Mari Bermain Matematika Politik Indonesia saat ini

Setelah tugas pansus kasus bank century hampir selesai. Kini merebak dugaan-dugaan perubahan koalisi partai politik di DPR. Komposisi kursi DPR saat ini adalah sebagai berikut:

Demokrat (PD): 150
Golkar (PG): 107
PDIP : 95
PKS : 57
PAN : 43
PPP : 37
PKB : 27
Gerindra (PGer): 26
Hanura (PH): 18

Koalisi awal yang ada saat ini adalah PD+PG+PKS+PAN+PPP+PKB=75,2%. Kini dengan perbedaan pendapat jelang kesimpulan akhir pansus bank century, ada "gosip-gosip" bahwa PG dan PKS akan tidak masuk koalisi lagi. Bila hal itu benar terjadi maka minus kedua partai tersebut koalisi hanya menjadi 45,9%. Namun, bila PGer joint koalisi yang sudah minus PG dan PKS maka alhasil koalisi akan menjadi sebesar 50,5%. Dengan kata lain, koalisi tetap menjadi mayoritas suara di dalam dewan.Yang lebih menarik lagi adalah apabila ternyata PKS tidak jadi keluar dari koalisi, otomatis koalisi akan menjadi 60,7%.

Saya bukanlah seorang ahli politik apalagi matematika politik. Disini saya cuma ingin menyoroti political cost of establishing a "pansus". Agar kedepannya bisa lebih dipertimbangkan lagi masak-masak bila ingin membentuk sebuah pansus.

Jadi, dari matematika diatas maka bisa disimpulkan bahwa political cost dari pansus century (bila memang peta koalisi jadi berubah) adalah 14,5% s/d 29,3% suara dalam dewan. Atau dengan kata lain, sebuah pansus dapat mereduksi kemampuan pengambilan keputusan homogen secara kolektif dalam dewan antara sepertujuh hingga sepertiga bagian. Dengan demikian sungguh luar biasa political cost dari sebuah pansus ini.

Uang Koin Untuk Prita, Masa Depan Pergerakan Publik

Pagi-pagi dikantor saya, ada seorang OB keliling membawa wadah untuk mengumpulkan koin-koin untuk sumbangan. Saya tanya, "untuk siapa ini?", jawabnya,"untuk mba prita". Secara serentak teman-teman sekantor mengumpulkan koin-koin dan memasukkannya ke wadah. Kemudian, datang seorang rekan kantor membawa uang kertas, lalu mendadak si OB berkata, "jangan uang kertas, ini hanya untuk uang koin".

Tak tahu kegiatan ini akan meluas seberapa luas lagi. Tapi untuk setiap orang yang menyumbang uang-uang koin itu tentu bercampur rasa-rasa didalam hatinya, yaitu antara rasa kasihan, marah, aneh, dan seru. Semua itu bercampur sehingga membentuk sebuah pergerakan yang berawal dari facebook dan twitter, kini menjadi pengumpulan dana berupa uang koin. Hayugg kita ikut nyumbang, saya sih sudah...

Lagi, Spekulasi Susunan Kabinet 2009-2014

Sebenernya saya bingung juga bagaimana orang-orang menyusun daftar-daftar seperti ini.
namun ini saya posting benar-benar dari apa yang saya temukan pada milis-milis lain. Tanpa saya ubah-ubah sama sekali. Silakan dilihat-lihat, dan diikuti tar apakah ada yang tetap sesuai dengan yang pengumuman resmi atau tidak. terima kasih.

1. Menteri Negara Riset dan Teknologi: Onno W Purbo
2. Menteri Negara Koperasi dan UKM : Sandiaga S Uno
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup: Ismid Hadad
4. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan: Zoemrotin
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara: Sudirman Said
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal: August Rumansara
7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional: Marie Pangestu
8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara: Faisal Basri
9. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: Anas Urbaningrum
10. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Eko Budihardjo/Darwis Khudori
11. Menteri Sekretaris Negara: Satya Arinanto
12. Menteri Dalam Negeri: Anies Baswedan
13. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa
14. Menteri Pertahanan: Agus Widjojo
15. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Todung Mulya Lubis
16. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Kuntoro Mangkusubroto/ Muhammad Lutfi
18. Menteri Perdagangan dan Perindustrian: Hatta Sinatra
19. Menteri Pertanian: Agus Pakpahan
20. Menteri Kehutanan: Mas Achmad Santosa
21. Menteri Perhubungan: Danang Parikesit
22. Menteri Kelautan dan Perikanan: Dwisuryo Indroyono Susilo
23. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Didik J Rachbini
24. Menteri Pekerjaan Umum: Bambang Susantono
25. Menteri Kesehatan: DR. Dr. Fachmi Idris
26. Menteri Pendidikan Nasional: Dr Arif Rahman/Satryo Soemantri Brodjonegoro
27. Menteri Sosial: Imam B Prasodjo
28. Menteri Agama: Komaruddin Hidayat
29. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata: Meity Robot
30. Menteri Komunikasi dan Informatika: Adi Rahman Adiwoso

Panglima TNI: Marsekal TNI Subandrio
Kapolri: Bagus Ekodanto
Gubernur BI: Hartadi A Sarwono
Jaksa Agung: Marwan Effendy

Latest Speculation on Cabinet Line-up

Menko Politik Hukum dan Keamanan : Sutanto ( Mantan Kapolri )
Menko Perekonomian : Sri Mulyani Indrawati
Menko Kesra : Hatta Rajasa (PAN)
Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN
Menteri Dalam Negeri : Andi Malaranggeng (Partai Demokrat)
Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa (Dubes RI di PBB)
Menteri Pertahanan : Djoko Suyanto (Mantan Panglima TNI)
Menteri Hukum dan HAM : Ruhut Sitompul (Partai Demokrat)
Menteri Keuangan : M.Chatib Basri (Dir. LPEM - FEUI)
Menteri Pertambangan dan Energi : Tubagus Haryono(BP Migas)
Menteri Perindustrian & Pedagangan : MS Hidayat (KADIN)
Menteri Pertanian : Dr.Ir.H. Herry Suhardiyanto M.Sc. (Rektor IPB)
Menteri Kehutanan : Taufik Efendy (Partai Demokrat)
Menteri Perhubungan : Prof. Dr. Sutanto Soehodho (UI)
Menteri Kelautan dan Perikanan : DR. Ir. Mohammad Jafar Hafsah (Partai Demokrat)
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : M.Jumhur Hidayat (Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI)
Menteri Pekerjaan Umum : Prof Dr.Ir Boedi Soesilo Supanji (Dirjen Potensi Pertahanan Dephan)
Menteri Kesehatan : Dr.dr Fachmi Idris, M Kes (Ketua Umum IDI)
Menteri Pendidikan Nasional : Anis Rasyid Bawesdan pHd (Rektor Univ.
Paramadina)
Menteri Sosial : Hidayat Nur Wahid (PKS)/Tifatul Sembiring (PKS)
Menteri Agama : Dr Salim Segaf Al Jufri ( Dubes RI untuk Saudi Arabia/ PKS)

