Mencari Rasionalitas “Ekonomi-Perang” : Belajar dari Pengalaman Pembangunan Indonesia

Kisruh hubungan Indonesia-Malaysia lagi-lagi memanas, sepertinya selalu saja ada perseteruan yang muncul dari dua negara sesama rumpun Melayu ini. Mulai dari permasalahan pengakuan budaya Indonesia oleh Malaysia, hingga perihal masalah perbatasan. Perselisihan ini selalu saja terdapat ruang pendapat dari sebagian ranah publik yang menjurus upaya menghadapi negeri tetangga itu melalui peperangan. Di sudut publik lain berusaha untuk tetap menunjunjung upaya diplomasi menyelesaikan perseteruan tersebut.

Saya mencoba untuk mencari rasionalitas ekonomi dari sebagian pihak yang menginginkan perang “Ganyang Malaysia” tersebut. Sesungguhnya problem ini adalah problem klasik. Emil Salim pada tulisan kata sambutannya dalam buku Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro, Penerbit Buku Kompas, 2010 sepertinya mampu menguraikan untung-rugi “ekonomi-perang” di masa periode 1960-an yang saya kira masih relevan untuk dijadikan pelajaran saat ini.

Berikut saya kutip dari buku tersebut (lebih tepatnya saya ketik ulang):

“...Ketika Indonesia memasuki tahun enampuluhan tampaklah ekonomi secara eksponensial menderita kemunduran yang sangat mencemaskan. Indeks biaya hidup di kota Jakarta naik mencapai 100 persen per tahun antara 1962-1964 untuk kemudian “terbang” mencapai 650 persen dari Desember 1964 ke Desember 1965. Harga barang kebutuhan hidup naik setiap hari dan Indonesia terperangkap dalam spiral hyper-inflasi.

Membangun Bangsa

Sebab utama merajalelanya hyper-inflasi ini adalah tak terkendali naiknya volume uang yang didorong oleh defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Antara laju kenaikan defisit anggaran dengan melesatnya volume uang terdapat korelasi yang erat. Bila secara umum 45 persen dari seluruh APBN disalurkan untuk keperluan militer, maka dampaknya tidaklah besar pada pembangunan ekonomi menaikkan volume arus barang dan jasa bagi masyarakat. Pengaruhnya pada peningkatan penerimaan negara pun tidak berarti karena kebanyakan anggaran dipakai untuk pengeluaran persiapan berperang. Maka, gabungan membesarnya defisit anggaran, arah alokasi penggunaan anggaran kejurusan tidak produktif dan naiknya volume uang mendorong kenaikan laju hyper-inflasi.

Neraca perdagangan dan jasa dalam tahun 1960-an juga menunjukkan defisit yang semakin besar. Ekspor dan impor menurun, sedangkan utang luar negeri perlu dibayar. Semua ini menggerogoti cadangan devisa dari 326,4 juta dollar AS (1960) turun secara mencolok menjadi 8,6 juta dollar AS (1965).

Hampir separuh dari jumlah utang luar negeri sebanyak 2,4 miliar dollar AS digunakan untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga alat perlengkapan dan persenjataan tentara, armada pesawat tempur, serta kapal perang ABRI kita maju sangat pesat untuk ukuran negara berkembang yang masih rendah pendapatannya seperti Indonesia ini. Namun, hal ini tidak bisa dihindari oleh karena pimpinan negara telah mengambil keputusan politik menyiapkan diri untuk perang merebut Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia. Kemudian diambil langkah “mengganyang” Malaysia. Sehingga genderang perang ditabuh melawan negara-negara “Blok Kapitalis dan Imperialis” dalam masa Perang Dingin ketika itu.

Dalam suasana “ekonomi-perang” seperti ini dibakar emosi dan membangkitkan semangat patriotisme kebangsaan yang tinggi. Dalam periode inilah Presiden Sukarno menempa proses nation dan character buliding sehingga di tahun enampuluhan ini berlangsunglah proses pematangan kesadaran berbangsa dan bertanah air. Kemampuan Presiden Sukarno membangkitkan semangat dan elan nasionalisme dengan gaya orator yang ulung, menjadikan peranan beliau sangat tepat untuk kurun masa pembinaan bangsa ini, namun dengan menggusurkan pembangunan ekonomi ke skala prioritas rendah.

