Sadapan Telelepon Kasus Suap BLBI

Buat yang tidak sempat membaca, berikut selingan menarik kutipan telepon Artalyta Suryani (tersangka kasus suap BLBI) dengan Untung Udji Santoso (Jaksa) beberapa jam setelah jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan menerima suap. Sebuah kutipan yang menggambarkan carut-marutnya birokrasi kita: (disadur dari detik.com)

Untung (U): Memang dikasih berapa duit?

Artalyta (A): 660 ribu dolar.

U: 4 M (miliar--red)?

A: 6 M (miliar--red).

U: Lailahailallah!

A: Jadi bagaimana ini menyelamatkan itu semua, orang-orang kita?

U: Nggak iso ngelak kalau 6 M. Gila.

A: Jadi gimana?

U: Tak pikir enam atus juto (enam ratus juta-Red) gitu.

A: nggak, itu banyak. Gimana?

U: Itu untuk siapa?

A: Ah, ya udahlah. Sekarang kita jalan keluarnya gimana?

U: Adu biyung gimana?

A: Heh.

U: Sek...sek (sebentar--red). Kalau kayak gitu, susah itu.

A: Aku kena lho, Mas, kayak gini.

U: Lha iya.

A: Aku bilang kan ajudanku.

U: Ajudan kok duite samono gede ne. Soko ngendi? Ngarang ae. Yo wes. (Ajudan kok uangnya begitu banyak. Dari mana? Ngarang aja. Ya sudah--red). Gimananya caranya hubungi Antasari.

A: Ya, coba Sampeyan telepon dulu.

U: Udah, mati teleponnya.

A: Mati? Dicari. Suruh nyari dong. Feri (Direktur Penuntutan KPK Feri Wibisono--red) suruh nyari.

U: Feri juga nggak ngangkat.

A: Jadi gimana? Ini kan mesti ngamanin bos kita semua.

U: (terdiam lama)

A: Aku jawabnya apa ya? Sekarang anakku kan masuk lewat belakang. Dia pegang juga. Dia masuk (tiba-tiba terinterupsi, Artalyta seperti menyuruh seseorang di rumahnya melakukan sesuatu).

U: Usahakan cepat you keluar. Nyari Antasari deh.

A: Ya, di mana dia rumahnya?

U: Di anu, di BSD. Waduh, tapi saya tidak tahu juga rumahnya. Tapi jangan, jangan ke rumahnya. Ketemu di mana, di hotel atau di mana gitu deh.

A: Ya, aku kan udah mau dibawa. Sampeyanlah yang kejar, yang nyari dia, Mas. Kan nggak kentara kalau sampeyan.

U: Ya, iya. Tapi teleponnya aku gak ngerti rumahnya (suara Untung terdengar gelagapan). Teleponnya gak diangkat, aku sudah minta Wisnu (Jamintel Wisnu Subroto--red).

A: Sekarang susulin.

U: Tak telepon dulu.

A: Sekarang sampeyan susulin, gerilya sama Wisnu.

U: Aku udah telepon Wisnu, demi Allah ini.

A: Kata Wisnu apa?

U: Aku sudah dibuka teleponnya. Aku juga nggak buka. Kamu punya nomor lainnya nggak?nggak punya, lah gimana? (Untung menirukan perkataan Wisnu padanya ke Artalyta)

A: Sekarang aku kan mau dibawa. Supaya keterangannya sama gimana? Nanti kan kena gimana? Kan jangan sampai kena semua.

U: Kenapa sih kok bingung gini? Aduh, gawean ae.

A: Makane. Makanya, aku dari luar Jakarta, dia (jaksa Urip--red) maksa (ambil uang US$ 660 ribu) hari ini.

Sadapan telepon lanjutan bisa dicek disini. Fakta ini menunjukkan, reformasi birokrasi atau penguatan institusi/kelembagaan masih menjadi PR besar dan harus menjadi salah satu agenda prioritas bangsa ini. Usul saya cuma dua untuk ini, yakni deregulasi dan debirokratisasi.

SBY Resah dengan Usaha KPK

Baru-baru saja Presiden SBY berkomentar mengenai bagaimana kinerja KPK dalam menangkap tangan para pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk menerima suap dari pihak lain.

SBY mengatakan bahwa tidak seharusnya KPK menjebak orang yang sedang melakukan tindak korupsi. Menurut SBY, seharusnya KPK mengingatkan mereka sebelum mereka melakukan korupsi. Baca selengkapnya di sini.

SBY juga tidak setuju dengan upaya KPK yang melakukan kerja intelijen seperti menyadap pembicaraan di telvon dan berbagai usaha penjebakan lainnya.

Hello SBY, maunya apa sih?
Bukannya Anda sendiri ya yang berkomitmen untuk memberantas korupsi? Kenapa kok mau ikut campur bahkan malah tidak membenarkan usaha yang dilakukan KPK seperti menjebak berbagai pejabat seperti Al Amin NAsution (FPPP-DPR RI) kasus alih fungsi Hutan di Bintan, Irawady Joeneos (Komisi Yudisial) kasus pengadaan tanah untuk gedung Komisi Yudisial, dan Jaksa Urip (Kejaksaan Agung) kasus BLBI dengan suap USD600.000.
Menurut SBY, lebih baik mengedepankan usaha preventif dan penyelesaian melalui legal hukum dibandingkan penjebakan-penjebakan demikian.

Pak SBY, jangan-jangan Anda takut apa yang dilakukan KPK melalui kerja intelijensi-nya akan mengusik kenyamanan Anda?
Kalo Pak SBY memang jujur dan tidak mengambil yang bukan hak Anda, seharusnya tenang-tenang saja donk.

Kelangkaan Elpiji: Pertamina Punya Siapa?

Maaf sebelumnya, posting ini merupakan cross-posting dari personal blog saya di sini. Karena membutuhkan diskusi yang lebih masif dari peserta blog di sini dengan tujuan agar saya dapat penjelasan yang lebih mencerahkan, maka dari itu saya posting ulang di blog ini.

Soal kelangkaan pasokan Elpiji memang meresahkan masyarakat. Semestinya, bahan bakar gas ini menjadi andalan penyediaan kebutuhan energi rumah tangga seiring harga minyak tanah terus meningkat serta pasokannya yang menjadi terbatas. Konversi minyak tanah ke gas juga sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini,
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”

Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah bisa ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?