Market Panic

Gambaran sesungguhnya yang terjadi di lantai bursa belakangan ini.

HT: Paul Krugman

Demokrasi dan Ekonomi

Diskusi di Freedom Institute bertajuk “creative capitalism” pada hari kamis lalu cukup membekas di memori saya. Setelah cukup lama tidak menghadiri seminar di bidang ekonomi, saya cukup takjub mendengarkan “ceramah” dari M. Chatib Basri dan Rizal Malarangeng. Namun demikian ketika saya konfrontasikan dengan saudara M. Firman, apa yang saya rasakan berbeda dengan yang dialami olehnya. Menurut-nya diskusi ini mengecewakan karena tidak sesuai dengan topik creative capitalism. Apa yang diungkapkan lebih banyak keluar dari konteks creative capitalism dan apa yang dipaparkan menurut-nya biasa saja. (correct me if im wrong bung).

Pendapat Bung Firman membuat saya resah. Saya khawatir bidang pekerjaan yang sedang saya lakoni saat ini bukan meningkatkan malah menurunkan standar akademik dan intelektualitas yang saya miliki. Mungkin terdengar sombong dan angkuh, namun memang demikian adanya. Saya melihat secara langsung di beberapa Pilkada, pidato dari para calon Bupati atau Walikota yang kurang bermutu, hanya mengobral janji, mengangkat topik yang itu itu saja dan minim pejelasan mengenai teknis pelaksanaan program.

Ketika sedang membandingkan orasi para calon Bupati/Walikota dengan diskusi di Freedom Institute pikiran saya langsung melayang ke awal februari 2007. Saat itu saya sedang diwawancarai oleh Satish Mishra untuk lowongan di Strategic Asia. Terjadi sedikit perdebatan ketika saya mengungkapkan bahwa “pilkada langsung” sebagai implementasi perbaikan iklim demokrasi tidak baik untuk Indonesia. Selain biaya yang dikeluarkan amat besar (untuk Bupati bisa kurang lebih 4 M per satu putaran), hasil dari pilkada belum tentu menghasilkan pemimpin yang kredibel. Alhamdulillah sampai saat ini pendapat itu belum berubah.

Pendapat ini semakin mengkristal ketika membaca Gatra edisi terakhir yang memuat laporan Forbes tentang kekayaan Raja/Ratu di seluruh dunia. Raja Thailand dinobatkan sebagai raja terkaya didunia dan mengalahkan para Raja dari Arab yang bergelimang minyak. Ia begitu dicintai oleh rakyatnya sampai dijuluki “Rama”, saya sendiri terus terang tidak paham artinya. Ia mempelopori banyak program kesejahteraan rakyat, sehingga secara umum rakyat yakin bahwa kudeta yang dilakukan tempo hari merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Menurut saya apa yang terjadi di Thailand ini merupakan contoh bagaimana demokrasi dan ekonomi tidak mempunyai korelasi yang positif.

Saya yakin pendapat ini bertolak belakang dengan banyak literatur dan logika berpikir akal sehat. Namun demikian apa yang saya lihat dilapangan demikian adanya. Bisa jadi sampel saya masih terlalu sedikit atau bisa juga saya lebih banyak menggunakan judgement pribadi yang bias. Mudah-mudahan saja pendapat ini tidak seperti khotbah Ied pagi ini yang mengatakan bahwa menaikkan harga BBM adalah suatu kemaksiatan. Atau seperti pendapat saudari Siti Musdah Mulia yang mengatakan bahwa Homoseksual diperbolehkan dalam Islam.



Starbuckerseconomists mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidzin.

Betapa Ironis Negeri Ini!

Betapa ironisnya wajah antara pejabat-pejabat negara dan masyarakat miskin negeri ini ditampilkan saat bulan suci Ramadhan ini. Di saat para pejabat baru-baru ini tertangkap basah (lagi) menerima suap di sebuah hotel berbintang (baca di sini), atau saling bantah dan mengelak menerima traveller check 400 lembar yang masing-masing bernilai Rp. 50 juta (baca di sini), masyarakat miskin di Pasuruan meregang nyawa hanya untuk antri menerima ”zakat” sebesar Rp. 30 ribu (baca di sini dan di sini).

Apa yang bisa dikomentari dari kejadian di Pasuruan ini?