Sementara proses pembinaan bangsa berlangsung ini, lahir dan tumbuh generasi baru yang mendambakan kesejahteraan dan kemakmuran Indonesia. Revolusi Indonesia telah mendewasakan generasi baru yang semakin banyak berpendidikan universitas. Apabila kondisi “ekonomi-perang” ini berlanjut dan prospek kesempatan kerja tak kunjung cerah, tumbuh keresahan di lingkungan masyarakat universitas, tidak saja lapisan mahasiswa, tetapi juga para dosen semakin kritis menanggapi perkembangan kehidupan bangsa dan mengaspirasikan Indonesia yang maju.

Juga di pentas dunia, perang bersenjata yang semulanya dominan di Vietnam, RRC, dan Korea kini mulai reda dan beralih ke kegiatan pembangunan ekonomi. Indonesia tidak luput dari perubahan semangat zaman yang meniup di kawasan Asia di tahun 1970-an ini.

Sesudah perang dunia selesai, banyak negara baru lahir di Asia dan Afrika yang semuanya sebagai negara berkembang harus bergelut dengan keterbelakangan ekonominya. Apabila mahzab ekonomi mencurahkan semula lebih banyak perhatian pada masalah ekonomi mikro, maka semangat zaman di tahun 1950-an menuntut pergeseran fokus ilmu ekonomi untuk dipusatkan pada pemecahan masalah ekonomi pembangunan yang relevan dengan kebutuhan negara berkembang...”

“...Sementara pemimpin-pemimpin Indonesia hanyut dalam semangat perang dan jor-joran politik merebut kepercayaan Presiden Sukarno, perkembangan rasionalitas ekonomi terabaikan dalam masyarakat. Sedangkan di kalangan pemerintah tumbuh pendapat kuat bahwa ilmu ekonomi tidak penting. Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...”

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Mungkin banyak sebagian dari kita merasa kecewa dengan Pidato Politik SBY di Mabes TNI beberapa waktu lalu. SBY memang bukan Sukarno, dan mungkin tidak ada ada presiden lain pasca Sukarno yang mampu membakar emosi dan semangat patriotisme dengan kemampuan orasi yang luar biasa. Namun zaman sudah berbeda, masing-masing kita sudah punya cara sendiri untuk menemukan dan menumbuhkan rasa nasionalisme-nya, tak perlu lagi dengan orasi-orasi ataupun retorika-retorika dari seorang pemimpin negara.
2. Pilihan melakukan perang memang memiliki biaya tersendiri, khususnya pada pengalokasian APBN. Memang dengan perang, pengeluaran pemerintah dari sisi pengeluaran militer akan meningkat, dan tentu akan pula meningkatkan Produk Domestik Bruto kita. Namun, pilihan tersebut tidak lebih baik di tengah bangsa ini yang masih berkutat pada permasalahan pemerataan dan peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan serta berbagai infrastrukur dasar.
3. Ada hal yang menarik bagi saya, perang mungkin bisa jadi salah satu solusi bagi masalah pengangguran. Perang selain melibatkan pasukan angkatan bersenjata, juga biasanya melibatkan masyarakat sipil yang oleh negara dapat diperintahkan untuk terlibat dalam perang. Para penganggur ini dapat direkrut menambah anggota pasukan, tentu dengan juga mendapatkan gaji seperti halnya pasukan angkatan bersenjata lainnya. Namun mungkin ini adalah solusi jalan pintas yang sempit, solusi utama mengatasi pengangguran tetaplah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, tentunya terkait pula dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Tapi hey ada yang ketinggalan, terserah ini penting atau ngga. Dari kutipan dalam kata sambutan Pak Emil Salim sepertinya ada bagian yang kontradiktif, terutama pada kutipan paling terakhir. “...Bahkan buku-buku teori ekonomi Keynes harus dibakar...” Bukankah dengan perang berarti juga meningkatkan pengeluaran pemerintah? Padahal Keynes sendiri memberikan ruang keterlibatan peran pemerintah dalam ekonomi melalui government spending. Apakah tidak salah orang-orang dulu yang membakar bukunya? Apa yang membakar sebenarnya juga belum baca bukunya? Atau, apa saya yang salah mengerti?

