Demokrasi dan Ekonomi

Diskusi di Freedom Institute bertajuk “creative capitalism” pada hari kamis lalu cukup membekas di memori saya. Setelah cukup lama tidak menghadiri seminar di bidang ekonomi, saya cukup takjub mendengarkan “ceramah” dari M. Chatib Basri dan Rizal Malarangeng. Namun demikian ketika saya konfrontasikan dengan saudara M. Firman, apa yang saya rasakan berbeda dengan yang dialami olehnya. Menurut-nya diskusi ini mengecewakan karena tidak sesuai dengan topik creative capitalism. Apa yang diungkapkan lebih banyak keluar dari konteks creative capitalism dan apa yang dipaparkan menurut-nya biasa saja. (correct me if im wrong bung).

Pendapat Bung Firman membuat saya resah. Saya khawatir bidang pekerjaan yang sedang saya lakoni saat ini bukan meningkatkan malah menurunkan standar akademik dan intelektualitas yang saya miliki. Mungkin terdengar sombong dan angkuh, namun memang demikian adanya. Saya melihat secara langsung di beberapa Pilkada, pidato dari para calon Bupati atau Walikota yang kurang bermutu, hanya mengobral janji, mengangkat topik yang itu itu saja dan minim pejelasan mengenai teknis pelaksanaan program.

Ketika sedang membandingkan orasi para calon Bupati/Walikota dengan diskusi di Freedom Institute pikiran saya langsung melayang ke awal februari 2007. Saat itu saya sedang diwawancarai oleh Satish Mishra untuk lowongan di Strategic Asia. Terjadi sedikit perdebatan ketika saya mengungkapkan bahwa “pilkada langsung” sebagai implementasi perbaikan iklim demokrasi tidak baik untuk Indonesia. Selain biaya yang dikeluarkan amat besar (untuk Bupati bisa kurang lebih 4 M per satu putaran), hasil dari pilkada belum tentu menghasilkan pemimpin yang kredibel. Alhamdulillah sampai saat ini pendapat itu belum berubah.

Pendapat ini semakin mengkristal ketika membaca Gatra edisi terakhir yang memuat laporan Forbes tentang kekayaan Raja/Ratu di seluruh dunia. Raja Thailand dinobatkan sebagai raja terkaya didunia dan mengalahkan para Raja dari Arab yang bergelimang minyak. Ia begitu dicintai oleh rakyatnya sampai dijuluki “Rama”, saya sendiri terus terang tidak paham artinya. Ia mempelopori banyak program kesejahteraan rakyat, sehingga secara umum rakyat yakin bahwa kudeta yang dilakukan tempo hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut saya apa yang terjadi di Thailand ini merupakan contoh bagaimana demokrasi dan ekonomi tidak mempunyai korelasi yang positif.

Saya yakin pendapat ini bertolak belakang dengan banyak literatur dan logika berpikir akal sehat. Namun demikian apa yang saya lihat dilapangan demikian adanya. Bisa jadi sampel saya masih terlalu sedikit atau bisa juga saya lebih banyak menggunakan judgement pribadi yang bias. Mudah-mudahan saja pendapat ini tidak seperti khotbah Ied pagi ini yang mengatakan bahwa menaikkan harga BBM adalah suatu kemaksiatan. Atau seperti pendapat saudari Siti Musdah Mulia yang mengatakan bahwa Homoseksual diperbolehkan dalam Islam.



Starbuckerseconomists mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidzin.

Penempatan Dana Pemda Di SBI: Sebuah Pengantar Diskusi

Diskusi minggu ini akan menghadirkan sebuah tema yang cukup menghebohkan media dan pemerintahan di tahun 2007 kemarin, yakni mengenai penempatan dana Pemerintah Daerah (Pemda) di SBI. Sebagai pemateri dalam diskusi kali ini adalah M. Firman H. (rakyat biasa).

Diskusi ini akan bertempat di Bakul Koffie (Cikini) pukul 20.00 WIB, pada hari Jumat 4 Januari 2008.