MENTERI NEGARA
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wajik (Partai Demokrat)
Menteri Riset dan Teknologi : Dr Andy N. Sommeang (Dirjen HAKI)
Menteri Koperasi dan UKM : Muhaimin Iskandar (PKB)
Menteri Lingkungan Hidup : Prof Dr Jhony W Soedarsono (Guru Besar FTUI)
Menteri Pemberdayaan Perempuan : Rahmawati Soekarnoputri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : Marzuki Alie (Partai Demokrat)
enteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Lukman Edy (PKB)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Prof Bambang PS Brojonegoro (FEUI, IDB)
Menteri BUMN : Sofyan Djalil (Meneg BUMN saat ini)
Menteri Komunikasi dan Informasi : Rizal Malarangeng (Tim Sukses SBY-Boediono)
Menteri Pemuda dan Olahraga : Anas Urbaningrum (P Demokrat)
Menteri Perumahan Rakyat : Zulkifli Hasan (PAN)
Jaksa Agung; Amir Syamsudin
Gubernur BI: Srimulyani/Darmin Nasution

sumber: berbagai milis

Jakarta Bombings and President Comment

Two bombs exploded at JW Marriott and Ritz Carlton hotel Jakarta on FRi, July 17th. President SBY had commented on it, telling that the bombings may be related to not-so-final result of presidental election that held just 9 days earlier, in which he has been predicted to win by various survey institutions. He also announced inteligent reports of radical activities and plans which counter his candidancy. Some people then critisized his speech, especially his rivals at the election.

As public knows that there's hard (or even nasty) competition among presidential candidates, along with elector list problems and surveys subjectivity issues, hearing this speech, SBY rivals may be felt that it's likely to be pointed at them, so they protested. Or, it could be another chance to put another trial to decrease SBY popularity.

In my opinion, it's possible that the bomb related to election result, not caused by his predicted-to-lose rivals, but caused by terrorist preference: in fact, in SBY era terrorist attack was minimal, and there was Bali-bombing terrorists executions. Here's a citation from bloomberg:
"Yudhoyono, a 59-year-old former general, weakened the group by winning cooperation from captured terrorists, who convinced former comrades that the government doesn’t oppose their religion. The government also rewarded informants, including tuition aid for their children, relocation expenses and the privilege of forgoing uniforms in prison."

However, Even if it's true that the speech is emotional and quite improper, with also-emotional responses from the rivals, the issue is minor and cannot be the main issue, the bombing itself and economic impact. An International news portal, Bloomberg website doesn't care about it, and stay focused updating news on bombing investigations and economic fundamentals or sentiments.

How do you guys comment on it?

Para Pengamat Politik Kita...

Di satu saat mereka mengatakan pasangan X-Y tidak akan menang karena dua-duanya Jawa.Di waktu yang lain, pengamat berpendapat harus ada perpaduan nasionalis-islam supaya bisa menarik massa. Ada pendapat juga bahwa cawapres harus dari parpol. Jangan lupa juga, sangat populer juga dikatakan oleh pengamat yang mengatakan bahwa pasangan harus sipil-militer. Yang terbaru, capres Z disarankan oleh pengamat untuk mengubah gaya bicaranya, karena katanya masyarakat suka gaya bicara yang santun dan sopan. Bahkan dia bilang masyarakat suka yang gagah. hemmm... jangan heran kalau para capres rajin ke fitness menjelang pilpres nanti. Yang hot juga, salah satu cawapres dibilang antek asing tanpa bisa dibuktikan dengan fakta yang jelas. 

Akhirnya yang terjadi apa. Para capres sibuk memikirkan harus milih wapres yang jawa atau non jawa. Cari yang gagah karena dia agak pendek. Karena pendek itu, akhirnya juga mulai pake peci supaya keliatan tinggi. Selain itu supaya dibilang mencerminkan islam, karena pasangannya nasionalis. Di sisi lain, yang militer cari pasangan yang sipil. Di waktu yang lain, si capres 5-6 jam berlatih di depan cermin untuk mengubah gaya bicaranya. Pokoknya, mbulet aja sampai lupa bikin program.

Yang lebih parah, akhirnya rakyat juga memiliki pikiran yang sama. Yang dipikirkan cuma jawa non jawa, sipil militer, ganteng - gak ganteng, gagah - gak gagah, atau wah ini orang antek asing vs bukan antek asing. Dan rakyat pun dibikin lupa untuk menanyakan program-program yang ditawarkan para capres-cawapres.

Lihat permasalahannya kan.. para pengamat yang menganggap dirinya expert, lebih pintar dari yang lain, dan karena itu hampir 24 jam begitu larisnya muncul di berbagai acara TV keluar dengan analisis-analisis mereka yang menurutku tidak berbeda dengan ramalan Mama Lauren (99% wangsit, wahyu atau semacamnya) atau obrolan tukang becak di warkop, bukannya menjadikan rakyat dan para pemain politik menjadi pintar, tetapi sebaliknya.

Terjadi pembodohan besar-besaran, dan kita diam saja menikmatinya. 

Yang mereka katakan harus saya akui tidak salah. Namun faktor-faktor yang mereka sebutkan: faktor jawa-non jawa, sipil militer, gaya bicara, dll adalah faktor no. ke-45 ke-46 dstnya. Kenapa tidak sekali-kali para pengamat menanyakan program yang dimiliki para pasangan capres-cawapres dan membahasnya? Karena dengan begitu, masyarakat dan para pasangan menjadikan program tersebut prioritas mereka. Faktor yang seharusnya menjadi no.1 akhirnya ditempatkan menjadi faktor no.1.

Tapi, lagi-lagi saya hanya bisa mengomel dan menunggu jawaban dari rumput yang bergoyang.

Mitos dan Fakta: Boediono, CaWapres SBY

SBY akhirnya memilih Boediono sebagai cawapres-nya. Terkait dengan peluang politiknya, saya sendiri tidak terlalu yakin akan pesimisme publik dan pengamat politik mengenai peluang pasangan ini. Apalagi mendasarkan pada pandangan bahwa pasangan itu harus Jawa-non jawa, nasionalis-islam, ataupun harus dari parpol, yang saya kira hanya mitos yang dibangun oleh orang-orang politik. Dan sayangnya mitos itu lebih dipercaya ketimbang hal-hal yang lebih rasional, seperti mempertanyakan program apa yang sebenarnya diusung oleh pasangan capres-cawapres.

Diluar mitos yang disebutkan diatas, ada lagi 1 mitos yang paling aneh dan lucu, dan ditentang paling keras oleh publik, yakni Pak Boediono adalah antek asing dan pengusung neoliberalisme. Saya akan coba beberkan beberapa fakta terkait mitos yang satu ini. 