Quick count: 24%, 60%, 16%; Resmi 1 putaran?

Hasil quick count pemilu presiden kali ini adalah menunjukkan bahwa pasangan mega-pro mendapat 24%, pasangan SBY-Boediono 60% dan pasangan JK-Win 16%. Sambil menunggu hasil resmi dari KPU, muncul pertanyaan apakah hasil quick count bisa dipandang sebagai pertanda resmi tidak akan ada pemilu presiden putaran kedua? Untuk membuktikan hal ini maka kita bisa memakai pendekatan matematis.

Jumlah pemilih pemilu kita saat ini kurang lebih adalah sekitar 120 juta orang. Secara hitungan kasar maka untuk mengetahui apakah akan ada pemilu kedua adalah apabila ada kemelesetan hasil quick count sebesar 10% lebih pada quick count pasangan SBY-Boediono sehingga suara pasangan tersebut tidak memenuhi untuk menang dalam satu putaran.

10% suara dari 120 juta pemilih adalah 12 juta suara. Oleh karena itu perlu ada kemelesetan hasil quick count yang sangat besar dibanding hasil perhitungan resmi. Meskipun quick count tidak melibatkan perhitungan suara sebanyak itu, tetapi persentasenya adalah sebuah gambaran dari jumlah suara sesungguhnya. Jadi, Apakah mungkin quick count meleset sebesar itu???

Dag dig dug.. pilpres satu putaran atau dua..

Mengikuti berseri-seri survey dari berbagai lembaga yang berusaha memprediksi hasil pemilu pilpres, kebanyakan menghasilkan bahwa pilpres kali ini hanya akan satu putaran dengan dimenangkan oleh incumbent. Meski ada juga satu dua hasil survey yang hasilnya berbeda dengan hasil survey pada umumnya.

Terlepas dari itu semua, hari ini adalah hari pembuktian mana yang benar yaitu apakah hasil survey-survey/polling-polling politik kita dapat dipercaya dan akurat, atau tidak. Jadi selain kita dag dig dug siapa yang akan jadi pemimpin kita berikutnya untuk periode 2009-2014, ada juga orang-orang yang dag dig dug khawatir akan kredibilitas lembaga surveynya bila ternyata nanti hasil polling mereka berbeda jauh dengan hasil pemilu yang sebenarnya.

Selamat berdag-dig-dug ria...

Mitos dan Fakta: Boediono, CaWapres SBY

SBY akhirnya memilih Boediono sebagai cawapres-nya. Terkait dengan peluang politiknya, saya sendiri tidak terlalu yakin akan pesimisme publik dan pengamat politik mengenai peluang pasangan ini. Apalagi mendasarkan pada pandangan bahwa pasangan itu harus Jawa-non jawa, nasionalis-islam, ataupun harus dari parpol, yang saya kira hanya mitos yang dibangun oleh orang-orang politik. Dan sayangnya mitos itu lebih dipercaya ketimbang hal-hal yang lebih rasional, seperti mempertanyakan program apa yang sebenarnya diusung oleh pasangan capres-cawapres.

Diluar mitos yang disebutkan diatas, ada lagi 1 mitos yang paling aneh dan lucu, dan ditentang paling keras oleh publik, yakni Pak Boediono adalah antek asing dan pengusung neoliberalisme. Saya akan coba beberkan beberapa fakta terkait mitos yang satu ini. 

