall have for destruction of our race. Wonder and humility are wholesome emotions, and they do not exist side by side with a lust of destruction.” Silent Spring, 1962.

Future Cost

Permasalahan lingkungan hidup menyertakan pula analisa mengenai polusi dan kerusakan ekosistem. Jika diletakkan dalam konteks ekonomi publik, polusi dianggap sebagai eksternalitas negatif yang mengurangi utility pengguna barang publik lainnya. Barang publik ini salah satunya adalah suhu udara bumi. Suhu bumi yang kian memanas disebabkan oleh pelepasan emisi karbon ke udara, yang nantinya melubangi lapisan ozon dan menciptakan efek Gas Rumah Kaca (GRK). Isu pemanasan global pada dasarnya merupakan pelebaran scope permasalahan eksternalitas negatif, karena GRK tidak mengenal batas-batas negara.

Emisi karbon muncul dari polusi, pemakaian energi dan juga pengurangan luas hutan (sehingga menyertakan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi karbon). Sebagai catatan, selama periode 1990-2005 laju deforestasi di Indonesia telah mencapai -1.6% per tahun sedangkan average pertumbuhan emisi karbon 5.5%. Akibat pemanasan global ini ditunjukkan dari suhu bumi yang meningkat paling tidak sebesar 0.6 derajat celcius dan ketinggian air laut meningkat 10-20 cm pada akhir abad lalu. (IPCC Third Assessment: Climate Change 2001 pada Stiglitz, 2006) Selain itu perubahan iklim juga memberikan uncertainty dalam pola pertanian dan meningkatnya potensi bencana banjir-kekeringan.

Kajian mengenai imbas kenaikan permukaan laut (sea level rise) yang dilakukan Dasgupta et al (The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis, World Bank 2007), memberikan konklusi bahwa kenaikan permukaan laut tidak hanya dipandang sekedar masalah seberapa luas area negara yang akan terbenam, namun juga seberapa besar nilai GDP yang akan hilang (based on 2001 data). Lebih lanjut lagi, dari banyak negara yang terkena dampak, 10 negara dengan dampak terbesar berasal dari transitional countries (Vietnam, Bahama, Mauritania, Mesir, dan sebagainya). Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami kerugian sebesar 8% dari GDP 2001 (dengan asumsi terjadi kenaikan permukaan air laut sebesar 5 meter).

Sulitnya, memahami nilai manfaat kelestarian lingkungan hidup (non-use value) adalah hal yang tidak (belum) teridentifikasikan selama efek kerusakannya belum memberikan pengaruh terhadap kerugian manusia.

Mendalami Motif Perdagangan Karbon

Lewat UNFCCC, upaya mengurangi laju pemanasan global direncanakan melalui perdagangan karbon. Negara berkembang akan menjual “kepastian” kelestarian hutannya kepada negara mitra pada tingkat harga tertentu. Permasalahannya, sebarapa besar luas hutan di negara berkembang akan diperlukan dan dihargai sebagai pembenaran tingkat polusi di negara maju?
Mempertimbangkan sebuah kerangka kerja global dengan model perdagangan karbon, pada hakikatnya merupakan sebuah kerangka yang melibatkan instrumen ekonomi dalam aktivitas perlindungan lingkungan. Penanggulangan masalah lingkungan ini menjadi lebih rumit, karena menyertakan banyak negara yang notabene menyertakan kepentingan mereka. Pangkal perbedaan kepentingan ini pastinya berasal dari global inequality. Analisis tentang kerjasama mengurangi efek GRK dapat dilakukan lewat game theory with multiple players, yakni analisis pilihan dimana hasil dari suatu keputusan seorang pemain akan dipengaruhi oleh keputusan dari pihak lain; pilihan pemain lain tidak diketahui.