Tampaknya bangsa ini adalah bangsa yang gampang lupa. Tidak kah mereka ingat bagaimana Pak Boediono, bersama Pak Djatun ketika itu (di masa Megawati: ratunya wong cilik), berhasil mengatasi kondisi keuangan Indonesia yang carut marut dan mengembalikan momentum perekonomian setelah krisis? Tidak kah mereka ingat, pertumbuhan dan perbaikan ekonomi di masa SBY mereka puji-puji, padahal di satu sisi ini adalah kerja Pak Boediono dan Bu Ani tentunya (satu lagi antek asing dan pengusung neoliberalisme)? 

Kalau Pak Boediono cs memang antek asing, sudah dibangkrutkan aja negara ini, lalu AS dan konco-konconya bisa dengan mudah datang dan mengambil alih. Kenapa harus repot-repot pusing memikirkan jalan keluar dari krisis.

Lalu jika antek asing disamakan dengan hamba-hamba IMF, World Bank dan semacamnya, sudah lupakah publik bahwa kita keluar dari IMF ketika orang-orang ini memegang kendali kebijakan ekonomi di Indonesia?

PNPM, penurunan harga BBM, BLT, produk-produk yang jauh dari neoliberalisme, juga diambil di zaman orang-orang ini, dimana Pak Boediono termasuk di dalamnya. Mana neoliberalisme-nya? apakah hanya karena mereka sempat mencabut subsidi BBM, yang kita tahu semua harus dilakukan karena kalau tidak pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya terbengkalai hanya untuk ngisi mobil mercy atau BMW para pejabat korup? (saya tahu pasti masih ada kasus-kasus lain yang ingin diangkat oleh mereka yang kontra Pak Boediono cs, seperti: blok cepu, dllnya. tapi analogi pencabutan subsidi BBM juga bisa digunakan di kasus-kasus tersebut, dimana pilihan kebijakan yang diambil, secara umum/sebagian besar, memiliki dasar yang kuat terutama mungkin dari sudut pandang saya, secara akademik, meski harus saya akui tidak semua kebijakan ekonomi dimana Pak Boediono terlibat adalah tepat) 

Tambahan lagi, ingat Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, orang-orang yang dianggap non antek asing dan non neoliberalisme/kerakyatan (katanya) ? Ada perbedaankah dalam menghadapi IMF ataupun semacamnya? nope. bahkan dari segi prestasi ekonomi, jauh rasanya untuk dibandingkan.

Boleh lah tidak setuju dengan Pak Boediono sebagai Wapres. Tapi mbok ya jangan dengan alasan karena dia antek asing ataupun pengusung neoliberalisme. Apalagi pake membandingkan dengan Budi Anduk. Come on...!!!!!

Tolonglah lebih rasional dan jangan mau diperdaya oleh mitos-mitos yang dimunculkan oleh mereka yang disebut pengamat politik ataupun pemain lainnya. Jangan sedikit-sedikit, ini pasti Yahudi di baliknya atau ini pasti ada Amerika di balik semua (kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan konspirasi asing di balik sebuah kasus). Kasian orang Yahudi atau AS yang gak tahu apa-apa. Janganlah cari kambing hitam akan ketidakmampuan kita sendiri.

Seorang Ki Hajar Dewantara pernah berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Tolong jangan kecewakan leluhur bangsa yang telah berjuang keras. 

NB: ohiya, saya tidak akan memilih SBY siapapun cawapresnya. Jadi pandangan di atas mudah-mudahan adalah pandangan objektif saya terhadap sosok Pak Boediono.

Update:

- Boediono di mata Faisal Basri

- Boediono menurut Chatib Basri

Gak Jelasnya Politik Indonesia

Bersembunyi di belakang argumen: politics is the art of possibilities, politik itu penuh dinamika yang bisa berubah dari hari ke hari, dan argumen-argumen lain yang lebih abstrak, permainan parpol dan tokoh politik menjelang pilpres mulai semakin memuakkan. Kasus terakhirnya bisa dilihat disini.

Saya pribadi gak pernah berpikir politik adalah permainan yang begitu murahan seperti ini. Kalau cuma menjalin komunikasi politik gak jelas kesana sini, pindah sana pindah sini, mereka yang gak lulus SD pun bisa. Jika menaati janji politik antar mereka sendiri cuma bertahan hitungan hari, bagaimana mau menaati janjinya kepada rakyat!!! Mungkin bagi mereka, rakyat juga sudah menjadi masa lalu.

Politik seharusnya dimainkan dengan lebih bermartabat. Setidaknya, ketimbang muter-muter gak jelas, para parpol dan capres lebih baik membuat program dan membeberkannya kepada masyarakat untuk diuji dan dibandingkan.

Sayangnya yang terjadi sebaliknya. 2 bulan kurang menuju pilpres dan kita sama sekali tidak tahu program apa yang ditawarkan oleh capres untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Lalu kita harus memilih berdasarkan apa? gender? tampang? tinggi badan? duit yang dikasih? fiuuhh,,, membingungkan.

Tanpa program yang jelas, mau dibawa kemana negara ini. Mungkin dipikirnya ini mirip kisah legenda lara jonggrang. Indonesia bisa dibangun dalam 1 malam. Sayangnya mereka lupa, kisah legenda lara jonggrang tidak berakhir dengan happy ending.

Wisdom of the Crowds

Wisdom of the Crowds (WOC) adalah suatu terminologi yang diperkenalkan oleh Jim Surowiecki. Secara sederhana, terminologi ini menyatakan bahwa pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapatan individual yang ahli sekalipun (makanya diskusi bungs).

Terminologi ini juga diadaptasi oleh Ian Ayres dalam bukunya Super Crunchers untuk mendeksripsikan peristiwa hipotesis berikut ini:
Jika diambil suatu angka random, dan mahasiswa dalam suatu kelas dipersilahkan untuk menebak angka random tersebut. Sesuai dengan WOC, tebakan terbaik untuk angka random tersebut adalah angka rata-rata dari seluruh tebakan individual mahasiswa dalam kelas.

Dengan mengikuti alur pikir yang sama, WOC saya aplikasikan untuk kasus hasil quick count pemilu legislatif oleh beberapa lembaga survey. Dengan tidak mempertimbangkan perbedaan metode sampling dan margin of errors, maka prediksi terbaik dari hasil pemilu legislatif adalah rata-rata dari hasil quick count lembaga survey tersebut.

Apakah WOC ini terbukti atau tidak untuk kasus quick count? ada baiknya kita tunggu (atau gak?) hasil perhitungan riil KPU.

Cinta tidak bisa menunggu, katanya. Oleh sebab itu, saya melakukan excercise terhadap data yang bertujuan untuk mengetahui adakah hasil quick count dari suatu lembaga survey yang bersifat “tidak biasa” (outliers) relatif terhadap distribusi hasil quick count keseluruhan lembaga survey.