Kita kadang terpukau dengan angka kemiskinan turun (baca di sini). Namun apalah jadinya ketika warga misikin, demi Rp 30.000, harus antri berdesak-desakan, mencoba sekuat tenaga untuk berdiri dan tetap bernafas, bahkan mempertaruhkan nyawa. Lalu apalah yang terjadi di luar sana. Pejabat negara yang menerima uang haram, menikmati kesejukan pendingin ruangan di hotel berbintang, segelas wine, sepotong keju Belanda, sejumput caviar, kepulan cerutu Kuba, dan ditemani gadis-gadis pemuas nafsu. Mereka masih saja bisa tertawa di atas penderitaan rakyat.

Cuma satu kata yang mau gue bilang: GILA!


(Sorry, cuma pendapat pribadi yang emosional dan pandangan subjektif semata....maaf mungkin seharusnya posting ini semestinya tidak masuk blog ini)

SBY Janji Tidak Naikkan Harga Elpiji

Berita hari ini memuat, pemerintah menjamin PT Pertamina (Persero) tidak akan menaikkan harga elpiji 12 dan 50 kilogram. "Rencana kenaikan setiap bulan sudah dinyatakan tidak akan dinaikkan," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Menurut dia, kenaikan harga elpiji pada 25 Agustus lalu merupakan kenaikan terakhir pada masa pemerintahannya. SBY menambahkan, keputusan pemerintah dan manajemen tidak boleh menimbulkan masalah baru. Namun sayangnya, buat saya keputusan SBY tidak menyelesaikan permasalahan secara mendasar dan malah berpotensi menimbulkan permasalahan baru nantinya.

Masalah elpiji diawali ketika 25 Agustus lalu Pertamina menaikkan harga jual elpiji 12 dan 50 kilogram rata-rata 9,5 persen, sementara elpiji 3 kilogram tetap. Akibatnya, konsumen elpiji 12 dan 50 kilogram beralih ke elpiji 3 kilogram sehingga terjadi excess demand elpiji 3 kilogram yang berujung pada kelangkaan. Hal ini diperparah dengan telah ditariknya minyak tanah dari pasaran yang menyebabkan masyarakat, terutama masyarakat kecil tidak lagi punya pilihan.

Dari paparan singkat di atas, terlihat bahwa terjadinya pergeseran konsumsi disebabkan oleh perbedaan harga antara elpiji non subsidi dengan yang bersubsidi. Terjadi praktek diskriminasi harga, tanpa bisa dengan jelas membagi dan membatasi kelompok konsumen. Dengan memutuskan untuk tidak menaikkan lagi harga elpiji, permasalahan perbedaan harga ini tidak teratasi. Terkait hal ini, saya kira masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram masih akan terus berlanjut.

Janji Presiden untuk tidak menaikkan harga elpiji bisa menjadi bumerang. Benar, bahwa Presiden berjanji akan menutup kerugian Pertamina dengan dana yang diambil oleh pemerintah. Tapi kebijakan ini memiliki kelemahan, diantaranya: (1) Jika terjadi kenaikan harga elpiji internasional di akhir tahun 2008 atau tahun 2009, pemerintah harus menanggung beban anggaran yang besar untuk menutup selisih harga yang timbul. Apalagi dengan alokasi pendidikan yang harus 20%, tentu fleksibilitas anggaran akan jauh berkurang. (2) Kebijakan ini juga tidak mendidik Pertamina sebagai sebuah perusahaan.

Semoga saja, SBY tidak mengulang blunder-nya ketika berjanji tidak akan menaikkan harga BBM di waktu lalu.

Tingkat Produktivitas Seorang Pemain Bola: Studi Kasus Sheva

AC Milan akhirnya dapat merebut kembali striker andalan yang sempat mengharumkan nama AC Milan dalam kancah persepakbolaan. Sheva sudah dipastikan akan merumput kembali di Italia setelah beberapa lama bermain di klub sepakbola Inggris, Chelsea. Selengkapnya secara resmi beritanya di sini.

Tingkat produktivitas seorang pemain bola, terutama striker, tentu memiliki indikator yang dapat secara jelas dilihat, yaitu banyaknya gol yang dihasilkannya. Berdasarkan kasus Shevchenko, tentu kita dapat mengatakan bahwa marginal cost (MC) yang harus dikeluarkan Chelsea untuk menghasilkan per gol-nya sangatlah besar. Total dana yang dikeluarkan Roman Abramovich untuk membayar Sheva sejak dia datang hingga akhirnya dipinjamkan ke Milan lalu adalah 45,62 juta poundsterling (Rp 780,3 miliar). Secara hitungan kasar, berarti setiap gol yang dibuat Sheva bisa dikatakan seharga Rp 85,5 miliar (780,3 miliar : 9 gol). Selengkapnya lihat di sini.

Apakah marginal benefit (MB) kehadiran Sheva dalam Chelsea telah melebihi MC-nya tersebut, atau setidaknya sama (MC=MB)?

