Partai Politik Islam: Religion Loyalty yang Meragukan

Ada suatu fenomena menarik mengenai perkembangan partai politik di Indonesia yang memiliki basis ke-Islaman sebagai salah satu pembentuk ideologinya, meskipun ada beberapa yang mengatakan berdasarkan Pancasila, namun tetap saja basis massa yang digerakkan dibelakangnya tidak bisa dilepaskan dari ideologi agama Islam.

Studi yang dilakukan oleh Aris Ananta, Evi N. Arifin, dan Leo Suryadinata dalam buku Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective (Singapore: ISEAS, 2004) pada Chapter 8 saya ringkas hasil analisis secara ekonometrik terhadap 4 Partai Politik Islam di Indonesia sebagai berikut:

Dalam studi ini yang menjadi variabel dependen adalah suara (vote) yang didapatkan oleh partai politik tersebut pada Pemilu 1999 (walaupun datanya sudah obsolete, namun saya rasa hasil studi ini masih relevan hingga sekarang), sedangkan variabel independen-nya dalam hal ini meliputi berbagai aspek-aspek sosial-ekonomi.

Dengan pemilih di Indonesia yang 80 persen lebih adalah muslim, tentu embel-embel partai politik yang berdasarkan atau ada kaitan dengan agama Islam memang menjadi sangat potensial untuk digarap. Namun, berdasarkan hasil yang didapatkan studi tersebut menunjukkan bahwa variabel religion sendiri hanya mencerminkan koefisien yang jauh lebih kecil dibandingkan variabel region (dalam hal ini wilayah basis partai politik).

Dengan demikian, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kondisi ke-Islam-an di sini lebih sangat kental pada basis kewilayahan (region) tertentu, bukan lebih pada ideologi agamanya.

Bisa saja saya pada akhirnya membuat terminologi sebagai berikut, yaitu: PKB adalah Partai Islam Region Tapal Kuda, Jawa Timur; PAN adalah Partai Islam Region Jawa Tengah dan Yogyakarta; PKS adalah Partai Islam Region Perkotaan Jabodetabek; sedangkan PPP adalah Partai Islam Sisa Region dari Partai-Partai Islam lainnya.

So, apakah benar bahwa religion loyalty terhadap partai-partai politik yang berkaitan dengan haluan religi Islam masih relevan? Atau memang terminologi yang saya buat di atas lebih tepat?

Tambahan:

Seperti yang terjadi saat ini, di mana ada trend Partai Politik berhaluan Islam mulai menggeser pendulumnya ke tengah. Misalkan saja, PAN yang sekarang menyatakan sebagai partai nasionalis-religius, PKS yang sekarang mulai menggarap massa non-muslim dan bahkan mengadakan Rakernas di Bali. Jadi, pertimbangan memperluas region dengan tanpa mempertimbangkan religion (Islam dan Non-Islam) menjadi lebih dititikberatkan untuk meperbesar votes.

Secara platform, katakan saja platform ekonominya, secara garis besar tidak ada yang spesial ataupun berbeda secara spesifik, dan untuk Pemilu 2009, saya yakin seputar perdebatan dan perbincangan yang terjadi akan kurang menyentuh substansi.

Asian Idol #1: Mekanisme Voting

Ketika pertama kali mendengar akan ada Asian Idol, pertanyaan dan keraguan muncul tentang hasil akhir yang akan dihasilkan. Mekanisme voting apa yang akan digunakan panitia? Karena bila mengacu pada mekanisme voting yang biasa, maka juara hampir pasti diraih oleh wakil India, kemudian diikuti wakil Indonesia sebagai runner up, dan wakil Singapura akan meraih urutan paling buncit.

Dengan mekanisme voting biasa, dimana pemirsa memilih satu dari ke-6 calon Asian Idol, maka pemirsa sudah dipastikan akan memilih wakil negaranya. Misalkan saya, sudah pasti akan memilih Mike ketimbang Hady Mirza, kendati misalkan kemampuan bernyanyi Hady Mirza jauh lebih baik. Asian Idol pun akhirnya tidak ditentukan dengan siapa yang memiliki kualitas olah vokal terbaik, tetapi negara mana yang punya populasi terbanyak.

Untungnya kekhawatiran itu akhirnya tidak terbukti. Panitia dengan cerdasnya menerapkan mekanisme voting yang bisa menghilangkan bias populasi tersebut. Dengan mewajibkan pemirsa untuk memilih dua negara, maka kondisi yang tercipta adalah seperti ini: pemirsa pasti akan memberikan satu slot untuk wakil negaranya, lalu memberikan slot yang lain (seharusnya) pada penyanyi dengan suara terbaik. Dengan mekanisme seperti ini, (seharusnya) penyanyi dengan suara terbaik yang akan menang.

Hasil dari Result Show Asian Idol tadi malam menunjukkan bahwa memang akhirnya bias populasi tidak terjadi. Namun sayangnya, mekanisme ini tidak mampu melawan bias ketampanan (hehe.. Kenapa Hady Mirza yang menang, bukan Mike atau Mau? Kita akan bahas ini lebih dalam pada posting berikutnya).

Walau begitu, melihat penerapannya di Asian Idol dan terlepas dari hasil akhir yang “agak mengejutkan”, penerapan mekanisme voting dengan mengharuskan pemilih untuk memberikan dua pilihan akan sangat baik digunakan pada kondisi-kondisi dengan kecenderungan bias golongan/identitas sangat besar. Dan saya rasa mekanisme ini akan sangat cocok diterapkan di Indonesia, dimana gumpalan-gumpalan golongan, gumpalan-gumpalan identitas lebih besar mewarnai dalam berbagai pemilihan.

Contohnya seperti ini: bayangkan di sebuah pilgub ada 4 calon (A, B, C, D) yang masing-masing berbeda suku. Si A adalah calon yang sukunya adalah mayoritas di daerah tersebut, sementara si D adalah calon dengan suku sangat minoritas. Kerap terjadi di Indonesia, kendati bila ternyata si D adalah calon paling bersih dan punya program yang terbaik, sentimen suku menyebabkan si A yang menjadi pemenang. Ketika mekanisme voting yang mengharuskan pemilih memilih dua calon, kita bisa berharap banyak si D yang akan menang, terlepas dia adalah minoritas di daerah tersebut.

Sayangnya mekanisme ini masih menyisakan PR, yakni yang terbaik belum tentu menang.