Pertimbangannya lagi-lagi terletak pada seberapa besar potensi ekonomi yang hilang dengan adanya komitmen kerjasama tersebut. Pengurangan emisi karbon diperkirakan akan trade-off dengan rendahnya pertumbuhan GDP setiap negara. Anehnya, teknologi sepertinya bukan menjadi penjamin dalam mengurangi emisi karbon yang dihasilkan. Di negara-negara OECD yang penguasaan teknologinya relatif lebih tinggi, kontribusinya dalam pemanasan global sangatlah besar (kecuali beberapa negara di Eropa Utara, contohnya Norwegia), terutama dalam konsumsi energinya. Padahal, aktivitas manusia pada pemakaian energi diperkirakan menyumbang kurang lebih 80% efek GRK. USA sendiri telah menghasilkan lebih dari 50% GRK, jauh lebih besar dari akumulasi GRK yang dihasilkan seluruh negara berkembang (lihat http://earthtrends.wri.org/ mengenai emisi kumulatif dari CO2, 1900-2002).

Namun, mengapa justru developed countries yang berinisiatif untuk memperbaiki praktik yang salah? Padahal, ditilik dari dampak yang ditimbulkan justru developing countries yang akan banyak dirugikan. Ada 4 kemungkinan alasan perilaku developed countries: (1) there is no hidden agenda; seluruh prakarsa developed countries diambil atas tujuan tulus; (2) sepertinya developed countries dapat memanfaatkan kerangka ini untuk menghambat eksploitasi alam (hutan) di developing countries yang mana pararel dengan pertumbuhan ekonominya; (3) developed countries akan mendorong wacana dan isu pemanasan global berkembang di developing countries tanpa pernah terlibat di dalamnya (seperti penolakan Amerika dan Jepang). Hal ini dipicu oleh pemahaman bahwa: semakin besar potensi keuntungan dari terselenggaranya kesepakatan internasional mengenai pengurangan emisi karbon, maka semakin besar pula benefit untuk menjadi free-rider. Maka dari itu, semakin besar pula insentif untuk tidak berpartisipasi. Di sisi lain, semakin besar insentif untuk menolak, maka semakin sedikit pula ratifikasi/penandatanganan kesepakatan; (4) terlibat atau tidak, di masa mendatang developed countries akan berusaha memberikan hambatan pada berbagai produk-produk dagang yang kurang dilengkapi syarat-syarat pro-lingkungan (eco-labeling, ISO, dsb), sejalan dengan itu mereka juga akan mem-promote dan menjual teknologi ramah lingkungan mereka. Akibatnya: isu akan menjadi lebih kabur dan bias, fokus pembangunan lagi-lagi terdistorsi oleh (seolah-olah) kemauan global.

Prospek Perdagangan Karbon di Indonesia

UNFCCC Bali memang belum secara detail dan gamblang menjelaskan kepada setiap pesertanya mengenai mekanisme lanjutan perdagangan karbon; seperti: siapa yang berhak menerima? Seberapa besar harga karbon? Bagaimana monitoring dan evaluasinya? Bagaimana pula dengan deliverables-nya? Indonesia pasti akan berkutat dengan segala permasalahan tersebut, terutama dengan mekanisme penyaluran dana dan penanggung jawab kelestarian hutannya. Apakah fund dari negara mitra akan langsung diberikan dan diawasi oleh negara mitra ataukah akan berwujud pos baru dalam anggaran daerah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus mulai dipersiapkan jawabannya. Korupsi, otonomi daerah dan kemiskinan di areal hutan konservasi diperkirakan akan menjadi batu ujian implementasi perdagangan karbon di Indonesia.
Sekalipun Bali Framework sebagai resume akhir UNFCCC 2007 memberikan hasil yang kurang memuaskan, hendaknya kita tidak perlu memberikan judgment awal yang buruk terhadap skema tersebut. Bali Framework sebagai starting point dari perdagangan karbon, juga merupakan bagian dari perdagangan global. Namun, bukankah kita juga mengiyakan skema perdagangan global yang jelas-jelas disetting secara tidak berimbang?