Tampaknya bangsa ini adalah bangsa yang gampang lupa. Tidak kah mereka ingat bagaimana Pak Boediono, bersama Pak Djatun ketika itu (di masa Megawati: ratunya wong cilik), berhasil mengatasi kondisi keuangan Indonesia yang carut marut dan mengembalikan momentum perekonomian setelah krisis? Tidak kah mereka ingat, pertumbuhan dan perbaikan ekonomi di masa SBY mereka puji-puji, padahal di satu sisi ini adalah kerja Pak Boediono dan Bu Ani tentunya (satu lagi antek asing dan pengusung neoliberalisme)? 

Kalau Pak Boediono cs memang antek asing, sudah dibangkrutkan aja negara ini, lalu AS dan konco-konconya bisa dengan mudah datang dan mengambil alih. Kenapa harus repot-repot pusing memikirkan jalan keluar dari krisis.

Lalu jika antek asing disamakan dengan hamba-hamba IMF, World Bank dan semacamnya, sudah lupakah publik bahwa kita keluar dari IMF ketika orang-orang ini memegang kendali kebijakan ekonomi di Indonesia?

PNPM, penurunan harga BBM, BLT, produk-produk yang jauh dari neoliberalisme, juga diambil di zaman orang-orang ini, dimana Pak Boediono termasuk di dalamnya. Mana neoliberalisme-nya? apakah hanya karena mereka sempat mencabut subsidi BBM, yang kita tahu semua harus dilakukan karena kalau tidak pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya terbengkalai hanya untuk ngisi mobil mercy atau BMW para pejabat korup? (saya tahu pasti masih ada kasus-kasus lain yang ingin diangkat oleh mereka yang kontra Pak Boediono cs, seperti: blok cepu, dllnya. tapi analogi pencabutan subsidi BBM juga bisa digunakan di kasus-kasus tersebut, dimana pilihan kebijakan yang diambil, secara umum/sebagian besar, memiliki dasar yang kuat terutama mungkin dari sudut pandang saya, secara akademik, meski harus saya akui tidak semua kebijakan ekonomi dimana Pak Boediono terlibat adalah tepat) 

Tambahan lagi, ingat Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, orang-orang yang dianggap non antek asing dan non neoliberalisme/kerakyatan (katanya) ? Ada perbedaankah dalam menghadapi IMF ataupun semacamnya? nope. bahkan dari segi prestasi ekonomi, jauh rasanya untuk dibandingkan.

Boleh lah tidak setuju dengan Pak Boediono sebagai Wapres. Tapi mbok ya jangan dengan alasan karena dia antek asing ataupun pengusung neoliberalisme. Apalagi pake membandingkan dengan Budi Anduk. Come on...!!!!!

Tolonglah lebih rasional dan jangan mau diperdaya oleh mitos-mitos yang dimunculkan oleh mereka yang disebut pengamat politik ataupun pemain lainnya. Jangan sedikit-sedikit, ini pasti Yahudi di baliknya atau ini pasti ada Amerika di balik semua (kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan konspirasi asing di balik sebuah kasus). Kasian orang Yahudi atau AS yang gak tahu apa-apa. Janganlah cari kambing hitam akan ketidakmampuan kita sendiri.

Seorang Ki Hajar Dewantara pernah berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Tolong jangan kecewakan leluhur bangsa yang telah berjuang keras. 

NB: ohiya, saya tidak akan memilih SBY siapapun cawapresnya. Jadi pandangan di atas mudah-mudahan adalah pandangan objektif saya terhadap sosok Pak Boediono.

Update:

- Boediono di mata Faisal Basri

- Boediono menurut Chatib Basri

Boxing Day

July 11th 2007, Vargas and Mayorga had a press conference for the formal announcement of their fight on September 8th 2007. The fight, as you know, begun prematurely:

Mayorga: "I will do Vargas a favor by retiring him in this fight so his family doesn't have to suffer every time he steps in the ring. I'm going to do your wife a favor and not let her cry anymore after I disfigure you."