Atau mungkin analisis ini menjadi terlalu bias jika hanya mengukur MC dan MB seorang pemain bola hanya berdasarkan produktivitas menghasilkan gol dengan biaya yang dikeluarkan klub-nya. Lebih lagi, peran seorang pemain bola tidak hanya bagaimana menghasilkan gol dan membuat klub-nya mendapatkan berbagai gelar dalam setiap musimnya. Seperti yang diungkapkan di sini, peran sentral dalam menghimpun pemain satu tim dan menjaga kekompakan bermain sepertinya indikator yang juga patut diperhitungkan.

Iklan dan Politik

Sudah lama tidak blogwalking, iseng-iseng buka blog pribadi milik rekan kita bung gaff kemudian menemukan 1 posting yang menarik dan membuat saya tergelitik untuk berkomentar.

Posting yang saya maksud berjudul "Siapa Dia?". Dalam posting ini bung gaff mengemukakan kegusarannya melihat iklan-iklan politik yang gak jelas, yang mungkin bisa saya sebut antara lain iklan Soetrisno Bachir (SB) atau Rizal Mallarangeng (RM). Yang saya tangkap dari posting tersebut, bung gaff gusar karena dua alasan, yakni: (1) ragu akan efektivitasnya terhadap elektabilitas nanti di pemilu. (2) juga berdasarkan alasan pertama, akhirnya yang terjadi hanya buang-buang duit saja.

Menanggapi alasan pertama, perlu kita ketahui dalam tahapan pemasaran politik ada tahap-tahap yang harus dilalui, yakni awareness - pemahaman (convincing) - elektabilitas. Dari sini, jelas iklan-iklan milik SB atau RM masih merupakan tahapan pertama dari pemasaran politik, yakni untuk membangun awareness masyarakat terhadap sang tokoh. Mungkin bung gaff kenal baik SB atau RM, tapi saya yakin masyarakat kebanyakan, terutama yang diluar kota-kota besar tidak terlalu mengenal mereka berdua. Bahkan posisi SB sebagai ketua PAN saja, mungkin masih banyak yang lebih kenal Amien Rais. Apalagi RM yang kebanyakan orang hanya tahu dia adalah pembawa acara save our nation di Metro TV. Oleh karena itu, penting kiranya bagi mereka untuk mempopulerkan diri. Untuk masalah apakah akan yakin dan kemudian memilih, saya yakin akan ada langkah berikutnya dari tokoh-tokoh politik yang dimaksud.

Lalu alasan kedua, kenapa harus lewat iklan di TV? Buang duit aja! Saya kira tidak demikian. Demi membangun awareness masyarakat, beriklan di TV adalah sarana yang paling tepat dan mungkin paling mudah dan murah. Hitung-hitungannya seperti ini. Iklan di TV di waktu prime time per 10 detik menghabiskan 30 juta. Anggap saja iklannya 30 detik sehingga sekali iklan habis 90 juta. Lalu dalam sehari si tokoh beriklan 10 kali. Berarti dalam 1 hari biaya yang diperlukan adalah 900 juta. Dalam sebulan si tokoh membutuhkan dana sebesar 27 miliar. Sangat besar memang.

Tapi tunggu sebentar. Asumsi 80% dari pemilih yang berjumlah 120 juta memiliki TV di rumahnya. Artinya akan ada 96 juta orang yang melihat iklan tersebut dan mulai mengenal si tokoh. Cukup banyak bukan. Lalu yang terpenting, dengan biaya total sebesar 27 miliar, berarti biaya per kapita-nya hanya Rp 281,25. Coba bandingkan dengan harus datang ke daerah-daerah, dimana paling banter dalam satu lapangan ada 100 ribu orang yang bisa dikumpulkan. Lalu per orangnya minimal harus diberi Rp 10 ribu + makan siang. Sudah biaya per kapitanya jadi mahal, hanya 100 ribu orang yang jadi lebih mengenal si tokoh, capek dan habis waktu pula.

Dari ilustrasi di atas, saya rasa beriklan di TV tidaklah buang-buang duit dan sangat efektif. Dalam realitanya, siapa sih yang akhirnya tidak mengenal SB atau RM. Apalagi slogan "hidup adalah perbuatan" milik SB yang mulai melekat di pikiran masyarakat.

Akhir kata, beriklan di TV saya kira adalah tindakan yang tepat, meski masih banyak usaha yang harus dilakukan untuk menyaingi SBY atau Mega. Ada istilah ekonomi yang cukup pas untuk menggambarkan, yakni: beriklan di TV tuh "necessary but not sufficient", tapi dengan satu kondisi, yakni budget constraint yang besar.