Slept in to Unconsciousness

Kita dalam posisi yang sulit. Menjadi sekedar free rider akan memberikan suatu tekanan politik, di sisi lain kita juga terdesak oleh besarnya potensi kerugian yang dihadapi (secara geografis berada dalam posisi yang lebih vulnerable jika dibanding dengan negara-negara maju). Sudah seharusnya kita terlibat dalam UNFCCC, namun dalam penerapannya harus memperhitungkan dengan seksama apa-apa yang perlu diperjuangkan. Perjuangan ini bukan semata-mata masalah harga karbon, namun juga menyangkut usaha menemukan teknologi yang memberikan value added atas hasil hutan hingga memastikan sanksi tegas bagi negara maju yang nantinya terlibat. Jangan terlena dengan label “tanggung jawab kita terhadap dunia” saja, tapi juga mengusahakan dunia yang jauh lebih baik untuk Indonesia.

Perdebatan mengenai kepentingan ekonomi versus lingkungan harus dijawab dengan mereduksi pendekatan anthropocentric. Eksploitasi dan sikap masa bodoh terhadap lingkungan hidup adalah muara krisis ketahanan pangan hingga konflik global. Secara filosofi sederhana dan walau terkesan ketinggalan jaman, saya teringat tulisan Hatta, bahwa: "Alam memberi kelonggaran hidup bagi manusia jang mau berusaha. Tetapi dimana-mana ia mengadakan batas. Pada batas-batas itu alam berhenti mendjadi sjarat produksi, habis produktivitetnja." (Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Keekonomi dan Kooperasi. cetakan ke-V. Mohammad Hatta, 1954).

Pertanyaannya: When will the public become sufficiently aware of the facts to demand such action?


(Bawono Aji)

Soal Konferensi Perubahan Iklim (Tanggapan Untuk Bung Luthfi)

Bung Luthfi dalam tulisannya “Pemanasan Global dan Posisi Indonesia” menunjukkan ke-skeptisan akan pelaksanaan konferensi perubahan iklim – global warming – di Bali beberapa waktu yang lalu. Tampaknya bung Luthfi menganggap bahwa dana besar yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan konferensi ini sebenarnya sia-sia, dengan argumen Indonesia belum saatnya memikirkan soal global warming, tapi perlu fokus dulu pada pertumbuhan ekonomi. Saya memandangnya sedikit berbeda dengan bung Luthfi pada dua poin, yakni mengenai sia-sianya konferensi Bali kemarin dan tentang belum perlunya Indonesia memikirkan soal global warming.

Soal konferensi di Bali kemarin, pelaksanaan konferensi perubahan iklim tsb bagi saya memberikan dua kesuksesan bagi Indonesia. Pertama, dari sisi posisi Indonesia sebagai pelaksana konferensi yang bersifat internasional. Saya rasa dalam posisi ini, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Dan ini tentu memberikan dampak positif bagi citra atau image Indonesia di dunia internasional. Lalu poin positif yang lebih penting ada pada poin kedua. Bung Luthfi menulis bahwa hasil konferensi masih meninggalkan kejanggalan dan ketidakpuasan bagi peserta. Tapi apakah Indonesia berada pada posisi yang tidak puas dengan hasil konferensi? Saya kira tidak.

Memang pada akhirnya hasil konferensi Bali tidak mencantumkan besar penurunan emisi, karena AS, Jepang, dan Kanada tidak setuju. Dan karena itu, banyak kalangan yang merasa tidak puas. Namun perlu diketahui, Indonesia sama sekali tidak punya kepentingan dengan poin tersebut. Delegasi Indonesia datang ke konferensi Bali hanya dengan satu misi, yakni meng-gol-kan adanya pemberian kompensasi atau insentif fiskal bagi negara berkembang yang melestarikan hutannya. Dan misi ini tercapai dengan jebolnya program Reduction of Emissions from Deforestation in Developing Countries (REDD).

Dalam skema REDD ini, jika Indonesia mendedikasikan hutannya untuk dilestarikan (tidak digunakan untuk pembangunan, dll), Indonesia akan mendapatkan uang dari negara maju. Dana yang disediakan untuk program REDD ini mencapai US$ 10 miliar setahun. Rencana pemerintah Indonesia, dari 120,3 juta ha hutan, 37,5 juta ha atau setara dengan 31,2% total luas hutan akan dialokasikan untuk program REDD. Dan menurut Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, dengan asumsi tiap ha-nya Indonesia akan mendapat US$ 10 per ha tiap tahunnya, maka Indonesia akan mendapat dana segar US$ 3,75 miliar tiap tahunnya, Dengan kurs Rp 9000/US$, nilai tersebut setara dengan Rp 33,75 triliun, setara juga dengan 7% alokasi anggaran belanja ABPN 2007 kita. Tentu angka ini adalah angka yang cukup besar. Adapun rencana pemerintah terkait kondisi hutan dan kaitannya dengan perubahan iklim dapat dilihat disini.