Dari hasil pada tabel di atas, tidak ada data hasil quick count yang bersifat extreme outliers. Namun setidaknya ada empat hasil estimasi yang bersifat mild outliers, yaitu LP3ES pada Demokrat yang underestimate, LeSI pada Golkar yang underestimate, CIRUS pada PPP yang overestimate, dan LSN pada PKB yang bersifat underestimate.

Apakah hasil ini bisa menunjukkan adanya gejala yang lain, semisal membuktikan adanya “pesanan politik” terhadap lembaga survey? Apakah “pesanan politik” ini jikapun ada, justru dilakukan bukan dengan menambah jumlah suara parpol yang memesan namun mengurangi jumlah suara parpol saingannya? Atau, tidak ada kesimpulan yang sedemikian seperti itu dapat diambil?

Saya pribadi memilih menjawab ya untuk pertanyaan ketiga, oleh karena hasilnya memang tidak cukup kuat secara statistik untuk merujuk pada kesimpulan yang lain. Namun setidaknya, excercise ini akan berguna bagi saya untuk merevisi ketepatan dari prediksi WOC nantinya. Data yang bersifat mild outliers ini, mungkin akan jadi kandidat untuk saya exclude dalam pembentukan rata-rata hasil estimasi WOC.

Pengamatan Sementara Pemilu 2009

Pemilu untuk pemilihan anggota legislatif telah dilakukan 9 April yang lalu. Hasil berdasarkan quick count menempatkan Partai Demokrat pada urutan teratas dengan lebih dari 20% perolehan suara. Tentunya, tingkat elektibilitas SBY untuk terpilih kembali menjadi presiden sangat tinggi. Di lain pihak, kondisi ini tentu membuat pening para petinggi Golkar, terutama yang berambisi untuk menjagokan kadernya sendiri sebagai calon presiden. JK yang digadang-gadang oleh partainya sebagai capres, dan sempat melakukan berbagai manuver politik untuk memperlihatkan keseriusannya, tentu sekarang berfikir ulang.

Posisi Golkar berdasarkan quick count diperkirakan hanya sekitar 14-15% suara. Anjlok dibandingkan pemilu 2004 sebesar 21%. Apabila koalisi kebangsaan yang kemudian melebar menjadi segitiga emas (Golkar, PDI-P, PPP) benar-benar terjadi, total suaranya masih hanya sekitar 34-35% (Golkar 14%, PDI-P 15%, dan PPP 5%). Posisi SBY, selain citra pemerintahannya yang masih terjaga, serta perolehan suara lebih dari 20%, tentu lebih leluasa untuk membangun koalisi menambah pundi-pundi suaranya. Hanya cukup dengan menggaet PKS dan PAN, SBY sudah bisa mengalahkan tipis calon presiden siapapun yang diusungkan dari koalisi kebangsaan dengan suara sekitar 36%.

Untuk partai pemula yang cukup mendapatkan suara seperti Hanura dan Gerindra, apabila ingin bersikap “oportunis”, keputusan merapat ke kubu SBY mungkin lebih baik dibandingkan ke kubu Megawati. Namun sayangnya latar belakang militer yang mungkin tidak “sehaluan” bisa saja akhirnya Hanura atau Gerindra lebih memilih merapat ke kubu Mega. Selain itu, masih ada suara PKB yang harus diperebutkan. Feeling saya, PKB Muhaimin akan merapat ke kubu SBY. Mengingat dalam pemerintahan SBY-lah Muhaimin memenangkan peradilan dalam sengketa-nya dengan Gus Dur.

Tapi tentunya analisisnya tak semudah apa yang akan terjadi. Keputusan seseorang dalam memilih bisa jadi berbeda antara partai politik dan capresnya. Mungkin saja, seseorang memilih Golkar, namun presidennya tetap SBY. Dan juga, apabila dikompetisikan individual, tentunya SBY versus Mega akan kelihatan jelas mana yang memiliki kapabilitas dan mana yang tidak. Jadi kondisi terburuknya, seseorang bisa saja memilih PDI-P, namun belum tentu memilih Mega sebagai presiden. Kemungkinan-kemungkinan ini bisa cukup banyak, layaknya mengolah probabilitas statistik melalui permutasi dan kombinasi.

Pendapat pribadi saya, sesungguhnya bola sudah di tangan SBY bersama Demokrat-nya, tinggal digelindingkan saja dalam tipe permainan apa yang diinginkan. Konstelasi politik saat ini sudah berubah. Saatnya Demokrat menjadi partai teratas dalam percaturan politik “sementara” negeri ini, dan mampu mengalahkan Golkar yang proses kaderisasinya sudah berlangsung lama dibanding Demokrat. Semoga saja ketika SBY terpilih kembali menjadi Presiden, tak lupa mempersiapkan kader penerus, dan juga menutup pemerintahannya dengan manis. Demi nasib Demokrat ke depan. Karena bagaimanapun dalam politik tak selamanya berada di atas, dan kadang harus menerima kenyataan, meskipun pahit. Seperti Golkar yang suaranya terpuruk, dan JK pun akan ditujuk hidung atas keterpurukan itu.

Efektivitas Insentif Starbucks Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu

Sesuai arahan tetua blog ini, berikut beberapa analisis terkait efektivitas kebijakan insentif dari starbucks dikaitkan dengan perilaku pemilih sesuai yg bung chaikal bilang di comment post sebelumnya.

Sebelum masuk ke analisis, sebenarnya hampir bisa dipastikan secara nasional efek kebijakan starbucks ini sangat tidak signifikan. Berapa sih pelanggan starbucks? Ada di kota mana aja sih starbucks? tentu sangat sedikit dibanding total jumlah pemilih.

Untuk itu, analisis ini hanya ditujukan untuk melihat perubahan preferensi dari golput untuk kemudian memilih atau tetap golput pada pelanggan setia starbucks saja. Mungkin jumlahnya hanya ratusan ribu atau puluhan ribu, tapi mereka-lah target utama kebijakan starbucks.

1. Pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan benefit dan cost

Untuk pemilih dengan karakteristik seperti ini, mereka golput karena merasa cost untuk memilih lebih besar ketimbang benefitnya. Ketimbang panas-panas nyontreng, ngeluarin tenaga buat jalan ke TPS, mending tidur siang ato nonton sama pacar deh. Nah, mengingat yang kita bicarakan adalah pelanggan setia starbucks, tentu kebijakan starbucks akan punya efek yang signifikan pada pemilih seperti ini. Dengan kebijakan kopi gratis, benefit untuk memilih jadi akan lebih besar dan bisa melebih cost-nya. Sederhananya, klo tadinya lebih memilih untuk nonton bareng pacar, sekarang ya udah deh gak papa nyontreng bentar, habis itu lumayanlah bisa ngopi2 sama pacar habis nonton. Gratis bo'.. Apalagi buat mereka yang pencinta frappucino caramel seperti bung luthfi. Dibela-belain deh buat dapet frappucino caramel gratis.

2. Pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan rational ignorant

Nah sebenarnya di kasus ini juga menggunakan pendekatan yang sama dengan benefit-cost analysis. Cuma akhirnya ditekankan pada tidak sampainya/tidak cukup informasi yang didapat oleh pemilih, dalam hal ini tentang caleg dan partainya, sehingga benefit untuk memilih pun kecil. Pemilih jadi malas untuk memilih karena dia merasa emang siapa tuh orang, partai apa sih gak jelas amat, dan ekspresi-ekspresi lainnya. Dalam kasus ini, kebijakan starbucks kurang efisien. Jika mau efisien, seharusnya starbucks melakukan kebijakan ini sebelum-sebelumnya, dengan iming-iming insentif kopi gratis untuk mendengarkan pemaparan caleg live di starbucks. Jadi dialog caleg bukan hanya di TV, tapi di starbucks. Niscaya, kebijakan ini akan lebih efektif untuk karakteristik pemilih yang satu ini.

3. Pemilih yang memutuskan untuk golput sebagai bentuk expressive voting

Karakteristik pemilih ini memutuskan untuk golput, melawan keinginan dalam hati paling dalamnya, karena merasa pilihannya tidak akan menentukan/mengubah hasil dari pemilu. Pemilih ekspresif kurang lebih akan berkata begini dalam hatinya: Yah buat apa sih, toh cm 1 suara, mending gk usah deh, gua golput aja deh, kan keren tuh. Nah, buat pemilih dengan karakteristik ini, kebijakan starbucks juga tidak akan efektif. Tentu pemilih, yang merupakan pelanggan setia starbucks, akan berpikir ulang, tapi kopi gratis tidak mengubah fakta bahwa perasaannya berkata pilihannya tidak berpengaruh apa-apa. Akhirnya ya sudahlah, gua tetap golput aja deh.

4. Karakteristik yang tidak disebutkan bung chaikal adalah golput karena terpaksa

Contoh kasus ini adalah bung Gaffar ato saya yang tidak terdaftar di DPT. Poor me :( Untuk kasus ini, kebijakan starbucks malah akan cenderung menimbulkan moral hazard. Sebagai pencinta kopi starbucks, saya tentu sangat tergiur dengan iklan ini, apalagi ketika emang lagi jalan-jalan deket salah satu warung starbucks. Tapi apa boleh buat, karena tidak terdaftar saya gak bisa milih, yang artinya tidak bisa menunjukkan jari yang sudah terkena tinta sebagai bukti ke starbucks. Apa yang akhirnya saya lakukan, saya pake tinta2an deh buat nipu si barista. Siapa tahu dia ketipu. Toh tintanya tinta murah yang gak unik2 banget. lol

Jadi gimana kesimpulannya? kebijakan ini punya efek yang berbeda-beda untuk tiap pelanggan setia starbucks, tergantung karakteristik alasan untuk golputnya. Namun, karena dalam pandangan saya banyak pemilih yang memutuskan untuk golput karena alasan rational ignorant, maka agaknya kebijakan ini tidak akan efektif. Yang pastinya sudah diperkirakan oleh Starbucks sendiri. Pastinya mereka kan gak mau rugi-rugi banget. Ngasih kopi gratis kebanyakan bisa gawat cuy, terutama di zaman krisis kayak gini.. :)

NB: Tulisan ini dibuat agak cepat-cepat dengan bacaan literatur yang terbatas dan gaya slengehan. Jadi maaf kalo ada analisis atau definisi yang kurang tepat.

Boxing Day

July 11th 2007, Vargas and Mayorga had a press conference for the formal announcement of their fight on September 8th 2007. The fight, as you know, begun prematurely:

Mayorga: "I will do Vargas a favor by retiring him in this fight so his family doesn't have to suffer every time he steps in the ring. I'm going to do your wife a favor and not let her cry anymore after I disfigure you."

He continued: ” I'm going to finish you, but you're finished already”

Vargas replied: “This will be my last fight for one reason only. It's for pride. I can't leave my career after a loss… Mayorga can disrespect me all he wants but not my queens”

And finally:

Vargas: "We should have sold tickets to this press conference; we had a little firework here today. There will definitely be fireworks in the ring at Staples Center on Sept. 8."

Yup, that’s it! The center of this trash talks is one and always one: the tickets!

Here is a hint for you for what have just happened today: ticket is equal to voting ballot and press conference plus 'trash talks' is equal to campaign minus cost!

Posisi Indonesia dalam Menyikapi Agresi Militer Israel

Agresi militer Israel atas Palestina menghiasi sebagian besar surat kabar dalam sebulan kebelakang. Semakin hari pemberitaan mengenai peristiwa ini semakin meresahkan dan menggambarkan kekejaman tentara Israel. PBB yang diharapkan dapat menghentikan agresi militer tersebut sejauh ini belum terlihat pengaruhnya. Liga Arab juga setali tiga uang dengan PBB, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan agresi. Sehingga dalam hal ini Palestina dapat dikatakan berjuang sendiri dalam mempertahankan kedudukannya.

Dari pemberitaan dikabarkan bahwa tujuan Israel menyerang Palestina adalah untuk menumpas Hamas. Namun demikian tujuan tersebut menjadi absurd ketika banyak korban sipil berjatuhan. Terlebih lagi adanya fakta bahwa bantuan kemanusiaan tidak diijinkan memasuki wilayah Gaza. Hal ini perlu ditelaah secara mendalam untuk dapat dengan objektif memutuskan siapa sebenarnya yang sedang diserang oleh Israel.

Peranan Indonesia dalam menyikapi konflik Israel-Palestina dapat dikatakan tidak akan berpengaruh signifikan. Selain kedudukan dalam perpolitikan luar negeri yang tidak tinggi, kekuatan militer Indonesia dapat dikatakan sama sekali bukan ancaman. Namun sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik walaupun terkesan tidak serius.


Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif telah mengambil berbagai tindakan yang dirasa perlu untuk menghentikan peperangan. Tindakan pemerintah secara spontan diikuti oleh sebagian besar LSM domestik yang peduli dengan masalah Palestina. Pro dan kontra mengenai sikap Indonesia terhadap masalah Palestina kemudian bermunculan. Bagi kelompok yang kontra dengan reaksi tersebut mengatakan bahwa masalah domestik yang sedang dihadapi masih sangat banyak, sehingga dirasa kurang tepat untuk memperhatikan bangsa lain. Sedangkan yang pro mengatakan bahwa masalah domestik selalu akan ada, apabila menunggu masalah domestik selesai dikhawatirkan politik luar negeri tidak berjalan. Terlepas dari banyaknya masalah domestik yang sedang dihadapi oleh Indonesia, kebijakan untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian perang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Berdasarkan penelusuran sejarah yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan representasi dua kepentingan besar. Palestina merupakan representasi kepentingan negara-negara Arab, walaupun banyak dari mereka yang cenderung tidak peduli. Sedangkan Israel merupakan representasi kepentingan Amerika Serikat dan Inggris, yang dalam hal ini terlihat jelas keberpihakannya. Sehingga, in a simple way, membantu Israel menunjukkan keberpihakan pada Amerika, sedangkan membantu Palestina menunjukkan keberpihakan pada negara Arab. Pilihan pada salah satu dari opsi diatas menimbulkan konsekuensi masing-masing.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam konflik Israel-Palestina berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi tidak langsung. Dikatakan demikian karena kondisi likuiditas yang saat ini sedang melimpah di negara-negara arab, sedangkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab masih belum optimal. Berikut data-data perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab.




Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa negara Arab yang menjadi tujuan ekspor non migas terbesar adalah Uni Emirat Arab (UEA). Sedangkan Kuwait dan Qatar merupakan negara Arab tujuan ekspor non migas yang paling kecil. Tiga negara tujuan ekspor barang dari Indonesia terbesar adalah Jepang, AS dan RRC. Apabila jumlah barang yang diekspor ke negara-negara Arab dijumlahkan, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tiga negara tersebut masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspor barang dari Indonesia ke negara-negara Arab relatif tidak signifikan dibandingkan ekspor barang Indonesia ke AS, Jepang dan RRC. Dalam hal ini dampak yang akan terjadi apabila AS menutup pasarnya dari Indonesia akan jauh lebih parah daripada apabila negara-negara Arab secara bersama-sama menutup pasarnya.



Berdasarkan data mengenai impor diatas, ketergantungan Indonesia pada produk-produk dari negara arab dapat dikatakan tidak besar. Prosentase yang meningkat justru terjadi pada produk-produk dari RRC. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab tidak seerat hubungan Indonesia dengan AS, Jepang atau RRC.




Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur perdagangan negara-negara Arab sedikit banyak mirip dengan Indonesia. Hubungan perdagangan lebih banyak dilakukan dengan negara-negara barat seperti US, Jerman dan Italia. Sedangkan untuk kawasan Asia, negara-negara Arab tersebut lebih banyak melakukan hubungan dagang dengan Jepang, Korea Selatan dan RRC. Fakta menarik yang dapat dianalisis dari data diatas adalah cadangan kekayaan dari negara-negara Arab yang luar biasa besar, namun posisi FDI abroad yang masih dalam level rendah.

Fakta menarik lainnya adalah hubungan perdagangan antara negara-negara Arab dengan Indonesia yang mayoritas Muslim dapat dikatakan tidak erat. Dalam hal ini pendapat yang mengatakan bahwa “uang tidak memiliki ideologi” dapat dijustifikasi.

Berbagai alternatif dapat diperdebatkan sehubungan dengan cara meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara Arab. Beberapa literatur mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pondasi perbankan syariah yang kuat guna menarik minat investor dari Arab. Namun tidak tertutup kemungkinan hubungan dagang tersebut dapat ditingkatkan apabila Indonesia lebih berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dengan terlibat aktif dalam penyelesaian konflik ini, diharapkan negara-negara Arab dapat memalingkan muka kearah Indonesia untuk berinvestasi. Dalam hal ini Indonesia dituntut untuk pandai menempatkan diri.

Demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, Indonesia perlu meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara Arab, namun dilain pihak hubungan dagang dengan AS perlu dipertahankan. Sehingga apabila diasumsikan konflik yang terjadi antara Israel-Palestina merupakan dua kutub yang terpisah, maka posisi Indonesia berada ditengah-tengah dua kutub tersebut. Semoga bukan suatu solusi yang utopis.

Awards of the Month

Setelah beriklan menahbiskan Soeharto sebagai pahlawan, lalu berencana memberikan penghargaan untuk Mbak Tutut, sekarang salah satu tokoh utama PKS meminta MUI untuk memberikan fatwa haram Golput. Well... kalau ada award untuk partai paling "bingung" dan/atau "membingungkan" bulan ini, saya rasa kita sudah dapatkan pemenangnya.. 

Pelajaran Tentang Demokrasi dari Sang Guru

Akhirnya Barack Obama terpilih menjadi Presiden AS pertama yang berdarah Afrika. Sesuatu yang spektakuler, apalagi bila mengikuti sejak awal kiprah dia menuju kursi Presiden. From no-one to someone. Mengutip acceptance speech dari sang Presiden baru, kemenangan Obama menjadi bukti sahih kehebatan demokrasi AS : 

"If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; who still questions the power of our democracy, tonight is your answer."   

Selain itu, di balik kemenangan Obama ada satu hal lain yang juga bikin saya tertarik, yakni ketika mendengarkan pidato politik John McCain, mengakui kekalahannya. Sangat berjiwa besar dan menunjukkan kualitas kehidupan demokrasi AS yang jauh lebih baik di atas kita. Ketika anda maju untuk menang, anda harus siap juga untuk kalah.

Kemenangan Barack Obama mungkin tidak akan berpengaruh langsung secara signifikan terhadap Indonesia, tetapi seharusnya politisi Indonesia bisa belajar banyak dari perjalanan demokrasi dari pelaksanaan pemilihan Presiden AS ini (yang saya kira diliput dengan begitu luas di DN untuk pertama kalinya). Jangan hanya meniru slogan, soal muda-nya, atau template design website-nya saja. Baru dengan begitu, kemenangan Obama memiliki arti bagi Indonesia.

Kita tahu perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang untuk menyamai yang terjadi di AS, tapi setidaknya kita telah diyakinkan bahwa kita berada di jalur yang benar.

Iklan dan Politik

Sudah lama tidak blogwalking, iseng-iseng buka blog pribadi milik rekan kita bung gaff kemudian menemukan 1 posting yang menarik dan membuat saya tergelitik untuk berkomentar.

Posting yang saya maksud berjudul "Siapa Dia?". Dalam posting ini bung gaff mengemukakan kegusarannya melihat iklan-iklan politik yang gak jelas, yang mungkin bisa saya sebut antara lain iklan Soetrisno Bachir (SB) atau Rizal Mallarangeng (RM). Yang saya tangkap dari posting tersebut, bung gaff gusar karena dua alasan, yakni: (1) ragu akan efektivitasnya terhadap elektabilitas nanti di pemilu. (2) juga berdasarkan alasan pertama, akhirnya yang terjadi hanya buang-buang duit saja.

Menanggapi alasan pertama, perlu kita ketahui dalam tahapan pemasaran politik ada tahap-tahap yang harus dilalui, yakni awareness - pemahaman (convincing) - elektabilitas. Dari sini, jelas iklan-iklan milik SB atau RM masih merupakan tahapan pertama dari pemasaran politik, yakni untuk membangun awareness masyarakat terhadap sang tokoh. Mungkin bung gaff kenal baik SB atau RM, tapi saya yakin masyarakat kebanyakan, terutama yang diluar kota-kota besar tidak terlalu mengenal mereka berdua. Bahkan posisi SB sebagai ketua PAN saja, mungkin masih banyak yang lebih kenal Amien Rais. Apalagi RM yang kebanyakan orang hanya tahu dia adalah pembawa acara save our nation di Metro TV. Oleh karena itu, penting kiranya bagi mereka untuk mempopulerkan diri. Untuk masalah apakah akan yakin dan kemudian memilih, saya yakin akan ada langkah berikutnya dari tokoh-tokoh politik yang dimaksud.

