BI Rate Turun 50 point: Perlu Takut atau Tidak?

Baru-baru aja, Rapat Dewan Gubernur BI (RDG-BI) menetapkan BI rate untuk turun 50 basis point atau lebih mudah dimengerti sebagai 0,5 persen (bisa dilihat disini). Pertanyaannya adalah; ada apa dengan ekonomi negeri ini?

Sedikit mengintip samar-samar akan tahun yang sedang berjalan ini, tahun 2009 diperkirakan akan menjadi tahun perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena kredit yang melambat, perdagangan luar negeri menurun dan investasi mandek.

Kredit melambat karena pebisnis sulit untuk menjual produk-produknya, jadi bikin males buat meminjam.

Perdagangan luar negeri menurun karena total ekspor turun yang disebabkan oleh pembelinya berkurang, ekspor migas yang motor utama perdagangan juga menurun oleh karena nilai jual minyak sedang turun. Selain itu, usaha untuk menurunkan impor alhasil cuma akan melahirkan pasar gelap dan penyelundupan dimana-mana.

Investasi yang mandek, adalah karena pemerintah secara tidak sengaja memberi signal untuk menahan investasi kepada publik, itu karena pemerintah menunda banyak projek. Oleh karenanya pihak swasta dan asing tentunya juga ikut menahan.

Lalu, apa arti dari turunnya BI-rate sebanyak 50 basis point? BI mungkin bermaksud untuk menggairahkan kembali dunia bisnis melalui pemberian keringanan biaya meminjam dari bank karena BI-rate dah turun banyak. Tapi apa bisa efektif?? Apakah 3 "penyakit" bisa diobati oleh satu "obat"?

Kita tunggu saja hasilnya..

Efektifkah Inflation Targeting?

Ada sebuah tulisan sangat menarik oleh peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph E. Stiglitz dalam artikelnya The Failure of Inflation Targeting. Dalam artikel tersebut, Stiglitz seperti menggugat bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral dengan menggunakan inflation targeting tidak bekerja maksimal dengan menghadapi tingkat inflasi saat ini yang dihadapi ancaman peningkatan harga minyak internasional dan komoditi yang terus menanjak.

Tugas Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi, bukanlah inflasi secara keseluruhan. Namun, Bank Indonesia hanya bertugas mengendalikan inflasi inti (core inflation). Sedangkan bagian lain seperti volatile food dan administered price sebagai bagian tingkat inflasi secara keseluruhan yang berasal dari peningkatan harga makanan dan dampak kebijakan fiskal bukan bagian dari tanggung jawab Bank Indonesia.

Sayangnya, kedua bagian terakhir pembentuk inflasi tersebut justru yang sedang mengancam tingginya tingkat inflasi. Tingginya harga komoditas, peningkatan harga bahan pangan, serta rencana peningkatan harga BBM sebesar 30 persen tentu akan semakin mendorong tingginya tingkat inflasi di Indonesia. Secara teoritis, inflasi ini bisa dijelaskan melalui cost-push inflation, di mana aggregate supply tereduksi akibat production cost yang semakin meningkat, seperti apa yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Lalu, kebijakan moneter seperti yang diungkapkan Stiglitz dalam artikelnya pada negara-negara penganut Inflation Targeting (salah satunya Indonesia) akan bereaksi meningkatkan tingkat suku bunga dengan tujuan untuk mencegah semakin berkurangnya nilai riil mata uangnya akibat tingkat inflasi yang terus meningkat. Tetapi, di satu sisi ingin menyelamatkan nilai riil, namun peningkatan suku bunga tersebut akan menyebabkan disinsentif bagi investasi dalam peminjaman modal dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan menurunnya permintaan agregat (aggregate demand).

Berdasarkan grafik di atas, apabila peningkatan suku bunga ditentukan secara tepat, akan mengembalikan tingkat inflasi seperti kondisi sebelumnya. Namun, di sisi lain hal ini akan berdampak pada menurunnnya tingkat pendapatan nasional (Y) yang semakin besar. Tapi sekali lagi ingat, tingkat inflasi saat ini banyak yang di luar kemampuan Bank Indonesia. Peningkatan harga minyak internasional, menyebakan imported inflation pun semakin besar. Selain itu, peningkatan pada harga kebutuhan pokok akan semakin mendorong tingkat inflasi karena merupakan faktor pembentuk harga dengan porsi yang cukup besar dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen.

Mungkin, sangatlah kita berbeda dengan Amerika, penetapan tingkat suku bunga oleh Federal Reserve sangatlah memberi pengaruh besar pada perekonomian baik domestik maupun global. Sedangkan di Indonesia, saat ini pengendalian tingkat inflasi secara keseluruhan akan sangat sulit, dan kebijakan inflation targeting tidak akan terlalu efektif untuk menurunkan tingkat inflasi secara keseluruhan. Peningkatan suku bunga tentu akan menggerus permintaan aggregat, dan hal itu akan terus terancam apabila daya beli masyarakat terus tertekan dengan tingkat inflasi akibat volatile food dan administered prices yang juga terus membayangi.

Kebijakan Perbankan April 2008

(tulisan ini adalah bahan dan hasil diskusi starbuckers 30 april lalu)

15 April lalu, BI mengeluarkan kebijakan perbankan terbaru yang didasari oleh latar belakang: (i) mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan bank, (ii) pendalaman pasar keuangan (financial deepening) dan mendorong perkembangan pasar modal, (iii) memperbaiki dan memperkuat struktur kelembagaan bank, dan (iv) meningkatkan manajemen risiko bank melalui implementasi Basel II yang didukung dengan ketersediaan industri pemeringkatan. Untuk lebih jelas lagi apa isi kebijakan tersebut dapat dilihat disini.