Berangkat dari situ, kita dihadapkan pada sebuah pilihan: Gunakan hutan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi atau dilestarikan dan mendapatkan uang. Kita harus memilih mana yang punya benefit minus cost paling besar.

Melihat produktivitas kita yang masih rendah dan kondisi-kondisi lain yang menunjukkan belum pulihnya ekonomi kita, seandainya pilihan pertama yang diambil, pengorbanan hutan untuk pembangunan ekonomi tidak akan terlalu banyak meningkatkan kegiatan produksi dan juga pertumbuhan ekonomi. Belum lagi dalam prosesnya, tetap dibutuhkan biaya-biaya lain, seperti untuk investasi atau gaji bagi tenaga kerja, dan juga jangan lupakan ada opportunity cost sebesar dana yang diperoleh dari program REDD. Sementara pada pilihan kedua, dengan hanya menjaga hutan kita bisa dapat dana segar yang besar. Disini kita juga akan mendapati opportunity cost berupa keuntungan dari penggunaan hutan untuk pembangunan ekonomi. Tapi seperti disebut diatas, jumlahnya tidak banyak. Selain itu, meski tetap membutuhkan biaya untuk peningkatan pengawasan, tetapi saya kira effortnya relatif lebih mudah, sehingga biayanya juga relatif akan lebih rendah. Dari sini kita bisa bandingkan dan dapatkan secara kasar, benefit minus cost pilihan kedua lebih unggul.

Ini sejalan juga bila kita merujuk pada teori pada trade, yakni dari teori Heckser-Ohlin terkait dengan factor abundant. Dengan melimpahnya hutan, keberadaan hutan menjadi sebuah comparative advantage tersendiri bagi Indonesia. Oleh karenanya, akan sangat tepat bila kita menjual kelestarian hutan sebagai dagangan utama. Lagipula disini perlu dicermati pula, bahwa lahan hutan yang didedikasikan untuk program ini juga bukan seluruh lahan hutan. Jadi tetap masih ada mendekati 60% lahan hutan yang bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi.

Lalu terkait dengan belum perlunya negara berkembang seperti Indonesia untuk memikirkan soal global warming, saya kira itu tidak mungkin dilakukan. Ini dikarenakan saat ini negara-negara berkembang berada pada posisi di-fait accompli untuk peduli global warming, yakni dengan melestarikan hutan dan lingkungannya. Dulu negara-negara maju telah terlebih dahulu menebang hutan mereka. Namun efek penebangan hutan tsb tidak terlalu berdampak besar pada global warming karena masih banyak hutan lain yang menyokong lingkungan. Tapi dalam kondisi sekarang, dimana hutan hanya tersisa di negara berkembang, jika hutan tetap ditebang, efeknya terhadap global warming sangat signifikan. Dan global warming punya efek yang tidak cool seperti ditulis oleh Chatib Basri disini. Bila opsi mengejar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diambil dengan menafikan pelestarian lingkungan, efek bumerang akan menimpa negara berkembang. Peningkatan ekonomi tidak terjadi, lingkungan pun hancur.

Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka apa yang dicapai oleh Indonesia dalam konferensi perubahan iklim tidaklah sia-sia.

Pemanasan Global dan Posisi Indonesia

Konferensi Perubahan Iklim yang diselenggarakan PBB di Bali berhasil mengeluarkan sebuah kesepakatan yang dinamakan Bali Action Plan. Konferensi yang menghabiskan APBN sebesar Rp115 milliar tersebut masih meninggalkan banyak kejanggalan dan ketidakpuasan diantara negara peserta. Secara umum dapat digambarkan bahwa konferensi tersebut pada dasarnya merupakan pertempuran antara negara-negara Uni Eropa dan negara berkembang dengan Amerika Serikat dan Jepang.

