Mitos dan Fakta: Boediono, CaWapres SBY

SBY akhirnya memilih Boediono sebagai cawapres-nya. Terkait dengan peluang politiknya, saya sendiri tidak terlalu yakin akan pesimisme publik dan pengamat politik mengenai peluang pasangan ini. Apalagi mendasarkan pada pandangan bahwa pasangan itu harus Jawa-non jawa, nasionalis-islam, ataupun harus dari parpol, yang saya kira hanya mitos yang dibangun oleh orang-orang politik. Dan sayangnya mitos itu lebih dipercaya ketimbang hal-hal yang lebih rasional, seperti mempertanyakan program apa yang sebenarnya diusung oleh pasangan capres-cawapres.

Diluar mitos yang disebutkan diatas, ada lagi 1 mitos yang paling aneh dan lucu, dan ditentang paling keras oleh publik, yakni Pak Boediono adalah antek asing dan pengusung neoliberalisme. Saya akan coba beberkan beberapa fakta terkait mitos yang satu ini. 

Tampaknya bangsa ini adalah bangsa yang gampang lupa. Tidak kah mereka ingat bagaimana Pak Boediono, bersama Pak Djatun ketika itu (di masa Megawati: ratunya wong cilik), berhasil mengatasi kondisi keuangan Indonesia yang carut marut dan mengembalikan momentum perekonomian setelah krisis? Tidak kah mereka ingat, pertumbuhan dan perbaikan ekonomi di masa SBY mereka puji-puji, padahal di satu sisi ini adalah kerja Pak Boediono dan Bu Ani tentunya (satu lagi antek asing dan pengusung neoliberalisme)? 

Kalau Pak Boediono cs memang antek asing, sudah dibangkrutkan aja negara ini, lalu AS dan konco-konconya bisa dengan mudah datang dan mengambil alih. Kenapa harus repot-repot pusing memikirkan jalan keluar dari krisis.

Lalu jika antek asing disamakan dengan hamba-hamba IMF, World Bank dan semacamnya, sudah lupakah publik bahwa kita keluar dari IMF ketika orang-orang ini memegang kendali kebijakan ekonomi di Indonesia?

PNPM, penurunan harga BBM, BLT, produk-produk yang jauh dari neoliberalisme, juga diambil di zaman orang-orang ini, dimana Pak Boediono termasuk di dalamnya. Mana neoliberalisme-nya? apakah hanya karena mereka sempat mencabut subsidi BBM, yang kita tahu semua harus dilakukan karena kalau tidak pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya terbengkalai hanya untuk ngisi mobil mercy atau BMW para pejabat korup? (saya tahu pasti masih ada kasus-kasus lain yang ingin diangkat oleh mereka yang kontra Pak Boediono cs, seperti: blok cepu, dllnya. tapi analogi pencabutan subsidi BBM juga bisa digunakan di kasus-kasus tersebut, dimana pilihan kebijakan yang diambil, secara umum/sebagian besar, memiliki dasar yang kuat terutama mungkin dari sudut pandang saya, secara akademik, meski harus saya akui tidak semua kebijakan ekonomi dimana Pak Boediono terlibat adalah tepat) 

Tambahan lagi, ingat Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli, orang-orang yang dianggap non antek asing dan non neoliberalisme/kerakyatan (katanya) ? Ada perbedaankah dalam menghadapi IMF ataupun semacamnya? nope. bahkan dari segi prestasi ekonomi, jauh rasanya untuk dibandingkan.

Boleh lah tidak setuju dengan Pak Boediono sebagai Wapres. Tapi mbok ya jangan dengan alasan karena dia antek asing ataupun pengusung neoliberalisme. Apalagi pake membandingkan dengan Budi Anduk. Come on...!!!!!

Tolonglah lebih rasional dan jangan mau diperdaya oleh mitos-mitos yang dimunculkan oleh mereka yang disebut pengamat politik ataupun pemain lainnya. Jangan sedikit-sedikit, ini pasti Yahudi di baliknya atau ini pasti ada Amerika di balik semua (kalimat-kalimat yang biasa digunakan untuk menggambarkan konspirasi asing di balik sebuah kasus). Kasian orang Yahudi atau AS yang gak tahu apa-apa. Janganlah cari kambing hitam akan ketidakmampuan kita sendiri.

Seorang Ki Hajar Dewantara pernah berharap masyarakat Indonesia bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Tolong jangan kecewakan leluhur bangsa yang telah berjuang keras. 