Di hadapan DPD pertengahan tahun 2007 lalu, Presiden SBY mengkritik Pemerintah Daerah (Pemda) yang menempatkan dananya – APBD – di perbankan. Dalam pidatonya di depan DPD tersebut, Presiden SBY menyebutkan ada lebih dari Rp 90 triliun dana Pemda yang menganggur di perbankan dan Rp 50 triliun-nya ditempatkan di SBI, melalui BPD sebagai perantaranya. Pernyataan yang kemudian diikuti pula oleh Menkeu Sri Mulyani yang ‘marah’ ke BPD-BPD ini menjadi salah satu klimaks dari sebuah fenomena yang memiliki akar permasalahan kompleks.

Begitu besarnya dana APBD yang ditaruh di perbankan, di SBI tentu bukan suatu hal yang baik bagi perekonomian daerah. Apalagi di saat-saat sekarang ini, masa-masa pasca-krisis, dimana seharusnya daerah-daerah sedang giat-giatnya membangun. Ketika ada dana yang ditaruh di perbankan atau SBI, berarti dana tersebut tidak digunakan untuk proyek-proyek pembangunan atau untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika tidak terjadi pembangunan dan tidak ada dana untuk program-program masyarakat, artinya tidak akan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi; tidak akan terjadi penambahan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, dll; dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun tidak akan meningkat. Tentu kasus yang ada menjadi sebuah ironi.

Melihat kondisi itu, ditambah dengan sangat besarnya alokasi dana yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke daerah sejak Otoda, tentu sangat wajar bila akhirnya pemerintah pusat bak kebakaran jenggot, mencak-mencak mengetahuinya. Terlihat sangat wajar pula bila pemerintah pusat kemudian menyalahkan pemerintah daerah dan BPD karena ketidakmampuan menyalurkan dana tersebut ke sesuatu yang lebih riil.

Namun di sisi lain, ternyata permasalahan yang muncul bukan murni disebabkan kesalahan Pemda. Bahkan bila ditelisik lebih jauh, apa yang dilakukan oleh Pemda dan terutama oleh BPD adalah sesuatu yang wajar, sebuah pilihan yang rasional secara ekonomi. Oleh karenanya, yang harus dilakukan bukanlah menyalahkan tindakan yang diambil, melainkan mempertanyakan kondisi apa yang menyebabkan tindakan itu yang dipilih oleh Pemda dan BPD. Dengan menjawab pertanyaan itu, kita akan menemukan akar dari permasalahan ini, yang ternyata sangat kompleks.

Sebagai overview awal dan sebagai gambaran kondisi yang ada, kita bisa lihat grafik yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah Jawa Timur sebagai berikut:

Dari grafik di atas dapat dilihat bagaimana di awal-awal tahun, penerimaan jauh lebih besar dari pengeluaran. Ini terjadi karena lambatnya penetapan APBD yang menyebabkan APBD tidak mungkin efektif sejak awal tahun. APBD baru efektif di bulan Maret atau April. Di pertengahan tahun, dengan berbagai proses yang harus dilalui dan dilaksanakan sebuah proyek, sementara penerimaan juga terus meningkat, besar penerimaan tetap lebih besar dari pengeluaran. Besar pengeluaran baru memuncak di akhir tahun. Selisih penerimaan dan pengeluaran ini yang akhirnya ditaruh di perbankan dan kemudian ditaruh di SBI oleh BPD. – Sebagai info tambahan: Besarnya penerimaan dalam grafik tersebut belum memperhitungkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya, yang tentu akan semakin memperbesar dana yang ditaruh di perbankan –.

Gambaran diatas tentu hanya sekelumit kecil dan umum dari kompleksnya berbagai permasalahan di daerah. Namun, dari grafik diatas, sedikit banyak kita telah mendapatkan gambaran kondisi sebenarnya di daerah. Gagasan-gagasan tentang penyebabnya, tentu telah muncul dalam benak kita semua.

Apa hubungan kondisi ini dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah? Bagaimana proses anggaran negara berjalan? Bagaimana sebenarnya proses pencairan dana dari pusat ke daerah? Bagaimana peran BPD di daerah? Adakah kaitannya dengan ketakutan untuk menjadi Pimpro? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan coba diulas lebih dalam pada diskusi Jumat ini.

Lebih jauh: Akankah Pemda mampu membersihkan namanya? Apa solusi yang bisa dirancang? Dua pertanyaan ini yang akan menjadi klimaks diskusi Jumat ini.