Israel

Saya tiba-tiba teringat ketika Gus dur masih menjadi Presiden, ketika itu beliau mempunyai ide untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Banyak pihak menentang keras ide itu termasuk saya pribadi. Karena sebagai negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, berhubungan dengan Negara zionis dianggap suatu dosa. Namun demikian seiring dengan berjalannya waktu saya rasa ide ini bermanfaat untuk Indonesia. Tidak seperti tulisan lain di blog ini yang berbobot dan langitan, tulisan ini bersifat opini tanpa ada embel-embel teoritis. Saya memohon maaf sebelumnya bagi para pemeluk agama yang “agama”-nya akan saya sebutkan disini dan minta ijin to speak freely.

Sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak dan moral umat? Saya sebagai seorang muslim tentunya akan mengatakan Ulama, Kyai atau Ustadz. Dalam hal ini akhlak dan moral umat perlu di-maintain dengan khotbah yang kontinu, menggugah dan memberikan pencerahan. Sehingga saya berpendapat posisi Khotbah Jumat itu luar biasa penting. Karena sebagian besar umat yang sedang dalam tahap pengembangan karier dan perjuangan kemapanan finansial, tidak memiliki waktu yang luang dan lapang untuk menghadiri dakwah atau acara pengajian khusus.

Kondisi tersebut sewajarnya menuntut Khotib Jumat untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya dalam menjaga moral dan akhlak umat. Namun sampai sejauh ini, khotbah jumat yang menurut saya baik dan mampu memberikan pencerahan dapat dihitung dengan jari. Dari mesjid di kampung sampai mesjid modern di Cut Mutiah, seringkali Khotib Jumat memberikan khotbah yang kurang bermutu dan saya harus berjuang keras melawan godaan setan yang me-ninabobo-kan.

Saya seringkali bertanya dalam hati mengapa kondisi ini terjadi. Apakah income dari khotib tidak memadai? Apakah ini merupakan kegagalan institusi pesantren? Atau memang khotib-nya saja yang malas? Akhirnya sebagai seorang ekonom, saya mengambil kesimpulan bahwa kondisi ini terjadi karena kurangnya derajat kompetisi dalam industri per-dakwah-an.

Dengan asumsi bahwa para Ulama, Kyai dan Ustadz merasa bahwa aklak dan moral umat merupakan tanggung jawab mereka, maka kompetisi terkuat yang saat ini mereka hadapi hanya dari misionaris Nasrani. Walaupun masih ada misionaris Budha dan Hindu, pangsa pasar mereka terlalu kecil untuk dapat dikategorikan ber-“bahaya”. Dalam set industri yang demikian, maka saya asumsikan industri per-dakwah-an di Indonesia adalah duopoly, dengan Ulama, Kyai dan Ustadz sebagai market leader.

Bangsa Yahudi yang notabene gifted dengan kemampuan otak yang luar biasa (ada di Al-Quran), dapat saya prediksi akan menjadi kompetitor yang ber-“bahaya”. Apabila dapat terjadi suatu kondisi dimana mereka dapat masuk ke Indonesia, maka secara otomatis derajat kompetisi industri per-dakwah-an akan meningkat. Dilain pihak, Umat Yahudi akan membela kepentingan Indonesia habis-habisan. Karena sebagai thinking parasite, mereka tidak mau inang mereka rusak. Secara logis mereka akan menjaga kepentingan Indonesia agar mereka dapat tinggal dan hidup dengan tenang. Andaikan seperti ini kondisinya, akan ada Eksternalitas Positif yang dinikmati oleh umat lain dengan kehadiran mereka. Secara umum dapat saya simpulkan bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel diprediksi akan membawa banyak manfaat bagi Indonesia, walaupun resikonya adalah akan ada orang Indonesia yang masuk menjadi Yahudi. Resiko yang amat mengerikan.

Wallahualam bis Sowwab.

Prepayment utang

Sesuai fungsi intermediasinya, bank meminjamkan uang ke unit defisit. Para debitur yang meminjam uang untuk tujuan tertentu seringkali melunasinya ditengah-tengah ketika mendapatkan uang dadakan, agar tidak terbebani di kemudian hari. Biasanya, para debitur yang demikian rela membayar sejumlah uang penalti yang tidak seberapa dibanding jumlah utangnya. Jika skema utang tersebut sesuai dengan ekspektasi orang awam, mungkin keputusan prepayment tersebut menguntungkan. Namun, utang kepada bank biasanya menggunakan konsep amortisasi. Sehingga, yang dibayar debitur di awal-awal cicilan secara praktis adalah bunganya saja. Sebagai contoh, umpamakan KPR senilai Rp. 2 Milyar, dengan suku bunga flat 10% dan jangka waktu 30 tahun. Dalam kondisi ini, PVIFA=9,427, dan PMT (pembayaran per tahun) sebesar principal/PVIFA.

