Depkeu: Reformasi Birokrasi dan Rekrutmen Pegawai????

Berikut ada artikel menarik di harian Kompas, Birokrasi, Reformasi Komedi Putar. Departemen Keuangan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menjadi bagian dari program reformasi birokrasi sudah banyak menjalankan berbagai langkah. Mulai dari peningkatan gaji pegawai, budaya organisasi berbasis kinerja, dan sejumlah langkah lainnya.

Namun, berbagai langkah tersebut masihlah belum selesai. Masih saja ada beberapa hal yang membuat program reformasi birokrasi itu terlihat belum efektif. Seperti kita ketahui, baru saja KPK berhasil menemukan sejumlah dana pada bagian Bea Cukai yang dianggap sebagai uang “pelicin” untuk memuluskan sejumlah urusan pada kantor tersebut.

Dalam artikel di Kompas tersebut, menyebutkan bahwa Depkeu kelebihan sekitar 6000 pegawai dengan kompetensi yang “dipertanyakan.” Sebagai pegawai dengan status PNS, perampingan pegawai tentu hal yang sulit. Pada dasarnya PNS itu sulit diberhentikan secara formal meskipun dengan melihat kompetensi dan kinerjanya yang buruk.

Secara kebutuhan, Depkeu menyatakan membutuhkan sekitar 11.000 pegawai dengan kompetensi khusus untuk mendukung kinerja lembaga tersebut. Bukan sebuah angka yang kecil, mengingat gaji pegawai yang akan turut menjadi beban dalam APBN.

Baru-baru ini Depkeu kembali membuka rekrutmen pegawai seperti yang bisa dilihat di sini. Semoga saja, dengan jumlah pegawai Depkeu yang sudah mencapai 63 ribu pegawai, rekrutmen yang akan dilakukan benar-benar dilakukan untuk merekrut pegawai berkompeten, dan tidak hanya turut menjadi bagian 6000 pegawai yang “dipertanyakan” kinerjanya serta hanya semakin membebani anggaran negara.

Film Fitna Dan Eksesnya

Terhitung mulai hari ini beberapa situs, antara lain Youtube, Multiply, MySpace, atau Rapidshare tidak dapat diakses lagi oleh pengguna ISP tertentu, dengan alasan menghentikan penyebaran film Fitna. Dan ini atas instruksi dari pemerintah.

Komentar saya tentang kebijakan ini cuma satu, pemerintah kita semakin tidak jelas apa maunya dan semakin menjadi-jadi "ketidak-warasan"nya. Pertama, pemblokiran situs-situs tersebut jelas lebih banyak cost-nya ketimbang benefit-nya. Berapa banyak si yang membuka situs-situs tersebut hanya untuk melihat Fitna? Saya yakin mayoritas pengguna situs mengakses dengan tujuan lain yang pasti berguna untuk mereka yang mana legal, normal, serta sah. Belum lagi, kenyataan bahwa usaha ini tidak akan efektif menghalangi penyebaran film Fitna (soal ini teman-teman IT yang lebih mengerti, tapi di antaranya penyebaran film masih bisa dilakukan melalui email atau blog). Jadi fungsi pemerintah sebenarnya apa? merugikan masyarakat?

Kedua, yang lebih mengesalkan, dengan adanya kebijakan ini pemerintah menganggap bahwa masyarakat Indonesia itu bodoh. Film Fitna bagi saya adalah film murahan yang isinya kosong melompong saja. Kita semua tahu bahwa Islam lebih baik daripada itu. Film itu gak perlu dilayani!!!! Biarkan saja semua orang bisa mengakses film tersebut. Jadikan pelajaran bahwa ada loh orang-orang seperti Geert Wilders. Toh kita bukan bayi lagi yang harus disuapin, harus dilindungin, sehingga malah kita tidak akan bisa berkembang, dan terkaget-kaget ketika bertemu dengan dunia sebenarnya.

Hey pemerintah!!! orang Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih pintar, dan jauh lebih dewasa dalam menyikapi film seperti ini kok.

Ke depannya tunggu saja, google, yahoo, friendster, facebook akan diblokir juga. Apalagi ketika UU ITE yang mencakup pornografi di internet telah diterapkan. Dengan alasan beredar gambar-gambar menjurus pornografi, situs-situs yang saya sebut diatas akan terancam mengalami nasib pemblokiran. Pada akhirnya yang bisa kita buka hanya situs http://www.depkominfo.go.id/ atau http://www.presidenri.go.id/.

Semakin crazy saja negara kita!!!

Buat teman-teman Starbuckers, maaf ya kalo akhirnya karena posting ini, blog kita diblokir. Sudah terlalu emosi ni melihat pemerintah kita. Ini semakin mengukuhkan keyakinanku bahwa "government will never give you solution to a problem, government is the source of that problem".

Tambahan Info: Buat yang pengen mengakses situs-situs yang diblok, coba masuk ke www.unblocked.org

Kelangkaan Elpiji: Pertamina Punya Siapa?

Maaf sebelumnya, posting ini merupakan cross-posting dari personal blog saya di sini. Karena membutuhkan diskusi yang lebih masif dari peserta blog di sini dengan tujuan agar saya dapat penjelasan yang lebih mencerahkan, maka dari itu saya posting ulang di blog ini.

Soal kelangkaan pasokan Elpiji memang meresahkan masyarakat. Semestinya, bahan bakar gas ini menjadi andalan penyediaan kebutuhan energi rumah tangga seiring harga minyak tanah terus meningkat serta pasokannya yang menjadi terbatas. Konversi minyak tanah ke gas juga sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun, kelangkaan pasokan gas saat ini mengibaratkan bahwa buruknya distribusi dan kemampuan Pertamina dalam membaca kebutuhan konsumen terhadap Elpiji. Penyediaan Elpiji pun semestinya dapat dipikirkan melalui berbagai skenario antisipasi resiko kemungkinan tidak match-nya antara kebutuhan dan penyediaan Elpiji di masyarakat. Lucunya, kejadian ini seperti banyak pihak yang tidak mau disalahkan. Seperti yang dikutip dari detikcom di sini,
“...Untuk elpiji, kami sudah cek ke beberapa tempat. Memang sejak Pertamina menyesuaikan harga yang 50 kg, pada bergeser ke 12 kg. Tapi itu korporat, bukan penanganan pemerintah. Karena pemerintah menangani yang 3 kg...
...Menurut Purnomo, pemerintah saat ini fokus menjaga agar subsidi elpiji 3 kg berjalan sesuai yang direncanakan di APBN...”

Menurut saya ini suatu statement yang sangat aneh dari seorang Menteri ESDM, seolah-olah bisa ada situasi di mana Pertamina adalah Pemerintah, dan situasi lain di mana Pertamina adalah korporat yang bukan bagian dari Pemerintah. Sebenarnya bagaimana sih status dan tanggung jawab Pertamina dalam penyediaan Elpiji?