He continued: ” I'm going to finish you, but you're finished already”

Vargas replied: “This will be my last fight for one reason only. It's for pride. I can't leave my career after a loss… Mayorga can disrespect me all he wants but not my queens”

And finally:

Vargas: "We should have sold tickets to this press conference; we had a little firework here today. There will definitely be fireworks in the ring at Staples Center on Sept. 8."

Yup, that’s it! The center of this trash talks is one and always one: the tickets!

Here is a hint for you for what have just happened today: ticket is equal to voting ballot and press conference plus 'trash talks' is equal to campaign minus cost!

Posisi Indonesia dalam Menyikapi Agresi Militer Israel

Agresi militer Israel atas Palestina menghiasi sebagian besar surat kabar dalam sebulan kebelakang. Semakin hari pemberitaan mengenai peristiwa ini semakin meresahkan dan menggambarkan kekejaman tentara Israel. PBB yang diharapkan dapat menghentikan agresi militer tersebut sejauh ini belum terlihat pengaruhnya. Liga Arab juga setali tiga uang dengan PBB, tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan agresi. Sehingga dalam hal ini Palestina dapat dikatakan berjuang sendiri dalam mempertahankan kedudukannya.

Dari pemberitaan dikabarkan bahwa tujuan Israel menyerang Palestina adalah untuk menumpas Hamas. Namun demikian tujuan tersebut menjadi absurd ketika banyak korban sipil berjatuhan. Terlebih lagi adanya fakta bahwa bantuan kemanusiaan tidak diijinkan memasuki wilayah Gaza. Hal ini perlu ditelaah secara mendalam untuk dapat dengan objektif memutuskan siapa sebenarnya yang sedang diserang oleh Israel.

Peranan Indonesia dalam menyikapi konflik Israel-Palestina dapat dikatakan tidak akan berpengaruh signifikan. Selain kedudukan dalam perpolitikan luar negeri yang tidak tinggi, kekuatan militer Indonesia dapat dikatakan sama sekali bukan ancaman. Namun sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik walaupun terkesan tidak serius.


Indonesia dengan kebijakan luar negeri yang bebas aktif telah mengambil berbagai tindakan yang dirasa perlu untuk menghentikan peperangan. Tindakan pemerintah secara spontan diikuti oleh sebagian besar LSM domestik yang peduli dengan masalah Palestina. Pro dan kontra mengenai sikap Indonesia terhadap masalah Palestina kemudian bermunculan. Bagi kelompok yang kontra dengan reaksi tersebut mengatakan bahwa masalah domestik yang sedang dihadapi masih sangat banyak, sehingga dirasa kurang tepat untuk memperhatikan bangsa lain. Sedangkan yang pro mengatakan bahwa masalah domestik selalu akan ada, apabila menunggu masalah domestik selesai dikhawatirkan politik luar negeri tidak berjalan. Terlepas dari banyaknya masalah domestik yang sedang dihadapi oleh Indonesia, kebijakan untuk secara aktif terlibat dalam penyelesaian perang dapat dibenarkan secara ekonomi.

Berdasarkan penelusuran sejarah yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan representasi dua kepentingan besar. Palestina merupakan representasi kepentingan negara-negara Arab, walaupun banyak dari mereka yang cenderung tidak peduli. Sedangkan Israel merupakan representasi kepentingan Amerika Serikat dan Inggris, yang dalam hal ini terlihat jelas keberpihakannya. Sehingga, in a simple way, membantu Israel menunjukkan keberpihakan pada Amerika, sedangkan membantu Palestina menunjukkan keberpihakan pada negara Arab. Pilihan pada salah satu dari opsi diatas menimbulkan konsekuensi masing-masing.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam konflik Israel-Palestina berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi tidak langsung. Dikatakan demikian karena kondisi likuiditas yang saat ini sedang melimpah di negara-negara arab, sedangkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab masih belum optimal. Berikut data-data perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab.




Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa negara Arab yang menjadi tujuan ekspor non migas terbesar adalah Uni Emirat Arab (UEA). Sedangkan Kuwait dan Qatar merupakan negara Arab tujuan ekspor non migas yang paling kecil. Tiga negara tujuan ekspor barang dari Indonesia terbesar adalah Jepang, AS dan RRC. Apabila jumlah barang yang diekspor ke negara-negara Arab dijumlahkan, nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan tiga negara tersebut masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekspor barang dari Indonesia ke negara-negara Arab relatif tidak signifikan dibandingkan ekspor barang Indonesia ke AS, Jepang dan RRC. Dalam hal ini dampak yang akan terjadi apabila AS menutup pasarnya dari Indonesia akan jauh lebih parah daripada apabila negara-negara Arab secara bersama-sama menutup pasarnya.



Berdasarkan data mengenai impor diatas, ketergantungan Indonesia pada produk-produk dari negara arab dapat dikatakan tidak besar. Prosentase yang meningkat justru terjadi pada produk-produk dari RRC. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Arab tidak seerat hubungan Indonesia dengan AS, Jepang atau RRC.




Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur perdagangan negara-negara Arab sedikit banyak mirip dengan Indonesia. Hubungan perdagangan lebih banyak dilakukan dengan negara-negara barat seperti US, Jerman dan Italia. Sedangkan untuk kawasan Asia, negara-negara Arab tersebut lebih banyak melakukan hubungan dagang dengan Jepang, Korea Selatan dan RRC. Fakta menarik yang dapat dianalisis dari data diatas adalah cadangan kekayaan dari negara-negara Arab yang luar biasa besar, namun posisi FDI abroad yang masih dalam level rendah.

Fakta menarik lainnya adalah hubungan perdagangan antara negara-negara Arab dengan Indonesia yang mayoritas Muslim dapat dikatakan tidak erat. Dalam hal ini pendapat yang mengatakan bahwa “uang tidak memiliki ideologi” dapat dijustifikasi.

Berbagai alternatif dapat diperdebatkan sehubungan dengan cara meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara Arab. Beberapa literatur mengatakan bahwa Indonesia memerlukan pondasi perbankan syariah yang kuat guna menarik minat investor dari Arab. Namun tidak tertutup kemungkinan hubungan dagang tersebut dapat ditingkatkan apabila Indonesia lebih berperan aktif dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Dengan terlibat aktif dalam penyelesaian konflik ini, diharapkan negara-negara Arab dapat memalingkan muka kearah Indonesia untuk berinvestasi. Dalam hal ini Indonesia dituntut untuk pandai menempatkan diri.

Demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, Indonesia perlu meningkatkan hubungan dagang dengan negara-negara Arab, namun dilain pihak hubungan dagang dengan AS perlu dipertahankan. Sehingga apabila diasumsikan konflik yang terjadi antara Israel-Palestina merupakan dua kutub yang terpisah, maka posisi Indonesia berada ditengah-tengah dua kutub tersebut. Semoga bukan suatu solusi yang utopis.

Inpres No. 5 Tahun 2008

Ditengah hingar bingar piala euro, demo ahmadiyah vs FPI, Sri Mulyani merangkap dua jabatan menteri, "kelakuan" anggota DPR, rekaman video "polisi sableng", kenaikan harga BBM rata-rata 30%, harga minyak bumi dunia hampir mencapai 150 USD/barrel (kini masih 139 USD/barrel), tim thomas-uber Indonesia gagal mengukir prestasi, PKB memiliki dua kubu, Iklan "hidup adalah perbuatan", orang-orang asing di china diusir sementara keluar demi persiapan menuju olimpiade, barack obama menang lawan hillary clinton, kunjungan Kevin Rudd ke Indonesia, hingga kembali menjomblonya claudya chintya bella setelah putus dengan ananda mikola, sebenarnya ada satu isu penting yang agak terlewatkan oleh publik, yaitu Presiden SBY mengeluarkan instruksi no. 5 thn 2008 yang secara resmi ditanda-tangani pada tanggal 22 Mei 2008.

Kebijakan ini berisi langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, kelestarian sumber daya alam, peningkatan ketahanan energi dan kualitas lingkungan, dan untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Lebih jelasnya dapat dibaca disini.