(dalam ribu Rp)

Dimana IO(t) dan PO(t) berturut-turut adalah pembayaran interest dan principal pada tahun t. Dapat diperhatikan terdapat.. katakanlah decreasing marginal interest payment dan increasing marginal principal payment. Misalnya, pada akhir tahun ke 15, atau setelah setengah periode, debitur melunasi hutangnya. Apakah yang terjadi? Pada tahun ke 15, ia sudah membayar PMT sebanyak 15 kali, yaitu sebesar Rp. 3.182.348.570. namun, ia tetap harus membayar pula sisa principal sebesar RP. 1.659.920.110, atau dengan kata lain, ia dianggap hanya telah melunasi sekitar 20% dari keseluruhan principal, atau hanya sekitar 10% dari PMT yang telah ia bayar.
Dengan demikian, maka keputusan prepayment yang dilakukan debitur tidak menguntungkan. Lebih menguntungkan bila tetap melakukan cicilan utang sampai jatuh tempo. Mari pelihara utang kita!

The Hunting Party dan Radovan Karadzic

Entah apakah suatu fenomena yang terjadi secara kebetulan atau tidak? Fenomena apa? tampaknya memang sudah agak terlalu basi, akan tetapi unik juga kalo kita main lucu-lucuan akan hal ini. Kalau anda penggemar film layar lebar atau pengamat hubungan internasional, khususnya di daerah pecahan Yugoslavia, saya tidak akan meragukan pengetahuan anda tentang kedua frase di atas.

The Hunting Party. Film yang dibintangi oleh aktor kawakan Richard Gere dan salah satu aktor favorit saya, Terrence Howard, resmi dirilis pada tahun 2007. Akan tetapi, film ini mungkin baru masuk ke theatre di Indonesia pada awal tahun 2008. Di Roma, Italia, film ini dapat dinikmati di theatre sekitar pertengahan bulan Mei 2008.

Film yang diangkat oleh Richard Shepard ini mungkin cukup kontroversial, khususnya bagi penduduk yang menetap atau pernah merasakan getirnya suasana konflik di Bosnia-Serbia. Dalam film ini, Richard Gere bertindak sebagai reporter yang ingin sekali mengetahui keberadaan pembantai ribuan umat muslim di Bosnia. Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

Lalu kita beranjak ke berita menggembirakan (bagi beberapa pengamat kemanusiaan di dunia), yaitu tertangkapnya Radovan Karadzic, pentolan pembantai ribuan muslim di Bosnia setelah 13 tahun melarikan diri dan menjadi buronan dunia. Karadzic ditangkap pada pertengahan bulan Juli 2008 di Serbia. Untuk lebih jelasnya silahkan klik disini.

Yang menarik menjadi pertanyaan adalah apakah pemutaran film The Hunting Party (yang secara eksplisit menceritakan ttg pencarian/pemburuan para pembantai yang dilakukan oleh para wartawan) ada korelasinya dengan penangkapan Radovan Karadzic? Saya bisa berkata demikian karena, uniknya, jarak antara pemutaran film tersebut tidak terlalu jauh dari penangkapan Karadzic.

Lalu, apakah benar ada permainan atau apalah namanya (konspirasi) dalam proses penangkapan Karadzic seperti apa yang juga digambarkan dalam film? Apakah CIA dan sebagainya memang sudah melupakan Karadzic dan lebih memilih Osama Bin Laden?

Pada intinya, saya sangat senang Karadzic sudah berada di Hague pada saat ini. Apapun hasil peradilan internasional, saya harap dapat memuaskan semua pihak, kecuali para kerabat atau korban secara langsung dari kebiadaban Karadzic.

Apa yang sedang dilakukan Bank Mandiri?

Baru kemarin, Bank Mandiri disini, disini, dan disini menyatakan bahwa mereka akan menaikkan tingkat suku bunga kredit antara 1% hingga 2% pada semester II 2008. (interval nominal jelas dengan waktu yang rinci pula).

Saya langsung terkesiap hanya dengan membaca headline berita tersebut, yaitu bahwa dan mungkin tanpa disadari telah terjadi praktek kolusi (baca: price signaling).