Muliaman Hadad, Deputi Gubernur BI, mengatakan, "paket regulasi perbankan tersebut diharapkan menjadi stimulus untuk pertumbuhan perekonomian dan sekaligus dapat menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum kondusif dewasa ini".

Hasil diskusi starbuckers, menyimpulkan beberapa poin kritisi atas kebijakan tersebut. Satu, kebijakan BI mestinya tidak perlu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab hal itu adalah tanggung jawab pemerintah bukan BI (yang adalah seputar inflasi dan perbankan). Dua, niat BI untuk meningkatkan kredit usaha kecil dan mikro dengan cara menurunkan aset-tertimbang-menurut-risiko (ATMR) tidak akan efektif, karena masalah utama perbankan dalam memberi kredit ke usaha kecil dan mikro adalah pada risiko bisnis yang sesungguhnya pada sektor itu, atau dengan kata lain turunnya ATMR tidak akan memperkecil risiko dunia nyata. Ketiga, kondisi global saat ini secara signifikan telah berkontribusi pada perlambatan ekonomi, jadi segala usaha melonggarkan sistem kredit bisa jadi tidak akan punya dampak signifikan pada dunia usaha, apalagi sektor usaha kecil dan mikro. Terakhir dan merupakan kesimpulan kami yang paling penting adalah bahwa tindakan BI menurunkan ATMR melalui paket kebijakan ini jelas-jelas bertentangan dengan niat menjaga kestabilan sistem keuangan!

Akhir kata, terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa meluangkan waktu untuk diskusi starbuckerseconomists. Semoga diskusi ini bisa terpelihara dengan baik.

Kisruh BI dan Inflasi

Sejak mulai terungkapnya berbagai kasus di BI, lalu kisruh pencalonan gubernur BI, kemudian diredakan dengan terpilihnya Boediono, dan terakhir ditangkapnya Burhanuddin Abdullah hari ini, semuanya menimbulkan kegamangan, terutama pada sektor moneter. Dan ini perlu menjadi perhatian lebih karena dua hal: Inflasi dan Ekpektasi Inflasi. Angka inflasi kita hingga bulan Maret sangat mengkhawatirkan. Tertinggi selama beberapa tahun terakhir, dan didominasi oleh kenaikan harga pangan dan bahan pokok yang langsung memukul rakyat kecil (mayoritas di negara ini). Padahal perlu diingat, pada 3 bulan ini dampak kenaikan beras global belum terasa di domestik karena kita sedang mengalami masa panen. Coba bayangkan bagaimana bila dalam 2-3 bulan ke depan efek kenaikan beras mulai terjadi!! Dan satu hal, kondisi inflasi ini tidak bisa diremehkan. Soekarno jatuh karena tiga tuntutan rakyat yang salah satunya terkait dengan harga yang menjulang tinggi. Begitu juga Soeharto. Mulai munculnya demonstrasi yang akhirnya berujung pada jatuhnya Soeharto juga berawal dari protes kenaikan harga. Melihat itu, bukan hal yang tidak mungkin SBY jatuh sebelum waktunya jika masalah kenaikan harga ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah (tapi mungkin ini bisa jadi malah sesuatu yang baik.. hehe). Yang jelas, masalah inflasi ini bisa menjadi potensi chaos yang sangat besar di masa mendatang. Lalu ke depannya bagaimana? Ketika bicara ke depan, maka kita bicara soal ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi, seperti diungkapkan Mishkin (2008) penting karena dua hal, yakni: (1) adanya ekspektasi memainkan peran besar dalam menentukan efek dari kebijakan ekonomi yang diambil saat ini. (2) kebijakan moneter paling efektif terjadi ketika bank sentral melalui kebijakan dan pernyataan yang dikeluarkannya menunjukkan komitmennya terhadap inflasi. Yang ingin saya soroti dalam konteks ini adalah poin 2. Pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter akan lebih mudah dicapai ketika komitmen bank sentral terlihat melalui berbagai kebijakannya. Yang mana, komitmen yang ada akan berpengaruh pada pembentukan ekspektasi di masyarakat. Di mata saya, komitmen BI terhadap inflasi cukup jelas. Keputusan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga di kala ada desakan untuk memotongnya dalam beberapa bulan terakhir adalah bukti nyatanya. Tapi nyatanya inflasi tetap tinggi, bahkan didominasi oleh inflasi inti yang notabene adalah tanggung jawab BI. Begitu juga ekspektasi inflasi masyarakat. Kenapa? Memang banyak faktor lain yang menjadi penyebabnya. Faktor eksternal, masalah pada sisi suplai (masih bermasalahnya infrastruktur, dll), kebijakan pemerintah yang kacau balau, bisa disebut sebagai beberapa penyebab dominannya. Tapi satu hal, kekisruhan menyangkut BI yang saya sebut diawal, menurut saya berpengaruh besar terhadap impotennya kebijakan-kebijakan BI yang seharusnya bisa mengimbangi faktor-faktor lain yang punya efek inflatoir tadi. Komitmen yang ditunjukkan dalam kebijakan BI akhirnya tidak berpengaruh banyak. Sayang, usaha yang begitu besar telah dikeluarkan, malah tidak berefek apa-apa karena politisasi masalah atau kesalahan orang per orang. Melihat itu, wajar saya pesimis melihat penanganan inflasi ke depan. Harapan yang ada cuma satu, mudah-mudahan Boediono memang sesakti apa yang dikatakan orang. Meski disini saya juga sedikit pesimis, terutama bila melihat sepak terjang beliau sepanjang menjadi Menko di masa SBY.