NB: ohiya, saya tidak akan memilih SBY siapapun cawapresnya. Jadi pandangan di atas mudah-mudahan adalah pandangan objektif saya terhadap sosok Pak Boediono.

Update:

- Boediono di mata Faisal Basri

- Boediono menurut Chatib Basri

Menjelang Pemilu 2009

Bentar lagi Pemilihan Umum 2009 akan dimulai tanggal 9 April nanti. Pemilihan untuk anggota legislatif DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. Jumlah partai yang sangat banyak, belom lagi caleg-calegnya, membuat kertas suara begitu besar. Tentunya, semakin sulit bagi masyarakat dihadapkan sejumlah pilihan. Secara teknis pun pelaksanaan Pemilu 2009 akan lebih ruwet, terutama yang tak pernah mengikuti atau bahkan mencoba memahami tata cara Pemilu yang baru secara benar.

Belum lagi potensi Golput yang cukup besar, bukan hanya soal teknis menjadi kendala para calon pemilih dengan menerima kenyataan namanya tidak terdaftar dalam daftar pemilih, namun juga banyak yang secara "sadar" memilih untuk Golput.

Pemilu setelah era reformasi memang mencoba meletakan pilihan masyarakat sebagai prioritas dalam menentukan wakil-wakilnya serta pemimpin negeri ini. Berbeda dengan era Orde Baru, di mana siapa dan apa yang akan memenangkan Pemilu sudah jelas, otoritarian di masa itu punya kekuatan besar menentukan pilihan dalam Pemilu. Namun apakah saat ini di masa rakyat memiliki kekuatan lebih dalam demokrasi akan membawa negeri ini ke arah lebih baik?

Saya sedikit ragu, atau apakah akhirnya seperti apa yang dikatakan George Bernard Shaw, dalam Man and Superman (1903) "Maxims for Revolutionists" menjadi terasa benar, yang saya kutip seperti berikut:

"Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few."

Artinya, demokrasi pada akhirnya hanya memindahkan penentuan kekuasaan dari sekelompok kecil yang korup kepada orang banyak yang tidak kompeten. Terutama di Indonesia, pemilih yang cerdas lebih sedikit dibandingkan pemilih yang gampang dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu, tentunya dengan imbalan secukupnya. Apalagi, banyak kaum intelektual memilih untuk Golput (mungkin termasuk Anda?).

Apakah itu akan terjadi? Kita lihat saja....

Selagi masih ada waktu untuk berfikir, apabila ada yang mau tahu lebih banyak tentang Pemilu di Indonesia, bisa lihat di sini.

Sekedar Curhatan Politik

Ada sebuah artikel bagus di Jakarta Post di sini, yang saya rasa merupakan tulisan cukup objektif menangkap fenomena kemenangan pasangan Heryawan dan Dede Yusuf yang didukung oleh PKS dan PAN di Pilkada Jabar.

Masyarakat sekarang mungkin sudah jenuh dengan para politikus tua, mantan rezim Orde Baru, dan juga para pesakitan atau pensiunan militer. Masyarakat sekarang juga seperti hidup dalam dunia pesimistis dengan berbagai masalah hidup yang semakin tak menentu di Indonesia ini. Pelarian terhadap semua masalah itu, bisa jadi (alasan hipokrit) diserahkan pada Tuhan, dan masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam akan lari ke partai politik berhaluan Islam.

Tapi tunggu dulu, Partai Islam pun ada asumsinya, masyarakat beragama Islam di Indonesia pun kalo ditilik lebih mendalam bukan karena semata-mata ingin Islam menjadi landasan di negara Indonesia, namun menurut saya pilihannya sedikit pragmatis, yang penting mendapatkan pemimpin yang jujur dan anti-korupsi. Lihat saja Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan status partai hasil Orde Baru, anggota partainya banyak terlibat kasus korupsi, dan terpecahnya unsur di dalam partai yang akhirnya banyak menciptakan partai baru. Nasibnya akan tinggal menunggu waktu, kalau hanya dengan mengandalkan pemilih tradisional. Atau contoh lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih saja terjadi konflik internal tiada akhir.

Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini seperti dikutip pada tulisan Bung Letjes di blog ini, yaitu mengenai fakta rendahnya posisi Partai Islam dihadapkan pada fenomena meningkatnya nilai-nilai religi di masyarakat namun tidak diikuti oleh pemilihan electoral-nya. Dan juga, masyarakat kecewa akibat tidak ada perubahan signifikan yang diberikan para wakil-wakil Partai Islam terhadap proses politik yang ada. Tapi menurut saya, tetap ada point positif di situ, masyarakat akan tetap memilih figur yang didukung oleh Partai Islam, terutama yang menyuarakan anti-korupsi dan kejujuran, terlepas bagaimana nanti kiprahnya dalam pemerintahan. Istilahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, pilih yang optimis dulu, bila tetap tidak ada perubahan, pesimistis kemudian.

Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Barack Obama, "It's time for the youth to lead.” Walaupun belum makan asam garam cukup lama, saya rasa masyarakat pun sudah jengah dengan situasi iklim politik yang didominasi dengan politikus gaek, konvensional, tidak ada inovasi perubahan, dan banyak yang memiliki track-record buruk. Belum lagi, bursa calon presiden di Pemilu 2009 akan banyak diwarnai oleh para penderita post-power syndrome dan megalomaniak.

Mungkin sudah saatnya yang muda bicara....atau setidaknya kita perlu alternatif yang “relatif” lebih baik.

Kapitalisme dan Demokrasi

Seperti apa yang diutarakan Bung Letjes pada diskusi di Bakoel Koffie, Cikini pada hari Jumat, 28 Maret ’07 lalu yang memiliki kesimpulan bahwa kapitalisme tidak compatible dengan demokrasi. Salah satu kasus yang diangkat oleh Bung Letjes mengenai pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Mungkin berita yang dilansir Kompas, Senin 1 April 2008 ini bisa jadi bahan tambahan analisis, di mana salah satu kutipannya:

“…Tudingan yang diarahkan kepada Gedung Putih adalah peran lembaga keuangan tersebut sebagai penyumbang dana kampanye kepada politisi AS dengan imbalan agar lembaga keuangan tersebut tidak diatur ketat…” (Lengkapnya).

Masih pada harian dan tanggal yang sama, analis politik J. Kristiadi menulis mengenai Kemiskinan Versus Demokrasi, salah satu kutipannya sebagai berikut:

“…Kemiskinan dan demokratisasi adalah dua gejala sosial yang secara bersama-sama telah membangun persepsi pada sebagian masyarakat bahwa proses demokratisasi tidak berjalan beriringan dengan kemiskinan. Akselerasi demokratisasi dinilai berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan.

Artinya, tingkat percepatan demokratisasi telah mengakibatkan derajat kemiskinan semakin tinggi. Laju proses demokratisasi dapat disimak antara lain melalui perubahan mendasar dalam ketatanegaraan, frekuensi kontestasi politik di tingkat lokal, pemekaran daerah yang eksesif, dan lainnya…” (Lengkapnya)

Nah, lalu bagaimana dengan demokrasi itu sendiri? Demokrasi menjadi seperti tidak compatible baik dengan kemiskinan maupun kemiskinan, apakah benar demikian?
Kemudian, apakah demokrasi yang sempat diajukan Bung Letjes pada diskusi sebelumnya adalah nilai yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada unsur-unsur lainnya?

Atau ingin ditarik premis seperti ini:
Demokrasi tidak compatible dengan kapitalisme.
Demokrasi tidak compatible dengan kemiskinan.
Jadi, kapitalisme sebagai bentuk akumulasi modal yang berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan tidak memerlukan demokrasi, apa demikian?

Partai Politik Islam: Religion Loyalty yang Meragukan

Ada suatu fenomena menarik mengenai perkembangan partai politik di Indonesia yang memiliki basis ke-Islaman sebagai salah satu pembentuk ideologinya, meskipun ada beberapa yang mengatakan berdasarkan Pancasila, namun tetap saja basis massa yang digerakkan dibelakangnya tidak bisa dilepaskan dari ideologi agama Islam.

Studi yang dilakukan oleh Aris Ananta, Evi N. Arifin, dan Leo Suryadinata dalam buku Indonesian Electoral Behavior: A Statistical Perspective (Singapore: ISEAS, 2004) pada Chapter 8 saya ringkas hasil analisis secara ekonometrik terhadap 4 Partai Politik Islam di Indonesia sebagai berikut:

Dalam studi ini yang menjadi variabel dependen adalah suara (vote) yang didapatkan oleh partai politik tersebut pada Pemilu 1999 (walaupun datanya sudah obsolete, namun saya rasa hasil studi ini masih relevan hingga sekarang), sedangkan variabel independen-nya dalam hal ini meliputi berbagai aspek-aspek sosial-ekonomi.