Sinyal harga yang dilakukan perusahaan sebenarnya wajar apabila diperuntukkan bagi konsumen, tetapi pada saat bersamaan pengumunan kenaikan harga di media publik merupakan sinyal yang juga sangat jelas bagi para kompetitor (baca: 'kolutor'). Bank lain secara nyata akan membaca berita tersebut sebagai: ”Yok bareng-bareng naikkin harga!”

Secara pasti, dengan status Bank Mandiri sebagai bank dominan dalam industri perbankan dan pasar kredit yang bersifat captive market (calon debitor biasanya sudah jelas dan menginformasikan debitor tentang suku bunga melalui media publik sungguh-sungguh merupakan mekanisme yang sangat tidak dibutuhkan), sudah jelas apa sebenarnya yang sedang dilakukan Bank Mandiri.

Antara Doa, Spekulasi, dan Judi

Sempat lama terpendam di benak saya tentang ketiga kata di atas, doa, spekulasi, dan judi. Tadinya sangat sungkan sekali saya ingin menumpahkannya ke dalam blog ini, namun karena sudah lama absen di forum blog ini, saya beranikan diri untuk menuliskan secuil kata, kalimat, dan paragraf.

Sebagai umat beragama, sudah tidak asing lagi di telinga dan mulut kita tentang apa itu doa. Apabila kita mencari apa arti dari doa, ketika melakukan pencarian di google, banyak sekali saya mendapatkan arti kata doa, antara lain doa adalah senjata orang yang beragama, doa adalah intipati kepada segala ibadah, doa adalah tali penolong, doa adalah denyut jantung, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, dan lain sebagainya. Anehnya, tak ada satupun definisi doa yang sejalan dengan pikiran saya. Namun, berdasarkan definisi doa yang terakhir, secara implisit dapat dikatakan bahwa doa adalah suatu hal yang tidak dapat dilihat atau diperkirakan sebelumnya.

Sebelum beranjak lebih jauh, selanjutnya saya ingin mendefinisikan arti kata spekulasi. Berdasarkan wikipedia, spekulasi berasal dari bahasa latin, yaitu speculatus, yang merupakan bentuk lampau dari speculari yang memiliki arti "melihat ke depan." Suatu hal yang juga tidak bisa dilihat atau diperkirakan sebelumnya.

Kemudian, kita beralih kepada kata yang sering dianggap tabu di masyarakat, yaitu judi. Judi adalah pertaruhan. Judi seringkali dipakai untuk permainan yang mensyaratkan kepiawaian dan keberuntungan si pemainnya. Judi juga didefinisikan mencoba peruntungan atau mengadu nasib untuk mendapatkan sesuatu yang "lebih". Berdasarkan hal ini, kita juga bisa menganggap judi, lagi-lagi, sebagai suatu hal yang tidak bisa dilihat atau diperkirakan sebelumnya.

Sampailah kita pada bagian akhir dari tulisan ini. Jadi, menurut akal pikiran saya (yang mungkin tidak terlalu sehat kali ini), tidak ada perbedaan yang mendasar antara doa, spekulasi, dan judi. Ketiga kata tersebut sama-sama mengandung hal yang tidak pasti. Dalam hal ini saya membicarakan masalah output dari ketiga kata tersebut. Maka dari itu, dengan akal pikiran saya yang tidak terlalu sehat kali ini, bisa saya katakan bahwa doa sama halnya dengan spekulasi sama halnya dengan judi adalah riba dan hukumnya haram bagi beberapa umat beragama.

Pesta Kecil

Entah mengapa saya kembali bersinggungan tipis dengan kemiskinan, kali ini dengan dengan dosen saya di pascasarjana yang sangat kebetulan bertugas dalam menyajikan data kemiskinan..

Sedikit curhat yang keluar dari mulut beliau adalah angka kemiskinan tidak bisa memuaskan semua pihak, jika terlalu tinggi pemerintah tidak akan puas, jika terlalu rendah LSM akan mencak-mencak..

Yang harus dipertanyakan katanya, mengapa kemiskinan selalu dipandang dalam sisi kuantitas tetapi tidak kualitas (betapapun sulitnya kualitas tersebut untuk diukur).

Bagi analis apapun dan dimanapun, jumlah kemiskinan menjadi indikator utama bagi kinerja pemerintah, padahal kata beliau: memandang kemiskinan dari sisi kuantitas akan memberi konsekuensi sangat besar terutama bagi masyarakat paling miskin. memandang kemiskinan dari sisi kuantitas sertamerta meng-exclude masyarakat paling miskin dari program kemiskinan. Mengapa?