Lalu alasan kedua, kenapa harus lewat iklan di TV? Buang duit aja! Saya kira tidak demikian. Demi membangun awareness masyarakat, beriklan di TV adalah sarana yang paling tepat dan mungkin paling mudah dan murah. Hitung-hitungannya seperti ini. Iklan di TV di waktu prime time per 10 detik menghabiskan 30 juta. Anggap saja iklannya 30 detik sehingga sekali iklan habis 90 juta. Lalu dalam sehari si tokoh beriklan 10 kali. Berarti dalam 1 hari biaya yang diperlukan adalah 900 juta. Dalam sebulan si tokoh membutuhkan dana sebesar 27 miliar. Sangat besar memang.

Tapi tunggu sebentar. Asumsi 80% dari pemilih yang berjumlah 120 juta memiliki TV di rumahnya. Artinya akan ada 96 juta orang yang melihat iklan tersebut dan mulai mengenal si tokoh. Cukup banyak bukan. Lalu yang terpenting, dengan biaya total sebesar 27 miliar, berarti biaya per kapita-nya hanya Rp 281,25. Coba bandingkan dengan harus datang ke daerah-daerah, dimana paling banter dalam satu lapangan ada 100 ribu orang yang bisa dikumpulkan. Lalu per orangnya minimal harus diberi Rp 10 ribu + makan siang. Sudah biaya per kapitanya jadi mahal, hanya 100 ribu orang yang jadi lebih mengenal si tokoh, capek dan habis waktu pula.

Dari ilustrasi di atas, saya rasa beriklan di TV tidaklah buang-buang duit dan sangat efektif. Dalam realitanya, siapa sih yang akhirnya tidak mengenal SB atau RM. Apalagi slogan "hidup adalah perbuatan" milik SB yang mulai melekat di pikiran masyarakat.

Akhir kata, beriklan di TV saya kira adalah tindakan yang tepat, meski masih banyak usaha yang harus dilakukan untuk menyaingi SBY atau Mega. Ada istilah ekonomi yang cukup pas untuk menggambarkan, yakni: beriklan di TV tuh "necessary but not sufficient", tapi dengan satu kondisi, yakni budget constraint yang besar.

The Hunting Party dan Radovan Karadzic

Entah apakah suatu fenomena yang terjadi secara kebetulan atau tidak? Fenomena apa? tampaknya memang sudah agak terlalu basi, akan tetapi unik juga kalo kita main lucu-lucuan akan hal ini. Kalau anda penggemar film layar lebar atau pengamat hubungan internasional, khususnya di daerah pecahan Yugoslavia, saya tidak akan meragukan pengetahuan anda tentang kedua frase di atas.

The Hunting Party. Film yang dibintangi oleh aktor kawakan Richard Gere dan salah satu aktor favorit saya, Terrence Howard, resmi dirilis pada tahun 2007. Akan tetapi, film ini mungkin baru masuk ke theatre di Indonesia pada awal tahun 2008. Di Roma, Italia, film ini dapat dinikmati di theatre sekitar pertengahan bulan Mei 2008.

Film yang diangkat oleh Richard Shepard ini mungkin cukup kontroversial, khususnya bagi penduduk yang menetap atau pernah merasakan getirnya suasana konflik di Bosnia-Serbia. Dalam film ini, Richard Gere bertindak sebagai reporter yang ingin sekali mengetahui keberadaan pembantai ribuan umat muslim di Bosnia. Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

Lalu kita beranjak ke berita menggembirakan (bagi beberapa pengamat kemanusiaan di dunia), yaitu tertangkapnya Radovan Karadzic, pentolan pembantai ribuan muslim di Bosnia setelah 13 tahun melarikan diri dan menjadi buronan dunia. Karadzic ditangkap pada pertengahan bulan Juli 2008 di Serbia. Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

Yang menarik menjadi pertanyaan adalah apakah pemutaran film The Hunting Party (yang secara eksplisit menceritakan ttg pencarian/pemburuan para pembantai yang dilakukan oleh para wartawan) ada korelasinya dengan penangkapan Radovan Karadzic? Saya bisa berkata demikian karena, uniknya, jarak antara pemutaran film tersebut tidak terlalu jauh dari penangkapan Karadzic.

Lalu, apakah benar ada permainan atau apalah namanya (konspirasi) dalam proses penangkapan Karadzic seperti apa yang juga digambarkan dalam film? Apakah CIA dan sebagainya memang sudah melupakan Karadzic dan lebih memilih Osama Bin Laden?

Pada intinya, saya sangat senang Karadzic sudah berada di Hague pada saat ini. Apapun hasil peradilan internasional, saya harap dapat memuaskan semua pihak, kecuali para kerabat atau korban secara langsung dari kebiadaban Karadzic.

Pesta Kecil

Entah mengapa saya kembali bersinggungan tipis dengan kemiskinan, kali ini dengan dengan dosen saya di pascasarjana yang sangat kebetulan bertugas dalam menyajikan data kemiskinan..

Sedikit curhat yang keluar dari mulut beliau adalah angka kemiskinan tidak bisa memuaskan semua pihak, jika terlalu tinggi pemerintah tidak akan puas, jika terlalu rendah LSM akan mencak-mencak..

Yang harus dipertanyakan katanya, mengapa kemiskinan selalu dipandang dalam sisi kuantitas tetapi tidak kualitas (betapapun sulitnya kualitas tersebut untuk diukur).

Bagi analis apapun dan dimanapun, jumlah kemiskinan menjadi indikator utama bagi kinerja pemerintah, padahal kata beliau: memandang kemiskinan dari sisi kuantitas akan memberi konsekuensi sangat besar terutama bagi masyarakat paling miskin. memandang kemiskinan dari sisi kuantitas sertamerta meng-exclude masyarakat paling miskin dari program kemiskinan. Mengapa?

Akan butuh sumber daya sangat besar untuk mengangkat masyarakat paling miskin keluar dari garis kemiskinan, karena jikapun terangkat paling hanya menjadi masyarakat miskin tapi tetap miskin (tidak ada kinerja pemerintah sama sekali disini)

Jadi sangat jelas, pilihan pemerintah yang rasional, yang dihadapkan pada penilaian kinerja kuantitatif adalah meng-isolir masyarakat paling miskin.