Dengan pemilih di Indonesia yang 80 persen lebih adalah muslim, tentu embel-embel partai politik yang berdasarkan atau ada kaitan dengan agama Islam memang menjadi sangat potensial untuk digarap. Namun, berdasarkan hasil yang didapatkan studi tersebut menunjukkan bahwa variabel religion sendiri hanya mencerminkan koefisien yang jauh lebih kecil dibandingkan variabel region (dalam hal ini wilayah basis partai politik).

Dengan demikian, hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kondisi ke-Islam-an di sini lebih sangat kental pada basis kewilayahan (region) tertentu, bukan lebih pada ideologi agamanya.

Bisa saja saya pada akhirnya membuat terminologi sebagai berikut, yaitu: PKB adalah Partai Islam Region Tapal Kuda, Jawa Timur; PAN adalah Partai Islam Region Jawa Tengah dan Yogyakarta; PKS adalah Partai Islam Region Perkotaan Jabodetabek; sedangkan PPP adalah Partai Islam Sisa Region dari Partai-Partai Islam lainnya.

So, apakah benar bahwa religion loyalty terhadap partai-partai politik yang berkaitan dengan haluan religi Islam masih relevan? Atau memang terminologi yang saya buat di atas lebih tepat?

Tambahan:

Seperti yang terjadi saat ini, di mana ada trend Partai Politik berhaluan Islam mulai menggeser pendulumnya ke tengah. Misalkan saja, PAN yang sekarang menyatakan sebagai partai nasionalis-religius, PKS yang sekarang mulai menggarap massa non-muslim dan bahkan mengadakan Rakernas di Bali. Jadi, pertimbangan memperluas region dengan tanpa mempertimbangkan religion (Islam dan Non-Islam) menjadi lebih dititikberatkan untuk meperbesar votes.

Secara platform, katakan saja platform ekonominya, secara garis besar tidak ada yang spesial ataupun berbeda secara spesifik, dan untuk Pemilu 2009, saya yakin seputar perdebatan dan perbincangan yang terjadi akan kurang menyentuh substansi.

The Delusion of Obamanomics

The Economist said, “For a man who has placed “hope” at the centre of his campaign, Barack Obama can sound pretty darned depressing.”

Just look at this video:



But hey, where are all those his economic programs?

You’d be better to look at his website rather than listen to his speeches, there are plenty of intelligently designed, reasonably centrist proposals to be found (or download his economic policy plan in pdf one).

The Economist said:

"The sad thing is that one might reasonably have expected better from Mr. Obama. He wants to improve America's international reputation yet campaigns against NAFTA. He trumpets “the audacity of hope” yet proposes more government intervention. He might have chosen to use his silver tongue to address America's problems in imaginative ways—for example, by making the case for reforming the distorting tax code. Instead, he wants to throw money at social problems and slap more taxes on the rich, and he is using his oratorical powers to prey on people's fears."

"Mr. Obama advertises himself as something fresh, hopeful and new. But on economic matters at least he, like Mrs. Clinton, has begun to look a rather ordinary old-style Democrat."

On the different note, a Singaporean blog wrote that "Obama is not fit to lead" in here

What do you think guys?

Inflasi di Zimbabwe: Buruk bagi Daya Beli Masyarakat dan juga Ahli Statistik

Seperti yang diberitakan di sini atau sini bahwa Zimbabwe mencatat sejarah baru dalam fenomena ekonomi dengan mencatat rekor inflasi tahunan tertinggi di dunia, yaitu sebesar 24.470 persen. Sebelumnya bahkan banyak perkiraan Zimbabwe akan mencapai tingkat inflasi 150.000 persen (can you imagine?).

Keadaan ini tidak hanya membuat kondisi daya beli penduduk Zimbabwe yang semakin terpuruk, di mana hanya untuk membeli roti saja mesti mengeluarkan uang sebesar 1,7 juta dolar Zimbabwe, namun juga membuat kesulitan bagi para ahli statistik di BPS Zimbabwe.
Mengapa?
Dengan kondisi tingkat inflasi yang sekian parah, BPS Zimbabwe mengalami kesulitan untuk mengeluarkan laporan perkembangan harga bulanan akibat dari tidak cukupnya barang yang dapat digunakan dalam perhitungan badan pusat statistik itu.

Ini kondisi yang sangat lucu, jadi tidak hanya daya beli masyarakat yang semakin menurun drastis, bahkan barang kebutuhan masyarakat pun tidak ada. Jadi daya beli terpuruk tidak hanya karena peningkatan harga yang sangat drastis saja, namun juga supply barang tersebut pun tidak ada.