Akan butuh sumber daya sangat besar untuk mengangkat masyarakat paling miskin keluar dari garis kemiskinan, karena jikapun terangkat paling hanya menjadi masyarakat miskin tapi tetap miskin (tidak ada kinerja pemerintah sama sekali disini)

Jadi sangat jelas, pilihan pemerintah yang rasional, yang dihadapkan pada penilaian kinerja kuantitatif adalah meng-isolir masyarakat paling miskin.

Siapa masyarakat paling miskin? Termasuk didalamnya masyarakat miskin kota tanpa identitas administratif yang jelas, masyarakat miskin jauh di pelosok pedesaan, masyarakat-masyarakat yang terusir (korban konflik, bencana alam, dll)

Bagi saya, kinerja pemerintah tidak bisa (tidak akan pernah bisa) dilepaskan dari kinerja wakil rakyat (kedua-duanya ada sebagai peranakan hasil persetubuhan politik)

Bagi politikus di negeri ini, setiap hari adalah pesta kecil, yang entah mengapa harus diterangi lilin yang juga kecil, dalam kelambu remang-remang yang tipis. dihadapan rakyat mereka hanyalah siluet, yang selalu bisa miring kemana arah angin berhembus..

Dan di setiap hari itu, gairah mereka tak juga pernah habis, bahkan semakin memuncak, semakin dekatnya pesta besar!

"When I am hungry I want to eat one politician, hang another and burn a third" (Carolina Maria – Nordestina)

Petuah Cinta

Cinta dan ilmu ekonomi. Hemm... mungkin terdengar agak susah untuk membayangkan hubungannya. Tapi bukannya ekonom tidak bisa bicara cinta. Bahkan para pejuang cinta bisa mengambil pelajaran berharga dari petuah cinta seorang ekonom.

Ternyata tidak rumit-rumit amat kok. Kecuali jika anda menganggap ilmu ekonomi adalah ilmu yang sulit... Yang saya kira tidak. Karena toh itu cuma masalah choice (pilihan). Begitu juga cinta. Betul tidak...???

Secara spesial, posting ini didekasikan untuk pejuang cinta bernama Bung Chaikal...

NB: Btw, economics of love-mu mana ni bung chaikal?? aku rasa kamu pasti bisa bikin yang tidak kalah bagus...

Selamat Ulang Tahun Perak Bung Gaff

Selamat ulang tahun Bung Gaff...

Ingat umur !!! Sudah waktunya khawatir tentang pernikahan.. hehehe :) Tapi gapapa ding. Masih ada bung Chaikal kok :) :) :)

Doanya apa ya? emm... ini aja deh. Moga-moga cepet jadi Gubernur BI. Bangsa ini membutuhkan perubahan bung, dan mungkin anda jawabannya. Selain itu, tidak lupa... moga-moga cepet dapat jodoh (bukannya udah ya? Klo gitu, langsung hajar aja bung... piss ;p) dan yang pasti jangan pernah malas untuk berdiskusi dan menggali ilmu. Jangan lupa sholat juga, jangan lupa makan, jangan lupa mandi, dan jangan lupa yang lain. Wah kok jadi kepanjangan.. hehe.. :)

Anyway, mari bersulang untuk Ultah bung Gaff. Bebas milih semua kopi, mau frappucino, macchiato, atau yang lain. Semua Bung Gaff yang bayar...!!!

Last but not least: May our friendship last forever...

All Starbuckers and Friends

Pemberantasan Korupsi: Mengapa Sekedar Menaikkan Remunerasi Saja Tidak Cukup..?

Bung Seto kembali dengan analisisnya. Kali ini tentang fenomena korupsi. Sebuah analisis yang sangat menarik untuk dibahas dan sangat relevan seiring dengan berbagai kasus korupsi yang dibongkar KPK. Selamat berdiskusi...

Dalam terbitan Kompas Selasa (1/7/2008) diberitakan bahwa Departemen Keuangan mengajukan dana tambahan sebesar Rp 5.2 Triliun guna memenuhi kebutuhan dana bagi program reformasi birokrasi untuk tahun depan. Lebih spesifiknya dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan remunerasi yang diterima oleh para pegawai Departemen Keuangan. Sehingga secara umum akan meningkatkan kesejahteraan para pegawai di departemen tersebut. Diharapkan dengan adanya program reformasi birokrasi ini, akan ada peningkatan kinerja dari para pegawai, dan yang paling utama, untuk mencegah terjadinya korupsi dan suap-menyuap. Untuk para pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, jumlah remunerasi yang akan mereka terima akan jauh lebih tinggi dibandingkan direktorat yang lain. Alasannya, karena mereka bertanggung jawab menghimpun sebagian besar penerimaan negara. Namun, temuan KPK atas inspeksi mendadak Kantor Bea Cukai Tanjung Priuk memberikan hasil yang mengejutkan atas proses reformasi tersebut. Amplop-amplop berisi uang tidak bertuan berserakan.