Siapa masyarakat paling miskin? Termasuk didalamnya masyarakat miskin kota tanpa identitas administratif yang jelas, masyarakat miskin jauh di pelosok pedesaan, masyarakat-masyarakat yang terusir (korban konflik, bencana alam, dll)

Bagi saya, kinerja pemerintah tidak bisa (tidak akan pernah bisa) dilepaskan dari kinerja wakil rakyat (kedua-duanya ada sebagai peranakan hasil persetubuhan politik)

Bagi politikus di negeri ini, setiap hari adalah pesta kecil, yang entah mengapa harus diterangi lilin yang juga kecil, dalam kelambu remang-remang yang tipis. dihadapan rakyat mereka hanyalah siluet, yang selalu bisa miring kemana arah angin berhembus..

Dan di setiap hari itu, gairah mereka tak juga pernah habis, bahkan semakin memuncak, semakin dekatnya pesta besar!

"When I am hungry I want to eat one politician, hang another and burn a third" (Carolina Maria – Nordestina)

CDT 31 vs LSI, Bagaikan David melawan Goliath

(Laporan Eksklusif dari Pangkalpinang)

-----------------------------------------------------------------------

Beberapa hari tinggal di Pangkalpinang membuat saya semakin percaya bahwa ketimpangan pembangunan Di Indonesia begitu tinggi. Disini setiap hari mati listrik. Pernah dalam dua hari, hanya 5 jam listrik menyala. Hal ini diperparah dengan kondisi sanitasi dan air bersih yang lumayan memprihatinkan. Padahal saya tinggal di rumah yang cukup baik dan terletak di pusat kota.

Ketimpangan pendapatan juga terlihat cukup mencolok. Hasil tambang timah inkonvensional yang melimpah kebanyakan hanya dinikmati oleh pejabat dan cukong-cukong China yang memiliki modal. Walaupun tidak ada data, dari pengamatan lapangan sangat jelas perbedaan antara yang mengendarai sepeda motor dan yang mengendarai Mitsubishi Strada. Kondisi sekolah negeri dan fasilitas publik juga sangat jauh bila dibandingkan dengan Jakarta. Beruntung sekolah swasta disini cukup megah dan halaman parkirnya penuh.

Saya pribadi kurang mendalami bagaimana asal-muasal pilkada sampai di tingkat kabupaten/kota. Namun sampai saat ini saya berpendapat Pilkada sampai tingkat kabupaten/kota tidak bermanfaat bagi pembangunan dan hanya memboroskan anggaran. Ajang Pilkada ini banyak dijadikan oleh opportunis politik (penganngguran) sebagai ajang merengguk uang. Hampir setiap hari di basecamp ada orang dari negeri antah berantah yang menyodorkan proposal kegiatan. Ada juga yang mengaku memiliki ratusan massa dan siap menjadi simpatisan tapi pas mau pulang minta ceban buat ongkos.

Paling parah adalah incumbent. Karena memiliki modal yang besar serta akses ke elite politik yang luas, ajang Pilkada disini seperti mengikuti kemauan si incumbent. Langkah-langkahnya mudah ditebak. Pertama adalah menyewa konsultan politik yang jempolan, lalu buat bancakan dengan para elite politik. Masa’ ada walikota yang berkampanye namun belum mundur dari jabatannya ? lebih aneh lagi hal ini didiamkan saja oleh KPUD. Paling aneh Ketika masuk jadwal kampanye resmi, si walikota itu juga tidak mundur tapi CUTI.

Yang paling gila adalah ada petugas survey yang membawa foto si incumbent dan menawarkan program asuransi. Mungkin terdengar sepele, namun form yang di bawa sama si petugas survey ada pendataan penduduk yang tidak memiliki KTP dan ada data No TPS. Kecurigaan saya langsung mengarah pada pencetakan KTP dan Kartu pemilih besar-besaran. Kalau sudah selesai tinggal di-coblosin saja satu-persatu.

Sementara si david, karena masih bau kencur dan gak punya akses ke elite politik manapun hanya melihat di tepian jalan sambil bergumam, “kapan Indonesia bisa maju dengan segala macam omong kosong ini.....”

PS: Tulisan ini pendapat pribadi dan Sumber data didapat dari pengamatan induvidu. kemungkinan adanya bias sangat besar.

Sekedar Curhatan Politik

Ada sebuah artikel bagus di Jakarta Post di sini, yang saya rasa merupakan tulisan cukup objektif menangkap fenomena kemenangan pasangan Heryawan dan Dede Yusuf yang didukung oleh PKS dan PAN di Pilkada Jabar.

Masyarakat sekarang mungkin sudah jenuh dengan para politikus tua, mantan rezim Orde Baru, dan juga para pesakitan atau pensiunan militer. Masyarakat sekarang juga seperti hidup dalam dunia pesimistis dengan berbagai masalah hidup yang semakin tak menentu di Indonesia ini. Pelarian terhadap semua masalah itu, bisa jadi (alasan hipokrit) diserahkan pada Tuhan, dan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan lari ke partai politik berhaluan Islam.

Tapi tunggu dulu, Partai Islam pun ada asumsinya, masyarakat beragama Islam di Indonesia pun kalo ditilik lebih mendalam bukan karena semata-mata ingin Islam menjadi landasan di negara Indonesia, namun menurut saya pilihannya sedikit pragmatis, yang penting mendapatkan pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Lihat saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan status partai hasil Orde Baru, anggota partainya banyak terlibat kasus korupsi, dan terpecahnya unsur di dalam partai yang akhirnya banyak menciptakan partai baru. Nasibnya akan tinggal menunggu waktu, kalau hanya dengan mengandalkan pemilih tradisional. Atau contoh lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih saja terjadi konflik internal tiada akhir.

Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini seperti dikutip pada tulisan Bung Letjes di blog ini, yaitu mengenai fakta rendahnya posisi Partai Islam dihadapkan pada fenomena meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat namun tidak diikuti oleh pemilihan electoral-nya. Dan juga, masyarakat kecewa akibat tidak ada perubahan signifikan yang diberikan para wakil-wakil Partai Islam terhadap proses politik yang ada. Tapi menurut saya, tetap ada point positif di situ, masyarakat akan tetap memilih figur yang didukung oleh Partai Islam, terutama yang menyuarakan anti-korupsi dan kejujuran, terlepas bagaimana nanti kiprahnya dalam pemerintahan. Istilahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, pilih yang optimis dulu, bila tetap tidak ada perubahan, pesimistis kemudian.

Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Barack Obama, "It's time for the youth to lead.” Walaupun belum makan asam garam cukup lama, saya rasa masyarakat pun sudah jengah dengan situasi iklim politik yang didominasi dengan politikus gaek, konvensional, tidak ada inovasi perubahan, dan banyak yang memiliki track-record buruk. Belum lagi, bursa calon presiden di Pemilu 2009 akan banyak diwarnai oleh para penderita post-power syndrome dan megalomaniak.

Mungkin sudah saatnya yang muda bicara....atau setidaknya kita perlu alternatif yang “relatif” lebih baik.