Saya perhatikan penekanan dari kebijakan baru ini ada pada menyambut ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015 dan menciptakan iklim investasi yang lebih mantap lagi. Tapi kembali lagi, saya rasa isu-isu lain yang lebih HOT masih ramai dibicarakan publik, jadi kita percayakan saja kebijakan baru bidang ekonomi ini kepada para pengemban tugas mengelola negeri.

Kapitalisme dan Demokrasi

Seperti apa yang diutarakan Bung Letjes pada diskusi di Bakoel Koffie, Cikini pada hari Jumat, 28 Maret ’07 lalu yang memiliki kesimpulan bahwa kapitalisme tidak compatible dengan demokrasi. Salah satu kasus yang diangkat oleh Bung Letjes mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Mungkin berita yang dilansir Kompas, Senin 1 April 2008 ini bisa jadi bahan tambahan analisis, di mana salah satu kutipannya:

“…Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat…” (Lengkapnya).

Masih pada harian dan tanggal yang sama, analis politik J. Kristiadi menulis mengenai Kemiskinan Versus Demokrasi, salah satu kutipannya sebagai berikut:

“…Kemiskinan dan demokratisasi adalah dua gejala sosial yang secara bersama-sama telah membangun persepsi pada sebagian masyarakat bahwa proses demokratisasi tidak berjalan beriringan dengan kemiskinan. Akselerasi demokratisasi dinilai berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Artinya, tingkat percepatan demokratisasi telah mengakibatkan derajat kemiskinan semakin tinggi. Laju proses demokratisasi dapat disimak antara lain melalui perubahan mendasar dalam ketatanegaraan, frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal, pemekaran daerah yang eksesif, dan lainnya…” (Lengkapnya)

Nah, lalu bagaimana dengan demokrasi itu sendiri? Demokrasi menjadi seperti tidak compatible baik dengan kemiskinan maupun kemiskinan, apakah benar demikian?
Kemudian, apakah demokrasi yang sempat diajukan Bung Letjes pada diskusi sebelumnya adalah nilai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada unsur-unsur lainnya?

Atau ingin ditarik premis seperti ini:
Demokrasi tidak compatible dengan kapitalisme.
Demokrasi tidak compatible dengan kemiskinan.
Jadi, kapitalisme sebagai bentuk akumulasi modal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan tidak memerlukan demokrasi, apa demikian?

The Delusion of Obamanomics

The Economist said, “For a man who has placed “hope” at the centre of his campaign, Barack Obama can sound pretty darned depressing.”

Just look at this video:



But hey, where are all those his economic programs?

You’d be better to look at his website rather than listen to his speeches, there are plenty of intelligently designed, reasonably centrist proposals to be found (or download his economic policy plan in pdf one).

The Economist said:

"The sad thing is that one might reasonably have expected better from Mr. Obama. He wants to improve America's international reputation yet campaigns against NAFTA. He trumpets “the audacity of hope” yet proposes more government intervention. He might have chosen to use his silver tongue to address America's problems in imaginative ways—for example, by making the case for reforming the distorting tax code. Instead, he wants to throw money at social problems and slap more taxes on the rich, and he is using his oratorical powers to prey on people's fears."

"Mr. Obama advertises himself as something fresh, hopeful and new. But on economic matters at least he, like Mrs. Clinton, has begun to look a rather ordinary old-style Democrat."

On the different note, a Singaporean blog wrote that "Obama is not fit to lead" in here

What do you think guys?

Bank Indonesia: Benarkah Independen?

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Pasal 4 ayat 2 serta dipertegas oleh UU No. 3 tahun 2004 pada pasal 1 menyatakan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kekuatan untuk berdiri sebagai lembaga independen yang terlepas dari intervensi pemerintah.

Namun, apabila menilik kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR, sangat terlihat kental nuansa politis. Mungkinkah dengan proses politik di pemerintah (dalam hal ini Presiden yang berwenang mengajukan nama-nama calon Gubernur BI) dan DPR yang begitu sedemikian rupa dapat menjamin kebijakan moneter yang dibuat BI akan tetap independen?