Meski terlalu dini untuk menilai bahwa program reformasi birokrasi tersebut sudah gagal, tapi temuan tersebut bisa menjadi peringatan dini bagi Departemen Keuangan bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar peningkatan remunerasi untuk mencegah tindakan korupsi. Penelitian dari Thomas dan Meagher (2004) serta Tanzi (1998) bisa menjadi salah satu referensi penting dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Thomas dan Meagher (2004) menyebutkan dua faktor utama penyebab korupsi, yaitu faktor struktural dan individual. Faktor struktural terdiri dari tidak adanya sistem pengawasan pemerintahan yang kuat, lemahnya penegakan hukum, serta patron-client relationship yang mengakar kuat di masyarakat. Berdasarkan patron-client relationship theory tindakan korupsi bisa terjadi karena terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara patron (pegawai pemerintah) dan klien (pihak swasta). Pegawai pemerintah diuntungkan karena bisa menerima suap dari pihak swasta, sementara timbal baliknya, pihak swasta pun dapat memperoleh kemudahan dalam usaha. Kasus Arthalyta Suryani dan Urip Tri Gunawan, merupakan salah satu contoh nyatanya.

Untuk faktor individual, Thomas dan Meagher (2004) menjelaskan bahwa korupsi bisa terjadi jika ada insentif dan kesempatan bagi individu untuk melakukannya. Contohnya, kesempatan bisa muncul jika Pemerintah memegang monopoli yang begitu besar atas dunia usaha, seperti yang terjadi di era orde baru. Faktor pendapatan pegawai pemerintahan yang rendah kemudian akan menjadi insentif bagi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan monopoli yang mereka miliki.

Tanzi (1998) memberikan perspektif yang lain dari yang diungkapkan oleh dua peneliti di atas, dengan menjelaskan faktor penyebab korupsi dari hukum permintaan dan penawaran. Dia menyebutkan bahwa regulasi yang rumit dan berlebihan, serta karakteristik sistem pajak yang sulit dimengerti dan memungkinkan seringnya kontak langsung antara petugas pajak dan wajib pajak adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya permintaan akan korupsi yang muncul dari sektor swasta. Sedangkan kualitas birokrasi yang buruk, rendahnya gaji pegawai pemerintahan, lemahnya sistem penegakan hukum dan transparansi, tidak adanya kontrol atas institusi, serta lemahnya kepemimpinan merupakan faktor-faktor yang mendorong munculnya penawaran atas korupsi dari sisi pegawai pemerintahan.

Berdasarkan dua penelitian diatas, kita dapat memahami bahwa menaikkan remunerasi pegawai pemerintahan hanya mencegah salah satu faktor pendorong tindakan korupsi dari sekian banyak faktor lainnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa remunerasi yang tinggi yang diterima oleh para anggota DPR kita tidak mencegah mereka dari melakukan korupsi.

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK atas pegawai pemerintahan dan anggota legislatif yang diduga melakukan tindakan korupsi tidak boleh menimbulkan pesimisme bahwa proses pemberantasan korupsi yang telah dirintis saat ini telah gagal. Saya pikir sudah banyak yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama DPR dan lembaga pemerintahan yang lain untuk memberantas korupsi. Dimulai dengan pendirian KPK, reformasi peraturan perpajakan, berdirinya pengadilan tipikor, serta peningkatan remunerasi pegawai Departemen Keuangan. Proses-proses inilah yang harus diperluas dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan kualitas birokrasi yang dapat dimulai dengan sistem perekrutan yang transparan dan berdasarkan kompetensi, penghapusan monopoli, pengawasan yang kuat terhadap fungsi yang dijalankan pemerintan, serta peningkatan transparansi dalam proses-proses yang melibatkan kepentingan publik. Terakhir, Media, LSM dan elemen-elemen masyarakat berperan penting untuk memastikan bahwa proses-proses pemberantasan korupsi ini berjalan dengan baik.

Septian Hario Seto

Mahasiswa MSc International Finance dan Research Associate in Country Risk Analysis, Ceram Business School, Perancis

Referensi:

· Thomas, M.A and Patrick Meagher. 2004. A Corruption Primer: An Overview of Concepts in The Corruption Literature. University of Maryland: Iris Discussion Paper No. 04/03.

· Tanzi, Vito. 1998. Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures. IMF Working Papers No. WP/98/63