AS dan Jepang enggan memberikan komitmen konkrit untuk mereduksi tingkat emisi karbon dan konsentrasi GRK yang dimilikinya. Sedangkan inti dari Konferensi tersebut adalah kepastian dari negara maju, dalam hal ini AS dan Jepang, untuk memberikan komitmennya.

Immanuel Wallerstein seorang sosiolog terkemuka mengklasifikasikan negara-negara di dunia kedalam tiga kelompok, negara Inti (core), semiperiphery dan periphery. Pengelompokan tersebut apabila dianalogikan kedalam bahasa ekonomi adalah kelompok negara maju (developed country), negara berkembang (developing country) dan negara terbelakang (underdeveloped country). Menurut Wallerstein, kelompok negara inti memegang kendali dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara-negara seperti AS, Jepang, Negara Uni Eropa, Australia, Selandia Baru dan Kanada (G8) memiliki posisi yang krusial dalam peta kekuatan dunia.

Pada intinya saya ingin mengatakan bahwa sebagai negara periphery yang masih berkutat dengan berbagai permasalahan pertumbuhan ekonomi, Indonesia belum waktunya berbicara mengenai perubahan iklim. Hutan yang indah lestari tidak menghasilkan apa-apa kecuali oksigen yang dinikmati secara gratis oleh dunia. Lebih baik kita manfaatkan seluas-luasnya menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

Bencana Alam Akibat Ulah Sendiri

Awal tahun ini dibuka dengan headline sebagian besar media massa yang menampilkan berita mengenai banjir yang terjadi akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo. Banjir yang tadinya hanya menenggelamkan Kabupaten Bojonegoro, sekarang telah meluas ke Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik (Kompas, 3/1/2008). Kerugian material akibat banjir ini ditaksir tidak kurang dari puluhan miliar Rupiah. Belum lagi kerugian immateriil berupa korban tewas dan luka berat akibat banjir.

Sebelum berita meluapnya Bengawan Solo menjadi headline, didaerah Jawa Tengah terjadi tanah longsor yang juga menelan korban jiwa. Di Ibukota DKI Jakarta sendiri saat ini sedang dilanda kekhawatiran datangnya banjir seperti di awal 2007. Menarik untuk memahami khususnya bencana banjir dan tanah longsor yang seringkali terjadi di berbagai daerah Di Indonesia. Patut dicermati bahwa berdasarkan data BMG, tingkat curah hujan yang terjadi tidak dapat dikategorikan abnormal. Sehingga perlu dipertanyakan apabila sampai terjadi banjir. Apakah banjir dikategorikan sebagai bencana alam atau sebagai bencana ulah sendiri

Berdasarkan pantauan dari Balai Penelitian dan Kehutanan Surakarta tingkat erosi di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo wilayah Keduang pada 2005 adalah 95 ton per hektar per tahun atau 6 mm pertahun. Pada 2006 erosi meningkat menjadi 105 ton per hektar per tahun atau sekitar 8.5 mm per tahun. Hasil dari erosi ini kemudian terbawa arus dan membentuk sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. Dalam hal ini perlu ditelaah lebih dalam mengenai penyebab dari erosi. Beberapa media massa menulis bahwa pembangunan di sekitar DAS Bengawan Solo dilakukan tanpa proses verifikasi amdal yang memadai. Sehingga terdapat dugaan bahwa telah terjadi perusakan lingkungan di sekitar DAS Bengawan Solo yang kemudian menyebabkan erosi. Apabila fakta penyebab erosi di Bengawan Solo adalah pembangunan yang tidak terencana lalu mengakibatkan meluapnya Bengawan Solo maka patut dipertanyakan apakah ini bencana alam atau bencana alam akibat ulah sendiri. Eksploitasi alam adalah suatu keharusan, namun ada baiknya apabila eksploitasi tersebut dilakukan dengan cerdas. Who cares about the UNFCCC!