Mengenai peran Gubernur Bank Sentral, kita mungkin masih teringat bagaimana Gubernur Federal Reserve Amerika, Alan Greenspan yang begitu fenomenal. Ada salah satu artikel dari Rizal Mallarengeng (Demokrasi, Alan Greenspan, dan Sembilan Sulaiman, Kompas Senin, 15-01-2001) yang saya kutip sebagai berikut:

“Salah satu contoh terbaik dari hal itu adalah peranan Alan Greenspan. Dirut Bank Federal AS ini sering dianggap sebagai manusia paling berkuasa di Washington DC. Presiden dan wakil-wakil rakyat di kongres bisa memainkan tarif pajak, mengirim tentara ke Kosovo, membatasi tindakan aborsi dan sebagainya. Namun, hanya Alan Greenspan yang berhak mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan moneter.

Dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, dia bisa mengharu-birukan ekonomi AS, dalam hitungan detik. Uang adalah darahnya kapitalisme modern, dan tingkat suku bunga berfungsi sebagai katup yang menentukan seberapa banyak darah itu mengalir untuk memutar roda perekonomian..........Tidak heran, tokoh pertama yang dikunjungi George W Bush di Washington DC setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2000 adalah Alan Greenspan, bukan Bill Clinton atau tokoh-tokoh politik lainnya.

Berbeda dengan posisi seorang presiden atau para politisi di Kongres, kekuasaan Greenspan tidak berdasarkan pada pilihan rakyat, Ia memang diangkat oleh presiden dan disetujui Senat, lembaga perwakilan negara bagian. Tetapi setelah itu, ia bebas melakukan apa pun. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai seorang Platonic guardian, Sang Penjaga Kemaslahatan Bersama yang terpisah dan dipisahkan dari dinamika politik. Tanpa dipengaruhi suara dan desakan rakyat, ia mengelola elemen terpenting dari perekonomian Amerika hanya bertolak pada apa yang dianggapnya baik dan perlu....”

Saat ini, kasus dana aliran BI ke DPR dengan menyudutkan nama Burharnuddin Abdullah, the Best Central Bankers Award 2007 versi Global Magazine Award, sebagai tersangka sepertinya memiliki kaitan dengan bursa pemilihan Gubernur BI baru yang tinggal beberapa bulan lagi. Bagi KPK sendiri, ini merupakan pekerjaan yang high profile di mana mengusut orang nomor satu dalam otoritas moneter. Walaupun Burhanuddin menyatakan bahwa keputusan yang diambil BI adalah keputusan kolektif dalam Dewan Gubernur, namun tetap saja yang menyeruak ke ruang publik adalah dirinya secara personal.

Sepertinya, proses pemilihan Gubernur BI yang baru bagaimanapun juga harus melewati sebuah proses politik. Tapi, yakinkah bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil Bank Indonesia akan independen ke depannya? Benarkah tidak akan ada kepentingan politik sama sekali di dalamnya?

Ingat, dalam politik, tidak ada yang gratis, “Saya bisa kasih kau, tapi kau bisa kasih apa?”

More Laissez Faire?

Ada artikel bagus disini, judulnya Why America needs a little less laissez-faire. Buat yang belum terlalu paham apa itu laissez faire, penjelasannya dapat dilihat disini atau sini.

Pertanyaannya adalah kalau di Indonesia sekarang gimana ya? Seberapa jauh si proses deregulasi dan juga privatisasi yang sudah ada? Bagaimana dampaknya? Evaluasinya seperti apa? Ke depannya seperti apa?

Kalau saya pribadi, dari jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut akan memunculkan sebuah artikel dengan judul Why Indonesia needs much much more laissez faire. Bagaimana menurut Anda?


* Secara khusus saya sangat menunggu jawaban dari Bung Chaikal, Pakasa, dan juga Starbuckers yg lain.. Gimana guys? hehehe.. sekalian meneruskan diskusi kita tentang liberalisasi di Bakul Koffie kemarin.